Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2018
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
www.peraturan.go.id 2018, No.730
menetapkanPeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang RencanaStrategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019. Pasal I Beberapa ketentuan Lampirandalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahTahun 2015-2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasidan Usaha Kecil danMenengahNomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentangRencanaStrategisKementerianKoperasidan Usaha Kecil danMenengahTahun 2015-2019,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1044) diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2018, No.730 II.4 Sasaran Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (performance plan). Penetapan sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat dicapai. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 Terciptanya Koperasidan UMKM dalamperlua sankesempa Meningkat nyajumlaht enagakerja yang berasaldari Proporsijuml ahtenagakerj aKoperasi Proporsijuml ahtenagakerj www.peraturan.go.id 2018, No.730 tankerjadan pemerataan pendapatan anggotaKope rasidan UMKM pelakuKope rasidan UMKM a UMKM Meningkat nyajumlah, skaladanka pasitasusa haKoperasi Proporsikope rasiaktif Persentasepe rtumbuhan rata-rata volume usahakopera si (Induk/Nasio nal, Sekunder/Pr opinsi,Primer /Kab/Kota) 2 Terwujud nyaKoperasi dan UMKM dalammendo rongpertumb uhan ekonomidan pengentasan kemiskinan Terwujudny a Wirausahad ariPelaku UMKM yang Tangguhda nMandiri Jumlahperta mbahanwira usahabaru Persentase UMKM yang berpotensitu mbuhdaninov atif. Meningkatn ya UMKM dalamberko ntribusipad aperekonom ianNasional Persentase UMKM dalam PDRB dan PDB Nasional Meningkatn yakesejahte raanpelaku koperasida Persentase rata-rata peningkatan SHU anggota www.peraturan.go.id 2018, No.730 n UMKM koperasi Proporsi UMKM yang mengaksespe mbiayaan formal Persentasera ta-rata peningkatan volume usahapelaku UMKM 3 Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi Kapasitas Organisasi Kementeri an Koperasi dan UKM Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Indeks pelayanan publik atas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Opini BPK tentangLapor anatasKinerj aKeuanganKe menterian Meningkat nya kualitas penerapan SPIP Kementeri an Koperasi Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UKM www.peraturan.go.id 2018, No.730 S e b a g a i mana diketahui, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas, Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembangunan Koperasi dan UMKM. Implementasi dari tugas dan fungsi tersebut diterjemahkan dalam activity process (proses kegiatan) di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan sebagai berikut:
Rangkaian proses bisnis tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM yang berhubungan pihak luar, yaitu para stakeholder seperti Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota. Sedangkan yang berhubungan dengan internal Kementerian Koperasi dan UKM, digambarkan dalam tujuan ke-3, yaitu www.peraturan.go.id 2018, No.730 Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi. Dengan tujuan ini, Kementerian Koperasi dan UKM ingin menjadikan aparatur SDM di Kementerian Koperasi dan UKM memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, lebih profesional dalam menyikapi persoalan dan tantangan dalam setiap pekerjaannya, dan selalu mampu untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.
IV.1 Target kinerja Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, maka dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu: Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:
Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga www.peraturan.go.id 2018, No.730 bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya yang diarahkan antara lain untuk:
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya maka Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu:
www.peraturan.go.id 2018, No.730 www.peraturan.go.id 2018, No.730 www.peraturan.go.id 2018, No.730 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.730 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2018 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)