DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/ pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat daerah provinsi/daerah istimewa dan bertanggungjawab terhadap Dekonsentrasi di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh gubernur.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.
(2)Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah.
(3)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(4)Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Pemerintah. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi.
(2)Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
(3)Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dialokasikan untuk:
1. a.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
2. b.memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
3. c.memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/ kabupaten/kota;
4. d.memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung smesco INDONESIA;
5. e.memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
6. f.pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk: www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

a.perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
b.perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
c.kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
d.lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib:
1. a.melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
2. b.menyiapkan Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
3. c.menjamin pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
4. d.melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi:
1. a.kuasa pengguna anggaran; www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
2. b.pejabat pembuat komitmen;
3. c.pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
4. d.bendahara pengeluaran.
(2)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur.
(3)Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi.
(4)Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

(1)Bendahara pengguna anggaran dan pejabat pembuat perikatan/komitmen ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat di bidangnya.
(2)Penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut:

a.mempelajari DIPA; www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
b.membuat petunjuk operasional kegiatan;
c.membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
d.membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara;
e.mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
f.menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
g.menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;
h.menyiapkan buku pembantu bank; dan
i.menyiapkan buku pembantu pajak.

Pasal 10

(1)Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
(2)Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul penggantian harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 11

(1)Dalam hal Perangkat Daerah Provinsi akan melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/badan layanan umum terkait. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
(2)Perubahan dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/ pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat daerah provinsi/daerah istimewa dan bertanggungjawab terhadap Dekonsentrasi di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh gubernur.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.
(2)Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah.
(3)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(4)Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Pemerintah. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi.
(2)Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
(3)Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dialokasikan untuk:
1. a.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
2. b.memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
3. c.memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/ kabupaten/kota;
4. d.memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung smesco INDONESIA;
5. e.memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
6. f.pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk: www.peraturan.go.id 2018, No. 1788

a.perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
b.perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
c.kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
d.lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib:
1. a.melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
2. b.menyiapkan Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
3. c.menjamin pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
4. d.melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi:
1. a.kuasa pengguna anggaran; www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
2. b.pejabat pembuat komitmen;
3. c.pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
4. d.bendahara pengeluaran.
(2)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur.
(3)Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi.
(4)Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Bendahara pengguna anggaran dan pejabat pembuat perikatan/komitmen ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat di bidangnya.
(2)Penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut:

a.mempelajari DIPA; www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
b.membuat petunjuk operasional kegiatan;
c.membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
d.membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara;
e.mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
f.menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
g.menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;
h.menyiapkan buku pembantu bank; dan
i.menyiapkan buku pembantu pajak.

Pasal 10

(1)Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
(2)Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul penggantian harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 11

(1)Dalam hal Perangkat Daerah Provinsi akan melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/badan layanan umum terkait. www.peraturan.go.id 2018, No. 1788
(2)Perubahan dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.