DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. objek dan penerima Hibah; b. kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan; dan c. tata cara pelaksanaan Hibah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 telah ditetapkan Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 713);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
6.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10.Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian.
11.Tim Internal adalah tim yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.objek dan penerima Hibah;
b.kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan; dan
c.tata cara pelaksanaan Hibah.

Pasal 3

(1)Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan:
1. a.Keputusan Hibah;
2. b.Naskah Hibah; dan
3. c.Berita Acara Serah Terima Hibah.

BAB II

SYARAT-SYARAT HIBAH

Pasal 4

Objek Hibah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan berupa:

a.tanah dan/atau bangunan; atau
b.selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Kementerian.

Pasal 5

Pihak yang dapat menerima Hibah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan terdiri atas:

a.lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
b.masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional; atau
c.Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Objek pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berupa:

a.BMN dengan nilai perolehan per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
b.BMN dengan nilai perolehan per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Eselon I.

Pasal 7

(1)Penetapan Hibah dituangkan dalam Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
(2)Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.penerima Hibah;
2. b.obyek Hibah;
3. c.nilai obyek Hibah; dan
4. d.peruntukan Hibah.
(3)Contoh format Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan naskah perjanjian pelaksanaan Hibah.
(2)Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
3. c.tujuan dan peruntukan Hibah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
6. f.penyelesaian perselisihan.
(3)Contoh format naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pejabat Eselon I atau Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya.
(3)Contoh format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 10

Tata cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan:

a.Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
b.Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang;
c.Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
d.Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
1. 1.melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran.
2. 2.melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
e.Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang;
f.Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
g.Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
h.Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
a.BMN yang dihibahkan;
b.pihak yang menerima Hibah;
c.peruntukan Hibah; dan
d.kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan;
i.Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Hibah;
j.Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah;
k.Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
l.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015