DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, diperlukan penyesuaian peraturan;
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi perlu diubah dan disesuaikan dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; www.peraturan.go.id 2019, No.827 Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS, USP, dan USPPS:

a.memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
b.bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
c.mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
d.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka; www.peraturan.go.id 2019, No.827
e.memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
f.memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g.memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
h.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
i.calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

a.memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b.Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
c.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
d.memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e.memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
f.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
g.calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. www.peraturan.go.id 2019, No.827
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
(2)Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Koperasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan.
(3)Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan Komitmen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.827 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2019 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, diperlukan penyesuaian peraturan;
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi perlu diubah dan disesuaikan dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS, USP, dan USPPS:

a.memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
b.bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
c.mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
d.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka; www.peraturan.go.id 2019, No.827
e.memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
f.memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g.memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
h.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
i.calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

a.memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b.Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
c.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
d.memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e.memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
f.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
g.calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. www.peraturan.go.id 2019, No.827
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
(2)Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Koperasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan.
(3)Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan Komitmen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.827 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2019 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018