DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18./PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016

Nomor: 18./PER/M.KUKM/XII/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah dapat memberikan stimulan dalam bentuk bantuan pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; www.peraturan.go.id 2016, No.2063 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); www.peraturan.go.id 2016, No.2063
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
11.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. www.peraturan.go.id 2016, No.2063

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3.Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4.Penerima Bantuan Pemerintah adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, masyarakat dan lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh deputi selaku KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.Deputi adalah unit eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2016, No.2063
8.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi

a.jenis Bantuan Pemerintah;
b.kriteria Bantuan Pemerintah;
c.mekanisme pengalokasian anggaran;
d.penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban;
e.monitoring dan evaluasi; dan
f.petunjuk teknis.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Pasal 4

Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi : www.peraturan.go.id 2016, No.2063

a.pemberian penghargaan;
b.beasiswa;
c.bantuan operasional;
d.bantuan sarana/prasarana;
e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, masyarakat dan lembaga pendidikan.
(2)Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh deputi.

Pasal 6

(1)Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, masyarakat dan lembaga pendidikan.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada deputi sesuai program yang diusulkan.
(3)Alokasi Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2016, No.2063

Pasal 7

(1)Pengalokasian anggaran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing deputi terkait.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, deputi selaku KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dan realisasi.
(4)Deputi selaku KPA menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.2063

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh deputi.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…