DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015

Nomor: 05/PER/M.KUKM/III/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemberian Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan evaluasi dengan penilaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa; www.peraturan.go.id 2015, No.488 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan GTK Nomor : B- 1902/Sesmilpres/GT.01.01/12/2014, tanggal 4 Desember 2014, perihal Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; www.peraturan.go.id 2015, No.488 3
2.Hasil Rapat Baperjakat tanggal 18 Maret 2015 tentang Penyempurnaan Tata Cara dan Penilaian Kriteria Pemberian Penghargaan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN ATAU TANDA JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Purna Bhakti adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
4.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5.Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.
6.Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Menteri.
7.Bakti Koperasi adalah Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa yang diberikan oleh Menteri kepada aparat Pembina baik di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun pejabat pembina dari instansi terkait baik pusat maupun pejabat pemerintah daerah, Tokoh Gerakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Tokoh Masyarakat lainnya yang dinilai berjasa besar www.peraturan.go.id 2015, No.488 4 terhadap Negara dan Masyarakat khususnya dalam bidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disingkat Baperjakat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Tim Tanda Penghargaan dan Tanda Jasa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9.Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
10.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TANDA PENGHARGAAN DAN ATAU TANDA JASA

Pasal 2

Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa terdiri dari:

a.Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya, Bintang Jasa, dan Bintang Mahaputera;
b.Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
c.Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Purna Bakti.

Pasal 3

(1)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2, huruf a, bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara tingkat Pusat dan Daerah, Tokoh Gerakan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tokoh Masyarakat diusulkan oleh Menteri kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(2)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud ayat
(1)diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
(3)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2, huruf b diusulkan kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari Baperjakat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud ayat
(3)diberikan oleh Menteri.
(5)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 2, huruf c, diusulkan kepada Menteri melalui unit kerjanya masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2015, No.488 5
(6)Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud ayat
(5)diberikan oleh Menteri.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN ATAU TANDA JASA

Pasal 4

Persyaratan umum untuk mendapat Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki integritas moral dan keteladanan;
b.berkelakuan baik;
c.berjasa terhadap Bangsa dan Negara khususnya melalui Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d.setia dan tidak pernah mengkhianati Bangsa dan Negara; dan
e.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan b, bagi:

a.Pejabat Negara, dan Aparatur Sipil Negara pada tingkat Pusat dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1.telah menduduki jabatan minimal 2 tahun;
2. 2.berpangkat/menduduki jabatan saat ini;
3. 3.tidak pernah terlibat kasus, baik perdata/pidana;
4. 4.memenuhi kriteria penilaian bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. 5.mendapat Rekomendasi dari Kepolisian, Kejaksaan dan BIN.
b.Tokoh Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Tokoh Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1.aktif dalam memimpin dan atau mendorong peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah minimal 3 tahun terus menerus;
2. 2.berprestasi dan berhasil membina koperasi dan usaha kecil dan menengah; www.peraturan.go.id 2015, No.488 6
3. 3.mampu menciptakan iklim kewirausahaan melalui koperasi, usaha kecil, dan menengah;
4. 4.berupaya secara terus menerus memasyarakatkan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
5. 5.mampu menjadi inspirator pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah bagi masyarakat;
6. 6.berjuang secara terus menerus dalam mewujudkan koperasi, dan usaha kecil dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian nasional;
7. 7.dalam menetapkan kebijakan perekonomian, berorientasi pada keberpihakan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. 8.tidak pernah terlibat kasus, baik perdata/pidana;
9. 9.memenuhi kriteria penilaian bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
10. 10.mendapat Rekomendasi dari Kepolisian, Kejaksaan dan BIN.

Pasal 6

Persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada Pegawai yang akan pensiun, dengan syarat :

a.telah mencapai batas usia pensiun dan atau berhenti dengan hak pensiun;
b.kondite baik (tercantum pada Sarasan Kerja Pegawai tahun terakhir);
c.diusulkan dan dinilai oleh unit kerja masing-masing; dan
d.tidak pernah terlibat kasus perdata/pidana.

BAB IV

BENTUK TANDA PENGHARGAAN

Pasal 7

Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa diberikan dalam bentuk piagam dan atau medali.

Pasal 8

Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2, huruf a, dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 9

(1)Penyematan Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa sebagaimana www.peraturan.go.id 2015, No.488 7 dimaksud Pasal 2, huruf a, disematkan pada peringatan Hari Koperasi atau pada hari-hari besar nasional lainnya oleh Presiden Republik Indonesia.
(2)Penyematan Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2, huruf b, dan c, disematkan pada peringatan Hari Koperasi atau pada hari-hari besar nasional lainnya oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2010