DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/40/M.KT.01/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Penataan Organisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM;
e.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non-eselon pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPDB-KUMKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)LPDB-KUMKM dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e.pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
f.pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tatakelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
g.pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
h.pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPDB-KUMKM terdiri atas:

a.Direktur Umum dan Hukum;
b.Direktur Pengembangan Usaha;
c.Direktur Keuangan;
d.Direktur Bisnis;
e.Direktur Pembiayaan Syariah; dan
f.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB-KUMKM, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum, rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, pengelolaan urusan hukum, tata usaha, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan kehumasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategi Bisnis;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
d.penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum;
e.pelaksanaan penyediaan dokumen rencana kerja dan anggaran;
f.penyiapan pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan;
g.penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha; dan
h.pelaksanaan urusan hukum, sumber daya manusia, tata usaha, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, protokol, dan sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM.

Pasal 7

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

a.Divisi Umum;
b.Divisi Hukum; dan
c.Divisi Perencanaan.

Pasal 8

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum, pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum;
b.pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
c.pelaksanaan perekrutan, administrasi dan statistik kepegawaian, pengembangan dan mutasi pegawai, serta urusan kesejahteraan dan pembayaran remunerasi pegawai;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
e.penyiapan bahan komunikasi publik, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, diseminasi informasi, keprotokolan, serta sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

Pasal 10

Divisi Umum terdiri atas:

a.Subdivisi Tata Usaha;
b.Subdivisi Sumber Daya Manusia;
c.Subdivisi Rumah Tangga; dan
d.Subdivisi Hubungan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/40/M.KT.01/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Penataan Organisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM;
e.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non-eselon pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPDB-KUMKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)LPDB-KUMKM dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e.pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
f.pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tatakelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
g.pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
h.pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPDB-KUMKM terdiri atas:

a.Direktur Umum dan Hukum;
b.Direktur Pengembangan Usaha;
c.Direktur Keuangan;
d.Direktur Bisnis;
e.Direktur Pembiayaan Syariah; dan
f.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategi Bisnis;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
d.penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum;
e.pelaksanaan penyediaan dokumen rencana kerja dan anggaran;
f.penyiapan pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan;
g.penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha; dan
h.pelaksanaan urusan hukum, sumber daya manusia, tata usaha, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, protokol, dan sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM.

Pasal 7

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

a.Divisi Umum;
b.Divisi Hukum; dan
c.Divisi Perencanaan.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum;
b.pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
c.pelaksanaan perekrutan, administrasi dan statistik kepegawaian, pengembangan dan mutasi pegawai, serta urusan kesejahteraan dan pembayaran remunerasi pegawai;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
e.penyiapan bahan komunikasi publik, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, diseminasi informasi, keprotokolan, serta sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

Pasal 10

Divisi Umum terdiri atas:

a.Subdivisi Tata Usaha;
b.Subdivisi Sumber Daya Manusia;
c.Subdivisi Rumah Tangga; dan
d.Subdivisi Hubungan Masyarakat.