Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 23/PER/M.KUKM/IX/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
www.peraturan.go.id 2015, No.1502
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK) TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan
BAB II
Tujuan Peraturan ini adalah untuk: www.peraturan.go.id 2015, No.1502
Bagian Kedua Sasaran
Sasaran Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi adalah:
BAB III RUANG LINGKUP, SISTEM, DAN INDIKATOR PENILAIAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB III
Ruang lingkup PenilaianIndeks Pembangunan Koperasi (IPK) meliputi sistem penilaian, penentuan indikator penilaian, pelaksanaan dan tatacara penilaian, serta mekanisme penetapan peringkat dan penghargaan. www.peraturan.go.id 2015, No.1502 Bagian Kedua Sistem Penilaian
Bagian Ketiga Indikator Penilaian Pasal 6
www.peraturan.go.id 2015, No.1502
www.peraturan.go.id 2015, No.1502 BAB IV PELAKSANAANDAN TATA CARA PENILAIAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 7 Pelaksanan Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi dilakukan sebagai berikut:
1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2) Lembaga Independen; dan 3) unsur-unsur lainnya. Bagian Kedua Tata Cara Penilaian
BAB IV
Tatacara Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan tentang Pedoman Penilaian Indeks Pembangunan (IPK) Koperasi. BAB V PENETAPAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penetapan Peringkat
BAB V
www.peraturan.go.id 2015, No.1502
Bagian Kedua Pemberian Penghargaan
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria akan diberikan penghargaan sebagai Provinsi, Kabupaten, Kota penggerak koperasi.
KETENTUAN PERALIHAN
www.peraturan.go.id 2015, No.1502
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)