DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Nomor: 61
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
4.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
5.Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit.
6.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
7.Dokumen ...
7.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading, airway bill, manifes, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
8.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1)Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
(2)Penghimpunan Dana bersumber dari:
1. a.pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.dana lembaga pembiayaan;
3. c.dana masyarakat; dan
4. d.dana lain yang sah.

Pasal 3

(1)Dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.pungutan ...
2. a.pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya; dan
3. b.iuran.
(2)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
1. a.pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya;
2. b.pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.eksportir atas komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.
(3)Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
(4)Kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 4

(1)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Pembayaran Pungutan sebesar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam mata uang rupiah.
(3)Dalam ...
(3)Dalam rangka pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk laporan surveyor.

Pasal 5

(1)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana dalam bentuk tunai.
(2)Pembayaran dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilakukan paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
(4)Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Badan Pengelola Dana; dan
2. b.surveyor.
(5)Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor, apabila telah menerima dan meneliti kebenaran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan ...
(6)Laporan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 6

(1)Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui sistem pertukaran data secara elektronik yang disepakati oleh Badan Pengelola Dana dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi laporan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

(1)Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit.
(3)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.
(4)Iuran ...
(4)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dibayarkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
(2)Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.
(2)Dana yang bersumber dari Dana masyarakat dibayarkan kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dana yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa hasil pengelolaan dana, hibah, denda dan/atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
4.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
5.Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit.
6.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
7.Dokumen ...
7.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading, airway bill, manifes, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
8.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1)Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
(2)Penghimpunan Dana bersumber dari:
1. a.pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.dana lembaga pembiayaan;
3. c.dana masyarakat; dan
4. d.dana lain yang sah.

Pasal 3

(1)Dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.pungutan ...
2. a.pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya; dan
3. b.iuran.
(2)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
1. a.pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya;
2. b.pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.eksportir atas komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya.
(3)Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
(4)Kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 4

(1)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Pembayaran Pungutan sebesar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam mata uang rupiah.
(3)Dalam ...
(3)Dalam rangka pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk laporan surveyor.

Pasal 5

(1)Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana dalam bentuk tunai.
(2)Pembayaran dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilakukan paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
(4)Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Badan Pengelola Dana; dan
2. b.surveyor.
(5)Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor, apabila telah menerima dan meneliti kebenaran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan ...
(6)Laporan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 6

(1)Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui sistem pertukaran data secara elektronik yang disepakati oleh Badan Pengelola Dana dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi laporan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

(1)Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit.
(3)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.
(4)Iuran ...
(4)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dibayarkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
(2)Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.
(2)Dana yang bersumber dari Dana masyarakat dibayarkan kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dana yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa hasil pengelolaan dana, hibah, denda dan/atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022