DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Nomor: 61
Tahun: 2010
Ditetapkan: 20 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3.Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
5.Pejabat . . .
5.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
6.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8.Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10.Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
11.Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Pasal 2

(1)Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
(2)Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
(3)Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

BAB III

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 3

(1)Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
(2)Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
(2)Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
2. b.identitas pejabat PPID yang menetapkan;
3. c.Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
4. d.Jangka Waktu Pengecualian;
5. e.alasan pengecualian; dan
6. f.tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 5

(1)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
(2)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
(3)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
(4)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
(5)Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
(3)Informasi . . .
(3)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
1. a.pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
2. b.pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 8 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 8 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014