DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8/PER/M.KUKM/VII/2017 Tahun 2017

Nomor: 8/PER/M.KUKM/VII/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 www.peraturan.go.id 2017, No.908 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah www.peraturan.go.id 2017, No.908 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 204);
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
14.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) www.peraturan.go.id 2017, No.908 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
16.Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
(2)LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama. www.peraturan.go.id 2017, No.908

Pasal 2

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pelaksanaan pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
d.pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
e.pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
f.pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas:

a.Direktur Utama;
b.Direktur Pengembangan Usaha;
c.Direktur Keuangan; www.peraturan.go.id 2017, No.908
d.Direktur Umum dan Hukum;
e.Direktur Bisnis;
f.Direktur Pembiayaan Syariah; dan
g.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LPDB-KUMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis;
b.pengoordinasian penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
c.pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset/aktiva;
d.pengoordinasian seleksi dan kerja sama dengan mitra bisnis dan seleksi koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah penerima dana bergulir;
e.pengoordinasian dan penetapan perikatan LPDB-KUMKM dengan pihak lain;
f.penyampaian laporan akuntabilitas kinerja LPDB-KUMKM kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
h.pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; www.peraturan.go.id 2017, No.908
i.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir, pengendalian risiko terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, pengendalian terhadap piutang serta pengembangan teknologi informasi LPDB-KUMKM.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Pengembangan usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
c.pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM;
d.pemberian opini secara independen kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM;
e.pengendalian risiko pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM;
f.pengelolaan teknologi informasi;
g.pengoordinasian inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pemberian www.peraturan.go.id 2017, No.908 pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 9

Direktur Pengembangan Usaha terdiri atas:

a.Divisi Evaluasi dan Pengkajian;
b.Divisi Manajemen Risiko; dan
c.Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

Pasal 10

Divisi Evaluasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi, pengendalian piutang, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM dan penyiapan koordinasi inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…