Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 295
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN jdih.polkam.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
BAB I
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, jdih.polkam.go.id dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:
jdih.polkam.go.id
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:
dan
jdih.polkam.go.id BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB III
Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:
Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…