DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 357

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Permenko Polkam ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
2.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1)Menteri Koordinator dalam memimpin Kementerian Koordinator dibantu oleh Wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(4)Wakil Menteri Koordinator mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan
2. b.membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 4

Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator.

Pasal 5

(1)Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
(2)Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara insklusif dan terintegrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
b.perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
c.pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
e.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
f.penyelesaian permasalahan di bidang politik dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang politik dan keamanan;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
i.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 7

(1)Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
1. a.Kementerian Dalam Negeri;
2. b.Kementerian Luar Negeri;
3. c.Kementerian Pertahanan;
4. d.Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. e.Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. f.Tentara Nasional Indonesia;
7. g.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. h.instansi lain yang dianggap perlu.
(2)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang politik dan keamanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Kementerian Koordinator terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. b.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
3. c.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
4. d.Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa;
5. e.Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. f.Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
7. g.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
8. h.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
9. i.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; dan
10. j.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital.
(2)Bagan struktur organisasi Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 9

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Isi peraturan

Teks357PDFHirarki

Memuat teks peraturan…