Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 171
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3540);
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
1918); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAN DAN PEMBINAAN PERKOPERASIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
Dalam rangka pembinaan koperasi:
Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pemerintah dapat:
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
BAB II PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI
BAB II
Pelayanan Badan Hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
Bagian Kedua Pemakaian Nama Koperasi
Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan “(Skd)”. www.peraturan.go.id 2018, No. 833
(3), pemohon atau kuasanya dapat pengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan tersebut.
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
Menteri atau Pejabat yang Berwenang memberikan keputusan tentang nama untuk dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi melalui SISMINBHKOP. Bagian Ketiga Pendirian Koperasi Paragraf 1 Syarat Pendirian Koperasi
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
a) rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, hibah dan dana cadangan; b) rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan c) rencana modal penyertaan;
a) rencana jenis produk;dan b) rencana pendapatan dan biaya;
a) struktur organisasi; b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; c) pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan d) jumlah karyawan; www.peraturan.go.id 2018, No. 833
dan
www.peraturan.go.id 2018, No. 833
Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
www.peraturan.go.id 2018, No. 833 Paragraf 2 Modal Pendirian
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)