DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperluas ruang lingkup dan sasaran penerima bantuan pemerintah, mengakomodir ketentuan bantuan pemerintah melalui tugas pembantuan, serta untuk mengintegrasikan pelaksanaan program yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang SM.2 SM.1 SM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664); SM.2 SM.1 SM
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
2.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
5.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. SM.2 SM.1 SM
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan/atau kepala dinas provinsi/kabupaten/kota.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh eselon I dan/atau kepala dinas provinsi/kabupaten/kota selaku KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
10.Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
14.Eselon I adalah pimpinan tinggi madya pada unit kerja Eselon I selaku penanggung jawab program.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis dan kriteria Bantuan Pemerintah;
b.penerima Bantuan Pemerintah;
c.mekanisme pengalokasian;
d.penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban; SM.2 SM.1 SM
e.pemantauan dan evaluasi;
f.petunjuk pelaksanaan atau pedoman;
g.pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
h.sanksi administratif.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan sarana dan/atau prasarana produksi;
5. e.bantuan sarana dan/atau prasarana pemasaran;
6. f.bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
7. g.bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; dan
8. h.bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
(2)Kriteria Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(3)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penugasan Presiden; dan/atau
3. c.tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan non aparatur sipil negara/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, lembaga pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga non pemerintah, yang berjasa dalam pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada perseorangan non prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. SM.2 SM.1 SM
(3)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, lembaga pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan/atau prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan bantuan sarana dan/atau prasarana pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, masyarakat, Pemerintah Daerah/lembaga non pemerintah dan/atau lembaga pendidikan.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(6)Bantuan Pemerintah berupa bantuan permodalan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada perseorangan non Aparatur Sipil Negara/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, wirausaha dan/atau masyarakat.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan kepada perseorangan non Aparatur Sipil Negara/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, lembaga pendidikan, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan/atau masyarakat.
(8)Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan melalui petunjuk pelaksanaan atau pedoman oleh Eselon I.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kementerian.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Eselon I sesuai proposal yang diusulkan.
(3)Eselon I melakukan verifikasi dokumen atas usulan proposal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Kementerian. SM.2 SM.1 SM
(4)Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.

Pasal 7

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon I.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian atau melalui skema Tugas Pembantuan.
(2)Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema langsung oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
(3)Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(4)Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Eselon I sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan atau pedoman.
(2)Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eselon I dapat membentuk tim kerja.

Pasal 10

(1)Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Menteri, setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif.
(2)Dalam hal penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian antara Menteri dengan Pemerintah Daerah. SM.2 SM.1 SM

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…