DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 295

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN jdih.polkam.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
(2)Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan bedasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, jdih.polkam.go.id dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c.pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
d.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e.penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
h.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

a.Kementerian Dalam Negeri;
b.Kementerian Luar Negeri; jdih.polkam.go.id
c.Kementerian Pertahanan;
d.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g.Kejaksaan Agung;
h.Tentara Nasional Indonesia;
i.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
j.Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
c.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
d.Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
f.Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
g.Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
h.Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
i.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
j.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
k.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
l.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan
m.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. jdih.polkam.go.id

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 6

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan jdih.polkam.go.id negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Organisasi;
b.Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
c.Biro Umum.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal; dan jdih.polkam.go.id
d.pengelolaan data dan informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Isi peraturan

Teks295PDFHirarki

Memuat teks peraturan…