DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 perlu diselaraskan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024. Pasal I Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 80 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR I K H T I S A R EKSEKUTIF Transformasi struktur organisasi Kementerian tak hanya menorehkan semangat penyederhanaan birokrasi yang lebih responsif dan lincah. Namun lebih pada reformasi strucktural yang berusaha menginternalisasi Undang-undang Cipta Kerja ke dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Membantu membentuk peradaban di setiap jengkal tapak pembangunan menemukan iramanya menyongsong Indonesa Maju 2045; terus tumbuh dan semakin tangguh. Bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, kontek ini mengalirkan pesan bagaimana setiap potensi pembangunan tidak hanya tersimpan di dalam sumberdaya hutan dan lingkungan. Namun bisa diaktualisasikan dan didayagunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karenanya pesan utama pembangunan LHK 2020-2024 ini adalah memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah. Rencana strategis ini setidaknya meletakkan dirinya ke dalam dua posisi. Pertama adalah mempertahankan kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menjaga kontinuitas pembangunan. Dari sini, hal-hal yang telah dicapai di tahun 2020 dan 2021 menjadi bekal dan capaiannya tidak dilakukan perubahan. Sedangkan posisi kedua adalah meningkatkan kualitas kinerja sehingga delivery pesan terhadap pembangunan nasional semakin terlihat. Secara umum, perbaikan utama dari Renstra sebelumnya tidak hanya terletak pada arsitektur kinerjanya yang lebih sederhana. Namun juga pada muatan kinerjanya yang lebih berorientasi outcome. Diantaranya, dari akses kelola hutan yang awalnya hanya dilihat pada peningkatan kelas dari kelompok usaha perhutanan sosial, ke depan akan ditelusuri hingga nilai transaksi keuangannya. Hal ini juga berlaku untuk kelompok tani hutan yang didampingi dan diberikan usaha ekonomi produktif. Sirkular ekonomi juga terus di dorong untuk pemanfaatan sampah dan limbah. Hasil kerja Kementerian juga mulai dilakukan verifikasi pada tingkat nasional. Misalnya, terkait pemanfaatan sampah dan limbah akan dilihat performanya dalam struktur pembentukan produk dometik bruto menurut lapangan usahanya oleh Badan Pusat Statistik. Untuk sub sector Lingkungan hidup mengacu pada Kategori E, disebutkan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remidiasi. Sasaran yang dirumuskan meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah. Sedangkan untuk sub sektor kehutanan, angka dan klasifikasinya mengikuti pada kategori A pertanian, kehutanan dan perikanan. Khususnya untuk kode 02 kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu. Meskipun kami menyadari bahwa banyak hasil kerja Kementerian yang terserak di kategori dan kode lainnya. Untuk memastikan bahwa kinerja Kementerian diinternalisasi pada tingkat unit, setiap kinerja diberikan kodefikasi. Demikian renscana strategis ini mencoba menghubungkannya dengan penetapan kinerja pada tingkat unit kerja Eselon I nya. Semata karena Kementerian ini menyadari bahwa pemenuhan kinerja tidak pernah memiliki intervensi tunggal. Dengan demikian, rencana strategis ini juga merupakan perbaikan atas proses bisnis di tingkat unit kerja untuk mendukung pemenuhan kinerja Kementerian. Visi Kementerian 2020-2024 adalah Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”. Misi yang akan dijalankan berjumlah empat yang merepresentasikan tujuan dan sasaran strategisnya. Masing-masing mewakili 4 pilar yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola. Sasaran strategis untuk Pilar Lingkungan, kondisi lingkungan hidup dan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, adalah : (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (b) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah; (c) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan (d) Menurunnya laju penyusutan hutan. ix LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 ) 6 Sasaran strategis pilar ekonomi, aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, adalah : (a) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan; (c) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting; (d) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilar sosial, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, memiliki sasaran strategis : (a) Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (b) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; (c) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, memiliki sasaran strategis : (a) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan, (b) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien . Pembangunan LHK akan memenuhi milestone : Tahun 2022, pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat dientitas kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan. Tahun 2023, derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi. Tahun 2024, Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Bagi pembangunan nasional, pembangunan Kementerian akan menyumbang 4 dari 7 prioritas nasional. Porsi terbesar diletakkan pada prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Setidaknya lebih dari 70 persen dari total pagu untuk prioritas nasional disumbangkan untuk prioritas nasional ini. Sebaran untuk prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan berada dikisaran 15 persen, prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar 1 persen dan sisanya pada prioritas 3 meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Satu yang nampaknya akan menjadi kebanggaan bagi Kementerian adalah bahwa pada periode Renstra ini, tata batas kawasan hutan akan diselesaikan. Membuka peluang bagi kepastian kawasan sekaligus kepastian usaha. Dalam kontek tranformasi ekonomi yang digaungkan Bapak Presiden, kepastian kawasan ini akan mengungkit investasi tidak hanya bagi sektor kehutanan namun juga sektor lainnya. Membawa keyakinan bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menyelesaikan persoalan internal Kementerian, namun juga menuntun peradaban Indonesia sebagai bangsa yang maju dan mandiri. x7 2020 M I L E S T O N E R E N S T R A K L H K T A H U N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 Tujuan utama Kementerian LHK Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik Intervensi tapak untuk menurunkan beban lingkungan, secara berangsur mengembangkan keberdayaan masyarakat dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah xi 2023 Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi 2024 Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata 2021 Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan PDB yang semakin baik, beberapa titik entitas pembangunan LHK mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat 2022 Pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat dientitas kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan xii PENDAHULUAN 1 0 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Pasal 28H ayat 1, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mewujudkannya melalui pembangunan terstruktur, sistematis dan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahun, serta perencanaan pembangunan periode tahunan. Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Presiden 2020-2024 menerjemahkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dituangkan kedalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari 7 PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu: (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra Kementerian LHK) Tahun 2020-2024 sebelumnya yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 merupakan bagian dari upaya pemenuhan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan sektoral jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan, yang mengacu dan berpedoman pada RPJMN 2020-

2024.Dokumen Renstra ini adalah cermin proses konsensus para pihak dalam kerangka reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas dan teratur dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A, perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK dapat dilakukan karena terdapat diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta stuktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Beberapa poin penting yang mewarnai dokumen ini diantaranya internalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam rangka reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi, perubahan paradigma dari timber manajemen ke lanskap manajemen, pengembangan multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industry pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect, serta akselerasi sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Mengawal tujuan pembangunan nasional dengan keselarasan sasaran strategis kementerian Semangat kemudahan investasi di Indonesia yang diharapkan melalui terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan kesiapan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersentuhan dengan masyarakat akan sangat berkait erat dengan keberlanjutan ekonomi dan keberlajutan lingkungan investasi di daerah. Keberlanjutan lingkungan usaha dan investasi berarti keberlanjutan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja telah menegaskan bahwa aspek pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi peran penting dalam upaya pengendalian. Berbagai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diarahkan untuk sepenuhnya menjadi bagian inti dari akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi dan ekspor hasil hutan dan jasa lingkungan, menjamin investasi yang ramah dan tidak melampaui ambang batas lingkungan, penurunan kesenjangan antar wilayah dan penguatan peran masyarakat dalam mengakses potensi sumber daya hutan dan lingkungan. Seiring dengan dampak eksternalitas yang diharapkan melalui intervensi program KLHK, aspek reformasi struktural dan penguatan internal manajemen juga perlu menjadi perhatian. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan di KLHK harus dipastikan efektifitas dan kebermanfaatannya. Peningkatan kualitas layanan birokrasi pada semua lini dari level terendah sampai tertinggi harus seirama dalam menuju komitmen yang tertuang dalam sasaran strategis. Kondisi yang diinginkan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, ialah diharapkan dapat menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengindentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha). Sebagai suatu proses, Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan dievaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Poin inti atau milestone yang diharapkan melalui pemantapan reformasi struktural ialah : • Membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. • Pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, • Meningkatnya kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan realisasi kinerja • Meningkatkan kualitas dan implementasi kebijakan dan atau peraturan-peraturan terkait LHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, KLHK menyelenggarakan fungsi diantaranya : • perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; • koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11 Disamping ini merupakan produk hasil hutan bukan kayu binaan BPHP Manokwari, Papua Barat 12 Produk dari hutan Foto Rd. Mohamad Darojat Ali 1,09 1,09 1,38 3,38 3,38 4,31 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,44 13,61 16,34 17,75 16,4 2016 2017 2018 2019 2020 3,24 11,55 6,82 9,92 5,02 2016 2017 2018 2019 2020 Pengelolaan bank sampah (juta ton) Penurunan limbah B3 (juta ton) Penurunan limbah padat B3 (juta ton) 2,9 juta ha Penghutanan kembali hutan dan lahan 3,69 juta ha Pembasahan lahan gambut 0,12 juta ha Laju penyusutan hutan 2.890 izin Pengawasan usaha untuk penurunan beban lingkungan 9,84 9,27 10,98 12,18 11,63 11,06 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor kayu olahan (US$ miliar) 5,3 6,54 8,26 13,00 10,00 10,79 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor tumbuhan dan satwa (Rp. triliun) Pengurangan timbulan sampah (juta ton) 1,12 1,3 1,39 1,81 7,34 4,36 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAPAIAN KLHK 2015-2020 13 Wisatawan mancanegara (ribu orang) 217 301 316 358 474 558 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38,31 38,32 40,01 48,73 47,25 52,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 210 481 414 282 431 55 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,51 4,52 4,94 6,34 5,99 5,05 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi hasil hutan bukan kayu (ribu ton) Produksi kayu bulat (juta ton) Penerimaan negara bukan pajak (Rp. triliun) KLHK tetap memberikan kinerja yang paling baik saat menghadapi keterbatasan pandemi Covid-19 4,03 7,69 5,75 4,6 6,9 3,34 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wisatawan nusantara (juta orang)PDB Sektor Kehutanan (Rp. triliun) 82,32 87,54 91,56 97,4 104,12 108,64 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 38.985 unit Bangunan konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi 292 perusahaan Sanksi adminitsrasi yang dikenakan 75,61 69,90 69,41 72,79 70,87 70,51 69,92 69,71 69,46 73,50 59,37 52,98 59,40 67,62 66,65 67,07 70,07 72,74 68,43 76,46 78,49 71,99 70,83 Baik : 70- 89Sangat Buruk : < 25 Buruk : 25 - 49 Sedang : 50 -69 Sangat Baik : > 89 Kategori IKLH: Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 73,60 70,70 70,69 75,31 77,53 72,82 73,28 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan terutama yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 68,31 65,73 66,46 65,14 66,55 70,27 63 63,50 64 65 66,5 68,71 Target Capaian 74,71 75,98 78,65 79,75 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020 per Provinsi Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu sebesar 70,27 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 66,55. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 70,27 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2020, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2020 sebsesar 68,71 maka diperoleh capaian sebesar 100,76%. 16 PERKEMBANGAN ANGKA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990-2020 (JUTA HA/TH) Program pembangunan di segala aspek yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan sangat mungkin terjadi demi tercapainya target pembangunan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan. Begitu juga sebaliknya, dimana Kementerian LHK secara konsisten melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan tutupan lahan. Berdasarkan grafik tingkat deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK sebagai bentuk corrective action, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), penyelesaian konflik hutan 17 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1990-19961996-20002000-20032003-20062006-20092009-20112011-20122012-2013 Angka Deforestasi (Juta hectare) Indonesia Kawasan Hutan 75% Angka Deforestasi Indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2019-2020 merupakan rekor tertinggi dalam penurunan laju deforestasi, angka deforestasi netto turun sebesar 75%. Angka deforestasi tahun 2019 sebesar 0.46 juta ha/ tahun pada tahun 2020 menjadi 0.12 juta ha/ tahun . 18 dan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan. Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha. 0,12 0,07 0,05 2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020 Non Kawasan Keterangan:  Target NDC merupakan target single year, yaitu target 29% (CM1) di 2030, dan bukan nilai komulatif dari 2020-2030.  Sesuai model yang dibangun maka target NDC (CM1) di 2020 adalah 26% (25,5%) dari BAU 2020.  Target CM1 2019 adalah 24,4% dari BAU 2019 (sesuai model).  Hasil IGRK menunjukkan emisi 2019 sebesar 1.865,51 juta ton CO2e atau turun hanya 2,4% dari BAU 2019. Jadi emisi GRK 2019 hampir menyentuh emisi BAU 2019.  Target NDC (CM1), tahun 2019 capaian NDC (CM1) sebesar 10% (yaitu 2,4% dari 24% yang diharapkan). - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAHUN Hasil Inventory - Juta tCO2e Baseline (BAU) - Juta tCO2e CM 1 - Juta tCO2e EMISI GRK (Juta tCo2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Baseline (BAU) - Juta tCO2e 1.334 1.520 1.569 1.611 1.671 1.702 1.769 1.860 1.863 1.911 1.980 2.018 2.092 2.174 2.263 2.357 2.445 2.540 2.642 2.750 2.869 CM 1 - Juta tCO2e 1.334 1.332 1.333 1.338 1.347 1.359 1.375 1.394 1.418 1.445 1.476 1.511 1.551 1.595 1.643 1.696 1.753 1.816 1.883 1.956 2.034 ER CM 1 - Juta tCO2e 0 188 236 273 324 343 394 466 445 466 504 507 541 579 620 661 692 724 759 794 835 ER CM 1 - % 0,0 12,4 15,1 17,0 19,4 20,2 22,3 25,1 23,9 24,4 25,5 25,1 25,9 26,6 27,4 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 Hasil Inventory - Juta tCO2e 810 1.054 1.245 1.331 1.509 2.374 1.336 1.354 1.637 1.866 Capaian ER - % 39,28 30,65 20,70 17,37 9,70 39,48 24,50 27,23 12,13 2,40 Emisi Gas Rumah Kaca Hasil Inventarisasi GRK Nasional 19 124,73 311,44 456,49 582,2 714,71 1565 507,65 488,52 723,51 924,85 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juta ton CO2e Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Kehutanan Inventarisasi Baseline (BAU) 87,67 91,85 95,53 100,51 102,83 106,06 112,35 120,19 127,08 134,12 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juta ton CO2e Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Limbah Inventory (Mton CO2e) BAU NDC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inventarisasi 124,73 311,44 456,49 582,82 714,71 1.565,58 507,65 488,52 723,51 924,85 Baseline (BAU) 646,55 769,25 770,84 767,69 766,42 765,09 763,7 801,26 760,76 759,2 Penurunan emisi 521,82 457,81 314,35 184,87 51,71 -800,49 256,05 312,74 37,25 -165,66 Kontribusi NDC 2030 (%) 18,06 15,84 10,88 6,4 1,79 -27,7 8,86 10,82 1,29 -5,73 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inventory 87,67 91,85 95,53 100,51 102,83 106,06 112,35 120,19 127,08 134,12 BAU NDC 87,73 91,97 95,75 100,73 103,16 106,46 112,75 120,55 127,39 134,81 Penurunan dari BAU 0,06 0,12 0,22 0,22 0,33 0,40 0,40 0,36 0,31 0,62 Sumber emisi sektor kehutanan berasal dari perubahan stok karbon pada biomass atas permukaan, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut. Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline (BaU) pada Sektor Kehutanan dan Limbah 20 Saat ini Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Adanya regulasi baru ini dan disetujuinya adopsi Article 6 dalam Paris Agreement pada COP26 diharapkan dapat mendorong pencapaian target NDC Indonesia melalui mekanisme kerjasama dan perdagangan karbon. Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ke Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebelum pelaksanaan COP-21. Berdasarkan Perjanjian Paris (Paris Agreement Decision 1/CP. 21), maka pihak yang telah menyerahkan INDC-nya sebelum bergabung dengan Paris Agreement akan dianggap telah mengomunikasikan NDC pertamanya (1st NDC) kecuali pihak tersebut memutuskan lain. Indonesia memutuskan untuk memperkuat INDC-nya dengan meningkatkan kejelasan, transparansi, dan pemahaman baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, dan menyampaikan dokumen NDC kepada Sekretariat UNFCCC sebelum pelaksanaan COP-22. NDC mencerminkan peningkatan yang melebihi komitmen sebelumnya di INDC, yaitu dalam hal: (a) skenario Business as Usual (BAU) nasional yang digunakan – BAU NDC sedikit lebih rendah dari BAU INDC (dari 2,881 GtCO2e di INDC menjadi 2,869 GtCO2e di NDC ), dan (b) kejelasan BAU pada sektoral dan alokasi target penurunan emisinya, serta asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan alokasi target BAU. NDC telah menetapkan target mitigasi yang ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan sektor energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen nasional. NDC yang diperbarui (Updated NDC) mencerminkan perkembangan melebihi NDC yang ada terutama dalam sudut pandang berikut:
1.Peningkatan ambisi adaptasi sebagaimana dijabarkan dalam program, strategi dan tindakan untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam.
2.Peningkatan kejelasan tentang mitigasi dengan mengadopsi buku aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) tentang informasi yang akan disediakan di NDC, serta pembaruan kebijakan yang berpotensi berkontribusi pada pencapaian tambahan target NDC.
3.Konteks nasional yang menghubungkan antara kondisi eksisting, milestones pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, dan perencanaan indikatif menuju visi jangka panjang yaitu: Visi Indonesia 2045 dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development 2050).
4.Menerjemahkan Buku Aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) ke dalam konteks Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perjanjian dan dalam mengkomunikasikan kemajuan dan pencapaiannya sebagai bagian dari tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Hal ini termasuk menguraikan tentang kerangka transparansi di tingkat nasional (Sistem Registrasi Nasional sebagai tulang punggung kerangka transparansi), dan sarana implementasi (keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas). Berkaitan dengan mandat Pasal 4 Paragraf 19 Perjanjian Paris serta Decision 1/CP.21 Paragraf 35, lndonesia mengajukan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS - LCCR 2050). Indonesia mulai membuka jalan untuk mencapai puncak tahun 2030 dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Uses (FOLU)) sebagai leading sector serta net-sink menuju net-zero emission dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim dan imparsialitas. Dokumen LTS-LCCR 2050 mencerminkan peningkatan ambisi NDC Indonesia yang semakin kuat pada tahun 2030. UPDATED NDC DAN LTS – LCCR 2050 No Sektor Tingkat Emisi GRK 2010* Tingkat Emisi GRK 2030 (MTon C02e) Penurunan Emisi GRK Rerata Pertumbuhan tahunan BAU (2010-2030) (%) Rerata Pertumbuhan 2000-2012* (%) (MTon C02e) % of Total BaU (MTon C02e) BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 1 Energi* 453,2 1.669 1.355 1.427 314 441 11 15,50 6,7 4,50 2 Limbah 88 296 285 270 11 26 0,38 1,00 6,3 4,00 3 IPPU 36 69,6 66,85 66,35 2,75 3,25 0,10 0,11 3,4 0,10 4 Pertanian 110,5 119,66 110,39 115,86 9 4 0,32 0,13 0,4 1,30 5 Kehutanan (Forest and Other Land Uses) 647 714 217 68 497 692 17,20 24,50 0,5 2,70 TOTAL 1.334 2.869 2.034 1.927 834 1.166 29 41 3,9 3,20 21 Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. PROKLIM 20.000 Komponen utama ProKlim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing komponen memiliki kegiatan seperti di bawah ini: Adaptasi Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor Pengendalian Penyakit terkait Iklim Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, dan Gelombang Tinggi Peningkatan Ketahanan Pangan Mitigasi Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK Peningkatan Tutupan Vegetasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Progam Kampung Iklim menjembatani komunikasi dan kolaborasi multi pihak di seluruh tingkat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Lebih Lanjut, Presiden Republik Indonesia Menyampaikan Komitmen Pemerintah pada acara pembukaan Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa: “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024”. Strategi dalam mencapai proklim 20.000 sebagai berikut: Penguatan kapasitas PEMDA Penguatan kapasitas Masyarakat Menjalin Kemitraan Multi Pihak Mendorong Kepemimpinan di Tingkat Lokal Mendorong Komitmen Para Stakeholder Menyebarluaskan Keberhasilan Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Mendorong Optimalisasi Potensi Sumber Pendanaan 22 Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektare luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini area yang sudah dikelola mencapai 4,42 juta Ha. Realisasi per tahun (ribu ha) 2015 98,56 2016 150,73 2017 532,354 2019 1.548,53 2018 1.224,58409,93 20202007-2014 453,24 4,42 juta hektare Luas kumulatif areal perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat hingga tahun 2020. Realisasi per tahun (ribu KK) 2015 26,09 2016 32,27 2017 156,64 2019 224,27 2018 280,44 70,177 20202007-2014 105,89 ±895.769 KK Jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial hingga tahun 2020 Realisasi per tahun (SK) 2015 126 2016 163 2017 505,0 2019 1.042 2018 1.299416 20202007-2014 3.245 6.798 unit SK Jumlah unit SK tentang perhutanan sosial yang diterbitkan hingga tahun 2020 Perhutanan Sosial 23 1.797 2.598 5.245 6.940 7.529 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah KUPS 2016-2020 (kumulatif) Angka dalam unit Tahun 2020, tercatat 7.529 KUPS telah terdaftar. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masyarakat memperoleh hasil nyata setelah bergabung dengan KUPS. Pengelolaan dan pendampingan KUPS akan terus dilakukan agar geliat ekonomi di tingkat tapak terus meningkat. Memberikan manfaat bagi masyarakat sembari melestarikan lingkungan. Semakin Bertambah KUPS yang Terbentuk Setiap Tahun Dukungan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan izin pengelolaan hutan sosial. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat yang nantinya membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif. Dukungan pemerintah ditingkat tapak di antaranya, pendampingan KUPS dari awal merintis hingga menjadi KUPS mandiri, pemberian akses seluas-luasnya kepada KUPS untuk menjangkau pasar atau konsumen, memberikan pelatihan-pelatihan digital, pelatihan marketing dan lain sebagainya guna membekali KUPS dengan kemampuan dan bekal keterampilan yang tepat sasaran dalam menjangkau pasar nasional maupun global. 24 Hasil hutan bukan kayu dari perhutanan sosial Foto Setditjen PSKL Luas Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya No Provinsi Lahan dalam DAS yang dipulihkan (Ha) JUMLAH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 DI Aceh 5.594 1.830 4.673 4.109 14.218 1.670 32.094 2 Sumatera Utara 5.348 6.753 7.232 8.016 17.332 4.250 48.931 3 Riau 2.178 4.386 5.456 5.181 14.824 1.631 33.656 4 Sumatera Barat 5.136 6.648 4.528 6.245 1.551 2.407 26.515 5 Kep. Riau 890 398 4.329 1.012 400 8.386 15.415 6 Jambi 3.279 3.490 5.540 3.462 1.000 2.377 19.148 7 Bengkulu 4.577 6.308 4.628 5.841 771 503 22.628 8 Bangka Belitung 466 1.953 4.523 1.667 575 1.743 10.927 9 Sumatera Selatan 4.367 9.311 6.073 7.456 17.679 4.423* 49.309 10 Lampung 14.273 12.411 5.370 9.594 16.500 1.147 59.295 11 Banten - 7 3.943 2.862 9 - 6.821 12 DKI Jakarta - - 3.943 - - 3.943 13 Jawa Barat 10.484 19.853 29.180 19.584 18.291 13.607 110.999 14 Jawa Tengah 30.686 20.805 8.001 16.958 12.057 11.140 99.647 15 DI Yogyakarta 4.866 52 6.728 6.066 - 4.656 22.368 16 Jawa Timur 21.269 13.233 8.486 12.349 19.368 4.548 79.253 17 Kalimantan Barat 4.730 5.397 5.447 5.719 11.000 3.044 35.337 18 Kalimantan Tengah 1.510 3.539 4.424 4.245 475 4.724 18.917 19 Kalimantan Utara 52 - 3.943 - - - 3.995 20 Kalimantan Timur 2.417 4.074 5.343 3.977 3.750 8.129 27.690 21 Kalimantan Selatan 2.341 18.732 6.508 6.762 8.300 4.957 47.600 22 Bali 5.687 4.259 4.913 4.706 750 1.823 22.138 23 Nusa Tenggara Barat 6.712 6.220 4.748 5.727 3.750 4.126 31.283 24 Nusa Tenggara Timur 9.932 8.562 4.553 7.927 6.000 1.187 38.161 25 Sulawesi Utara 6.792 4.287 4.388 5.374 450 1.525 22.816 26 Gorontalo 3.208 3.556 4.357 4.020 12.375 3.269 30.785 27 Sulawesi Tengah 2.290 3.485 4.413 3.665 200 5.893 19.946 28 Sulawesi Barat 6.136 3.472 4.566 3.470 - 2.041 19.685 29 Sulawesi Tenggara 9.381 3.658 4.974 3.642 375 2.993 25.023 30 Sulawesi Selatan 12.323 11.385 5.693 10.469 19.600 1.464* 60.934 31 Maluku Utara 3.420 978 4.361 1.339 500 1.917 12.515 32 Maluku 445 2.599 4.518 1.969 2.150 964 12.645 33 Papua Barat 3.741 1.920 5.281 2.179 350 1.716 15.187 34 Papua 5.922 4.784 5.916 2.235 1.050 701,00 20.608 JUMLAH 200.452 198.345 200.979 187.827 207.650 112.973 1.108.227 * Data sudah termasuk BPTH Wilayah 1 dan 2 25 Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. 62.394 125.400 125.579 125.000 125.579 20.829,8 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hektar e Capaian Kinerja Penanaman Bibit Persemaian Permanen 2015-2020 Penanaman Bibit Persemaian Permanen 90 % 481 497 1175 960 1000 18.709,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 hektare Capaian Kinerja Penanaman Mangrove dan PKPM Tahun 2015-2020 Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan target seluas 15.000 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 18.709,5 ha. Penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional terutama di daerah pesisir dengan membentuk program Padat Karya Penanaman Mangrove (PPKM). Program ini berhasil melakukan penanaman mangrove seluas 17.704,03 ha. Sebaran penanaman mangrove terbesar terdapat di provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 1.435 ha. Penanaman mangrove di lahan 50 ha dilakukan melalui program rehabilitasi mangrove dan 1.385 ha dilakukan melalui program PPKM. 26 1.588 1.396 1.274 1.096 925 902 793 450 319 247 236 188 6.444 Kinerja Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Enam program pembangunan disusun untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian LHK yang didukung oleh 15.875 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 13 unit Eselon I. Sebaran terbesar terdapat di Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 6.444 pegawai. Berturut-turut berikutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan 1.588 pegawai; Badan Standarisasi dan Instrumen LHK 1.396 pegawai; dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 1.274 pegawai. Sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah ASN paling sedikit sebanyak 205 pegawai. Berdasarkan unit kerja, Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki unit kerja terbanyak dengan 80 unit kerja. Berturut- turut Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan sebanyak 42 unit kerja; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 28 unit kerja; serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 22 unit kerja. Sedangkan Inspektorat Jenderal hanya memiliki 5 unit kerja. 6 Unit Kerja Pusat; 74 UPT DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 6 Unit Kerja Pusat; 36 UPT DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN 5 Unit Kerja Pusat; 15 UPT BADAN STANDARDISASI DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 6 Unit Kerja Pusat; 22 UPT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 5 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 18 Unit Kerja Pusat SEKRETARIAT JENDERAL 5 Unit Kerja Pusat; 12 UPT BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 6 Unit Kerja Pusat; 16 UPT DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 6 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 5 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 6 Unit Kerja Pusat DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 6 Unit Kerja Pusat DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 6 Unit Kerja Pusat INSPEKTORAT JENDERAL 15.875 Orang 190 85 Unit Kerja Pusat UPT Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Kuantitas SDM LHK 27 Kualitas SDM LHK didapatkan dari produktivitas dan daya saing SDM. Kualitas SDM dalam konteks bidang LHK adalah bagaimana/sejauhmana SDM yang bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga profesional di bidang tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing diri atau pun lembaganya. Diperlukan indeks untuk mengetahui kualitas SDM LHK, indeks tersebut diperoleh dari Produktivitas dan daya saing SDM LHK. Produktivitas SDM diartikan sebagai sebuah nilai atau skor yang merepresentasikan kemampuan SDM dari unit evaluasi dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkannya. Indeks Produktivitas SDM akan dinilai melalui perpaduan dari dua elemen yaitu Produktivitas nilai SDM dan Produktivitas Fisik SDM. Produktivitas Nilai SDM diukur atas dasar nilai kemampuan atau kapasitas atau kompetensi SDM KLHK yang dibutuhkan untuk pencapaian kondisi yang dinginkan oleh unit bersangkutan. Produktifitas Fisik SDM merepresentasikan kualitas dan kuantitas produk berupa capaian atau kinerja dari SDM pada unit terkaitnya. Produktivitas diasumsikan dipengaruhi secara signifikan oleh upaya pengembangan sistem pengembangan SDM. Adapun kriteria yang diukur dalam Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK akan dilihat melalui: Kecukupan Sistem Pengembangan Kompetensi SDM; Kapasitas Implementasi Pengembangan SDM, Kemampuan Peningkatan SDM serta Capaian Kinerja SDM. Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten Jumlah SDM Masyarakat yang terlatih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal Lulusan SMK Kehutanan yang kompetensi dan bersertifikat Kelembagaan Usaha Kehutanan Kelembagaan yang Berkontribusi dalam Perbaikan Lingkungan Unsur Pembangun Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Kualitas SDM LHK 70% 30% Jumlah pegawai KLHK pria sejumlah 11.169 orang PEGAWAI PRIA Jumlah pegawai KLHK wanita sejumlah 4.766 orang PEGAWAI WANITA Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memetakan keadaan dan potensi SDM dalam lingkup Kementerian merupakan jalan awal untuk merencanakan keberhasilan. Seluruh pegawai Kementerian LHK tersebar dalam 13 Unit Kerja Eselon 1. Dari total 15.875 Aparatur Sipil Negara di Kementerian LHK, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi sebesar 70%, dan pegawai berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi sebesar 30%. 28 Tekad kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi sudah mulai didengungkan sejak tahun 2015, dimana saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai digabung. Di awal terbentuknya Kementerian LHK, nilai Reformasi Birokrasi adalah 61,8 (kelas CC). Dalam lima tahun, Kementerian LHK mampu menaikkan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 13,54 poin sampai dengan 75,34 (kelas BB) yang artinya Kementerian LHK telah melakukan perbaikan menuju tujuan utama, tata kelola dan pelayanan prima. Hasil ini tentunya membawa angin segar dalam pengurusan instansi pemerintah, dimana harapan Kementerian LHK untuk senantiasa berbenah dan memperbaiki diri terbukti membuahkan hasil. 61,8 66,21 69,77 70,11 72,08 75,34 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Reformasi Birokrasi Meningkat Setiap Tahun Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). - Biro Humas - 29 WDP WDP WTP WTP WTP 2015 2016 2017 2018 2019 Tren WTP 2015-2019 Pelaporan keuangan pemerintah memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK mempunyai tanggung jawab untuk merangkai laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah entitas yang baru bersatu pada tahun 2015. Opini BPK pada laporan keuangan di tahun tersebut menyatakan Wajar Dengan Pengecualian. Dalam perjalanannya selama dua, status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2017 bertransformasi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berlanjut hingga 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian memiliki arti bahwa pertanggungjawaban dan pengelolaan aset BMN semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Sikap cermat setiap unit kerja dalam membuat laporan keuangan membuat pencapaian opini BPK dapat dipertahankan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019, Kementerian LHK bersama 84 kementerian/lembaga lain meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 kementerian/lembaga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 kementerian/lembaga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di tahun 2019. Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian 30 562 684 529 902 1458 1075 48 119 239 394 523 236 70 220 126158 116 340 118150134166190220 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Pengaduan Pengawasan Sanksi Administratif Pidana Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup dalam tindakan- tindakan pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Tren yang penegakkan hukum LHK 2015 – 2020 menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya. KLHK sepanjang periode 2015 - 2020 telah menangani kasus pengaduan sebanyak 5.210 kasus. Melakukan pengawasan sebanyak 1.559 perusahaan, dan memberikan 1.030 sanksi administratif serta menangani 978 kasus pidana kepada perusahaan yang tidak tertib dan taat terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Semakin Handal 798 1173 1028 1620 2287 1871 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Padat Karya dan Food Estate merupakan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional karena menjaga ketersediaan pangan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Padat karya merupakan rangkaian kegiatan teknis yang dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat secara langsung, contoh kegiatan ini sebagai berikut pembangunan gorong- gorong, perbaikan jalan desa, rehabilitasi hutan. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. KLHK turut berkontribusi dalam kegiatan padat karya dan food estate. Kegiatan tersebut antara lain, (1) menata kapasitas lingkungan (KLHS dan pendampingan Amdal) dan menyediakan alokasi kawasan hutan untuk food estate; (2) Memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan agroforestry (Perhutanan Sosial dan KPH); (3) Menata koridor satwa untuk menjamin kelangsungan hidupan liar; dan, (4) Memberi intervensi lingkungan dalam menjaga kelangsungan proses ekologi, khususnya di lahan gambut. Strategi KLHK saat ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasioanl antara lain relaksasi kebijakan moneter/ekonomi, kebijakan multi usaha kehutanan, dukungan usaha produktif perhutanan sosial, kebijakan wisata alam, kebijakan nilai ekonomi karbon, dan kebijakan waste to energy. Padat Karya dan Food Estate Menanam Mangrove Penanaman mangrove bersama masyarakat Foto Yosep Bagus Adi 32 Mata air di Sungai Citarum Air mengalir dari sela-sela bebatuan di Green Canyon Saguling yang dikelola LMHD Qurota’ayun, Kab. Bandung Barat Foto Imas Fardilah 33 34 12.840.981,68 29.215.611,55 26.772.377,04 29.578.158,29 27.409.894,40 Keterangan LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN Konservasi (Perairan + Daratan) Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 23,22 % 21,79% 23,51% 21,28 % 10,21 % 62,97% Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan Kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha. Luas daratan Indonesia adalah kawasan hutan 35 Kawasan hutan Indonesia terdiri dari Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan. 36 PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA Keterangan : Penetapan Kawasan Hutan Belum Ditetapkan Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling condition) yang paling utama bagi segala aktivitas kegiatan non berusaha atau kegiatan berusaha di kawasan hutan. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat serta bebas dari hak-hak pihak ketiga. Penetapan Kawasan Hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk dapat mendukung seluruh pembangunaan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Pusat Strategis Nasional (PSN), dimana salah satu hasil capaian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan. 37 38 Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga penataan batas menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.817.022,96 ha dengan Panjang batas 438.380 Km. Penetapan Kawasan hutan hingga Juli 2021 adalah 89.192.447 Ha dengan panjang batasnya 347.452 Km. Sehingga masih ada 36.624.544 Ha dengan 90.928,38 Km yang belum ditetapkan. KLHK memiliki komitmen untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan ini hingga Tahun 2022. JALAK BALI Leucopsar rothschildi Oleh Arief Siswandhono KAWASAN KONSERVASI INDONESIA Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amphibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata 39 5.137 jenis arthopoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis gymnospermae, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (Angiospermae), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis. Banyak diantara keanekaragaman jenis fauna Indonesia yang sudah sangat dikenal secara global. Flagship spesies tersebut antara lain Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Orangutan Sumatera (Pongo abelli), Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), Anoa (Bubalus quarlesi dan B. depressicornis), Komodo (Varanus komodoensis), serta jenis-jenis burung Cendrawasih (famili Paradisaeidae). Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,18 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,9 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,25 juta hektar, 133 unit taman wisata alam seluas 798 ribu hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 373 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171 ribu hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 384 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif. Komodo (Varanus komodoensis) Foto Balai Taman Nasional Komodo 40 KOMODO 41 Saling bahu membahu dalam mewujudkan Indonesia maju Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta wakil menteri dan pejabat eselon I lingkup KLHK sedang berdiskusi dalam upaya KLHK mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong Foto oleh Biro Humas Lokasi di TWA Talaga Warna Telaga Pangilon
2.VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” VISI KLHK MISI 1 Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas MISI 2 Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan MISI 3 Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik MISI KLHK TUJUAN 1 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim TUJUAN 2 Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup TUJUAN 3 Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan TUJUAN 4 Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima TUJUAN KLHK SASARAN STRATEGIS T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 42 Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: VISI KLHK Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020- 2024. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8.Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi KLHK yaitu: Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” 43 Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu: Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu: MISI KLHK Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas 01 Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan 02 Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara 03 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 04 TUJUAN KLHK 01 02 03 04 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima 44 Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: SASARAN STRATEGIS KLHK 0102 0304 0506 07 08 09 10 11 12 13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan Menurunnya laju penyusutan hutan Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 45 Foto Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK 46 Latihan Penegakan Hukum LHK KLHK terus meningkatkat kualitas dan kapasitas SDM dalam Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam Sinergitas kinerja menumbuhkan asa KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Aek Nauli bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam upaya peningkatan ekowisata yaitu dengan penampilan atraksi gajah (Elephas maximus sumatranus) untuk mendukung destinasi wisata prioritas Danau Toba. Selain ekowisata, KHDTK Aek Nauli menjadi tempat wisata pendidikan dengan edukasi pembuatan arang cair, pesuteraan alam, pembuatan parfum, dan pembuatan kertas dari kotoran gajah. Foto oleh Rini Oktaviani Lokasi di KHDTK Aek Nauli, Sumatera Utara 47
3.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN STATEGI NASIONAL RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,

(2)Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 48 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 KLHK DALAM RPJMN 2020-2024 Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun

2020.Dari 7 (tujuh) PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Highlight dukungan KLHK untuk PN sebagaimana gambar di atas. Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut. 49 PN 1 PN 2 PN 6 PN/AP 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 6. Pengentasan Kemiskinan PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing PN/AP 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup PP 2. Peningkatan Ketahanan bencana dan Iklim PP 3. Pembangunan Rendah Karbon PN/AP 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PP 2. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi PP 4. Pembangunan wilayah Kalimantan PN/AP 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Keterangan : PN = Prioritas Nasional’ AP = Agenda Pembangunan PP = Program Prioritas PN 3 Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism). Major Project ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pelaksanaan Major Project terintegrasi melibatkan kementerian atau lembaga, pemda, BUMN, dan swasta serta masyarakat. Pada mulanya terdapat 41 Major Proyek yang disusun untuk membuat RPJMN 2020-2024 agar lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, Major Project pemutakhiran menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021 dan menjadi 45 MP pada RKP Tahun 2022. Secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 serta RKP Tahun 2021 dan 2022, Kementerian LHK turut melaksanakan 7 (tujuh) MP sebagaimana gambar di atas. Namun demikian, pada prinsipnya layanan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersentuhan langsung dalam langkah konkrit pencapaian seluruh MP diantaranya layanan pinjam pakai kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dan kelayakan lingkungan. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Major Project - Pengembangan Taman Nasional dan Tawan Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas - Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) - Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi Bahari Pengelolaan Terpadu UMKM Major Project - Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum Ibu Kota Negara (IKN) Major Project - Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem padan kawasan IKN - Kawasan IKN yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi - Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan - Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan (policy brief IKN) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Major Project - Penyelenggaran pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha - Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia - Penyelenggaran Pendidikan vokasi berbasis SKKNI Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) Major Project - Koridor Satwa yang dikelola dalam mendukung Food Estate Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Major Project - Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu - Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Major Project - Pemantauan kualitas udara otomatis - Pemantauan kualitas air otomatis - Pembangunan laboratorium riset merkuri dan metrologi lingkungan - Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan 50 MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 BIDANG LHK Langkah korektif kelembagaan dan Meneguhkan kembali Jalan perubahan: Debirokratisasi, Reorganisasi, Deregulasi, dan Hints Program Pentingnya penataan kelembagaan sebagai media untuk mengantarkan perubahan cara kerja kementerian. Kelembagaan yang baik diperlukan untuk mengelola suatu negara. Proses kelembagaan baik formal maupun tidak formal berfungsi untuk mengarahkan seluruh kegiatan dalam penyelengaraan negara dan juga mengendalikan kegiatan organisasi pemerintahan dan hubungan- hubungannya dengan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelembagaan mencakup berbagai urusan yang ditimbulkan dari unsur-unsur pembentuk negara serta dalam interaksi antara unsur-unsur tersebut. KLHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (righ sizing), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembaaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik. Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga menggangu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economic). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak urgen dan yang menghambat. Haluan yang menuntun dan mengurai kerumitan birokrasi dan regulasi untuk membawa langkah koreksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 2020-2024 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KLHK 51 1. Menata nilai-nilai 2. Membangun struktu organisasi 3. Menata anggaran, merancang perubahan 4. Mempermudah regulasi Langkah LHK untuk debirokratisasi, reorganisasi, deregulasi dan penetapan hints program. Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menetapkan hints program yang akan dilaksanakan (gambar dibawah ini). Isu-isu yang diidentifikasi yaitu Brown issues dan Green issues. Brown issues berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain, sedangkan Green issuesberkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain-lain. Identifikasi Isu BROWN ISSUES

(1)Pengelolaan sampah-limbah dan bahan beracun berbahaya,
(2)AMDAL-UKL-UPL dan ijin lingkungan, (3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan GREEN ISSUES
(1)Penataan Kawasan hutan,
(2)Usaha Kehutanan, (3) Perbenihan tanaman hutan dan pemuliaan pohon PERTAUTAN
(1)Penegakan hukum, (2) Konservasi biodiversitas, (3) Ekonomi lingkungan, (4) Pengelolaan DAS, (5) Pemberdayaan masyarakat, (6) Pengendalian Kebakaran hutan, (7) Perubahan iklim Hints Program 1) lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi 2) pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan 3) konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer 4) peningkatan produksi dan produktiftas hutan dan jasa lingkungan 5) Pengendalian kejahatan lingkungan 6) Kemitraan dan keterlibatan multistake holders dalam rantai usaha hutan dan sampah 52 1. Menata Nilai-nilai Selama lima tahun terakhir, KLHK telah berhasil melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya dapat dilihat dari data-data yang dituliskan dalam buku ini. Hulu dari semua perbaikan itu adalah adanya semangat bersama yang ditumbuhkan kembali untuk menjawab persoalan tapak, memompa kebanggaan dan militansi sebagai aparatur KLHK dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. KLHK menyebutnya sebagai semangat pembangunan LHK, yaitu: Proses yang dibangun untuk membangun tata nilai kementerian 1 Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan; 2 Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional; 3 Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah 4 Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak Langkah-langkah Menata Nilai Aksi korektif LHK juga telah menyuratkan kerja birokrasi yang mampu menumbuhkan harapan dan kepercayaan publik, dan menopang devisa negara. KLHK juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban lingkungan. Langkah-langkahnya menguntai dari penghapusan merkuri, pembasahan areal gambut, pengurangan timbulan dan penanganan sampah, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 53 Dalam hal komunikasi dan/atau kerjasama bidang perubahan iklim di tingkat global, Kementerian LHK memiliki tugas dan peran sebagai National Focal Point/NFP (pumpunan kegiatan). Beberapa tugas dan peran tersebut diantaranya fasilitasi kesekretariatan dan kehadiran pada forum-forum internasional bidang perubahan iklim (persiapan-pelaksanaan-paska), berupa substantif, administratif, dan logistik. Keputusan yang disepakati pada forum internasional selanjutnya ditindaklanjuti sebagai kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Stuktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkaltur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya sustainable forest manajemen hingga tingkat tapak dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK. Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui : (1) internalisasi Undang- Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari timber oriented ke landscape management; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021

1.Sekretariat Jenderal
2.Inspektorat Jenderal
3.Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4.Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
5.Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
8.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
10.Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
12.Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun
13.Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.Sekretariat Jenderal
2.Inspektorat Jenderal
3.Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
4.Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
5.Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7.Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
10.Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
12.Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
13.Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 54 2. Membangun Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KLHK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen KSDAE Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Staf Ahli Menteri Bidang:
1.Hubungan antar Lembaga pusat dan daerah
2.Industri dan Perdagangan Internasional
3.Energi
4.Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5.Pangan Staf Ahli Menteri Ditjen PKTL Ditjen PDASRH Ditjen PHL Ditjen PPKL Ditjen PSKL Ditjen PPI Ditjen PSLB3Ditjen PHLHK Badan Standardisasi Instrumen LHK Badan P2SDM Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri. Struktur ini diharapkan memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. 55 Performa organisasi agar berjalan dengan baik, perlu diejawentahkan melalui arsitektur kinerja. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai organisasi baru di KLHK, sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung di 4 program yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan Program Dukungan Manajemen. Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen Program Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut :
1.Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi
2.Program Kualitas Lingkungan Hidup Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat. 56
3.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan
4.Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim, serta LTS-RCCR2050.
5.Program Dukungan Manajemen Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan trasnformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut : Program Dukungan Manajemen Program Kualitas Lingkungan Hidup
1.Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem
2.Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi ground check)
3.Risiko tidak optimalnya PNBP karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)
4.Risiko “State-biased” dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
5.Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpul di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
6.Risiko less budget/no budget sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.
1.Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
2.Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
3.Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
4.Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.
1.Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau.èpentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
2.Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 57 Presiden memberikan penugasan bahwa Menteri harus memahami konstruksi anggaran hingga mencapai sasaran langsung kepada masyarakat. Tentu berkaitan dengan ini akan terjadi resonansi pada perubahan cara berpikir dalam perencanaan dan dalam operasional di lapangan. Disinilah antara lain mind set reformasi (mental) birokrasi dilakukan dan untuk penegasan akan keberpihakan kepada masyarakat dengan kehadiran negara, tata Kelola pemerintah yang baik, membangun wilayah atas kesenjangan dan lain sebagainya. Dari Kelembagaan ke Penganggaran 3. Menata Anggaran, Merancang Perubahan Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan (Mantan Menteri, LSM, Akademisi, Lembaga Donor, Pakar Hukum) Perumusan rantai nilai, kinerja program adobsi ke dalam rancangan tugas dan fungsi kelembagaan Diskusi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB Internalisasi kinerja pembangunan dengan kelembagaan Bersama Bappenas Perbaikan struktur penganggaran Perumusan mekanisme pengendalian kinerja Renstra 2020-2024, dimana setiaap unit kerja secara sistematis memberi sumbangan kepada sasaran Kementerian RPJMN menjadi salah satu rujukan pembangunan LHK Tahun 2020-2024 Penganggaran 2020-2024, berangsur menjadi intervensi untuk menyelesaikan enable condition dan mendorong perubahan di tingkat tapak HASIL KERJA SENANTIASA DIBERIKAN KONTEKS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Upaya Membongkar Budaya Kerja 58 Menata Anggaran Merancang Perubahan Perbaikan Administrasi Seiring Perbaikan Tapak Mekanisme perencanaan dibangun untuk menjembatani kondisi saat ini kondisi saat ini ke kondisi harapan, yang kebenarannya dibangun berdasarkan kebenaran substantif. Terkait dengan itu, mekanisme penganggaran berusaha memfasilitasi satuan kerja untuk memenuhi kondisi harapan yang telah dirumuskan. Pada satu aliran yang berusaha konsisten inilah persoalan itu muncul. Hal ini disadari karena roda birokrasi senantiasa bertingkat dan masuk ke ruang- ruang yang lebih kecil. Mulai dari tingkat Kementerian, Unit Eselon I yang terdiri atas unit kerja eselon II, hingga ketingkat UPT, lazim disebut dengan satuan kerja. Satuan kerja inilah rumah penganggaran, yang memberikan intervensi secara langsung dan menghasilkan keluaran dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Dengan demikian, roda birokrasi pada tingkat Kementerian harusnya dibaca sebagai agregasi dari seluruh roda birokrasi tingkat satuan kerja. Bagaimana sebuah NSPK yang dihasilkan oleh sebuah satuan kerja, misalnya, dapat merubah mekanisme pengelolaan hutan dan lingkungan oleh UPT dan akhirnya merubah kondisi hutan dan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Padahal harapan kondisi hutan dan lingkungan yang lebih baik tertuang di dalam rencana strategis di tingkat Kementerian, sedangkan tersedianya NSPK tertulis dalam rencana strategis di tingkat unit kerja Eselon II (atau disebut dengan direktorat). Kondisi ini perlu difasilitasi, sedemikian rupa sehingga setiap satuan kerja, yang menjadi titik terpenting, karena menjadi rumah penganggaran, berada pada satu galur yang utuh dengan amanat di dalam Rencana Strategis Kementerian. Sehingga setiap aktifitas yang dikerjakan oleh satuan kerja, merupakan bagian penting dari upaya untuk memenuhi kinerja Kementerian. Kondisi Awal Mekanisme administrasi Yang seolah terpisah dari Kebutuhan dan kondisi tapak Mekanisme intervensi kebutuhan tapak yang belum Difasilitasi oleh tugas dan fungsi Apa yang direncanakan Belum tentu dianggarkan Mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Penataan sasaran yang berpihak pada perbaikan tapak Pergerakan perubahan tak hanya berjalan di ruang hampa. Sehingga butuh kapasitas dan modal social untuk mengawalnya Internalisasi penganggaran ke dalam perencanaan dalam bentuk penelitian Rencana Kerja Anggaran Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 59 Reformasi Fiskal Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan fiskal, pemerintah menetapkan Arah Kebijakan Fiskal di Tahun 2022, salah satunya Reformasi Fiskal melalui: Penganggaran yang didapatkan KLHK saat ini tiap tahunnya masih dibawah usulan yang KLHK harapkan, adanya prioritas pembangunan dan prioritas menghadapi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama anggaran KLHK tidak sesuai yang diusulkan. Untuk menghadapi Perencanaan penganggaran kedepan, KLHK harus luwes dan menjawab tantangan fiskal yang berat dan melakukan reformasi fiskal. Berikut tantangan-tantangan fiskal dan reformasi fiskal yang harus dihadapi: Tantangan Fiskal Penerimaan • Tax Ratio Rendah • Pendapatan Berbasis SDA Menurun • Kontribusi sektor informal dan ekonomi digital belum optimal Ruang Fiskal Terbatas • Risiko Penerimaan Masih Rendah • Mandatory Spending cukup besar • Besarnya Kebutuhan Pendanaan program prioritas Risiko Fiskal Terbatas • Defisit APBN masih besar • Ransolidasi Fiskal Ruang Fiskal Terbatas • Defisit akan kembali maksimal sebesar 3% dari PDB di 2020 • Menjaga level belanja pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi Konsolidasi Fiskal Peningkatan Pendapatan Pengutanan Spending better Pembiayaan inovatif dan berkelanjutan 60 Mekanisme evaluasi menilai kesesuaian hasil kerja dengan apa yang telah direncanakan. Kalkulasi sederhana, jika apa yang dihasilkan semakin mendekati dengan apa yang direncanakan, maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi. Lalu bagaimana jika apa yang direncanakan kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dapat direncanakan untuk memenuhi kinerja Kementerian? Kondisi inilah yang membuat perbedaan sudut semakin lama semakin lebar, sehingga tersedia jarak antara kondisi yang diharapkan untuk diselesaikan oleh Kementerian dengan proses bisnis birokrasi yang dilaksanakan. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, maka diperlukan suatu proses perubahan untuk menyelaraskan gerak langkah masing- masing unit di masing-masing unit Lingkup KLHK dalam mencapai kualitas kinerja sesuai yang ditetapkan dalam sasaran strategis KLHK. Keterbatasan sumberdaya, harusnya tidak merubah besarnya sudut dari apa yang seharusnya direncanakan, tetapi hanya merubah panjang garis dari yang mungkin ditempuh. Upaya untuk tidak merubah sudut inilah yang akan difasilitasi dengan adanya penyelarasan penyusunan Rencana Strategis dalam bentuk Pedoman Penyusunan Rencana strategis di lingkup Kementerian dan pedoman Pemantauan dan Evaluasinya. Langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran antara lain : (1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak. Langkah Aksi Penataan Anggaran Memposisikan Anggaran Sebagai Instrumen untuk Memperbaiki Tapak Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran dantar unit kerja Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak 4. Mempermudah Regulasi UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA Menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui : (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional 61 Brown Issues UUCK Merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Green Issues UUCK Merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 20

Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 24

Tata Laksana Uji Kelayakan

Pasal 26

Proses Pelibatan Masyarakat

Pasal 28

Sertifikasi Penyusunan AMDAL

Pasal 32

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil

Pasal 35

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaam dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pasal 55

Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Pasal 59 dan 61 Pengelolaan Limbah B3 Pasal 71, 76, p2c Pengawasan dan SanksiPasal 34 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Pasal 15

Prioritas Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 18

Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 perlu diselaraskan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024. Pasal I Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2024.Dokumen Renstra ini adalah cermin proses konsensus para pihak dalam kerangka reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas dan teratur dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A, perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK dapat dilakukan karena terdapat diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta stuktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Beberapa poin penting yang mewarnai dokumen ini diantaranya internalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam rangka reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi, perubahan paradigma dari timber manajemen ke lanskap manajemen, pengembangan multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industry pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect, serta akselerasi sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Mengawal tujuan pembangunan nasional dengan keselarasan sasaran strategis kementerian Semangat kemudahan investasi di Indonesia yang diharapkan melalui terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan kesiapan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersentuhan dengan masyarakat akan sangat berkait erat dengan keberlanjutan ekonomi dan keberlajutan lingkungan investasi di daerah. Keberlanjutan lingkungan usaha dan investasi berarti keberlanjutan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja telah menegaskan bahwa aspek pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi peran penting dalam upaya pengendalian. Berbagai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diarahkan untuk sepenuhnya menjadi bagian inti dari akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi dan ekspor hasil hutan dan jasa lingkungan, menjamin investasi yang ramah dan tidak melampaui ambang batas lingkungan, penurunan kesenjangan antar wilayah dan penguatan peran masyarakat dalam mengakses potensi sumber daya hutan dan lingkungan. Seiring dengan dampak eksternalitas yang diharapkan melalui intervensi program KLHK, aspek reformasi struktural dan penguatan internal manajemen juga perlu menjadi perhatian. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan di KLHK harus dipastikan efektifitas dan kebermanfaatannya. Peningkatan kualitas layanan birokrasi pada semua lini dari level terendah sampai tertinggi harus seirama dalam menuju komitmen yang tertuang dalam sasaran strategis. Kondisi yang diinginkan dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, ialah diharapkan dapat menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengindentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha). Sebagai suatu proses, Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan dievaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Poin inti atau milestone yang diharapkan melalui pemantapan reformasi struktural ialah : • Membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. • Pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, • Meningkatnya kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan realisasi kinerja • Meningkatkan kualitas dan implementasi kebijakan dan atau peraturan-peraturan terkait LHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, KLHK menyelenggarakan fungsi diantaranya : • perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; • koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11 Disamping ini merupakan produk hasil hutan bukan kayu binaan BPHP Manokwari, Papua Barat 12 Produk dari hutan Foto Rd. Mohamad Darojat Ali 1,09 1,09 1,38 3,38 3,38 4,31 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,44 13,61 16,34 17,75 16,4 2016 2017 2018 2019 2020 3,24 11,55 6,82 9,92 5,02 2016 2017 2018 2019 2020 Pengelolaan bank sampah (juta ton) Penurunan limbah B3 (juta ton) Penurunan limbah padat B3 (juta ton) 2,9 juta ha Penghutanan kembali hutan dan lahan 3,69 juta ha Pembasahan lahan gambut 0,12 juta ha Laju penyusutan hutan 2.890 izin Pengawasan usaha untuk penurunan beban lingkungan 9,84 9,27 10,98 12,18 11,63 11,06 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor kayu olahan (US$ miliar) 5,3 6,54 8,26 13,00 10,00 10,79 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor tumbuhan dan satwa (Rp. triliun) Pengurangan timbulan sampah (juta ton) 1,12 1,3 1,39 1,81 7,34 4,36 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAPAIAN KLHK 2015-2020 13 Wisatawan mancanegara (ribu orang) 217 301 316 358 474 558 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38,31 38,32 40,01 48,73 47,25 52,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 210 481 414 282 431 55 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,51 4,52 4,94 6,34 5,99 5,05 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi hasil hutan bukan kayu (ribu ton) Produksi kayu bulat (juta ton) Penerimaan negara bukan pajak (Rp. triliun) KLHK tetap memberikan kinerja yang paling baik saat menghadapi keterbatasan pandemi Covid-19 4,03 7,69 5,75 4,6 6,9 3,34 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wisatawan nusantara (juta orang)PDB Sektor Kehutanan (Rp. triliun) 82,32 87,54 91,56 97,4 104,12 108,64 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 38.985 unit Bangunan konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi 292 perusahaan Sanksi adminitsrasi yang dikenakan 75,61 69,90 69,41 72,79 70,87 70,51 69,92 69,71 69,46 73,50 59,37 52,98 59,40 67,62 66,65 67,07 70,07 72,74 68,43 76,46 78,49 71,99 70,83 Baik : 70- 89Sangat Buruk : < 25 Buruk : 25 - 49 Sedang : 50 -69 Sangat Baik : > 89 Kategori IKLH: Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 73,60 70,70 70,69 75,31 77,53 72,82 73,28 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan terutama yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 68,31 65,73 66,46 65,14 66,55 70,27 63 63,50 64 65 66,5 68,71 Target Capaian 74,71 75,98 78,65 79,75 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2020 per Provinsi Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu sebesar 70,27 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 66,55. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 70,27 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2020, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2020 sebsesar 68,71 maka diperoleh capaian sebesar 100,76%. 16 PERKEMBANGAN ANGKA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990-2020 (JUTA HA/TH) Program pembangunan di segala aspek yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan sangat mungkin terjadi demi tercapainya target pembangunan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan. Begitu juga sebaliknya, dimana Kementerian LHK secara konsisten melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan tutupan lahan. Berdasarkan grafik tingkat deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK sebagai bentuk corrective action, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), penyelesaian konflik hutan 17 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1990-19961996-20002000-20032003-20062006-20092009-20112011-20122012-2013 Angka Deforestasi (Juta hectare) Indonesia Kawasan Hutan 75% Angka Deforestasi Indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2019-2020 merupakan rekor tertinggi dalam penurunan laju deforestasi, angka deforestasi netto turun sebesar 75%. Angka deforestasi tahun 2019 sebesar 0.46 juta ha/ tahun pada tahun 2020 menjadi 0.12 juta ha/ tahun . 18 dan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan. Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha. 0,12 0,07 0,05 2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020 Non Kawasan Keterangan:  Target NDC merupakan target single year, yaitu target 29% (CM1) di 2030, dan bukan nilai komulatif dari 2020-2030.  Sesuai model yang dibangun maka target NDC (CM1) di 2020 adalah 26% (25,5%) dari BAU 2020.  Target CM1 2019 adalah 24,4% dari BAU 2019 (sesuai model).  Hasil IGRK menunjukkan emisi 2019 sebesar 1.865,51 juta ton CO2e atau turun hanya 2,4% dari BAU 2019. Jadi emisi GRK 2019 hampir menyentuh emisi BAU 2019.  Target NDC (CM1), tahun 2019 capaian NDC (CM1) sebesar 10% (yaitu 2,4% dari 24% yang diharapkan). - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAHUN Hasil Inventory - Juta tCO2e Baseline (BAU) - Juta tCO2e CM 1 - Juta tCO2e EMISI GRK (Juta tCo2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Baseline (BAU) - Juta tCO2e 1.334 1.520 1.569 1.611 1.671 1.702 1.769 1.860 1.863 1.911 1.980 2.018 2.092 2.174 2.263 2.357 2.445 2.540 2.642 2.750 2.869 CM 1 - Juta tCO2e 1.334 1.332 1.333 1.338 1.347 1.359 1.375 1.394 1.418 1.445 1.476 1.511 1.551 1.595 1.643 1.696 1.753 1.816 1.883 1.956 2.034 ER CM 1 - Juta tCO2e 0 188 236 273 324 343 394 466 445 466 504 507 541 579 620 661 692 724 759 794 835 ER CM 1 - % 0,0 12,4 15,1 17,0 19,4 20,2 22,3 25,1 23,9 24,4 25,5 25,1 25,9 26,6 27,4 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 Hasil Inventory - Juta tCO2e 810 1.054 1.245 1.331 1.509 2.374 1.336 1.354 1.637 1.866 Capaian ER - % 39,28 30,65 20,70 17,37 9,70 39,48 24,50 27,23 12,13 2,40 Emisi Gas Rumah Kaca Hasil Inventarisasi GRK Nasional 19 124,73 311,44 456,49 582,2 714,71 1565 507,65 488,52 723,51 924,85 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juta ton CO2e Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Kehutanan Inventarisasi Baseline (BAU) 87,67 91,85 95,53 100,51 102,83 106,06 112,35 120,19 127,08 134,12 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juta ton CO2e Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Limbah Inventory (Mton CO2e) BAU NDC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inventarisasi 124,73 311,44 456,49 582,82 714,71 1.565,58 507,65 488,52 723,51 924,85 Baseline (BAU) 646,55 769,25 770,84 767,69 766,42 765,09 763,7 801,26 760,76 759,2 Penurunan emisi 521,82 457,81 314,35 184,87 51,71 -800,49 256,05 312,74 37,25 -165,66 Kontribusi NDC 2030 (%) 18,06 15,84 10,88 6,4 1,79 -27,7 8,86 10,82 1,29 -5,73 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inventory 87,67 91,85 95,53 100,51 102,83 106,06 112,35 120,19 127,08 134,12 BAU NDC 87,73 91,97 95,75 100,73 103,16 106,46 112,75 120,55 127,39 134,81 Penurunan dari BAU 0,06 0,12 0,22 0,22 0,33 0,40 0,40 0,36 0,31 0,62 Sumber emisi sektor kehutanan berasal dari perubahan stok karbon pada biomass atas permukaan, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut. Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline (BaU) pada Sektor Kehutanan dan Limbah 20 Saat ini Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Adanya regulasi baru ini dan disetujuinya adopsi Article 6 dalam Paris Agreement pada COP26 diharapkan dapat mendorong pencapaian target NDC Indonesia melalui mekanisme kerjasama dan perdagangan karbon. Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ke Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebelum pelaksanaan COP-21. Berdasarkan Perjanjian Paris (Paris Agreement Decision 1/CP. 21), maka pihak yang telah menyerahkan INDC-nya sebelum bergabung dengan Paris Agreement akan dianggap telah mengomunikasikan NDC pertamanya (1st NDC) kecuali pihak tersebut memutuskan lain. Indonesia memutuskan untuk memperkuat INDC-nya dengan meningkatkan kejelasan, transparansi, dan pemahaman baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, dan menyampaikan dokumen NDC kepada Sekretariat UNFCCC sebelum pelaksanaan COP-22. NDC mencerminkan peningkatan yang melebihi komitmen sebelumnya di INDC, yaitu dalam hal: (a) skenario Business as Usual (BAU) nasional yang digunakan – BAU NDC sedikit lebih rendah dari BAU INDC (dari 2,881 GtCO2e di INDC menjadi 2,869 GtCO2e di NDC ), dan (b) kejelasan BAU pada sektoral dan alokasi target penurunan emisinya, serta asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan alokasi target BAU. NDC telah menetapkan target mitigasi yang ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan sektor energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen nasional. NDC yang diperbarui (Updated NDC) mencerminkan perkembangan melebihi NDC yang ada terutama dalam sudut pandang berikut:
1.Peningkatan ambisi adaptasi sebagaimana dijabarkan dalam program, strategi dan tindakan untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam.
2.Peningkatan kejelasan tentang mitigasi dengan mengadopsi buku aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) tentang informasi yang akan disediakan di NDC, serta pembaruan kebijakan yang berpotensi berkontribusi pada pencapaian tambahan target NDC.
3.Konteks nasional yang menghubungkan antara kondisi eksisting, milestones pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, dan perencanaan indikatif menuju visi jangka panjang yaitu: Visi Indonesia 2045 dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development 2050).
4.Menerjemahkan Buku Aturan Perjanjian Paris (Paket Katowice) ke dalam konteks Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perjanjian dan dalam mengkomunikasikan kemajuan dan pencapaiannya sebagai bagian dari tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Hal ini termasuk menguraikan tentang kerangka transparansi di tingkat nasional (Sistem Registrasi Nasional sebagai tulang punggung kerangka transparansi), dan sarana implementasi (keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas). Berkaitan dengan mandat Pasal 4 Paragraf 19 Perjanjian Paris serta Decision 1/CP.21 Paragraf 35, lndonesia mengajukan Strategi Pembangunan Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS - LCCR 2050). Indonesia mulai membuka jalan untuk mencapai puncak tahun 2030 dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Uses (FOLU)) sebagai leading sector serta net-sink menuju net-zero emission dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim dan imparsialitas. Dokumen LTS-LCCR 2050 mencerminkan peningkatan ambisi NDC Indonesia yang semakin kuat pada tahun 2030. UPDATED NDC DAN LTS – LCCR 2050 No Sektor Tingkat Emisi GRK 2010* Tingkat Emisi GRK 2030 (MTon C02e) Penurunan Emisi GRK Rerata Pertumbuhan tahunan BAU (2010-2030) (%) Rerata Pertumbuhan 2000-2012* (%) (MTon C02e) % of Total BaU (MTon C02e) BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 1 Energi* 453,2 1.669 1.355 1.427 314 441 11 15,50 6,7 4,50 2 Limbah 88 296 285 270 11 26 0,38 1,00 6,3 4,00 3 IPPU 36 69,6 66,85 66,35 2,75 3,25 0,10 0,11 3,4 0,10 4 Pertanian 110,5 119,66 110,39 115,86 9 4 0,32 0,13 0,4 1,30 5 Kehutanan (Forest and Other Land Uses) 647 714 217 68 497 692 17,20 24,50 0,5 2,70 TOTAL 1.334 2.869 2.034 1.927 834 1.166 29 41 3,9 3,20 21 Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. PROKLIM 20.000 Komponen utama ProKlim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing komponen memiliki kegiatan seperti di bawah ini: Adaptasi Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor Pengendalian Penyakit terkait Iklim Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, dan Gelombang Tinggi Peningkatan Ketahanan Pangan Mitigasi Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK Peningkatan Tutupan Vegetasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Progam Kampung Iklim menjembatani komunikasi dan kolaborasi multi pihak di seluruh tingkat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Lebih Lanjut, Presiden Republik Indonesia Menyampaikan Komitmen Pemerintah pada acara pembukaan Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa: “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024”. Strategi dalam mencapai proklim 20.000 sebagai berikut: Penguatan kapasitas PEMDA Penguatan kapasitas Masyarakat Menjalin Kemitraan Multi Pihak Mendorong Kepemimpinan di Tingkat Lokal Mendorong Komitmen Para Stakeholder Menyebarluaskan Keberhasilan Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Mendorong Optimalisasi Potensi Sumber Pendanaan 22 Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektare luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini area yang sudah dikelola mencapai 4,42 juta Ha. Realisasi per tahun (ribu ha) 2015 98,56 2016 150,73 2017 532,354 2019 1.548,53 2018 1.224,58409,93 20202007-2014 453,24 4,42 juta hektare Luas kumulatif areal perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat hingga tahun 2020. Realisasi per tahun (ribu KK) 2015 26,09 2016 32,27 2017 156,64 2019 224,27 2018 280,44 70,177 20202007-2014 105,89 ±895.769 KK Jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial hingga tahun 2020 Realisasi per tahun (SK) 2015 126 2016 163 2017 505,0 2019 1.042 2018 1.299416 20202007-2014 3.245 6.798 unit SK Jumlah unit SK tentang perhutanan sosial yang diterbitkan hingga tahun 2020 Perhutanan Sosial 23 1.797 2.598 5.245 6.940 7.529 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah KUPS 2016-2020 (kumulatif) Angka dalam unit Tahun 2020, tercatat 7.529 KUPS telah terdaftar. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masyarakat memperoleh hasil nyata setelah bergabung dengan KUPS. Pengelolaan dan pendampingan KUPS akan terus dilakukan agar geliat ekonomi di tingkat tapak terus meningkat. Memberikan manfaat bagi masyarakat sembari melestarikan lingkungan. Semakin Bertambah KUPS yang Terbentuk Setiap Tahun Dukungan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan izin pengelolaan hutan sosial. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat yang nantinya membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif. Dukungan pemerintah ditingkat tapak di antaranya, pendampingan KUPS dari awal merintis hingga menjadi KUPS mandiri, pemberian akses seluas-luasnya kepada KUPS untuk menjangkau pasar atau konsumen, memberikan pelatihan-pelatihan digital, pelatihan marketing dan lain sebagainya guna membekali KUPS dengan kemampuan dan bekal keterampilan yang tepat sasaran dalam menjangkau pasar nasional maupun global. 24 Hasil hutan bukan kayu dari perhutanan sosial Foto Setditjen PSKL Luas Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya No Provinsi Lahan dalam DAS yang dipulihkan (Ha) JUMLAH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 DI Aceh 5.594 1.830 4.673 4.109 14.218 1.670 32.094 2 Sumatera Utara 5.348 6.753 7.232 8.016 17.332 4.250 48.931 3 Riau 2.178 4.386 5.456 5.181 14.824 1.631 33.656 4 Sumatera Barat 5.136 6.648 4.528 6.245 1.551 2.407 26.515 5 Kep. Riau 890 398 4.329 1.012 400 8.386 15.415 6 Jambi 3.279 3.490 5.540 3.462 1.000 2.377 19.148 7 Bengkulu 4.577 6.308 4.628 5.841 771 503 22.628 8 Bangka Belitung 466 1.953 4.523 1.667 575 1.743 10.927 9 Sumatera Selatan 4.367 9.311 6.073 7.456 17.679 4.423* 49.309 10 Lampung 14.273 12.411 5.370 9.594 16.500 1.147 59.295 11 Banten - 7 3.943 2.862 9 - 6.821 12 DKI Jakarta - - 3.943 - - 3.943 13 Jawa Barat 10.484 19.853 29.180 19.584 18.291 13.607 110.999 14 Jawa Tengah 30.686 20.805 8.001 16.958 12.057 11.140 99.647 15 DI Yogyakarta 4.866 52 6.728 6.066 - 4.656 22.368 16 Jawa Timur 21.269 13.233 8.486 12.349 19.368 4.548 79.253 17 Kalimantan Barat 4.730 5.397 5.447 5.719 11.000 3.044 35.337 18 Kalimantan Tengah 1.510 3.539 4.424 4.245 475 4.724 18.917 19 Kalimantan Utara 52 - 3.943 - - - 3.995 20 Kalimantan Timur 2.417 4.074 5.343 3.977 3.750 8.129 27.690 21 Kalimantan Selatan 2.341 18.732 6.508 6.762 8.300 4.957 47.600 22 Bali 5.687 4.259 4.913 4.706 750 1.823 22.138 23 Nusa Tenggara Barat 6.712 6.220 4.748 5.727 3.750 4.126 31.283 24 Nusa Tenggara Timur 9.932 8.562 4.553 7.927 6.000 1.187 38.161 25 Sulawesi Utara 6.792 4.287 4.388 5.374 450 1.525 22.816 26 Gorontalo 3.208 3.556 4.357 4.020 12.375 3.269 30.785 27 Sulawesi Tengah 2.290 3.485 4.413 3.665 200 5.893 19.946 28 Sulawesi Barat 6.136 3.472 4.566 3.470 - 2.041 19.685 29 Sulawesi Tenggara 9.381 3.658 4.974 3.642 375 2.993 25.023 30 Sulawesi Selatan 12.323 11.385 5.693 10.469 19.600 1.464* 60.934 31 Maluku Utara 3.420 978 4.361 1.339 500 1.917 12.515 32 Maluku 445 2.599 4.518 1.969 2.150 964 12.645 33 Papua Barat 3.741 1.920 5.281 2.179 350 1.716 15.187 34 Papua 5.922 4.784 5.916 2.235 1.050 701,00 20.608 JUMLAH 200.452 198.345 200.979 187.827 207.650 112.973 1.108.227 * Data sudah termasuk BPTH Wilayah 1 dan 2 25 Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. 62.394 125.400 125.579 125.000 125.579 20.829,8 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hektar e Capaian Kinerja Penanaman Bibit Persemaian Permanen 2015-2020 Penanaman Bibit Persemaian Permanen 90 % 481 497 1175 960 1000 18.709,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 hektare Capaian Kinerja Penanaman Mangrove dan PKPM Tahun 2015-2020 Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan target seluas 15.000 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 18.709,5 ha. Penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional terutama di daerah pesisir dengan membentuk program Padat Karya Penanaman Mangrove (PPKM). Program ini berhasil melakukan penanaman mangrove seluas 17.704,03 ha. Sebaran penanaman mangrove terbesar terdapat di provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 1.435 ha. Penanaman mangrove di lahan 50 ha dilakukan melalui program rehabilitasi mangrove dan 1.385 ha dilakukan melalui program PPKM. 26 1.588 1.396 1.274 1.096 925 902 793 450 319 247 236 188 6.444 Kinerja Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Enam program pembangunan disusun untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian LHK yang didukung oleh 15.875 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 13 unit Eselon I. Sebaran terbesar terdapat di Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 6.444 pegawai. Berturut-turut berikutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan 1.588 pegawai; Badan Standarisasi dan Instrumen LHK 1.396 pegawai; dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 1.274 pegawai. Sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah ASN paling sedikit sebanyak 205 pegawai. Berdasarkan unit kerja, Direktorat Jederal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki unit kerja terbanyak dengan 80 unit kerja. Berturut- turut Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan sebanyak 42 unit kerja; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 28 unit kerja; serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 22 unit kerja. Sedangkan Inspektorat Jenderal hanya memiliki 5 unit kerja. 6 Unit Kerja Pusat; 74 UPT DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 6 Unit Kerja Pusat; 36 UPT DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN 5 Unit Kerja Pusat; 15 UPT BADAN STANDARDISASI DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 6 Unit Kerja Pusat; 22 UPT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 5 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 18 Unit Kerja Pusat SEKRETARIAT JENDERAL 5 Unit Kerja Pusat; 12 UPT BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 6 Unit Kerja Pusat; 16 UPT DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 6 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 5 Unit Kerja Pusat; 5 UPT DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 6 Unit Kerja Pusat DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 6 Unit Kerja Pusat DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 6 Unit Kerja Pusat INSPEKTORAT JENDERAL 15.875 Orang 190 85 Unit Kerja Pusat UPT Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Kuantitas SDM LHK 27 Kualitas SDM LHK didapatkan dari produktivitas dan daya saing SDM. Kualitas SDM dalam konteks bidang LHK adalah bagaimana/sejauhmana SDM yang bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga profesional di bidang tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing diri atau pun lembaganya. Diperlukan indeks untuk mengetahui kualitas SDM LHK, indeks tersebut diperoleh dari Produktivitas dan daya saing SDM LHK. Produktivitas SDM diartikan sebagai sebuah nilai atau skor yang merepresentasikan kemampuan SDM dari unit evaluasi dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkannya. Indeks Produktivitas SDM akan dinilai melalui perpaduan dari dua elemen yaitu Produktivitas nilai SDM dan Produktivitas Fisik SDM. Produktivitas Nilai SDM diukur atas dasar nilai kemampuan atau kapasitas atau kompetensi SDM KLHK yang dibutuhkan untuk pencapaian kondisi yang dinginkan oleh unit bersangkutan. Produktifitas Fisik SDM merepresentasikan kualitas dan kuantitas produk berupa capaian atau kinerja dari SDM pada unit terkaitnya. Produktivitas diasumsikan dipengaruhi secara signifikan oleh upaya pengembangan sistem pengembangan SDM. Adapun kriteria yang diukur dalam Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK akan dilihat melalui: Kecukupan Sistem Pengembangan Kompetensi SDM; Kapasitas Implementasi Pengembangan SDM, Kemampuan Peningkatan SDM serta Capaian Kinerja SDM. Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten Jumlah SDM Masyarakat yang terlatih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal Lulusan SMK Kehutanan yang kompetensi dan bersertifikat Kelembagaan Usaha Kehutanan Kelembagaan yang Berkontribusi dalam Perbaikan Lingkungan Unsur Pembangun Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Kualitas SDM LHK 70% 30% Jumlah pegawai KLHK pria sejumlah 11.169 orang PEGAWAI PRIA Jumlah pegawai KLHK wanita sejumlah 4.766 orang PEGAWAI WANITA Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memetakan keadaan dan potensi SDM dalam lingkup Kementerian merupakan jalan awal untuk merencanakan keberhasilan. Seluruh pegawai Kementerian LHK tersebar dalam 13 Unit Kerja Eselon 1. Dari total 15.875 Aparatur Sipil Negara di Kementerian LHK, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi sebesar 70%, dan pegawai berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi sebesar 30%. 28 Tekad kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi sudah mulai didengungkan sejak tahun 2015, dimana saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai digabung. Di awal terbentuknya Kementerian LHK, nilai Reformasi Birokrasi adalah 61,8 (kelas CC). Dalam lima tahun, Kementerian LHK mampu menaikkan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 13,54 poin sampai dengan 75,34 (kelas BB) yang artinya Kementerian LHK telah melakukan perbaikan menuju tujuan utama, tata kelola dan pelayanan prima. Hasil ini tentunya membawa angin segar dalam pengurusan instansi pemerintah, dimana harapan Kementerian LHK untuk senantiasa berbenah dan memperbaiki diri terbukti membuahkan hasil. 61,8 66,21 69,77 70,11 72,08 75,34 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Reformasi Birokrasi Meningkat Setiap Tahun Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). - Biro Humas - 29 WDP WDP WTP WTP WTP 2015 2016 2017 2018 2019 Tren WTP 2015-2019 Pelaporan keuangan pemerintah memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK mempunyai tanggung jawab untuk merangkai laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah entitas yang baru bersatu pada tahun 2015. Opini BPK pada laporan keuangan di tahun tersebut menyatakan Wajar Dengan Pengecualian. Dalam perjalanannya selama dua, status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2017 bertransformasi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berlanjut hingga 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian memiliki arti bahwa pertanggungjawaban dan pengelolaan aset BMN semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Sikap cermat setiap unit kerja dalam membuat laporan keuangan membuat pencapaian opini BPK dapat dipertahankan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019, Kementerian LHK bersama 84 kementerian/lembaga lain meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 kementerian/lembaga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 kementerian/lembaga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di tahun 2019. Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian 30 562 684 529 902 1458 1075 48 119 239 394 523 236 70 220 126158 116 340 118150134166190220 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Pengaduan Pengawasan Sanksi Administratif Pidana Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup dalam tindakan- tindakan pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Tren yang penegakkan hukum LHK 2015 – 2020 menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya. KLHK sepanjang periode 2015 - 2020 telah menangani kasus pengaduan sebanyak 5.210 kasus. Melakukan pengawasan sebanyak 1.559 perusahaan, dan memberikan 1.030 sanksi administratif serta menangani 978 kasus pidana kepada perusahaan yang tidak tertib dan taat terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Semakin Handal 798 1173 1028 1620 2287 1871 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Padat Karya dan Food Estate merupakan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional karena menjaga ketersediaan pangan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Padat karya merupakan rangkaian kegiatan teknis yang dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat secara langsung, contoh kegiatan ini sebagai berikut pembangunan gorong- gorong, perbaikan jalan desa, rehabilitasi hutan. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. KLHK turut berkontribusi dalam kegiatan padat karya dan food estate. Kegiatan tersebut antara lain, (1) menata kapasitas lingkungan (KLHS dan pendampingan Amdal) dan menyediakan alokasi kawasan hutan untuk food estate; (2) Memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan agroforestry (Perhutanan Sosial dan KPH); (3) Menata koridor satwa untuk menjamin kelangsungan hidupan liar; dan, (4) Memberi intervensi lingkungan dalam menjaga kelangsungan proses ekologi, khususnya di lahan gambut. Strategi KLHK saat ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasioanl antara lain relaksasi kebijakan moneter/ekonomi, kebijakan multi usaha kehutanan, dukungan usaha produktif perhutanan sosial, kebijakan wisata alam, kebijakan nilai ekonomi karbon, dan kebijakan waste to energy. Padat Karya dan Food Estate Menanam Mangrove Penanaman mangrove bersama masyarakat Foto Yosep Bagus Adi 32 Mata air di Sungai Citarum Air mengalir dari sela-sela bebatuan di Green Canyon Saguling yang dikelola LMHD Qurota’ayun, Kab. Bandung Barat Foto Imas Fardilah 33 34 12.840.981,68 29.215.611,55 26.772.377,04 29.578.158,29 27.409.894,40 Keterangan LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN Konservasi (Perairan + Daratan) Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 23,22 % 21,79% 23,51% 21,28 % 10,21 % 62,97% Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan Kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha. Luas daratan Indonesia adalah kawasan hutan 35 Kawasan hutan Indonesia terdiri dari Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan. 36 PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA Keterangan : Penetapan Kawasan Hutan Belum Ditetapkan Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling condition) yang paling utama bagi segala aktivitas kegiatan non berusaha atau kegiatan berusaha di kawasan hutan. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat serta bebas dari hak-hak pihak ketiga. Penetapan Kawasan Hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk dapat mendukung seluruh pembangunaan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Pusat Strategis Nasional (PSN), dimana salah satu hasil capaian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan. 37 38 Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga penataan batas menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.817.022,96 ha dengan Panjang batas 438.380 Km. Penetapan Kawasan hutan hingga Juli 2021 adalah 89.192.447 Ha dengan panjang batasnya 347.452 Km. Sehingga masih ada 36.624.544 Ha dengan 90.928,38 Km yang belum ditetapkan. KLHK memiliki komitmen untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan ini hingga Tahun 2022. JALAK BALI Leucopsar rothschildi Oleh Arief Siswandhono KAWASAN KONSERVASI INDONESIA Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amphibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata 39 5.137 jenis arthopoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis gymnospermae, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (Angiospermae), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis. Banyak diantara keanekaragaman jenis fauna Indonesia yang sudah sangat dikenal secara global. Flagship spesies tersebut antara lain Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Orangutan Sumatera (Pongo abelli), Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), Anoa (Bubalus quarlesi dan B. depressicornis), Komodo (Varanus komodoensis), serta jenis-jenis burung Cendrawasih (famili Paradisaeidae). Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,18 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,9 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,25 juta hektar, 133 unit taman wisata alam seluas 798 ribu hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 373 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171 ribu hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 384 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif. Komodo (Varanus komodoensis) Foto Balai Taman Nasional Komodo 40 KOMODO 41 Saling bahu membahu dalam mewujudkan Indonesia maju Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta wakil menteri dan pejabat eselon I lingkup KLHK sedang berdiskusi dalam upaya KLHK mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong Foto oleh Biro Humas Lokasi di TWA Talaga Warna Telaga Pangilon
2.VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” VISI KLHK MISI 1 Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas MISI 2 Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan MISI 3 Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik MISI KLHK TUJUAN 1 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim TUJUAN 2 Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup TUJUAN 3 Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan TUJUAN 4 Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima TUJUAN KLHK SASARAN STRATEGIS T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 42 Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: VISI KLHK Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020- 2024. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8.Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi KLHK yaitu: Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” 43 Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu: Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu: MISI KLHK Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas 01 Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan 02 Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara 03 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 04 TUJUAN KLHK 01 02 03 04 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima 44 Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: SASARAN STRATEGIS KLHK 0102 0304 0506 07 08 09 10 11 12 13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan Menurunnya laju penyusutan hutan Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 45 Foto Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK 46 Latihan Penegakan Hukum LHK KLHK terus meningkatkat kualitas dan kapasitas SDM dalam Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam Sinergitas kinerja menumbuhkan asa KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Aek Nauli bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam upaya peningkatan ekowisata yaitu dengan penampilan atraksi gajah (Elephas maximus sumatranus) untuk mendukung destinasi wisata prioritas Danau Toba. Selain ekowisata, KHDTK Aek Nauli menjadi tempat wisata pendidikan dengan edukasi pembuatan arang cair, pesuteraan alam, pembuatan parfum, dan pembuatan kertas dari kotoran gajah. Foto oleh Rini Oktaviani Lokasi di KHDTK Aek Nauli, Sumatera Utara 47
3.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN STATEGI NASIONAL RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,

(2)Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 48 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 KLHK DALAM RPJMN 2020-2024 Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun

2020.Dari 7 (tujuh) PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Highlight dukungan KLHK untuk PN sebagaimana gambar di atas. Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut. 49 PN 1 PN 2 PN 6 PN/AP 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 6. Pengentasan Kemiskinan PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing PN/AP 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup PP 2. Peningkatan Ketahanan bencana dan Iklim PP 3. Pembangunan Rendah Karbon PN/AP 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PP 2. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi PP 4. Pembangunan wilayah Kalimantan PN/AP 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Keterangan : PN = Prioritas Nasional’ AP = Agenda Pembangunan PP = Program Prioritas PN 3 Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism). Major Project ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pelaksanaan Major Project terintegrasi melibatkan kementerian atau lembaga, pemda, BUMN, dan swasta serta masyarakat. Pada mulanya terdapat 41 Major Proyek yang disusun untuk membuat RPJMN 2020-2024 agar lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, Major Project pemutakhiran menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021 dan menjadi 45 MP pada RKP Tahun 2022. Secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 serta RKP Tahun 2021 dan 2022, Kementerian LHK turut melaksanakan 7 (tujuh) MP sebagaimana gambar di atas. Namun demikian, pada prinsipnya layanan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersentuhan langsung dalam langkah konkrit pencapaian seluruh MP diantaranya layanan pinjam pakai kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dan kelayakan lingkungan. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Major Project - Pengembangan Taman Nasional dan Tawan Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas - Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) - Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi Bahari Pengelolaan Terpadu UMKM Major Project - Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum Ibu Kota Negara (IKN) Major Project - Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem padan kawasan IKN - Kawasan IKN yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi - Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan - Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan (policy brief IKN) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Major Project - Penyelenggaran pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha - Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia - Penyelenggaran Pendidikan vokasi berbasis SKKNI Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) Major Project - Koridor Satwa yang dikelola dalam mendukung Food Estate Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Major Project - Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu - Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Major Project - Pemantauan kualitas udara otomatis - Pemantauan kualitas air otomatis - Pembangunan laboratorium riset merkuri dan metrologi lingkungan - Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan 50 MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 BIDANG LHK Langkah korektif kelembagaan dan Meneguhkan kembali Jalan perubahan: Debirokratisasi, Reorganisasi, Deregulasi, dan Hints Program Pentingnya penataan kelembagaan sebagai media untuk mengantarkan perubahan cara kerja kementerian. Kelembagaan yang baik diperlukan untuk mengelola suatu negara. Proses kelembagaan baik formal maupun tidak formal berfungsi untuk mengarahkan seluruh kegiatan dalam penyelengaraan negara dan juga mengendalikan kegiatan organisasi pemerintahan dan hubungan- hubungannya dengan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelembagaan mencakup berbagai urusan yang ditimbulkan dari unsur-unsur pembentuk negara serta dalam interaksi antara unsur-unsur tersebut. KLHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (righ sizing), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembaaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik. Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga menggangu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economic). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak urgen dan yang menghambat. Haluan yang menuntun dan mengurai kerumitan birokrasi dan regulasi untuk membawa langkah koreksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 2020-2024 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KLHK 51 1. Menata nilai-nilai 2. Membangun struktu organisasi 3. Menata anggaran, merancang perubahan 4. Mempermudah regulasi Langkah LHK untuk debirokratisasi, reorganisasi, deregulasi dan penetapan hints program. Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menetapkan hints program yang akan dilaksanakan (gambar dibawah ini). Isu-isu yang diidentifikasi yaitu Brown issues dan Green issues. Brown issues berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain, sedangkan Green issuesberkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain-lain. Identifikasi Isu BROWN ISSUES

(1)Pengelolaan sampah-limbah dan bahan beracun berbahaya,
(2)AMDAL-UKL-UPL dan ijin lingkungan, (3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan GREEN ISSUES
(1)Penataan Kawasan hutan,
(2)Usaha Kehutanan, (3) Perbenihan tanaman hutan dan pemuliaan pohon PERTAUTAN
(1)Penegakan hukum, (2) Konservasi biodiversitas, (3) Ekonomi lingkungan, (4) Pengelolaan DAS, (5) Pemberdayaan masyarakat, (6) Pengendalian Kebakaran hutan, (7) Perubahan iklim Hints Program 1) lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi 2) pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan 3) konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer 4) peningkatan produksi dan produktiftas hutan dan jasa lingkungan 5) Pengendalian kejahatan lingkungan 6) Kemitraan dan keterlibatan multistake holders dalam rantai usaha hutan dan sampah 52 1. Menata Nilai-nilai Selama lima tahun terakhir, KLHK telah berhasil melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya dapat dilihat dari data-data yang dituliskan dalam buku ini. Hulu dari semua perbaikan itu adalah adanya semangat bersama yang ditumbuhkan kembali untuk menjawab persoalan tapak, memompa kebanggaan dan militansi sebagai aparatur KLHK dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. KLHK menyebutnya sebagai semangat pembangunan LHK, yaitu: Proses yang dibangun untuk membangun tata nilai kementerian 1 Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan; 2 Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional; 3 Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah 4 Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak Langkah-langkah Menata Nilai Aksi korektif LHK juga telah menyuratkan kerja birokrasi yang mampu menumbuhkan harapan dan kepercayaan publik, dan menopang devisa negara. KLHK juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban lingkungan. Langkah-langkahnya menguntai dari penghapusan merkuri, pembasahan areal gambut, pengurangan timbulan dan penanganan sampah, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 53 Dalam hal komunikasi dan/atau kerjasama bidang perubahan iklim di tingkat global, Kementerian LHK memiliki tugas dan peran sebagai National Focal Point/NFP (pumpunan kegiatan). Beberapa tugas dan peran tersebut diantaranya fasilitasi kesekretariatan dan kehadiran pada forum-forum internasional bidang perubahan iklim (persiapan-pelaksanaan-paska), berupa substantif, administratif, dan logistik. Keputusan yang disepakati pada forum internasional selanjutnya ditindaklanjuti sebagai kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Stuktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkaltur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya sustainable forest manajemen hingga tingkat tapak dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK. Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui : (1) internalisasi Undang- Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari timber oriented ke landscape management; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021

1.Sekretariat Jenderal
2.Inspektorat Jenderal
3.Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4.Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
5.Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
8.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
10.Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
12.Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun
13.Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.Sekretariat Jenderal
2.Inspektorat Jenderal
3.Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
4.Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
5.Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7.Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
10.Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
12.Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
13.Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 54 2. Membangun Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KLHK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen KSDAE Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Staf Ahli Menteri Bidang:
1.Hubungan antar Lembaga pusat dan daerah
2.Industri dan Perdagangan Internasional
3.Energi
4.Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5.Pangan Staf Ahli Menteri Ditjen PKTL Ditjen PDASRH Ditjen PHL Ditjen PPKL Ditjen PSKL Ditjen PPI Ditjen PSLB3Ditjen PHLHK Badan Standardisasi Instrumen LHK Badan P2SDM Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri. Struktur ini diharapkan memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. 55 Performa organisasi agar berjalan dengan baik, perlu diejawentahkan melalui arsitektur kinerja. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai organisasi baru di KLHK, sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung di 4 program yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan Program Dukungan Manajemen. Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen Program Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Adapun arah kebijakan kelima program yang didukung KLHK adalah sebagai berikut :
1.Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi
2.Program Kualitas Lingkungan Hidup Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat. 56
3.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan
4.Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim, serta LTS-RCCR2050.
5.Program Dukungan Manajemen Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan trasnformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut : Program Dukungan Manajemen Program Kualitas Lingkungan Hidup
1.Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem
2.Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi ground check)
3.Risiko tidak optimalnya PNBP karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)
4.Risiko “State-biased” dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
5.Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpul di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
6.Risiko less budget/no budget sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.
1.Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
2.Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
3.Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
4.Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.
1.Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau.èpentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
2.Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 57 Presiden memberikan penugasan bahwa Menteri harus memahami konstruksi anggaran hingga mencapai sasaran langsung kepada masyarakat. Tentu berkaitan dengan ini akan terjadi resonansi pada perubahan cara berpikir dalam perencanaan dan dalam operasional di lapangan. Disinilah antara lain mind set reformasi (mental) birokrasi dilakukan dan untuk penegasan akan keberpihakan kepada masyarakat dengan kehadiran negara, tata Kelola pemerintah yang baik, membangun wilayah atas kesenjangan dan lain sebagainya. Dari Kelembagaan ke Penganggaran 3. Menata Anggaran, Merancang Perubahan Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan (Mantan Menteri, LSM, Akademisi, Lembaga Donor, Pakar Hukum) Perumusan rantai nilai, kinerja program adobsi ke dalam rancangan tugas dan fungsi kelembagaan Diskusi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB Internalisasi kinerja pembangunan dengan kelembagaan Bersama Bappenas Perbaikan struktur penganggaran Perumusan mekanisme pengendalian kinerja Renstra 2020-2024, dimana setiaap unit kerja secara sistematis memberi sumbangan kepada sasaran Kementerian RPJMN menjadi salah satu rujukan pembangunan LHK Tahun 2020-2024 Penganggaran 2020-2024, berangsur menjadi intervensi untuk menyelesaikan enable condition dan mendorong perubahan di tingkat tapak HASIL KERJA SENANTIASA DIBERIKAN KONTEKS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Upaya Membongkar Budaya Kerja 58 Menata Anggaran Merancang Perubahan Perbaikan Administrasi Seiring Perbaikan Tapak Mekanisme perencanaan dibangun untuk menjembatani kondisi saat ini kondisi saat ini ke kondisi harapan, yang kebenarannya dibangun berdasarkan kebenaran substantif. Terkait dengan itu, mekanisme penganggaran berusaha memfasilitasi satuan kerja untuk memenuhi kondisi harapan yang telah dirumuskan. Pada satu aliran yang berusaha konsisten inilah persoalan itu muncul. Hal ini disadari karena roda birokrasi senantiasa bertingkat dan masuk ke ruang- ruang yang lebih kecil. Mulai dari tingkat Kementerian, Unit Eselon I yang terdiri atas unit kerja eselon II, hingga ketingkat UPT, lazim disebut dengan satuan kerja. Satuan kerja inilah rumah penganggaran, yang memberikan intervensi secara langsung dan menghasilkan keluaran dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Dengan demikian, roda birokrasi pada tingkat Kementerian harusnya dibaca sebagai agregasi dari seluruh roda birokrasi tingkat satuan kerja. Bagaimana sebuah NSPK yang dihasilkan oleh sebuah satuan kerja, misalnya, dapat merubah mekanisme pengelolaan hutan dan lingkungan oleh UPT dan akhirnya merubah kondisi hutan dan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Padahal harapan kondisi hutan dan lingkungan yang lebih baik tertuang di dalam rencana strategis di tingkat Kementerian, sedangkan tersedianya NSPK tertulis dalam rencana strategis di tingkat unit kerja Eselon II (atau disebut dengan direktorat). Kondisi ini perlu difasilitasi, sedemikian rupa sehingga setiap satuan kerja, yang menjadi titik terpenting, karena menjadi rumah penganggaran, berada pada satu galur yang utuh dengan amanat di dalam Rencana Strategis Kementerian. Sehingga setiap aktifitas yang dikerjakan oleh satuan kerja, merupakan bagian penting dari upaya untuk memenuhi kinerja Kementerian. Kondisi Awal Mekanisme administrasi Yang seolah terpisah dari Kebutuhan dan kondisi tapak Mekanisme intervensi kebutuhan tapak yang belum Difasilitasi oleh tugas dan fungsi Apa yang direncanakan Belum tentu dianggarkan Mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Penataan sasaran yang berpihak pada perbaikan tapak Pergerakan perubahan tak hanya berjalan di ruang hampa. Sehingga butuh kapasitas dan modal social untuk mengawalnya Internalisasi penganggaran ke dalam perencanaan dalam bentuk penelitian Rencana Kerja Anggaran Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 59 Reformasi Fiskal Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan fiskal, pemerintah menetapkan Arah Kebijakan Fiskal di Tahun 2022, salah satunya Reformasi Fiskal melalui: Penganggaran yang didapatkan KLHK saat ini tiap tahunnya masih dibawah usulan yang KLHK harapkan, adanya prioritas pembangunan dan prioritas menghadapi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama anggaran KLHK tidak sesuai yang diusulkan. Untuk menghadapi Perencanaan penganggaran kedepan, KLHK harus luwes dan menjawab tantangan fiskal yang berat dan melakukan reformasi fiskal. Berikut tantangan-tantangan fiskal dan reformasi fiskal yang harus dihadapi: Tantangan Fiskal Penerimaan • Tax Ratio Rendah • Pendapatan Berbasis SDA Menurun • Kontribusi sektor informal dan ekonomi digital belum optimal Ruang Fiskal Terbatas • Risiko Penerimaan Masih Rendah • Mandatory Spending cukup besar • Besarnya Kebutuhan Pendanaan program prioritas Risiko Fiskal Terbatas • Defisit APBN masih besar • Ransolidasi Fiskal Ruang Fiskal Terbatas • Defisit akan kembali maksimal sebesar 3% dari PDB di 2020 • Menjaga level belanja pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi Konsolidasi Fiskal Peningkatan Pendapatan Pengutanan Spending better Pembiayaan inovatif dan berkelanjutan 60 Mekanisme evaluasi menilai kesesuaian hasil kerja dengan apa yang telah direncanakan. Kalkulasi sederhana, jika apa yang dihasilkan semakin mendekati dengan apa yang direncanakan, maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi. Lalu bagaimana jika apa yang direncanakan kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dapat direncanakan untuk memenuhi kinerja Kementerian? Kondisi inilah yang membuat perbedaan sudut semakin lama semakin lebar, sehingga tersedia jarak antara kondisi yang diharapkan untuk diselesaikan oleh Kementerian dengan proses bisnis birokrasi yang dilaksanakan. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, maka diperlukan suatu proses perubahan untuk menyelaraskan gerak langkah masing- masing unit di masing-masing unit Lingkup KLHK dalam mencapai kualitas kinerja sesuai yang ditetapkan dalam sasaran strategis KLHK. Keterbatasan sumberdaya, harusnya tidak merubah besarnya sudut dari apa yang seharusnya direncanakan, tetapi hanya merubah panjang garis dari yang mungkin ditempuh. Upaya untuk tidak merubah sudut inilah yang akan difasilitasi dengan adanya penyelarasan penyusunan Rencana Strategis dalam bentuk Pedoman Penyusunan Rencana strategis di lingkup Kementerian dan pedoman Pemantauan dan Evaluasinya. Langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran antara lain : (1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak. Langkah Aksi Penataan Anggaran Memposisikan Anggaran Sebagai Instrumen untuk Memperbaiki Tapak Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran dantar unit kerja Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak 4. Mempermudah Regulasi UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA Menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui : (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional 61 Brown Issues UUCK Merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Green Issues UUCK Merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 20

Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 24

Tata Laksana Uji Kelayakan

Pasal 26

Proses Pelibatan Masyarakat

Pasal 28

Sertifikasi Penyusunan AMDAL

Pasal 32

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil

Pasal 35

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaam dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pasal 55

Pasal 15

Prioritas Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 18

Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan