DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan, pendanaan, pengelolaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, penggunaan dana perkebunan kelapa sawit salah satunya untuk hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id 2023, No.236 6619);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA KELOLA MINYAK MAKAN MERAH BERBASIS KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Makan Merah adalah minyak yang diperoleh dari rafinasi tanpa pemucatan (bleaching) dan deodorisasi, dan melalui fraksinasi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) yang digunakan sebagai minyak goreng, bahan baku pangan, ditambahkan pada pangan, dikonsumsi langsung sebagai tambahan asupan zat gizi, atau sebagai fortifikan minyak goreng sawit dan bahan baku nutrasetikal.
2.Pabrik Minyak Makan Merah adalah pabrik yang mengolah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) menjadi Minyak Makan Merah yang syarat mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
3.PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang selanjutnya disingkat PTPN III (Persero) adalah badan usaha milik negara berbentuk perusahaan perseroan (persero) yang merupakan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara yang bergerak pada sektor perkebunan.
4.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.
5.Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah gabungan dari berbagai www.peraturan.go.id 2023, No.236 kementerian/lembaga, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang memiliki fungsi untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Detailed Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, spesifikasi umum, dan volume fisik.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
10.Deputi adalah satuan kerja setingkat eselon I di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.
11.Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Pasal 2

(1)Tata Kelola Minyak Makan Merah meliputi:
1. a.pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah;
2. b.pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Badan Pengelola Dana;
3. c.pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan pemanfaatan Minyak Makan Merah.
(2)Pembangunan, pendanaan pembangunan, pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan program pemerintah dan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB II

PEMBANGUNAN

Pasal 3

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah berbasis Koperasi dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi meliputi:

a.Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
b.Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi www.peraturan.go.id 2023, No.236 Sumatera Utara; dan
c.Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

(1)Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dilaksanakan sesuai keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
(2)Pabrik Minyak Makan Merah dibangun di atas lahan PTPN III (Persero) dan/atau anak perusahaan PTPN III (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.
(4)Dalam melaksanakan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTPN III (Persero) dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagai mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
(5)Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dilakukan sesuai dengan DED yang telah ditentukan oleh Kementerian.
(6)Status kepemilikan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana kepada PTPN III (Persero).
(2)Pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap dengan pemberian uang muka dan pembayaran berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan.
(3)Untuk memperoleh pendanaan, PTPN III (Persero) mengajukan permohonan pembayaran pembangunan kepada Badan Pengelola Dana melalui Menteri untuk dilakukan verifikasi.
(4)Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri atas:
1. a.DED;
2. b.rincian anggaran biaya; dan
3. c.laporan perkembangan pembangunan.
(5)Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi atas www.peraturan.go.id 2023, No.236 kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

(1)Dalam melakukan verifikasi, Deputi dapat dibantu oleh lembaga surveyor yang ditunjuk dan didanai oleh Badan Pengelola Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Pengelola Dana melakukan penunjukan dan pendanaan petugas survey lembaga surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan Deputi guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Deputi menyampaikan permohonan pembayaran kepada Badan Pengelola Dana berdasarkan hasil verifikasi.
(4)Badan Pengelola Dana melakukan pembayaran pendanaan pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah kepada PTPN III (Persero) berdasarkan permohonan pembayaran dan hasil verifikasi dari Deputi.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pabrik Minyak Makan Merah dikelola oleh Koperasi yang memenuhi kriteria:
1. a.telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
2. b.memiliki Nomor Induk Koperasi;
3. c.memiliki Nomor Induk Berusaha;
4. d.telah melakukan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.bergerak di sektor riil bidang perkebunan; dan
6. f.beranggotakan pekebun kelapa sawit.
(2)Pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.verifikasi;
3. c.penetapan; dan
4. d.pelaksanaan.

Pasal 8

(1)Koperasi mengajukan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a kepada Menteri melalui Deputi dengan melampirkan:
1. a.surat dukungan dari dinas yang membidangi Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dengan tembusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
2. b.proposal pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah terdiri atas:
  1. 1.profil Koperasi sebagai pengelola paling sedikit memuat struktur organisasi, daftar anggota, luas lahan kebun kelapa sawit serta permodalan dan aset; dan www.peraturan.go.id 2023, No.236
  2. 2.rencana pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah terdiri atas: a) aspek teknis atau operasional terkait dengan pemenuhan standar mutu baik proses maupun hasil produk; b) aspek manajemen; dan c) aspek keuangan,
3. c.legalitas Koperasi terdiri atas:
  1. 1.salinan akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar; dan
  2. 2.salinan keputusan pengesahan badan hukum Koperasi,
4. d.salinan Nomor Induk Berusaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
5. e.pakta integritas pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah.
(2)Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang mengusulkan juga harus menunjukan bukti penguasaan lahan, yakni:
1. a.surat perjanjian atau nota kesepahaman mengenai penggunaan atau pemanfaatan lahan antara Koperasi dan PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) dengan luasan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk periode penggunaan atau pemanfaatan lahan paling singkat selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
2. b.surat pernyataan dari PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) yang memberikan persetujuan kepada Koperasi untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan milik PTPN III (Persero) atau anak perusahaan PTPN III (Persero) untuk pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah.
(3)Format pakta integritas pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Deputi melakukan verifikasi usulan peserta penerima program pengelolaan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) b.
(2)Deputi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim verifikasi.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perwakilan dari:
1. a.Deputi; dan
2. b.LPDB-KUMKM.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan keabsahan terhadap dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim verifikasi memberikan rekomendasi atas kesesuaian kriteria Koperasi sebagai pengelola Pabrik www.peraturan.go.id 2023, No.236 Minyak Makan Merah.
(6)Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri melalui Deputi.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Deputi menetapkan Koperasi pengelola Pabrik Minyak Makan Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
(2)Deputi menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Utama PTPN III (Persero) dengan tembusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015