Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id
SOP AP yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan SOP AP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
dan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1898 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M. jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), telah dilaksanakan program reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada unsur-unsur organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang meliputi 9 (sembilan) program dimana terdapat area yang fokus pada bidang penataan dan penguatan organisasi dan penataan tata laksana. Untuk bidang penataan dan penguatan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2015 telah melakukan proses evaluasi dan penataan organisasi dengan menghasilkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sejalan dengan proses tersebut dan dalam rangka terlaksananya tugas, fungsi, dan pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang baru, maka diperlukan adanya rangkaian prosedur yang telah distandardisasikan. Prosedur standar yang dimaksud adalah SOP AP, dimana tahapan dalam proses penyusunan SOP AP jdih.polkam.go.id merupakan sebuah siklus yang dimulai dari persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam kaitan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan upaya pengembangan dan penyempurnaan pengaturan terkait penyusunan dan evaluasi SOP AP yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/7/2012 tentang Pedoman Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna menjadi acuan bagi unit-unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
C. Manfaat Manfaat SOP AP dalam lingkup tugas dan fungsi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah:
dan
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman penyusunan SOP ini secara umum meliputi:
jdih.polkam.go.id E. Prinsip
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id BAB II JENIS, FORMAT, DAN DOKUMEN SOP AP A. Jenis SOP
SOP Administratif ini pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur/pelaksana atau lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan tunggal; dan 2) berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah- langkah pelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan.
1) Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu; dan 2) Berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan.
Contoh: SOP Monitoring dan Evaluasi SOP merupakan SOP makro dari SOP Persiapan Monitoring dan Evaluasi SOP, SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP, dan SOP Pelaporan Monitoring dan Evaluasi SOP.
Contoh: SOP Persiapan Monitoring dan Evaluasi SOP, SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP, dan SOP Pelaporan Monitoring dan Evaluasi SOP merupakan SOP mikro dari SOP Monitoring dan Evaluasi SOP. Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk memahami SOP mikro adalah dengan melakukan identifikasi terhadap kegiatan terkait dari SOP makro karena pada dasarnya kegiatan yang terkait tersebut adalah kegiatan mikro yang selanjutnya bila disusun akan menjadi SOP mikro.
B. Format SOP AP Agar para pejabat/pegawai mudah memahami dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik, serta dilaksanakan sesuai batasan tanggung jawab dan kewenangannya, maka ditetapkan format SOP AP yang menggambarkan paduan antara penggunaan simbol dan alur penyelesaian setiap uraian jenis kegiatan. Guna keseragaman penulisan, dokumen SOP AP di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan format penyusunan sebagai berikut:
No. Simbol Arti Keterangan
1) Judul SOP AP; 2) Nama unit organisasi; 3) Tahun pembuatan; dan 4) Informasi lain yang diperlukan. Berikut adalah contoh halaman judul sebuah dokumen SOP AP Kop Kemenko Polhukam STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN “BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI” TAHUN 2016 JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612 jdih.polkam.go.id
1) Logo Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan nomenklatur unit organisasi. 2) Nomor SOP AP, diisi dengan nomor secara berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim. 3) Tanggal pengesahan, diisi tanggal disahkannya SOP AP oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II pimpinan unit organisasi. 4) Tanggal revisi, diisi tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP AP yang bersangkutan. 5) Pengesahan oleh pimpinan unit organisasi atau pejabat yang berwenang pada unit organisasi. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Registrasi Pusat. 6) Judul SOP AP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. 7) Dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP AP beserta peraturan pelaksanaannya. 8) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan jdih.polkam.go.id prosedur/SOP lain yang distandarkan (SOP AP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut). 9) Peringatan, memberikan kejelasan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila maka (if-then) atau batas waktu (dead line) kegiatan harus dilaksanakan. 10) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. 11) Peralatan dan perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP AP. 12) Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam hal ini perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. Proses pencatatan dan pendataan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”. jdih.polkam.go.id Contoh Bagian Identitas SOP AP
1) Nomor, diisi nomor urut; 2) Tahapan kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat efektif dengan awalan “me-“. 3) Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol- simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan (jabatan struktural dan jabatan fungsional) yang ada pada unit organisasi yang bersangkutan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan. Jika dalam SOP AP tersebut terkait dengan unit organisasi lain, maka jabatan unit organisasi lain diletakkan setelah kolom jabatan di unit yang bersangkutan. jdih.polkam.go.id 4) Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output, dan keterangan. Agar SOP AP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktifitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan dan output-nya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP AP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit organisasi. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, dan hari. Contoh Bagian Flowcharts jdih.polkam.go.id BAB III MEKANISME PENYUSUNAN SOP AP A. Tahapan Penyusunan SOP AP Penyusunan SOP AP meliputi siklus yang terdiri dari:
Secara rinci tahapan penyusunan SOP AP melalui proses sebagai berikut: Penjelasan dari tiap tahapan penyusunan SOP AP akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab dibawah ini. B. Persiapan Agar penyusunan SOP AP dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
Dalam pembentukan tim tersebut, dapat dilibatkan beberapa unsur:
Tugas tim antara lain: 1) melakukan identifikasi kebutuhan; 2) mengumpulkan data; 3) melakukan analisis prosedur; 4) melakukan pengembangan; 5) melakukan uji coba; 6) melakukan sosialisasi; 7) mengawal penerapan; 8) memonitor dan melakukan evaluasi; 9) melakukan penyempurnaan-penyempurnaan; dan 10) menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.
jdih.polkam.go.id
Kelengkapan tim lainnya melingkupi:
C. Penilaian Kebutuhan SOP AP Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan SOP AP yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan SOP AP yang akan disusun. Tahapan ini merupakan tahapan untuk melihat kembali SOP AP yang sudah dimiliki dan mengidentifikasi kebutuhan SOP AP.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam ketika melakukan penilaian kebutuhan, yaitu: jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id Tabel Rencana Tindak Tim Penyusunan SOP AP No. Uraian Kegiatan Output Penanggung Jawab Jadwal
Untuk membantu melakukan penilaian kebutuhan dapat digunakan tabel sebagai berikut: Tabel Rencana Tindak Tim Penyusunan SOP AP Unit Kerja Bidang Prosedur Penilaian Keterkaitan dengan Prioritas Kebutuhan Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang- undangan Stake- holders Prosedur lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Kolom 1 : Nama unit kerja tempat SOP AP akan diterapkan. Kolom 2 : Klasifikasi/pengelompokkan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian, jdih.polkam.go.id keuangan, pembuatan kebijakan, dan sebagainya). Kolom 3 : Nama prosedur yang akan distandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi/pengelompokkannya Kolom 4 : Penilaian keterkaitan dengan tugas dan fungsi (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 5 : Penilaian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 6 : Penilaian keterkaitan dengan stakeholders (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 7 : Penilaian keterkaitan dengan prosedur lainnya (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 8 : Prioritas kebutuhan (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait)
Untuk memudahkan pembuatan daftar, dapat digunakan tabel sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Unit Organisasi SOP AP yang akan dikembangkan Alasan Pengembangan Bidang Prosedur 1 2 3 4 Kolom 1 : Nama unit organisasi/kerja tempat SOP AP akan diterapkan. Kolom 2 : Klasifikasi/pengelompokkan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan sebagainya). Kolom 3 : Nama prosedur yang akan distandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi/pengelompokkannya Kolom 4 : Alasan SOP AP tersebut dikembangkan D. Pengembangan SOP AP Tahap selanjutnya setelah kita melakukan penilaian kebutuhan adalah melakukan pengembangan SOP AP. Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas keseharian organisasi, maka pengembangan SOP AP tidak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan reviu berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP AP yang valid dan reliable yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id Pengembangan SOP AP pada dasarnya meliputi 5 (lima) tahapan proses kegiatan. Secara berurutan dapat dirinci sebagai berikut:
Identifikasi informasi yang akan dicari, dapat dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang dicari dari sumber sekunder. Ada berbagai kemungkinan teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan SOP AP seperti melalui brainstorming, focus group discussion, wawancara, survey, benchmark, telaahan dokumen, dan lainnya. Teknik mana yang akan digunakan, sangat erat dengan instrumen pengumpul informasinya.
Teknik ini biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Informasi mengenai gambaran kualitas pelayanan sangat penting dalam pengembangan SOP AP.
Guna mempermudah pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif dapat digunakan tabel sebagai berikut: Tabel Identifikasi SOP AP Unit Organisasi/Kerja Unit Organisasi/Kerja: …………………… Bidang Prosedur Aktifitas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6
1.2.
dst …. dst ….. jdih.polkam.go.id Unit Organisasi/ Kerja : Diisi dengan nama unit organisasi/kerja dimana informasi diperoleh dan SOP AP akan dikembangkan. Kolom 1 : Klasifikasi/pengelompokkan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan sebagainya). Kolom 2 : Nama prosedur yang di-SOP AP kan (misalnya dalam bidang perencanaan, nama prosedur yang akan di SOP AP kan adalah SOP Penyusunan Rencana Strategis, SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan sebagainya). Kolom 3 : Proses sejak dari mulai sampai dihasikannya sebuah output untuk setiap SOP AP (misalnya untuk SOP Penyusunan Rencana Strategis, kegiatan akan menjabarkan proses dimulai sampai dengan dihasilkan sebuah output yaitu dokumen Rencana Strategis. Kolom 4,5,6 : Diisi dengan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan dan output pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tabel tersebut diatas dapat dibuat untuk mengidentifikasi beberapa alternatif yang diajukan oleh tim. Sebagai alternatif cara untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP AP dapat dipergunakan cara identifikasi judul-judul SOP AP dengan melakukan analisis tugas dan fungsi yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait organisasi dan tata kerja. jdih.polkam.go.id Cara identifikasi ini dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1) Bahwa setiap organisasi pemerintah dapat dipastikan selalu memiliki peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja sebagai dasar pembagian struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi organisasinya. 2) Bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah terbagi habis seiring dengan pembagian struktur organisasi dari tingkatan tertinggi sampai dengan tingkatan terendah. 3) Bahwa setiap tugas dan fungsi struktur terendah dalam organisasi pemerintah dapat dipastikan mencerminkan fungsi dari tugas dan fungsi struktur tingkat atasnya sampai struktur yang paling tinggi, atau dengan kata lain bahwa tugas dan fungsi yang ada di dalam struktur terendah merupakan operasionalisasi tugas dan fungsi seluruh tingkatan yang ada dalam struktur organisasi yang bersangkutan. 4) Bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah tercerminkan dari output final atau end product (keluaran akhir) yang dihasilkan oleh seluruh tingkatan struktur organisasi yang bersangkutan baik yang berupa barang/benda (dokumen) yang berdimensi produk maupun berupa jasa/kegiatan yang berdimensi proses. 5) Bahwa judul-judul SOP AP dirumuskan berdasarkan output final yang didahului aspek kegiatan secara keseluruhan (makro) maupun secara parsial (mikro), yaitu: saat awal (pra), pada saat (in), dan setelahnya (pasca). 6) Bahwa setiap organisasi pemerintah memiliki fungsi operating core (fungsi utama), fungsi techno-structure (fungsi bantuan teknis) seperti pengawasan dan fungsi support staff (fungsi pendukung/kesekretariatan) sehingga judul SOP AP sangat ditentukan jenis-jenis fungsi yang diemban sebagai leading sector (unit inti) fungsi tersebut. 7) Bahwa fungsi-fungsi struktur organisasi pemerintah yang sama akan memiliki SOP AP yang relatif sama dengan perbedaan hanya pada kolom pelaksana dan mutu baku serta identitas tertentu saja. jdih.polkam.go.id Adapun langkah-langkah identifikasi SOP AP berdasarkan analisis tugas dan fungsi yang dimiliki organisasi pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis tugas dan fungsi organisasi Analisis tugas dan fungsi dilakukan dengan merinci (mem-breakdown) tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terendah menjadi kegiatan yang operasional, yang mencerminkan output sementaranya baik yang berdimensi produk maupun yang berdimensi proses. 2) Mengidentifikasi output final (end product) Identifikasi output final dari output sementara yang dihasilkan struktur organisasi terendah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan melakukan penelusuran struktur yang menghasilkan output final tersebut. 3) Mengidentifikasi aspek kegiatan dari output final (end product) Identifikasi aspek kegiatan dari output final dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan aspek parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat ini (in), dan setelah (pasca) dari output final tersebut. 4) Merumuskan judul SOP AP Rumusan judul SOP AP dilakukan dengan menggabungkan aspek kegiatan dengan output final. Penggabungan aspek kegiatan secara keseluruhan (makro) dengan output final menjadi judul SOP AP makro dan penggabungan aspek parsial (mikro) menjadi judul SOP AP mikro. 5) Mengidentifikasi seluruh judul SOP AP Rumusan judul SOP AP yang telah dihasilkan baik judul SOP AP makro maupun mikro dengan mengelompokkan sesuai dengan tingkat struktur organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. keseluruhan judul SOP AP inilah merupakan kebutuhan riil SOP AP yang harus disusun. jdih.polkam.go.id Untuk mempermudah identifikasi SOP AP dapat mempergunakan formulir identifikasi sebagai berikut: Tabel Formulir Identifikasi SOP AP Berdasarkan Tugas dan Fungsi No. Tugas Fungsi Uraian Tugas Kegiatan Ouput Aspek Kegiatan Judul SOP AP 1 2 3 4 5 6 7 8 Kolom 1 : Nomor diisi dengan nomor urut tugas (sebaiknya dengan huruf kapital A) Kolom 2 : Tugas diisi dengan tugas berdasarkan peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada dengan diberi nomor angka arab, misal: 1, 2, 3, …..) Kolom 3 : Fungsi diisi dengan fungsi berdasarkan peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada dengan diberi huruf abjad kecil, misal: a, b, c, d, ….) Kolom 4 : Uraian tugas diisi dengan uraian tugas yang merupakan bagian dari fungsi yang ada dengan diberi angka arab berkurung satu, misal: 1), 2), 3), …… Kolom 5 : Kegiatan ini diisi dengan nama kegiatan yang merupakan perwujuan riil dari uraian tugas yang ada dengan diberi huruf abjad kecil berkurung, misal: a), b), c), …… Kolom 6 : Output diisi dengan output final yang dihasilkan dari penelusuran end product sesuai struktur organisasi dan diberi angka arab dalam kurung, misal: (1), (2), (3), …… jdih.polkam.go.id Kolom 7 : Aspek kegiatan diisi dengan aspek kegiatan yang terkait dengan output yang bersangkutan baik aspek keseluruhan (makro) maupun aspek parsial (mikro). Aspek ini biasanya berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan sebagainya). Kolom 8 : Judul SOP AP diisi judul SOP AP yang terdiri dari unsur output final dan aspek kegiatan, misalnya: SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) (Penyusunan aspek, Renstra output final). Untuk memudahkan menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi angka arab dari SOP nomor urut pertama sampai dengan terakhir.
Dengan menggunakan aspek-aspek tersebut diatas, setiap alternatif prosedur dapat diuji satu per satu. Hasil pengujian akan memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang diajukan. jdih.polkam.go.id
Hal yang penting dalam proses ini adalah bahwa aktivitas yang terdapat dalam organisasi saling terkait dengan proses dan prosedur yang akan distandarkan.
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id Contoh Lembar Pengesahan SOP AP PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) ……. (Unit Organisasi Eselon I atau Eselon II) …… SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR Jakarta, 2016 Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, (………………….) Penanggung Jawab Kegiatan …….......…., (…………………) Telah diverifikasi oleh: 1) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana : 2) Kepala Subbagian Tata Laksana : 3) Analis Tata Laksana : E. Penerapan SOP AP Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat tercapai:
jdih.polkam.go.id
Keberhasilan pelaksanaan penerapan bergantung pada keberhasilan proses simulasi dan pengujian pada tahapan pengembangan SOP AP. Artinya, keberhasilan pada tahapan tersebut juga akan menjamin keberhasilan pada praktek riil-nya. Atas dasar hal tersebut diatas, untuk menjamin keberhasilan penerapan SOP AP diperlukan strategi penerapan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
Tetapi apapun bentuknya, yang paling utama adalah program yang dirancang harus dapat memenuhi prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, dengan mempertimbangkan 4 (empat) komponen utama (motivasi, alih informasi, kesempatan untuk melatih keterampilan baru, dan peningkatan kemampuan). Pemberian pelatihan dimulai dengan penilaian kebutuhan pelatihan, penyusunan materi pelatihan, pemilihan peserta pelatihan, pemilihan instruktur, serta penjadwalan dan pengadministrasian pelatihan.
F. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penerapan SOP AP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan- penyempurnaan terhadap SOP AP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi SOP AP akan dijelaskan pada Bab selanjutnya. jdih.polkam.go.id BAB IV MONITORING DAN EVALUASI SOP AP A. Monitoring Sebagai bahan dari proses dalam penerapan SOP AP, organisasi harus mempersiapkan suatu mekanisme monitoring dan memastikan bahwa SOP AP telah diimplementasikan dengan baik. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pegawai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP AP, mengidentifikasi permasalahan/kendala yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pegawai. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SOP AP adalah sampai sejauhmana setiap pejabat dan/atau pegawai memahami SOP AP yang telah ditetapkan. Agar para pejabat dan/atau pegawai memahami SOP AP, perlu dilakukan upaya pemberitahuan dan internalisasi serta integrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Tujuannya adalah agar setiap pegawai dapat bertanggung jawab terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya dengan SOP AP yang berkenaan. Agar dalam penyelenggaraan monitoring SOP AP dapat berjalan efektif, diperlukan metode yang terukur dan obyektif, yaitu:
jdih.polkam.go.id
Seluruh kegiatan monitoring SOP AP tidak terlepas dari pencatatan dan pendokumentasian berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa SOP AP telah dilaksanakan dengan benar. Hasil monitoring SOP AP tersebut akan menjadi masukan dalam tahap evaluasi SOP AP. B. Evaluasi SOP AP secara substansial akan membantu organisasi menjadi lebih produktif. Dengan adanya SOP AP, organisasi telah melakukan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi yang modern. Tidak selamanya SOP AP berlaku permanen, karena perubahan dan dinamika lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh terhadap pelaksanaan SOP AP. Oleh karena itu, SOP AP perlu senantiasa dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Tahapan evaluasi dalam siklus penyusunan SOP AP merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan dalam SOP AP dari sebuah organisasi, dalam rangka menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selalu secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang tersusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Evaluasi sebagai langkah tindak lanjut dari monitoring, meliputi:
C. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SOP AP Agar monitoring dan evaluasi SOP AP dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu dibentuk tim yang bertugas secara khusus dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP AP. Tim akan dapat bekerja secara efektif apabila terdiri atas pegawai yang sebelumnya terlibat langsung dengan penyusunan dan/atau pengembangan SOP AP dan mengikutsertakan pula pegawai yang berasal dari unit organisasi pengguna SOP AP dan mengetahui keseluruhan ruang lingkup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bersangkutan.
1) menyusun dan menetapkan kerangka kerja monitoring dan evaluasi SOP AP; 2) melakukan monitoring dan evaluasi SOP AP; 3) mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi SOP AP; dan 4) menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi SOP AP.
1) mengakses data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ; 2) meminta penjelasan dan penegasan kepada pihak-pihak terkait; dan 3) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP. jdih.polkam.go.id
Pelaksana monitoring dan evaluasi SOP AP di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Biro Perencanaan dan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mengatur bahwa Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan data dan sistem informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi yang berkaitan dengan tugas dimaksud, adalah penataan dan penguatan keorganisasian, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta penelitian dan pengembangan terhadap aspek-aspek kelembagaan dan/atau ketatalaksanaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. D. Metode dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi SOP AP Tim atau Satuan Tugas atau unit organisasi melakukan monitoring dan evaluasi SOP AP secara periodik dan teratur sesuai dengan rencana kerja dan kegiatan masing–masing, serta sekurang– kurangnya sekali dalam setiap tahun. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi SOP AP pada semua unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memperoleh data/informasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengamati secara langsung prosedur kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan yang sedang terjadi pada unit organisasi yang bersangkutan. Kegiatan atau metode monitoring dan evaluasi SOP AP adalah sebagai berikut:
jdih.polkam.go.id
Data/informasi berupa pendapat ditujukan guna mendapatkan gambaran mengenai aspek capaian hasil atau manfaat atas diterapkannya SOP AP dan dapat dilakukan dengan cara menyebarkan serta mengumpulkan kuesioner yang diisi oleh para pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jumlah responden sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari masing-masing total jumlah populasi pegawai tiap unit organisasi. Hasilnya berupa rata-rata persentase pendapat responden terhadap setiap unsur yang dinyatakan/ditanyakan berkaitan dengan penerapan SOP AP. Mekanisme monitoring dan evaluasi SOP AP, adalah sebagai berikut.
Instrumen monitoring dan evaluasi SOP AP terhadap aspek administratif dan aspek teknis menggunakan matriks sebagaimana tercantum dalam form penilaian. Sedangkan aspek capaian hasil atau manfaat atas diterapkannya SOP AP menggunakan formulir kuesioner sebagaimana tercantum dalam form kuisioner. E. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi SOP AP Laporan monitoring dan evaluasi SOP AP terdiri atas:
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SOP AP tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan hasil laporan kepada pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil laporan monitoring dan evaluasi SOP AP menjadi bagian referensi oleh: 1) Biro Perencanaan dan Organisasi dalam meneliti, memeriksa, memberikan koreksi dan masukan, serta menyusun konsep rekomendasi persetujuan tertulis Sekretaris Kementerian Koordinator terhadap usulan SOP AP semua unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan 2) Masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyusun dan/atau mengembangkan (membuat baru, menambah, dan merevisi) SOP AP pada periode berikutnya. jdih.polkam.go.id Form Penilaian Matriks Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Nama Unit Organisasi : …….(diisi unit organisasi eselon I dan/atau II)…………………. Tanggal Monev SOP AP : ………………….. Nama dan Nomor SOP AP : 1) …………………………….; (diisi dengan judul beserta nomor SOP AP) 2) …………………………….; (diisi dengan judul beserta nomor SOP AP) 3) dan seterusnya ……. No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket.
1) Dasar hukum yang terkait sudah tercantum dalam SOP AP 2) Terdapat dasar hukum yang tidak memiliki korelasi dengan SOP AP 3) Terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku 4) Penulisan dasar hukum yang salah dan tidak sesuai dengan hierarki jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket.
1) SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi 2) Uraian kegiatan dalam SOP sesuai dengan uraian jabatan masing-masing pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam SOP AP 3) Pemangku kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP AP sesuai dengan struktur organisasi
1) SOP AP bersangkutan sudah mendapatkan verifikasi dari unit organisasi teknis yang membidangi penyusunan SOP AP 2) SOP bersangkutan sudah mendapatkan paraf koordinasi/ tanda tangan oleh pimpinan unit organisasi (eselon II) yang membidangi penyusunan SOP AP jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket. 3) SOP AP yang bersangkutan sudah disahkan/ ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan (Pejabat eselon I atau Pejabat Eselon II) 4) Penetapan dokumen SOP AP dengan Keputusan Menteri
1) Tipe SOP AP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Format SOP AP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Terdapat kesesuaian jenis simbol pada SOP AP 4) Terdapat konsistensi dalam penggunaan simbol pada SOP AP jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket. 5) Memuat kerangka susunan SOP AP (uraian prosedur, syarat- syarat, dan gambar format SOP AP)
1) Gambaran SOP AP secara keseluruhan mudah dilaksanakan 2) Gambaran SOP AP secara keseluruhan mudah dipahami/ dimengerti 3) Banyaknya tahapan prosedur yang naik turun
1) Tahapan aktifitas atau uraian kegiatan menggambarkan kepada prosedur pelayanan prima 2) Tahapan aktifitas atau uraian kegiatan dalam SOP AP menggambarkan antisipasi apabila terjadi resiko jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket.
1) Tahapan aktifitas atau uraian kegiatan dalam SOP AP menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami 2) Tahapan aktifitas atau uraian kegiatan dalan SOP AP berurutan 3) Dapat diketahui awal dan akhir proses 4) Dapat diketahui hasil atau output akhir dari proses dan untuk siapa hasil atau output akhir tersebut digunakan 5) Tumpang tindih antar aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan 6) Duplikasi aktifitas oleh seorang pemangku jabatan jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket.
1) Pencantuman waktu penyelesaian pada masing- masing tahapan aktifitas 2) Ketetapan waktu penyelesaian antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian
1) Pencantuman dalam biaya SOP AP 2) Kesesuaian biaya, antara yang tercantum dalam SOP AP dan kenyataan 3) Terdapatnya biaya diluar sebagaimana tercantum dalam SOP AP
formulir, aplikasi/ program komputer, bahan referensi kerja, dan sebagainya) 1) Terdapat informasi berkaitan dengan penggunaan alat/sarana dalam SOP AP 2) Kesesuaian penggunaan alat/sarana dalam SOP AP terkait dengan pelaksanaannya 3) Pemanfaatan alat/sarana dalam SOP AP secara optimal jdih.polkam.go.id No. Aspek Komponen Indikator Penilaian Kondisi SOP ………. SOP ………. SOP ………. No. …….. No. …….. No. …….. Y T Ket. Y T Ket. Y T Ket.
1) Adanya prasyarat (kelengkapan dan waktu) untuk menghasikan output dalam SOP AP 2) Kesesuaian hasil kerja, antara yang tercantum dalam SOP AP dan kenyataan
1) Adanya permasalahan muncul pada saat implementasi 2) Adanya standarisasi tindakan atau upaya segera yang harus dilakukan dalam SOP AP 3) Diperbolehkan nya tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP AP diperoleh kendala/ permasalahan *) diisi dengan sampel judul SOP yang telah ditentukan secara acak sebagai obyek monitoring dan evaluasi SOP AP. **) kolom “Kondisi” mengikuti jumlah sampel SOP AP dan diisi dengan tanda (√) sesuai dengan kondisi nyata pada “indikator penilaian”. jdih.polkam.go.id Form Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan A. Identitas Responden Usia : < 30 tahun 30 s.d. 50 tahun > 50 tahun Pendidikan : SLTA D3/S1/ Akmil/Akpol S2/S3 Lama bekerja di Kemenko Polhukam : < 1 tahun 1 s.d. 5 tahun > 5 tahun B. Pertanyaan Pemberitahuan
a) Tidak mengetahui. b) Kurang mengetahui. c) Mengetahui.
a) Tidak dilakukan diseminasi/sosialisasi. b) Dilakukan diseminasi/sosialisasi tetapi saya tidak tahu. c) Dilakukan diseminasi/sosialisasi tetapi saya tahu. Distribusi dan Aksesbilitas
a) Pinjam atasan langsung. b) Pustaka kantor. c) Internet/intranet. jdih.polkam.go.id Pemahaman
a) Tidak mudah dibaca. b) Kurang mudah dibaca. c) Mudah dibaca.
a) Tidak mudah dimengerti. b) Kurang mudah dimengerti. c) Mudah dimengerti. Penerapan/Integrasi
a) Ya. b) Tidak.
a) Praktis. b) Efisien. c) Alasan lainnya, sebutkan …………………………………………………
a) Rumit b) Tidak praktis dan efisien c) Alasan lainnya, sebutkan ………………………………………………. Pemahaman
a) Tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi b) Kurang dapat meningkatkan kinerja organisasi c) Dapat meningkatkan kinerja organisasi jdih.polkam.go.id
a) Tidak ada b) Ada, sebutkan nama SOP-nya ……………………….. jdih.polkam.go.id BAB V PENUTUP Meskipun SOP AP merupakan bagian kecil dalam aspek penyelenggaraan sistem admininstrasi pemerintahan, namun SOP AP cenderung memiliki peran yang cukup vital dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP merupakan suatu proses yang penting dalam program penataan tata laksana yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mendorong perbaikan proses internal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun para stakeholders. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)