Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat Menimbang MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAANPROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SALINAN KEMENKOP-UKM USAHA KECIL DANKEMENTERIAN KOPERASI DAN MENENGAH. DEKONSENTRASIANGGARANDANKEGIATAN, MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KOPERASIDAN USAHAKECILDAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4816);
Menetapkan KEMENKOP-UKM Pasall Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
BAB II
Anggaran Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk:
KEMENKOP-UKM
Penyusunan dan penelaahan DIPA atau reneana kerja dan anggaran kementerian negara/Iembaga mengaeu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan reneana kerja dan anggaran kementerian negara/Iembaga dan pengesahan DIPA serta standar biaya masukan. Pasa19
Pasa18 Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa penggunaanggaran.
KEMENKOP-UKM Pasal 13
Bagian Keempat Pelaporan Pasa112
Bagian Ketiga Tertib Administrasi Pasalll
Bagian Kedua Perubahan Kegiatandan Anggaran KEMENKOP-UKM keeil dan menengah.
Pasa114
KEMENKOP-UKM Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Pasa117 BABV KETENTUANPENUTUP Pasa116 Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi di tahun berikutnya. (4). Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
Dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan Pasal 15
-11- '~ KEMENKOP-UKM Pasal 18 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1788), dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEMENKOP-UKM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januori 2022 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 J anua.ri 2022 MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TETEN MASDUKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENNY RIYANTO SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 30 KEMENKOP-UKM ttd. ttd. C. Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan digunakan antara lain untuk: 1) Perencanaan
B. Tujuan Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan antara lain adalah: 1) sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah; 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan Dana Dekonsentrasi; 3) melakukan pe1aksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan keuangan; dan 4) memfasilitasi tim Sistem Akuntansi Instansi (SAl).
PROGRAM,KEGIATAN, DAN ANGGARANDEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASIDAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN, DAN DEKONSENTRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, ANGGARAN KEMENTERIAN LAMPlRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN KEMENKOP-UKM
1) kedudukan PPKL adalah pegawai non aparatur sipil negara (Non-ASN)yang dinyatakan dalam surat pernyataan tenaga Non-ASNdalam setiap tahun anggaran; 2) kedudukan koordinator PPKLadalah pegawai negeri sipil pada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah; 3) PPKLberkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi atau kabupaten/ kota; 4) PPKL ditetapkan berdasarkan hasil rekrutmen yang dilaksanakan cilehDeputi Bidang Perkoperasian; 5) PPKLditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah melalui surat keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi. Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DanakeuanganpertanggungjawabandanD. Penggunaan 2) Monitoringdan evaluasi Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Kementerian,meliputi:
3) Keuangan
4) Fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan. KEMENKOP-UKM D. Pergantian, pemberhentian, atau perpindahan PPKL. PPKLdapat diganti, diberhentikan atau dipindahkan karena alasan: 1) PPKL mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri seeara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri; 2) PPKL dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun anggaran berjalan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian organisasi Perangkat Daerah Provinsijdaerah istimewa atau kabupatenjkota yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah dan C. Penetapan Surat Keputusan tentang Penetapan PPKL 1) kepala dinas yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah kabupatenjkota mengusulkan nama-nama PPKL dan koordinator PPKL kepada kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah; 2) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah mengusulkan nama- nama PPKL untuk ditetapkan oleh Kementerian melalui Deputi Bidang Perkoperasian; 3) Deputi Bidang Perkoperasian melakukan pemeriksaan terhadap usulan nama-nama PPKL dari organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah; dan 4) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan PPKL dan Koordinator PPKL pada tahun anggaran berjalan. B. Tujuan PPKL bertujuan untuk membantu organisasi Perangkat Daerah Provinsi atau kabupatenjkota yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah dalam melakukan penyuluhan dan pendataan koperasi serta tugas-tugas penyuluhan lainnya. KEMENKOP-UKM E. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bagi PPKL 1) Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi PPKL; 2) anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan kinerja PPKLmelalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perkoperasian; 3) berdasarkan hasil evaluasi, Deputi Bidang Perkoperasian dapat memindahkan alokasi Dana Dekonsentrasi PPKL dari satu provinsi ke provinsi lainnya pada tahun berikutnya; 4) Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
mendapatkan persetujuan Deputi Bidang Perkoperasian berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja; 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka
4) perpindahan PPKLdapat dilakukan jika dalam kondisi:
5) Deputi Bidang Perkoperasian berhak memutuskan ealon pengganti dimaksud. KEMENKOP-UKM C. Penetapan konsultan pendamping PLUT-KUMKM 1) rekrutmen konsultan pendamping dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk Kementerian e.q Deputi Bidang Kewirausahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; B. Tujuan 1) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, jangkauan dan kualitas layanan pendampingan daya saing dan pemulihan us aha koperasi dan usaha mikro, usaha keeil dan wirausaha; dan 2) mendorong pereepatan digitalisasi dan peningkatan jumlah koperasi dan usaha mikro, usaha keeil dan wirausaha.
2) konsultan pendamping PLUT-KUMKMberkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi/ daerah istimewa atau kabupatenjkota; 3) konsultan pendamping PLUT-KUMKMbertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia; 4) konsultan pendamping PLUT-KUMKMbertugas mengikuti ketentuan lain terkait dengan bidang tugasnya. Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DanakeuanganpertanggungjawabandanF. Penggunaan
KEMENKOP-UKM E. Dana Dekonsentrasi bagi konsultan pendamping PLUT-KUMKM digunakan an tara lain untuk: 1) membiayai honorarium konsultan pen damping PLUT-KUMKM selama 12 (dua belas)· bulan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan jenjang pendidikan; 2) pemberian tunjangan keagamaan; 3) biaya asuransi; D. Pergantian atau pemberhentian konsultan pendamping PLUT- KUMKMyang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan oleh Kementerian danl atau organisasi Perangkat Daerah Provinsi atau kabupateri/ kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui tahapan seleksi dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf C. 2) peserta yang mengikuti rekrutmen konsultan pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
KEMENKOP-UKM B. Tujuan Promosi produk usaha keeil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia bertujuan memberikan layanan promosi dan pemasaran produk-produk us aha keeil dan menengah unggulan dari seluruh
1) promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia merupakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah unggulan daerah dari seluruh Indonesia di SMESCOIndonesia; 2) produk usaha keeil dan menengah yang difasilitasi merupakan produk yang telah dikurasi oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah seluruh Indonesia dan disetujui oleh SMESCO Indonesia; dan 3) kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran dilakukan baik seeara offline berupa display pada paviliun provinsi di SMESCO Indonesia maupun seeara online melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta aktivitas promosi pendukungnya. Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DanakeuanganpertanggungjawabandanF. Penggunaan 4) bimbingan teknis atau pelatihan, kegiatan kurasi produk usaha keeil dan menengah ekspor; 5) transport dalam rangka pelaksanaan pendampingan PLUT- KUMKMdi lapangan; 6) membiayai perjalanan dinas dalam rangka:
7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan. KEMENKOP-UKM
1) kedudukan satuan tugas pengawas koperasi adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsiyang membidangikoperasi dan usaha keeil dan menengah. 2) satuan tugas pengawas koperasi berkedudukan sesuai penugasan di wilayahprovinsiatau kabupaten Zkota. 3) satuan tugas pengawas koperasi bertugas berdasarkan surat keputusan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi. Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. DanakeuanganpertanggungjawabandanD. Penggunaan C. Dana Dekonsentrasi pada promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia digunakan antara lain untuk: 1) biaya sewa ruang di gedung SMESCO Indonesia yang dibayarkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah seluruh Indonesia pada triwulan I tahun berjalan; 2) pengadaan display produk disesuaikan dengan anggaran yang te1ahditetapkan dan disetujui oleh SMESCOIndonesia; 3) pengadaan tas belanja sesuai hasil koordinasi dengan SMESCO Indonesia; 4) pengiriman produk dilakukan seeara rutin; 5) fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha keeil dan menengah me1alui event dan/ atau display baik yang pelaksanaan berada di SMESCO Indonesia maupun tempat promosi lainnya di daerah. Indonesia dalam rangka meningkatkan produktlvitas, akses pasar, nilai tambah, dan daya saing para mitra usaha kecil dan menengah. KEMENKOP-UKM C. Penetapan satuan tugas pengawas koperasi 1) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan us aha keeil dan menengah menetapkan surat keputusan yang berisi nama-nama satuan tugas pengawas koperasi; 2) satuan tugas pengawas koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah menyampaikan keputusan pembentukan satuan tugas pengawas koperasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Deputi Bidang Perkoperasian. B. Tujuan 1) meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi antara kementeriau/Iembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupatenj'kota; 2) meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayahkeanggotaannya; dan 3) mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip- prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi. koperasi di tingkat provinsi. terdiri dari organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah. Anggota Ketua 4) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah menetapkan satuan tugas pengawas koperasi yang terdiri dari: Pengarah: Kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah. Kepala bidang yang membidangi pengawasan KEMENKOP-UKM
1) pendataan lengkap KUMKMdalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal koperasi, usaha mikro, keeil, dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (SIDT-KUMKM)di wilayah provinsi dan kabupatenjkota; Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DanakeuanganpertanggungjawabandanF. Penggunaan E. Dana Dekonsentrasi bagi satuan tugas pengawas koperasi digunakan antara lain un tuk: 1) membiayai honorarium satuan tugas pengawas koperasi selama masa kerja yang ditetapkan; 2) bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian; 3) biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan ke lokasi di lapangan; 4) membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi danjatau pendidikan dan pelatihan; dan 5) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan. D. Satuan tugas pengawas koperasi dapat diganti atau diberhentikan dengan alasan: 1) satuan tugas pengawas koperasi mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri seeara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai; 2) satuan tugas pengawas koperasi dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun sebelumnya, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian; dan 3) satuan tugas pengawas koperasi yang telah berhenti dapat digantikan me1aluisurat keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil, dan menengah. KEMENKOP-UKM
1) petugas pendataan lengkap KUMKM(Enumerator) dinilai tidak dapat menyelesaikan target yang telah diperjanjikan; 2) organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat mengusulkan kepada organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah terkait enumerator B. Penetapan petugas pendataan lengkap KUMKM(enumerator) 1) petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) diangkat berdasarkan usulan organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan us aha keeil dan menengah kabupatenj'kota berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota dan ditetapkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang selanjutnya dilaporkan kepada deputi pemilik program; dan 2) wilayah penugasan enumerator ditentukan oleh koordinator enumerator yang selanjutnya disebut koordinator dan ditetapkan oleh deputi pemilik program sebagai bagian dari kelompok kerja melalui surat penetapan dengan mempertimbangkan usulan orgamsasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2) petugas pendataan lengkap KUMKM(enumerator) adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah dan ditetapkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan dalam surat pernyataan; 3) Petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dengan jangka waktu dan target data yang telah ditentukan dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi. KEMENKOP-UKM D. Insentif pendataan lengkap KUMKM 1) dasar pemberian insentif ditentukan dari perolehan data oleh enumerator yang telah diverifikasi oleh verifikator dengan nilai per unit data sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; 2) unit data adalah satuan jumlah dari kuesioner / responden yang akan di data; 3) verifikator adalah petugas yang melakukan pengecekan kesesuaian isian kuesioner, memastikan konsistensi pengisian kuesioner, dan memastikan variable yang dijadikan mandatori pada kuesioner terisi; 4) keterisian variable per unit data yang dijadikan mandatori pada kuesioner, merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi sebagai dasar pemberian insentif yang besarannya sesuai dengan satuan anggaran yang ditetapkan; 5) administrator adalah petugas yang melakukan rekapitulasi jumlah data terverfikasi per enumerator sebagai dasar pemberian insentif dengan perhitungan satuan jumlah anggaran yang ditetapkan per unit data dikalikan jumlah unit data yang terferifikasi; dan 6) target data per enumerator ditetapkan berdasarkan target yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu terten tu yang dituangkan dalam perjanjian kerja antara enumerator dengan organisasi perangkat daerah kabupatenj'kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah. calon pengganti untuk menyelesaikan target yang telah diperjanjikan; 3) dalam hal pengajuan enumerator calon pengganti, organisasi perangkat daerah kabupaterr/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat menugaskan enumerator yang telah menyelesaikan target sebelum jangka waktu berakhir, berdasarkan masukan dan pertimbangan dari koordinator untuk memenuhi target kabupaten/kota yang belum tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan. KEMENKOP-UKM F. Penetapan kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM 1) kelompok kerja pendataan lengkap KUMKMterdiri dari:
2) organisasi perangkat daerah kabupaten Zkota yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik kabupaterr/kota untuk mengusulkan nama-nama kelompok kerja pendataan lengkap KUMKMkepada organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah; 3) organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Pusat Statistik provinsi untuk mengusulkan nama-nama kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM provinsi dan kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh deputi pemilik program; 4) atas dasar usulan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha keeil dan menengah, deputi pemilik program menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan KelompokKerja Pendataan Lengkap KUMKM;dan 5) Dalam kondisi tertentu penetapan kelompok kerja dapat dilakukan berbeda dengan mempertimbangkan pendelegasian deputi pemilik program. E. Tujuan Melakukan pendataan lengkap KUMKM dalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal KUMKMmenggunakan sistem informasi data tunggal koperasi, usaha mikro, keeil, dan menengah (SIDT-KUMKM)di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terpilih. KEMENKOP-UKM Hernra Saraginp S. H..r M.H.,. M.l<n NIP. 197212.04 20011211001 S;Jliln~1iI1'!I ~~1l3i dl!nlaftl.a~!;Jlill"l'ia 51EKRETAR IAT t::!EMENTER lAiN I(OP1ER.AS~ DAN USAHA KECIL DAN M ENENGArH REFl'lI SUlK INO ON eSIA Kepal.a Biro Hlllklilm dan kCerja!iama. G. Dana Dekonsentrasi bagi pendataan lengkap KUMKM digunakan antara lain untuk: 1) membiayai rapat-rapat koordinasi dan/atau sinkronisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) memfasilitasi perjalanan dinas koordinasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3) memfasilitasi dukungan pelaksanaan Training of Trainer (TOT) kepada personel organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dan bimbingan teknis terhadap enumerator pada tingkat provinsi; 4) memfasilitasi dukungan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap enumerator pada tingkat kabupaten/kota; 5) memfasilitasi honorarium kelompok kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 6) insentif pengumpulan data bagi enumerator (data valid pada sistem SIDT-KUMKM); dan 7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan. H. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MENTER! KOPERASI Dana DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TETEN MASDUKI KEMENKOP-UKM ttd.
Membuka PDF…