DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Juni 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu tentang bagian dari Sekretariat Kementrian Koordinator, tugas bagian persidangan, subbagian pengelolaan persidangan, fungsi biro umum, bagian administrasi, Bagian Administrasi dan Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan, subbagian dukungan administrasi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, bidang penguatan demokrasi, asisten deputi koordinasi pengeloaan pemilihan umum, asisten deputi koordinasi otonomi khusus, deputi bidang koordinasi politik luar negeri,Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral, asisten deputi koordinasi materi hukum, bidang materi hukum privat, bidang materi hukum publik,Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an dan Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/431/M.KT.01/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Persetujuan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; www.peraturan.go.id 2023, No.467 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Organisasi;
b.Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
c.Biro Umum; dan
d.Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan.
1. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

www.peraturan.go.id 2023, No.467

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Subbagian Pengelolaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan mengelola persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan mendokumentasikan administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan.
(2)Subbagian Naskah Persidangan mempunyai tugas mengelola dan menyajikan dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, memorandum Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta dokumen naskah pidato Presiden.
(3)Subbagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, membuat notula persidangan serta menyusun dan mengelola risalah persidangan.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengadministrasian persuratan, kearsipan, dan ketatausahaan;
b.pengelolaan kepegawaian;
c.pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d.pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
e.pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f.pelaksanaan pengelolaan keuangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Administrasi dan Tata Usaha;
b.Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

www.peraturan.go.id 2023, No.467

7.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi;
b.pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
c.pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli; dan
d.pelayanan umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
1. 8.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

a.Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
b.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
c.Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
d.Subbagian Layanan Umum.
1. 9.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator.
(2)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator.
(3)Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Staf Ahli.
(4)Subbagian Layanan Umum mempunyai tugas melakukan pemberian layanan umum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. www.peraturan.go.id 2023, No.467

10.Setelah Bagian Kelima BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan pimpinan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…