DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai BMN berada pada pengguna barang; Pihak yang menerima; Kewenangan tanggung jawab pengguna barang; Persetujuan hibah; Tahapan pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang Berada pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dari Sejak Awal Pengadaannya Dimaksudkan untuk Dihibahkan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
6.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
7.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
8.Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
10.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
11.Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian/Badan yang membawahi unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12.Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 2

BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:

a.tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Pihak yang dapat menerima Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
b.masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c.pemerintah daerah; atau
d.pemerintah desa.

Pasal 4

(1)Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang dalam pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:
1. a.persetujuan Hibah, terhadap BMN yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan; dan
2. b.penghapusan BMN.
(2)Dalam hal persetujuan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap BMN yang nilainya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan, kewenangan dan tangggung jawab dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima Hibah;
2. b.objek Hibah, mengenai rincian tanah dan/ atau bangunan;
3. c.nilai objek Hibah;
4. d.peruntukan Hibah;
5. e.kewajiban Pengguna Barang untuk rnenghapus BMN yang dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan
6. f.kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.
(2)Format persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 6

(1)Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan naskah Hibah.
(2)Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
3. c.tujuan dan peruntukan Hibah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
6. f.penyelesaian perselisihan.
(3)Format naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

(1)Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima Hibah.
(2)Berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah.
(3)Format berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

(1)Tahapan pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:
1. a.rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya;
2. b.permohonan persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
3. c.persetujuan Hibah oleh Pengguna Barang;
4. d.penandatanganan naskah Hibah dan berita acara serah terima oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dengan penerima hibah;
5. e.permohonan penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang; dan
6. f.penerbitan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang.
(2)Rincian tahapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 9

(1)Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
(2)Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemindahtanganan pada Pengguna Barang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan penghapusan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

a.BMN berupa persediaan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan yang telah dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengguna Barang yang telah dilaksanakan, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan disertai dengan:
1. 1.surat pernyataan Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Hibah; dan
2. 2.laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang;
b.persetujuan Hibah, naskah Hibah, dan berita acara serah terima Hibah BMN yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku; dan
c.permohonan persetujuan Hibah dan penerbitan naskah Hibah serta berita acara serah terima Hibah BMN yang masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri/Badan ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…