Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Publik.KEMENKOPOLHUKAM. Informasi Layanan. Standar. Pencabutan. No.1522, 2014 BERITA NEGARA Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5071);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANANTENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPOLITIK,HUKUMDANKEAMANAN.
Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Repu blik Indonesia Ini. 2 2014, No.1522 AMIRSYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2014 MENTERIHUKUMDANHAKASASI MANUSIA DJOKO SUYANTO Ditetapkan di Jakarta padatanggal 27 Juni2014 MENTERIKOORDINATOR BIDANGPOLITIK,HUKUMDAN KEAMANANREPUBLIKINDONESIA, Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Pasal 2 Standar Layanan Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam mem berikan pelayanan informasi kepada pu blik.
Standar Layanan Informasi Publik akan menjadi acuan bagi publik, khususnya bagi pemohon informasi dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Repu blik Indonesia.
Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan diumumkan kepada publik melalui berbagai media internal dan situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk diketahui oleh publik.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Per-8/Menko/ Polhukam/10/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2014, No.1522 3 A. Latar Belakang Guna menjamin Pelayanan Informasi Publik, penting dan mendesak untuk menindaklanjuti amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Sikap dan Perilaku Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan B. Maksud dan Tujuan Penetapan standar layanan informasi publik dimaksudkan untuk menyediakan panduan mekanisme pelaksanaan layanan informasi publik, dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi yang lebih baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB I PENDAHULUAN STANDAR LAYANANINFORMASIPUBLIK KEMENTERIANKOORDINATOR BIDANGPOLITIK,HUKUMDANKEAMANAN LAMPIRAN PERATURANMENTERIKOORDINATOR BIDANGPOLITIK,HUKUM,DANKEAMANAN NOMOR 5 TAHUN2014 4 2014, No.1522 A. Hak
B. Kewajiban
BABII HAKDANKEWAJIBANPPID KEMENTERIANKOORDINATORBIDANG POLITIK,HUKUMDANKEAMANAN D. Pengertian Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:
2014, No.1522 5 A. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melaksanakan layanan informasi dan dokumentasi di bidang politik, hukum, dan keamanan. B. Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi, kecuali informasi yang dikecualikan.
D. Informasi yang dikecualikan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kepentingan umum, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Klasifikasi Informasi. BABIV HUBUNGANTATAKERJA DALAMPELAYANANINFORMASI A. Hubungan tata kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi antara PPID dan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi sesuai tugas, hak dan kewenangan masing-masing.
BABIII AKSESINFORMASIDANDOKUMENTASI 6 2014, No.1522 B. Penyampaian Informasi publik melalui situs resmi yang dapat diakses oleh pu blik; C. Dalam hal terjadi kasus dan/ atau kejadian yang dapat mengancam keselamatan umum dany atau menjadi perhatian publik, informasi tersebut wajib disampaikan secara serta merta pada kesempatan pertama; D. Informasi tambahan dapat diberikan pada kesempatan berikutnya untuk melengkapi informasi yang sudah diberikan; dan E. Pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menggunakan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia; F. Klasifikasi informasi ditetapkan dalam sebuah keputusan tersendiri. BABV LAYANANINFORMASIPUBLIK A. Penyampaian Informasi Publik secara umum
1) Saluran penyampaian Informasi publik; dan 2) Penyediaan Informasi publik berdasarkan permohonan;
B. Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
2014, No.1522 7
8 2014, No.1522
2014, No.1522 9
10 2014, No.1522 D. Jika pemohon tidak puas atas jawabanjtanggapan atasan PPID, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan dari atasan PPID. B. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID. C. Atasan PPID melalui PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk surat resmi kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan.
1.Permohonan Informasi pemohon tidak ditanggapi; A. Pemohon Informasi publik berhak mengajukan jika: TATACARAPENGELOLAANKEBERATAN BABVII BABVI STANDARBIAYA A. Untuk mendapatkan informasi ditetapkan standar biaya penyalinan Informasi dan biaya pengiriman Informasi. B. Besaran biaya ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat, sesuai ketetapan Keputusan PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2014, No.1522 11 DJOKO SUYANTO MENTERI KOORDINATOR BIDANGPOLITIK,HUKUMDANKEAMANAN BABIX PENUTUP Ketentuan yang tercantum pada Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab. B. Atasan PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan A. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan wajib mem buat dan mengum umkan laporan layanan informasi pu blik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Polhukam ini secara periodik yang memuat tentang gambaran umum pelayanan informasi, daftar permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi. LAPORANDAN EVALUASI BAB VIII 12 2014, No.1522
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Menteri (Permen)