DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 20/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksankan penerapan akuntabilitas koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi; www.peraturan.go.id 2015, No.1499 Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : www.peraturan.go.id 2015, No.1499

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang.
3.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
4.Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
5.Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai.
6.Responsif adalah kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan menejemen yang sehat.
7.Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai koperasi.
8.Kewajiban adalah perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan manajemen koperasi.
10.Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas hasil yang dihasilkan suatu pelaksanaan kegiatan. www.peraturan.go.id 2015, No.1499
11.Evaluasi adalah penilaian analisis yang menyangkut hasil dari kebijakan manajemen yang prosesnya menekankan pada keandalan informasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan peraturan Menteri ini mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penerapan akuntabilitas koperasi adalah :

a.terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya.
b.terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.
c.meningkatnya citra koperasi dilingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan akuntabilitas koperasi, meliputi aspek:

a.akuntabilitas organisasi dan manajemen;
b.akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota; dan
c.akuntabilitas keuangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS

Pasal 5

Dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.1499

a.harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel;
b.harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
d.harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
e.harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas; dan
f.harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Akuntabilitas koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.
(2)Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara :
1. a.menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis;
2. b.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota;
3. c.menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi;
4. d.menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan www.peraturan.go.id 2015, No.1499 standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP); dan
5. e.Melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Pasal 7

(1)Penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi dilaksanakan sesuai dengan nilai, prinsip, jati diri koperasi, peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijaksanaan organisasi koperasi yang telah ditetapkan.
(2)Penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan usaha dan pelayanan yang lebih baik kepada para anggota dan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah kerja koperasi.
(3)Penerapan aspek akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tingkat pertanggung jawaban secara berjenjang, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). www.peraturan.go.id 2015, No.1499

Pasal 8

Sistem Akuntabilitas Koperasi dilakukan oleh setiap koperasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota, Investor dan Pemerintah.

BAB V

INDIKATOR PENERAPAN AKUNTABILITAS

Pasal 9

Dalam penerapan akuntabilitas koperasi dilakukan dengan memperhatikan indikator, yaitu :

(1)Indikator penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), meliputi :
1. a.ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;
2. b.kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;
3. c.ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;
5. e.ketertiban penyelenggaraan organisasi;
6. f.adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi;
7. g.persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi;
8. h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusiakoperasi;
9. i.adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib;
10. j.pendidikan anggota; dan
11. k.peningkatan jumlah anggota.
(2)Indikator penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi :
1. a.kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan; www.peraturan.go.id 2015, No.1499
2. b.pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan;
3. c.ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan;
4. d.kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota;
5. e.kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota;
6. f.pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis;
7. g.ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non anggota;
8. h.kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota;
9. i.kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis;
10. j.tingkat partisipasi anggota sebgai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi;
11. k.tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto;
12. l.kinerja bantuan pembangunan daerah kerja; dan
13. m.pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi.
(3)Indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :
1. a.ketersediaan sistem informasi;
2. b.transparansi pengelolaan sistem akuntansi;
3. c.kinerja pelaksanaan pengawasan;
4. d.kinerja pelaksanaan audit external;
5. e.kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan;
6. f.kinerja sistem pengendalian internal;
7. g.pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas;
8. h.aktivitas pelayanan atas total asset;
9. i.aktivitas pelayanan atas modal kerja; dan
10. j.hasil kinerja operasional. www.peraturan.go.id 2015, No.1499

BAB VI

PENGUKURAN

Pasal 10

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen meliputi:

a.pertumbuhan anggota;
b.partisipasi anggota; dan
c.aspek manajemen kelembagaan;

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004