DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2010

Nomor: 1
Tahun: 2010
Ditetapkan: 5 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai Dewan Gelar,Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian dan pencabutan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada individu, institusi, atau organisasi yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
5.Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Menteri . . .
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
7.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
(2)Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dewan berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 4

(1)Tugas dan kewajiban Dewan meliputi:
1. a.meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;
2. b.meneliti . . .
3. b.meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. c.merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 5

Perencanaan dan penetapan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; dan
b.pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, taman makam pahlawan nasional utama, dan makam pahlawan nasional. n : Perlu

Pasal 6

(1)Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.
(2)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar;
2. b.menerima dan mengajukan usulan pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. c.melaksanakan . . .
4. c.melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
5. d.mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.
(3)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Dewan terdiri atas:

a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c.5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

(1)Dewan terdiri dari unsur:
1. a.akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. c.tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.
(2)Calon . . .
(2)Calon anggota Dewan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
(3)Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 9

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki integritas moral dan keteladanan;
d.berkelakuan baik;
e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
f.berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
g.berpendidikan paling rendah S1(strata satu); dan
h.mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11

. . .

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015