Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/7/2012 Tahun 2012
- Nomor
- PER-03/MENKO/POLHUKAM/7/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
: 2 jdih.polkam.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. : 3 jdih.polkam.go.id
Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat/pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam melakukan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib diketahui dan dipedomani oleh seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 31 Juli 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN ttd DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal …………. MENTERI HUKUM DAN HAM ttd. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ..... 4 jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 03/MENKO/POLHUKAM/7 /2012 TANGGAL : 31 Juli 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi dapat dicapai antara lain melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga dapat terwujud birokrasi yang mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan organisasi. Dengan adanya SOP, tugas dan fungsi dapat diselenggarakan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau apabila terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, khususnya dalam Program Penataan Tata Laksana, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, seluruh kementerian/lembaga diwajibkan menyusun SOP berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen program pemerintah dalam hal pelaksanaan tugas membantu Presiden dalam rangka mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, maka diperlukan adanya SOP. Perhatian dan penerapan SOP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sangat diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. SOP dalam pengertian umum diartikan sebagai penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan oleh siapa, kapan, dan dimana. SOP dibuat untuk menghindari variasi tindakan yang tidak perlu dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar organisasi dapat berfungsi efektif dan efisien. Pada perspektif eksternal organisasi, SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi, sedangkan internal organisasi, SOP dapat memperjelas persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi rinci berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam situasi yang dihadapi serta tetap sesuai dengan harapan/tujuan organisasi. Sampai saat ini tahapan penyusunan SOP telah melalui analisis kebutuhan, pengembangan, dan penerapan SOP. Langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi SOP. Hal tersebut ditujukan guna memastikan apakah pelaksanaan SOP benar-benar sesuai antara pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi jdih.polkam.go.id 5 sehari-hari dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi SOP yang berupa formulir isian (formulir verifikasi SOP, formulir penilaian substansi SOP, dan formulir penilaian kinerja terhadap layanan di unit organisasi), sehingga dapat diketahui sesegera mungkin SOP mana saja yang perlu diperbaiki maupun adanya kegiatan yang dirasa perlu untuk disusun SOP-nya. Monitoring dan evaluasi SOP merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan, sehingga proses penerapan SOP dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi SOP merupakan penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan, bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi SOP dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas, dan adanya kejelasan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan atau menghasilkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi SOP meliputi:
6 jdih.polkam.go.id D. Pengertian
7 jdih.polkam.go.id BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SOP A. Persiapan Monitoring dan Evaluasi Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) SOP.
a) Melakukan identifikasi dan Review; b) Melakukan Survei ke unit organisasi yang melaksanakan SOP; c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit organisasi terkait; d) Mengumpulkan data terkait SOP; e) Melakukan analisis prosedur dalam SOP; f) Memonitor dan mengevaluasi; g) Menyajikan hasil monitoring dan evaluasi; dan h) Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
B. Metode Monitoring dan Evaluasi SOP Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi SOP terhadap unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan implementasi SOP. Monitoring dan evaluasi SOP dilakukan dengan memperhatikan dokumen SOP yang ada dan mengamati secara langsung tahapan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sedang terjadi pada unit bersangkutan. Sampel monitoring dan evaluasi SOP berupa SOP dan responden (sebagai pemangku kegiatan atas pelaksanaan SOP) pada suatu unit organisasi/organisasi ditentukan secara random. Metode untuk mendapatkan sampel tersebut adalah dengan melakukan:
Hal ini untuk membantu tim monitoring dan evaluasi 8 jdih.polkam.go.id SOP karena keterbatasan dalam daya ingatan anggota tim, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan. Alat bantu yang dipakai dapat berupa alat perekam, dan kamera, dll.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi antara pewawancara dan responden adalah situasi wawancara dan isi pertanyaan yang ditanyakan. lsi pertanyaan yang ditanyakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi situasi wawancara, juga dapat berpengaruh pada kenyamanan pewawancara dan responden. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan. Karakteristik sosial pewawancara dan responden merupakan faktor yang penting dalam wawancara. Penampilan dari pewawancara, latar belakang pewawancara bisa menunjang atau menghambat pelaksanaan wawancara. Keadaan sosial, sikap, kesehatan, dan latar belakang responden juga mempengaruhi interaksi yang terjadi. Keterampilan pewawancara atau tingkah lakunya dapat menyebabkan responden menjawab dengan lancar atau sebaliknya. Sukar-mudahnya pertanyaan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan responden dalam menangkap dan menjawab pertanyaan, termasuk pemilihan bahasa yang digunakan. Pewawancara harus dapat membuat pertanyaan dan situasi yang mendukung sehingga responden bergairah untuk menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Penilaian efektivitas pelaksanaan SOP dengan menggunakan Formulir II dapat dikategorikan ke dalam: 9 jdih.polkam.go.id NO. KATEGORI PENILAIAN RENTANG NILAI 1 . Tidak Efektif 0-50 2 . Kurang Efektif 51-70 3 . Cukup Efektif 71-90 4 . Efektif 91-100 C. lnstrumen Monitoring dan Evaluasi SOP Dalam melakukan monitoring dan evaluasi SOP, tim monitoring dan evaluasi SOP diwajibkan menggunakan 3 (tiga) instrumen berupa formulir isian, yaitu:
1) Tidak ada; 2) Ada, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan; 3) Ada, tetapi kurang sesuai dengan kegiatan; dan 4) Ada dan sesuai dengan kegiatan.
1) Pejabat/staf bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP; 2) Pejabat/staf bersangkutan kadang-kadang melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP; 3) Pejabat/staf bersangkutan menggabungkan kegiatan sesuai dengan SOP dengan kegiatan lainnya di luar SOP; 4) Pejabat/staf bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, tetapi juga melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kegiatan lainnya, dan 5) Pejabat/staf bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
1) Semua antar uraian kegiatan tidak menunjukkan kesinambungan; 2) Ada, antar uraian kegiatan tidak menunjukkan kesinambungan; 3) Ada kesinambungan, tetapi tidak detail/rinci; dan 4) Ada kesinambungan dan detail/rinci. 10 jdih.polkam.go.id
1) Menggunakan bahasa yang rumit dan format yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan; 2) Menggunakan bahasa sederhana dan format yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan bahasa yang rumit dan format yang digunakan sesuai dengan kebutuhan; dan 4) Menggunakan bahasa sederhana dan format yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
1) Tidak mudah dilakukan penyesuaian dan masih terdapat tum pang tindih antar prosedur atau antar pemangku kegiatan; 2) Mudah dilakukan penyesuaian dan masih terdapat tumpang tindih antar prosedur atau antar pemangku kegiatan; 3) Tidak mudah dilakukan penyesuaian dan tidak terdapat tumpang tindih antar prosedur atau antar pemangku kegiatan; dan 4) Mudah dilakukan penyesuaian dan tidak terdapat tumpang tindih antar prosedur atau antar pemangku kegiatan.
1) Lebih lama dari waktu yang ditetapkan; 2) Sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan 3) Lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.
Pernyataan/pertanyaan yang ada pada kuesioner meliputi 5 (lima) kelompok, yaitu:
D. Mekanisme Penilaian Penilaian monitoring dan evaluasi SOP dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi SOP terhadap masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. E. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi SOP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dilakukan minimal 3 tahun dan telah dilaksanakan 1 tahun sebelum evaluasi. 11 jdih.polkam.go.id F. Pelaporan Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP secara lengkap disampaikan tim monitoring dan evaluasi SOP kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sebagai pembina administratif dari tim monitoring dan evaluasi SOP, dengan tembusan kepada pimpinan Unit Eselon I. G. Etika Pelaksanaan
Apabila ia berhalangan, karena suatu sebab, harus sesegera mungkin menghubungi contact- person yang disepakati sebelumnya.
H. Tindak Lanjut Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk:
12 jdih.polkam.go.id BAB Ill PENUTUP Meskipun SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian, SOP memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan konsisten, khususnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit-unit organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam memperbaiki proses internal tersebut. Pada gilirannya, peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada umumnya dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada khususnya. 13 jdih.polkam.go.id FORMULIR VERIFIKASI SOP FORMULIR VERIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Unit Organisasi : Nama SOP : Nomor SOP : Tanggal Penilaian :
Waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SOP ................................... Waktu permohonan masuk/proses dimulai Waktu keluar hasil/ proses selesai Keterangan
Keterangan : (*) jika ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16 jdih.polkam.go.id FORMULIR PENILAIAN SUBSTANSI SOP FORMULIR PENILAIAN SUBSTANSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Unit Organisasi : Nama SOP : Nomor SOP : Tanggal Penilaian : No. Komponen dan Babat Penilaian lndikator Kondisi Nilai
80 e Pejabat/pegawai bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP 100 Skor 2 : Nilai indikator dikalikan bobot komponen 2 Form II 15 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (O21) 3860354, 34830612 16 jdih.polkam.go.id No. Komponen dan Bobot Penilaian lndikator Kondisi Nilai
............................... 17 jdih.polkam.go.id KUESIONER PENILAIAN TERHADAP LAYANAN DI UNIT ORGANISASI KUESIONER PENILAIAN KINERJA TERHADAP LAYANAN DI UNIT ORGANISASI Penjelasan: Dalam rangka pengukuran kinerja ........ (nama unit organisasi), telah ditetapkan SOP untuk ....... (nama SOP yang mengandung unsur pelayanan/administrasi) di …….. (nama unit organisasi), setelah berkas permohonan dari pengguna (user) diterima lengkap. Tujuan: Kuesioner ini dimaksudkan untuk menilai kinerja dan efektivitas ……….(jenis SOP yang mengandung unsur pelayanan) yang dilakukan oleh (nama unit organisasi), serta sejauh mana manfaat pelayanan tersebut, dan harapan saudara kedepan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan …….. (nama unit organisasi); Kerahasiaan: Penilaian anda pada kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi perlakuan terhadap aktivitas anda dalam melaksanakan pekerjaan di bidang ……… (jenis pelayanan). lnstruksi: Pada kuesioner ini terdapat dua jenis pertanyaan yaitu: (1) pernyataan pilihan yang akan saudara nilai; dan (2) pernyataan isian mengenai harapan saudara kedepan. Pada pernyataan pilihan terdapat dua pernyataan dan ditengahnya terdapat sebaris angka 1 s.d. 10, berilah tanda silang pada salah satu angka saja. Lebih dekat angka yang saudara silang dengan pernyataan tertentu, akan menggambarkan lebih jelas penilaian saudara terhadap pernyataan tersebut. Data Responden : beri tanda silang pada kotak jawaban di bawah ini Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Usia : < 20 tahun 21 s.d. 30 tahun > 31 tahun Pendidikan : SMA D3/S1 Pengalaman bekerja : < 5 tahun 6 s.d.10 tahun Lainnya > 10 tahun Pernyataan Anda:
………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)