DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, urusan pemerintahan yang dilimpahkan, penyelenggaraan dekonsentrasi dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraaan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditetapkan dengan peraturan menteri;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
7.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
8.Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Perangkat GWPP adalah perangkat daerah provinsi yang memiliki tugas membantu gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

(1)Menteri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekosentrasi.
(2)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja Kementerian.
(3)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(4)Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(2)Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang membidangi Koperasi.
(3)Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bidang Koperasi;
2. b.pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. c.peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
4. d.peningkatan pengelolaan data Koperasi.

Pasal 4

(1)Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA petikan pada masing-masing Perangkat GWPP.
(3)Pengaturan mengenai mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Dana Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk:

a.perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
b.perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
c.kegiatan pengadaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan
d.kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat wajib:
1. a.melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
3. c.menyiapkan Perangkat GWPP yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
4. d.menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan
5. e.melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
1. a.memberikan surat teguran kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
2. b.menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; dan/atau
3. c.menghentikan pencairan Dana Dekonsentrasi.
(3)Penundaan dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi:
1. a.kuasa pengguna anggaran;
2. b.pejabat pembuat komitmen;
3. c.pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
4. d.bendahara pengeluaran; dan
5. e.bendahara pengeluaran pembantu.
(2)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex officio dijabat oleh kepala Perangkat GWPP yang membidangi Koperasi.
(4)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(5)Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan tetap dapat melanjutkan tugasnya pada tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

(1)Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta diutamakan memiliki sertifikat di bidangnya.
(2)Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat GWPP dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak mengurangi target program;
2. b.tidak melakukan pergeseran anggaran antar komponen rincian output dan rincian output; dan
3. c.mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program
(3)Persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setelah dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Kementerian.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022