DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dinyatakan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
c.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 919 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 Sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (corrective actions) untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud adalah: (1) memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan; (2) mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (4) menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s, SDG’s);

(5)menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional; (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya. Selain itu, langkah-langkah korektif yang telah ditempuh diantaranya: (1) menerapkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengurangan laju deforestasi; (2) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat;
(3)menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi; (4) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan dan memberikan aset legal lahan bagi masyarakat melalui program tanah obyek reforma agraria (TORA); (5) menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan kedalam penyusunan revisi rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030; (5) mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah; (6) melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Kombinasi dari peninjauan ulang kebijakan beserta langkah-langkah korektif tersebut merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang. Tindakan korektif yang dilakukan oleh KLHK selama periode tahun 2014-2019 telah dikomunikasikan di berbagai tingkatan termasuk kepada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, pemangku kepentingan lain maupun di berbagai organisasi dan pertemuan internasional, seperti UNFCCC, UNEA, FAO, UNFF, G20, serta berbagai pertemuan bilateral dan regional. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan melalui penerbitan buku State of Indonesia’s Forests 2018, yang mendapat banyak apresiasi karena mengulas sektor kehutanan Indonesia secara transparan dengan tampilan angka. Berkaitan dengan hal itu, perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kesadaran ini dinilai sangat penting dan cukup rasional, karena mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 65% dari luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bilamana sektor-sektor lain dalam rangka pembangunan nasional, sangat berharap dari sektor kehutanan, kiranya dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat berperan penting dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut melalui pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Upaya untuk mencapai harapan di atas, salah satunya yaitu diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) KLHK tahun 2020-2024. Renstra dimaksud adalah untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2015-2019 dan hasil kajian ilmiah yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, juga dilakukan diskusi dan pembahasan yang intensif dengan pakar/akademisi, aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta melakukan konsultasi publik dengan instansi di tingkat regional/pemerintah daerah dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion-FGD) dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Renstra KLHK tahun 2020-2024 semakin berkualitas, dan diharapkan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang terkandung didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik. 63,42 68,23 65,73 66,46 71,67 66,55 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 83,8 4 81,6 1 87,0 3 84,7 4 86,5 6 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Udara 58,3 0 57,8 3 56,8 8 61,0 3 62 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Tutupan Hutan dan Lahan 65,8 6 60,3 8 58,6 8 72,7 7 52,6 2 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Air Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:
1. a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Predikat IKLH:• < 40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80 = sangat baik Gambar 1.1 Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2015-2019 Sumber: LKJ KLHK (2019) Pada Gambar 1.1 di atas, tampak bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Kondisi ini, antara lain dipengaruhi oleh: 1) Pada tahun 2015 hingga 2016, nilai IKLH nasional mengalami penurunan, karena ketiga indikator kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan juga mengalami penurunan yang bersamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perbaikan yang telah dilakukan terhadap ketiga indikator tersebut belum mencapai hasil maksimal dan cenderung melemah. 2) Tetapi pada periode 2016 - 2018, justru nilai IKLH nasional mengalami kenaikan rata-rata 1,98 poin, yang dipengaruhi oleh kenaikan dari ketiga indikator kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan. Hal ini mengungkapkan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap keseluruhan indikator kualitas air, udara dan indikator kualitas tutupan lahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3) Namun demikian, tahun 2018 hingga tahun 2019, nilai IKLH nasional kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh capaian dari indikator kualitas air yang turun drastis, meskipun kinerja dari indikator kualitas udara dan kualitas tutupan lahan, keduanya mengalami kenaikan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH nasional beserta indikator IKLHnya secara bersama-sama. Pusat Data Kualitas Lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Pusat data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintergrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualiatas lingkangan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut. Pencapaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL per Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Urutan peringkat provinsi di Indonesia berdasarkan capaian nilai IKLH selama tahun 2017 – 2019 Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL Sangat baik 2017 2018 2019 85,69 91,50 83,96 82,50 81,25 53,89 95,63 90,41 92,64 80,63 100,0 0 Papua Barat Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL IKLH > 80 100,0 0 42017 2018 2019 81,47 83,88 81,79 77,33 61,78 47,29 90,01 89,89 92,56 78,18 95,94 99,58 Papua 2017 2018 2019 81,87 86,88 78,98 72,96 81,86 52,22 95,83 90,95 93,79 78,07 87,59 87,94 Kalimantan Utara 2017 2018 2019 75,65 85,90 80,87 73,33 86,19 62,01 88,87 83,36 90,31 67,48 87,59 87,94 Kalimantan Timur Baik IKLH 70-80 2017 2018 2019 69,39 83,34 80,87 56,44 75,95 62,59 94,38 89,89 92,98 60,37 84,58 83,89 8 Sulawesi Tengah 2017 2018 2019 75,12 81,23 79,55 71,33 67,40 57,56 85,64 84,99 88,72 70,08 88,78 89,17 Maluku 2017 2018 2019 74,55 88,25 78,44 63,64 88,01 53,61 96,00 90,77 92,38 66,65 86,54 86,61 Maluku Utara 2017 2018 2019 67,46 84,09 74,97 40,00 81,93 57,20 94,79 92,17 86,88 60,37 79,64 79,37 Gorontalo 2017 2018 2019 74,47 79,89 72,03 73,89 82,43 56,15 91,45 89,26 89,97 62,17 70,96 70,48 Sulawesi Barat 2017 2018 2019 70,86 83,17 72,03 64,67 86,17 50,55 91,04 89,85 90,01 60,37 79,64 79,37 Sulawesi Tenggara 2017 2018 2019 71,47 75,71 74,20 62,35 61,15 56,80 92,25 87,07 88,83 62,72 78,12 76,27 Kalimantan Tengah 2017 2018 2019 77,70 79,36 76,12 80,00 75,71 60,56 89,84 88,33 91,08 66,87 75,37 76,57 Aceh Cukup baik 2017 2018 2019 69,77 64,41 62,49 78,33 63,06 51,11 87,32 85,72 86,58 50,18 49,44 52,95 Sumatera Utara Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL IKLH 60-70 2017 2018 2019 68,64 68,43 62,47 65,23 73,68 53,55 90,90 89,91 90,47 54,51 48,37 48,15 17 Riau 2017 2018 2019 70,34 66,50 67,00 66,67 57,85 54,00 95,47 90,83 90,59 54,24 54,75 59,06 Kepulauan Riau 2017 2018 2019 64,98 71,00 68,06 57,50 81,21 58,49 82,39 88,04 87,17 52,29 50,56 60,90 Jambi 2017 2018 2019 70,18 74,32 64,41 80,80 82,08 47,64 92,55 91,63 92,69 45,44 55,52 55,78 Bengkulu 2017 2018 2019 68,16 78,69 69,64 64,56 83,98 53,19 89,87 88,37 89,40 48,08 40,17 39,84 Sumatera Barat 2017 2018 2019 69,18 68,11 61,41 77,62 88,15 64,45 88,88 85,32 87,13 48,08 40,17 39,84 Sumatera Selatan 2017 2018 2019 67,85 67,68 64,85 72,50 82,13 69,29 94,97 89,09 91,94 44,01 40,78 41,21 Bangka Belitung 2017 2018 2019 57,46 67,08 60,25 37,08 74,43 50,79 85,49 81,80 83,06 51,71 50,52 50,23 Jawa Timur 2017 2018 2019 58,15 68,27 60,97 45,43 77,77 51,64 83,91 82,97 84,81 48,38 50,12 50,08 Jawa Tengah 2017 2018 2019 70,11 66,62 63,09 79,50 77,67 65,33 91,40 88,97 89,85 47,11 41,56 41,34 Bali 2017 2018 2019 56,99 75,16 64,56 79,50 74,63 40,23 88,02 97,17 87,40 61,27 66,56 65,67 Nusa Tenggara Barat 2017 2018 2019 61,92 69,01 69,67 39,63 58,09 59,48 91,18 86,83 88,18 56,70 63,84 63,42 Nusa Tenggara Timur 2017 2018 2019 69,35 68,78 61,94 73,57 75,80 55,31 89,02 87,07 88,83 51,50 49,29 46,78 Kalimantan Selatan 2017 2018 2019 74,17 73,09 65,92 80,00 69,38 50.00 89,12 88,68 90,07 58,58 64,19 59,76 Kalimantan Barat 2017 2018 2019 70,81 74,95 65,15 57,69 78,50 45,48 94,32 91,07 92,41 63,02 60,19 59,45 Sulawesi Utara 2017 73,24 77,62 88,66 58,40 Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL 2018 2019 74,83 67,61 82,62 58,40 93,56 89,56 54,94 58,06 Sulawesi Selatan Kurang baik IKLH 50-60 2017 2018 2019 59,72 59,89 57,37 55,56 68,73 55,74 85,02 82,98 86,63 43,87 35,93 36,65 3 Lampung 2017 2018 2019 51,58 57,00 51,09 35,98 67,32 43,11 75,36 71,63 74,98 45,44 38,28 39,16 Banten 2017 2018 2019 50,26 56,98 51,64 29,00 65,77 45,59 77,85 72,80 74,93 45,50 38,52 38,70 Jawa Barat Sangat kurang baik IKLH 40 - 50 2017 2018 2019 49,80 62,98 49,24 20,19 81,63 35,37 88,08 84,25 85,19 43,30 33,03 32,69 2 Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 2018 2019 35,78 45,21 42,84 21,33 51,93 41,94 53,50 66,57 67,97 33,32 24,14 24,66 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Waspad a IKLH <40 2017 2018 2019 - - Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, capaian dari nilai IKLH Provinsi serta indikator IKA, IKU, dan IKTL dapat diringkaskan seperti dalam Tabel 1.2. Tabel 1.2 Ringkasan tren capaian IKA, IKU dan IKTL tahun 2017 hingga tahun 2019 Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL Sangat Baik
  1. 1.Papua Barat = ↓ = ↑
  2. 2.Papua = ↓ = ↑
  3. 3.Kalimantan Utara ↓ ↓ = ↑
  4. 4.Kalimantan Timur ↑ ↓ ↑ ↑ Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL Baik
  5. 1.Sulawesi Tengah ↑ ↑ ↓ ↑
  6. 2.Maluku ↑ ↓ ↑ ↑
  7. 3.Maluku Utara ↑ ↓ ↓ ↑
  8. 4.Gorontalo ↑ ↑ ↓ ↑
  9. 5.Sulawesi Barat ↓ ↓ ↓ ↑
  10. 6.Sulawesi Tenggara ↑ ↓ ↓ ↑
  11. 7.Kalimantan Tengah ↑ ↓ ↓ ↑
  12. 8.Aceh ↓ ↓ ↑ ↑ Cukup Baik
  13. 1.Sumatera Utara ↓ ↓ ↓ ↑
  14. 2.Riau ↓ ↓ = ↑
  15. 3.Kepualuan Riau ↓ ↓ ↓ ↑
  16. 4.Jambi ↑ = ↑ ↑
  17. 5.Bengkulu ↓ ↓ = ↑
  18. 6.Sumatera Barat ↑ ↓ = ↓
  19. 7.Sumatera Selatan ↓ ↓ = ↓
  20. 8.Bangka Belitung = ↓ = ↓
  21. 9.Jawa Timur ↑ ↑ = =
  22. 10.Jawa Tengah ↑ ↑ = ↑
  23. 11.Bali ↓ ↓ ↓ ↓
  24. 12.Nusa Tenggara Barat ↑ ↓ = ↓
  25. 13.Nusa Tenggara Timur ↑ ↑ ↓ ↑
  26. 14.Kalimantan Selatan ↓ ↓ = ↓
  27. 15.Kalimantan Barat ↓ ↓ = =
  28. 16.Sulawesi Utara ↓ ↓ = ↓ Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL
  29. 17.Sulawesi Selatan ↓ ↓ = = Kurang Baik
  30. 1.Lampung ↓ = ↓ ↓
  31. 2.Banten = ↑ ↓ ↓
  32. 3.Jawa Barat = ↑ ↓ ↓ Sangat Kurang Baik
  33. 1.DI Yogyakarat = ↑ ↓ ↓
  34. 2.DKI Jakarta = ↑ ↓ ↓ Keterangan : Konstan (=), Menurun (↓), dan Meningkat (↑) Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat tren yang menarik dari capaian indikator IKLH, IKA, IKU dan IKTL Provinsi sebagai berikut: 1) Nilai IKLH Provinsi dengan predikat sangat baik (4 Provinsi) dan predikat baik (8 Provinsi) trennya selama tahun 2017-2019 sebagian besar atau 9 Provinsi adalah Naik dan Konstan pada posisi tersebut, terkecuali pada Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Provinsi DI Aceh pada tahun 2019 trennya sedikit Turun. Sementara itu, nilai IKLH Provinsi dengan predikat cukup baik (17 Provinsi) yaitu lebih dari separuh trennya turun. 2) Demikian juga dengan nilai IKLH Provinsi dengan predikat kurang baik dan predikat sangat kurang baik (5 Provinsi), tren nilai IKLH Provinsinya adalah turun dan konstan pada posisi tersebut. Rendahnya nilai IKLH pada 5 Provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dimaksud sudah berkembang jadi perkotaan dan tentunya merupakan hal yang logis jika beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, prioritas dari lokasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada masa yang akan datang, hendaknya menggunakan kriteria yang tidak hanya didasarkan pada kisaran nilai kumulatif IKLH saja, tetapi juga tren perubahan dari masing-masing nilai indikator IKA, IKU, dan IKTL. Sebagai gambaran, jika pada provinsi dengan nilai IKLH Provinsi termasuk pada predikat cukup baik dan kalau ketiga indikator IKA, IKU dan IKTLnya, juga cenderung turun terus selama periode waktu tertentu, maka dalam waktu yang tidak lama lagi, provinsi dimaksud akan berpindah ke posisi predikat kurang baik. 3) Berkaitan dengan poin 2) di atas, jika diperhatikan capaian dari nilai indikator IKTL di 12 Provinsi yang tercakup dalam predikat sangat baik dan predikat baik, tampak bahwa tren dari seluruh nilai indikator IKTL adalah naik, sementara itu, nilai indikator IKA pada 10 Provinsi dari 12 Provinsi tersebut, trennya turun. demikian juga dengan nilai indikator iku pada 6 provinsi dari 12 Provinsi juga trennya turun. Hal sebaliknya yaitu pada Provinsi yang termasuk pada predikat kurang baik (3 Provinsi) dan predikat sangat kurang baik (2 Provinsi), tren dari seluruh nilai indikator IKTLnya, adalah turun, sedangkan nilai indikator IKUnya juga turun, tetapi hanya pada nilai indikator IKAnya saja yang naik. Hal ini mengungkapkan bahwa capaian dari nilai IKLH Provinsi dengan predikat sangat baik dan predikat baik sangat ditentukan oleh tren naik dari capain nilai indikator IKTL. Oleh karena itu, intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan yang telah dilakukan selama tahun 2017-2019, ternyata sangat berpengaruh terhadap capaian nilai indikator IKTL sekaligus meningkatkan capaian dari nilai IKLH Provinsi. 1990- 1996 1996- 2000 2000- 2003 2003- 2006 2006- 2009 2009- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 FOREST AREA 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,22 0,35 0,34 0,29 0,82 0,43 0,31 0,223 NON FOREST AREA 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,12 0,26 0,39 0,11 0,28 0,2 0,17 0,216 INDONESIA 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45 0,61 0,73 0,4 1,09 0,63 0,48 0,44
2. b.Laju Deforestasi Data yang berkenaan dengan laju deforestasi netto, yakni perubahan/pengurangan luas penutupan lahan berhutan pada periode waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi luas reforestasi (Lowres SHKI, KLHK, 2018). Laju deforestasi netto disajikan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Laju deforestasi dari periode tahun 1990-1996 hingga 2017-2018 Sumber : LKJ KLHK (2019) Gambar 1.2 menunjukkan, bahwa angka deforestasi netto Indonesia menunjukkan tren yang semakin menurun dari waktu ke waktu, yaitu berawal dari angka tertinggi 3,51 juta hektar/tahun pada periode tahun 1996-2000, kemudian setelah lima belas tahun, laju deforestasi terus menurun hingga mencapai angka terendah yaitu 0,40 juta hektar/tahun pada periode tahun 2013-2014. Kondisi ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam mengurangi secara konsisten laju deforestasi melalui: (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan reboisasi/penghijauan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa; (2) perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, yang dilakukan bersama masyarakat dan pihak- pihak terkait misalnya pemerintah daerah, NGO, dan LSM; (3) meningkatkan akses kelola hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Konservasi sehingga kawasan hutan dijaga keberadaannya sebagai tanggungjawab bersama; (4) perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan melalui pencegahan terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran batas Kawasan, serta peringatan tertulis kepada perusak hutan dan upaya paksa untuk memproses hukuman kepada perusak hutan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; (5) pemantapan kawasan hutan untuk mempertegas status hutan secara aktual dan diakui oleh berbagai pihak; (6) penerapan pengelolaan hutan produksi lestari melalui SVLK dan lacak balak untuk mencegah penebangan liar dan perdagangan ilegal hasil hutan kayu; (7) pengendalian ketat atas hutan dan lahan dari beberapa ekses desentralisasi pengelolaan hutan. Namun demikian, pada periode tahun 2014-2015 terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, yang memicu tingginya laju deforestasi yaitu mencapai 1,09 juta hektar/tahun. Kondisi ini menyadarkan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan yang berkenaan dengan pemberian izin pemanfaatan hutan alam ke penggunaan non-kehutanan. Sejak periode tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan untuk penggunaan ke non-kehutanan (atau dikenal dengan peta moratorium). Kebijakan moratorium tersebut dinilai oleh berbagai pihak sangat berpengaruh terhadap penurunan laju deforestasi. Oleh karena itu, kebijakan ini terus diperbaharui setiap tahun dan dampaknya adalah menurunnya laju deforestasi hingga mencapai angka 0,48 juta hektar/tahun pada periode 2016-2017, kemudian semakin menurun ke angka 0,44 juta hektar/tahun pada periode 2017-2018. Dengan memperhatikan dampak dari kebijakan moratorium yang sangat efektif itu, maka sejak tahun 2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghentian pemberian izin baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019, yang berlaku efektif hingga saat ini. Laju deforestasi yang mencapai 0,44 juta hektar/tahun pada tahun 2017-2018 di atas, jika diperhatikan sebarannya menurut pulau-pulau besar di Indonesia, maka laju deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan dan terkecil di Pulau Jawa (gambar 1.3). Gambar 1.3 Sebaran Luas Deforestasi menurut pulau-pulau besar di Indonesia untuk periode 2017-2018 Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Beberapa kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi antara lain: (1) pengelolaan hutan secara intensif pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK); (2) perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sehingga menimbulkan konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain di luar sektor kehutanan seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunaan, dan transmigrasi; (3) pengelolaan hutan yang tidak lestari atau tidak menerapkan sertifikasi kelestarian hutan yang dikenal sebagai pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), seperti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan sistem lacak balak (chain of custody); (4) pencurian kayu atau penebangan liar; (5) perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta (6) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). (SHKI, KLHK 2018). 2.611.411 438.363 165.484 529.267 1.649.258 2015 2016 2017 2018 2019
3. c.Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut. Gambar 1.4 Luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama tahun 2015- 2019 dalam hektar Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Luas Karhutla tertinggi terjadi pada tahun 2015, kemudian menurun lagi pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali dengan luasan sekitar separoh dari luasan kejadian Karhutla di tahun 2015. Tujuh faktor penyebab kenaikan luas Karhutla yang terjadi pada tahun 2019, yaitu: (1) terjadinya el nino di sejumlah provinsi rawan Karhutla di Indonesia; (2) hari tanpa hujan yang panjang dari 30 hari menjadi 120 hari; (3) adanya pergerakan uap panas dari Pasifik ke Asia Tenggara khususnya di kontinental Indonesia (Pulau Kalimantan dan Sumatera); (4) Pola pembukaan lahan/pembersihan lahan oleh perorangan/perusahaan yang belum seragam; (5) penumpukan bahan bakaran sejak tahun 2015; (6) Sulitnya sumber air untuk melakukan pemadaman; (7) kesiapsiagaan dari semua pihak yang belum maksimal. Sebagai gambaran bahwa kejadian Karhutla di tahun 2019 dengan luasan 1.649.258 hektar tersebut, terdiri atas kebakaran lahan mineral seluas 1.154.807 hektar (70,02%) dan kebakaran gambut seluas 494.450 hektar (29,98%), baik yang terjadi dalam kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain (APL), dengan rincian sebagai berikut. 173.432 50.280 51.117 197.969 92.017 547.017 47.940 63.980 24.055 109.296 62.222 172.684 Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lain Mineral Gambut Gambar 1.5 Luas Karhutla yang terjadi dalam kawasan hutan dan APL pada tahun 2019 Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Untuk mengatasi akibat buruk kebakaran hutan dan lahan, pemerintah telah meningkatkan kembali intensitas dan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan upaya-upaya: (1) menekankan pentingnya sistem pencegahan berupa sistem peringatan dini (early warning system); (2) pemberian penghargaan bagi yang berhasil mencegah kebakaran dan hukuman bagi pelaku-pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (reward and punishment); (3) meningkatkan pemantauan lapangan dengan patrol terpadu dan dukungan untuk operasi-operasi udara; mengembangkan teknik pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat; (4) sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penyadartahuan masyarakat; (5) meningkatkan kapasitas Regu Pemadam (Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla, Masyarakat Peduli Api) (6) penegakan hukum dan tata kelola hutan dan lahan yang efektif serta kapasitas pengendalian Karhutla; (7) koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah yang baik; dan
(8)meminta semua unsur masyarakat untuk memainkan peran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dukungan nyata dari dunia usaha/swasta, akademisi, LSM/aktivis dan pihak-pihak berkepentingan lainnya pada pengelolaan lahan gambut.
1. d.Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal yang mengatur tentang Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun
  1. 1998.Protokol Montreal mewajibkan setiap negara pihak untuk melakukan penghapusan konsumsi BPO secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan melaporkan secara berkala ke Ozone Secretariat dan Multilateral Fund Secretariat. Dalam Protokol Montreal, Indonesia termasuk dalam negara Article 5. Indonesia telah berhasil menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis Chlorofluorocarbons (CFC), Halon, Methyl Chloroform (CTC), Trichloromethane (TCA) dan Methyl bromide (non karantina dan pra- pengapalan) sejak 1 Januari 2008, lebih cepat dari target yang telah ditetapkan oleh Protokol Montreal. Untuk saat ini, Indonesia diwajibkan untuk mengendalikan konsumsi Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) dan Methyl Bromida. Sesuai dengan keputusan Meeting of Parties (MOP) ke-19, jadwal penghapusan HCFC bagi negara Article 5 dipercepat dengan urutan sebagai berikut: tahun 2013 pembekuan produksi dan konsumsi HCFC pada tingkat baseline (rata-rata konsumsi tahun 2009 dan 2010), tahun 2015 pengurangan 10% dari tingkat baseline, tahun 2020 pengurangan 35% dari tingkat baseline, tahun 2025 pengurangan 67,5% dari tingkat baseline dan tahun 2030-2040 pengurangan 2,5% dari tingkat baseline untuk memenuhi kebutuhan servis peralatan pendingin. Sedangkan untuk pengendalian konsumsi Methyl Bromida dibatasi penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kegiatan karantina dan pra-pengapalan. Dengan pengalaman keberhasilan Indonesia menghapuskan konsumsi BPO lain lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Protokol Montreal, maka untuk HCFC, Indonesia juga diminta kembali untuk menghapuskan HCFC lebih cepat daripada yang ditargetkan bagi Negara Artikel-5 lainnya. Sesuai dengan perjanjian Pemerintah Indonesia pada Protokol Montreal, target penghapusan HCFC menjadi pengurangan konsumsi HCFC sebesar 10% dari baseline (rata-rata konsumsi HCFC tahun 2009 dan 2010), 20% pada tahun 2018, 37,5% pada tahun 2020 dan 55% pada tahun 2023. Untuk mencapai target penghapusan konsumsi HCFC tersebut di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia perlu menjabarkan menjadi detail target tahunan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yaitu berturut- turut untuk 5 (lima) tahun adalah: pada tahun 2020 adalah sebesar 23,56 ODP, pada tahun 2021 sebesar 23,56 ODP, pada tahun 2022 sebesar 23,58 ODP, pada tahun 2023 sebesar 25,24 ODP, dan pada tahun 2024 sebesar 25,25 ODP. Baseline perhitungan penurunan konsumsi HCFC adalah konsumsi BPO tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton. Keberhasilan penurunan BPO tersebut dapat dicapai dengan antara lain pengembangan regulasi pengaturan konsumsi BPO, peningkatan efektifitas penerapan regulasi yang telah ada dan peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan ahli teknologi maupun substitusi ke bahan alternatif non- BPO. Dengan mengacu pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) mengenai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi perubahan iklim), pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah pada tahun 2030 sebesar 29% dari tingkat emisi baseline dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan syarat adanya dukungan internasional. Upaya penurunan emisi terbesar dilakukan melalui sektor lahan dan kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi NDC ialah melalui skema REDD + (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran hutan konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan). Sesuai dengan kesepakatan para pihak, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan REDD + yaitu: (1) Strategi Nasional REDD + ; (2) Tingkat Emisi Rujukan (Forest Reference Emission Level/FREL) Nasional; (3) Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System/NFMS); (4) Sistem Informasi Safeguards (Safeguards Information System/SIS) dan (5) Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Report and Verification/MRV); (6) Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim (National Registry System on Climate Change/NRSCC-Sistem Registrasi Nasional/SRN). Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian menyajikan informasinya dengan jelas, transparan dan mudah dipahami. Tingkat emisi GRK dari sektor lahan dan kehutanan selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan (Tabel 1.3). Pada tahun 2013, terjadi penurunan emisi GRK dari sektor lahan dan kehutanan, yakni sebesar 160,36 Juta Ton CO2e lebih rendah dibandingkan tingkat emisi business as usual (BaU) pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 yang merupakan tahun El Nino, terjadi peningkatan emisi GRK yang sangat tajam sampai ke level 1.569,06 Juta Ton CO2e (hampir 200% tingkat emisi BaU pada tahun 2015). Peningkatan emisi yang sangat signifikan ini terjadi akibat meluasnya kebakaran gambut, dimana emisi dari kebakaran gambut sendiri pada tahun 2015 (sebesar 802,87 Juta Ton CO2e) melebihi emisi BaU total sektor lahan dan kehutanan pada tahun yang sama (sebesar 765,09 Juta Ton CO2e), dan mencapai hampir empat kali lipat tingkat emisi kebakaran gambut pada tahun 2013 (sebesar 205,08 Juta Ton CO2e). Perubahan yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2016, dimana emisi dari kebakaran gambut dapat ditekan hingga hampir 89% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 802,87 juta ton CO2e menjadi 90,27 juta ton CO2e. Hal ini menyebabkan kembali terjadinya penurunan emisi GRK sebesar 128,25 juta ton CO2e untuk total sektor lahan dan kehutanan. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan yang lebih tajam lagi pada emisi akibat kebakaran gambut sampai pada tingkat 12,51 juta ton CO2e. Sehingga secara total sektor lahan dan kehutanan, terjadi penurunan emisi sebesar 506,65 juta ton CO2e jika dibandingkan dengan emisi Bau pada tahun dimaksud. Berdasarkan pola data seperti diuraikan di atas, untuk tahun selanjutnya diperlukan kemampuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran khususnya pada tahun yang diprediksi akan terjadi el nino, seperti yang akan terjadi pada tahun
  2. 2019.Keberhasilan dalam mengatasi persoalan kebakaran gambut akan berperan besar dalam menekan tingkat emisi dari sektor lahan dan kehutanan. Tabel 1.3 Tingkat emisi baseline dan aktual sektor lahan dan kehutanan 2013-2017 Tahun Emisi BaU sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e) Emisi bersih sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e) Emisi dari kebakaran gambut (Juta ton CO2e) Emisi dari dekomposisi gambut (Juta ton CO2e) 2013 767,69 607,33 205,08 341,44 2014 766,42 979,42 499,39 341,74 2015 765,09 1.569,06 802,87 359,52 2016 763,70 635,45 90,27 357,89 2017 801,26 294,61 12,51 358,85 Sumber: Laporan inventarisasi GRK dan MPV nasional Tahun 2018 (diterbitkan tahun 2019)
2. e.Pengelolaan Sampah, Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan Limbah B3 Secara umun, pengelolaan sampah dilakukan dengan upaya penanganan dan pengurangan timbulan sampah. Rincian kinerjanya disajikan pada Gambar 1.7. Gambar 1.6 Volume penanganan timbulan sampah selama tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Kemampuan penanganan sampah selama tahun 2015-2019, jika dibandingkan dengan perkiraan timbulan sampah perkotaan di Indonesia yang mencapai rata-rata 38,5 juta ton/tahun maka untuk wilayah perkotaan telah mampu tertangani dengan baik. Tetapi, jika dibandingkan dengan seluruh timbulan sampah nasional (total perkotaan dan perdesaan) yang mencapai sekitar 73,00 juta ton/tahun, maka kemampuan penanganan dimaksud adalah mencapai sekitar 50 40,54 42,31 44,12 45,28 33,93 2015 2016 2017 2018 2019 Manggala Agni memadamkan api pada lahan gambut yang terbakar Dokumentasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1,12 1,3 1,39 1,81 7,34 2015 2016 2017 2018 2019 % dari timbulan sampah nasional. Kemudian, jika ditinjau dari cara penanganan yang berlangsung selama ini, maka polanya masih dominan cara tradisional yaitu dilakukan dengan cara dikumpul, diangkut kemudian dibuang ke TPA sampah sebanyak 68 %, dikubur dan diolah menjadi kompos 9 %, didaur ulang 6 %, dibakar 5 %, tidak terkelola 7 % dan lain-lain 5 % (SLHI, KLHK. 2017). Selain upaya penanganan sampah di atas, juga dilakukan upaya pengurangan timbulan sampah, dengan rincian datanya sebagai berikut. Gambar 1.7 Volume pengurangan timbulan sampah selama tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Berkaitan dengan volume pengurangan timbulan sampah tersebut, saat ini paradigma umum pengelolaan sampah dengan cara tradisional yaitu kumpul-angkut-buang mulai diperbaiki dengan mengintroduksi konsep 3R (reduce-reuse-recycle). Konsep dimaksud yaitu pola penanganan sampah yang ramah lingkungan, yakni diawali dengan melakukan pemilahan pada sumber sampah, kemudian diangkut oleh petugas, dibuang di tempat penampungan sementara, selanjutnya dilakukan daur ulang dan akhirnya disetor ke bank sampah. Konsep tersebut, selama tahun 2015-2019 mulai menampakkan hasilnya, yaitu dengan semakin tingginya volume pengurangan sampah yang mampu ditangani pada tahun 2019 sebanyak 7,34 juta ton/tahun. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang menganggap sampah bukan lagi sebagai sumber masalah, melainkan sebagai komoditas yang memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan bank sampah. Hingga tahun 2018, jumlah bank sampah yang telah dikelola sebagai circular economy yaitu sebanyak 7.488 unit dengan kemampuan pengelolaan 3,3 juta ton/tahun, kemudian dengan menarik para nasabah sampah sebanyak 245.938 nasabah dengan total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola bank sampah mencapai Rp. 3,5 miliar per bulan. Sementara itu, kinerja yang berkenaan dengan penanganan limbah B3 selama tahun 2016-2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rincian penanganan limbah B3 ditampilkan pada Gambar 1.8. Gambar 1.8 Volume penanganan limbah B3 selama tahun 2016-2019 (Juta ton) Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Terkait Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3), selama kurun waktu 2015-2019, KLHK telah melakukan registrasi penggunaan B3 dengan jumlah 7.451 jenis B3, notifikasi impor dan ekspor B3 dengan jumlah 484 jenis B3 dan Rekomendasi pengangkutan B3 6,44 13,61 16,34 17,75 2016 2017 2018 2019 Masyarakat bergotong royong dalam kegiatan pemungutan sampah mandiri untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3 1.993 2.297 1.879 678 604 68 134 98 139 4564 71 78 94 121 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2015 2016 2017 2018 2019 REGISTRASI NOTIFIKASI REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3 dengan jumlah 428 jenis B3, adapun rincian data pertahun sebagaimana gambar 1.9 berikut: Gambar 1.9 Data registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan B3 tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PSLB3 tahun 2015-2019 (2019) Berkenaan dengan penanganan limbah B3, salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menetapkan bahwa penghasil limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Sumber limbah B3 ini sangat beragam, di antaranya aktivitas industri, medis (rumah sakit, klinik, praktik dokter), dan juga domestik. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun data yang berkenaan penaganan limbah padat non B3 selama tahun 2016-2019 ditampilkan pada Gambar 1.10 Luas Lahan dan Volume yang Terkontaminasi Luas Lahan dan Volume yang Dipulihkan Luas (m2) 691.072,21 689.931,21 Volume (ton) 1.606.660,23 1.605.696,98 3,24 11,55 6,82 9,92 2016 2017 2018 2019 Gambar 1.10 Volume Penanganan limbah padat Non B3 selama Tahun 2016- 2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Upaya penanganan limbah B3 yang lainnya adalah penanganan lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3, dengan rincian datanya dipaparkan dalam Gambar 1.11. Gambar 1.11 Luas lahan dan volume yang terkontaminasi selama tahun 2015- 2018 Sumber: Laporan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (PKTDLB3). Ditjen PSLB3 KLHK (2018). Gambar 1.11 menunjukkan bahwa kinerja penanganan limbah B3 menunjukkan hasil yang baik yakni sekitar 99,83% dari luas lahan yang terkontaminasi berhasil dipulihkan, demikian juga dengan volume limbah B3-nya berhasil dipulihkan sekitar 99,94%, yang berarti peluang pencemaran dari sisa yang belum terpulihkan kecil sekali terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 lainnya yang menjadi permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan adalah penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil (PESK). Indonesia adalah negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 29 September 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), kemudian pada tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dalam rangka penanganan merkuri di PESK ini, KLHK telah memfasilitasi pengadaan fasilitas Pengolahan Emas tanpa Merkuri di tujuh Lokasi selama Kurun waktu 2015-2019, yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Luwu, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Halmahera Selatan. Upaya- upaya lainnya yang telah ditempuh untuk penanganan merkuri yaitu :
(1)pemulihan dan pengamanan lokasi PESK secara fisik pada areal yang tercemar berat; (2) pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak merkuri; (3) pengalihan usaha rakyat, yang jika di dalam hutan, maka akan diikutkan dalam program Perhutanan Sosial; (4) pembinaan pertambangan emas rakyat serta penataan dan kontrol perdagangan emas; (5) penataan regulasi pertambangan rakyat termasuk sistem penjualan hasil tambang emas rakyat.
1. f.Kondisi Tutupan Lahan Luas kawasan hutan daratan (terrestrial) adalah seluas 120,6 juta hektar, sedangkan luas areal penggunaan lain (APL) adalah seluas 67,4 juta hektar, maka total daratan Indonesia adalah seluas 188,0 juta hektar (KLHK. 2018). Dari komposisi tersebut, berarti kawasan hutan daratan masih mencapai sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) adalah sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia. Jika ditinjau dari tutupan lahannya, baik di dalam kawasan hutan maupun pada areal pengunaan lain (APL) maka komposisinya hingga tahun 2018 dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Tabel 1.4 Luas tutupan lahan di kawasan hutan dan areal pengunaan lain (APL) Tahun 2018. Tutupan lahan Kawasan hutan (Juta ha & %) Areal penggunaan lain (APL) (Juta ha & %) Total areal (Juta ha & %) Lahan tertutup oleh hutan 85.90 (45,69%) 8.20 (4,36%) 94.10 (50,05%) Lahan tidak tertutup oleh hutan 34.70 (18,46%) 59.20 (31,49%) 93.95 (49,95%) Total 120,60 (64,15%) 67,40 (35,85%) 188,00 (100,00%) Sumber: Diolah dari data SLHI 2017, KLHK (2018) Pada Tabel 1.4 tampak bahwa kondisi tutupan lahan sebagai berikut: 1) Kawasan hutan memiliki wilayah yang ditutupi (tertutup) oleh hutan atau berhutan (forrested) dan wilayah yang tidak ditutupi (tertutupi) oleh hutan atau tidak berhutan (not forested). Demikian juga dengan areal pengguaan lain (APL) dimana wilayahnya dapat berupa lahan berhutan atau pun lahan tidak berhutan. 2) Hingga tahun 2018, kondisi lahan yang masih tertutup oleh hutan, mencapai 94,10 juta Ha (50,05 %), sedangkan lahan yang tidak tertutup oleh hutan adalah 93,95 juta Ha (49,95 %) dari luas daratan Indonesia, baik yang terdapat dalam kawasan hutan maupun pada APL. Tutupan lahan menurut fungsi kawasan hutan dan jenis hutannya dalam kawasan hutan maupun pada APL, disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 1.5 Komposisi tutupan lahan menurut fungsi hutan dan jenis hutan tahun 2018. Tutupan Lahan Kawasan hutan (Juta Hektar) Luas KH Luas APL Total (Jt Ha) % HK HL HPT HP HPK Lahan Berhutan 17,3 0 23,9 0 21,3 0 17,1 0 6,30 85,90 8,20 94,10 50,05 1.1 Hutan Primer 12,5 0 15,2 0 9,70 4,70 2,50 44,60 1,50 46,10 24,52 1.2 Hutan Sekund er 4,70 8,40 11,3 0 9,70 3,80 37,90 5,40 43,30 23,03 1.3 Hutan Tanam am 0,10 0,30 0,30 2,70 - 3,40 1,30 4,70 2,50 Lahan tidak Berhutan 4,80 5,76 5,49 12,1 0 6,55 34,70 59,2 0 93,95 49,95 Luas Daratan 22,1 0 29,6 6 26,7 9 29,2 0 12,8 5 120,6 0 67,4 0 188,0 5 100,0 0 Sumber: Diolah dari data KLHK (2018) Informasi mengenai tutupan lahan di atas berdasarkan pada peta penutupan lahan serta penafsiran citra satelit dengan resolusi sedang (Landsat 4 TM, Landsat 5 TM, Lansat 7 ETM+, dan Landsat 8 OLI) dan citra satelit resolusi tinggi (SPOT-6, SPOT 7). Hasil penafsiran penutupan lahan tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan re-kalkulasi penutupan lahan dan penghitungan laju deforestasi, penyusunan neraca sumber daya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB), peta PIAPS, peta indikatif TORA, KLHS, peta potensi hutan, Forest Reference Emission Level (FREL) dan lain-lain. Berdasarkan jenis hutan yang terdapat dalam masing-masing fungsi kawasan hutan, maka kondisi tutupan lahan berdasarkan jenis hutannya adalah sebagai berikut: 1) Hutan primer menurut fungsi kawasan hutan, yaitu terbesar masih terdapat dalam hutan lindung (8,08%), kemudian hutan konservasi (6,65%), hutan produksi terbatas (5,16%), hutan produski tetap (2,50%) dan terkecil dalam hutan produksi konversi (1,33%), dengan total 44,60 juta hektar. 2) Hutan sekunder menurut fungsi kawasan hutan yaitu terbesar terdapat di hutan produksi terbatas (6,01%), kemudian hutan produksi tetap (5,16%), hutan lindung (4,47%), dan hutan konservasi (2,50%) serta terkecil di hutan produksi konversi (2,02%), dengan total 37,90 juta hektar. 3) Hutan tanaman menurut fungsi kawasan hutan yang terbesar terdapat di hutan produksi tetap (1,44%) kemudian pada hutan lindung dan hutan produksi terbatas masing-masing ± 0,16%, dan terendah di hutan konservasi (0,053%), dengan luas 3,40 juta hektar. Tipe tutupan hutan pada hutan tanaman yaitu lahan yang ditanami pohon oleh manusia dan tumbuh sesuai dengan defisnisi hutan, baik berupa hutan tanaman industri, atau kegiatan penghijauan kembali di dalam dan di luar kawasan hutan. 4) Lahan tidak berhutan adalah tipe tutupan lahan lainnya yang diklasifikasikan sebagai Areal Bukan Hutan seperti perkebunan, pertanian, semak, dan lain-lain sebagainya.
2. g.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan dalam kerangka pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Peran RHL tidak hanya diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, melainkan ditujukan juga untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan (life-support) agar tetap terjaga (PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan). Pembibitan pohon macadamia (Macadamia integrifolia) untuk mendukung kegiatan RHL di BPDASHL Serayu Opak Progo Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetasi, sipil teknis dan realisasi penanaman oleh pemegang IPPKH disajikan pada tabel 1.6. Tabel 1.6 Realisasi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetasi dan sipil teknis serta penanaman oleh pemegang IPPKH periode tahun 2015- 2019 Tahun Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetasi (Hektar) Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis (Unit) Penanaman oleh pemegang IPPKH (Hektar)Intensif Insentif Total 2015 18.853 181.599 200.452 6.482 6.399,02 2016 21.195 177.150 198.345 1.206 4.818,84 2017 36.984 163.995 200.979 15.463 18.619,34 2018 25.325 162.502 187.827 9.424 30.648,98 2019 207.01 9 188.168 395.187 3.168 11.800,77 Total 308.37 6 873.41 4 1.182.79 0 35.743 72.28 7 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel 1.6 di atas tampak bahwa kegiatan RHL secara vegetasi telah terealisasi seluas 1.182.790 hektar, melalui skema RHL secara intensif seluas 308.376 Ha dan RHL secara insentif seluas 873.414 Ha. RHL intensif merupakan kegiatan RHL yang dilaksanakan pada kawasan hutan dengan pembiayaan penuh dari APBN, dengan fokus untuk pemulihan daerah tangkapan air pada 15 danau Prioritas, Waduk/Bendungan, Daerah Rawan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana banjir/tanah longsor, serta lahan kritis sangat kritis pada DAS Prioritas. Untuk meningkatkan kualitas bibit tanaman RHL yang baik, telah dilaksanakan pengelolaan sumber benih seluas 11.011 Ha dan juga pembangunan sumber benih seluas 534 Ha selama periode 2015-2019. RHL dengan benih yang berkualitas dan bersertifikat akan memiliki performa yang lebih baik (daya tumbuh dan kualitas tanaman) bila dibandingkan dengan benih asalan. RHL insentif merupakan upaya KLHK untuk mendorong partisipasi segenap masyarakat, TNI/POLRI/ASN, pelajar, mahasiswa dan pramuka melalui pelaksanaan kegiatan RHL secara intensif, yaitu dengan memberikan insentif bibit dari 54 persemaian permanen di seluruh Indonesia, kemudian melalui pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 1.000 unit per tahun, serta bibit produktif dan kebun bibit desa (KBD). Kegiatan RHL insentif tersebut, selain untuk meningkatkan produktivitas lahan, juga berperan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat/kelompok tani hutan rakyat sekaligus menjadi basis suplai kayu bagi industri pengolahan kayu lapis di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil inventarisasi penanaman bibit melalui skema RHL insentif, maka diperoleh data sebagai berikut: 1) Jumlah standing stock hutan rakyat dari kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) hingga tahun 2019 adalah 18.907.142 m3. 2) Realisasi penanaman dari hasil kerjasama antara Kementerian dan TNI, serta Perguruan Tinggi, dengan melibatkan masyarakat yang tersebar di 34 Provinsi yaitu mencapai 7.861 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 3.144.298 batang selama tahun 2015- 2018. Sementara itu, perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berperan serta melalui kegiatan rehabilitasi DAS dan reklamasi tambang, dimana realisasi penanaman oleh pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah seluas 72,286,95 hektar, sehingga total penanaman RHL dan IPPKH mencapai 1.255.077 ha, yang berarti rata-rata penanaman adalah seluas ± 250.000 hektar per tahun selama tahun 2015-2019. Sedangkan realisasi dari RHL secara sipil teknis dalam rangka konservasi tanah dan air mencapai 35.743 unit selama tahun 2015-2019.
3. h.Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Dipulihkan dan Luas Lahan Kritis Jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air adalah 189.278.753 hektar, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.145 DAS (12,6%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, sedangkan jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya mencapai 14.931 DAS (87,4%). DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dihitung berdasarkan luasan dari DAS atau catchment area, maka luasan DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya adalah seluas 106.884.470 hektar (56,47%), sedangkan luasan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah seluas 82.394.283 hektar (43,53%). Data ini mengungkapkan bahwa jika dilihat dari jumlah DAS, maka jumlah yang harus dipulihkan daya dukungnya lebih kecil daripada jumlah DAS yang dipertahankan. Tetapi, jika dilihat dari luas DAS, ternyata luasan yang harus dipulihkan jauh lebih besar daripada yang dipertahankan. Klasifikasi DAS tersebut tidak dimaksudkan sebagai dasar penentuan teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta teknis pengelolaan sumber daya air, tetapi diharapkan dapat menggambarkan tingkat urgensi penanganan DAS dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Data mengenai klasifikasi DAS ditampilkan pada tabel 1.7. Tabel 1.7 Jumlah dan luas DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan Uraian Jumlah (DAS) Luas (Hektar) Prosentase (%) Terhadap Jumlah DAS Terhadap Luas catchment area DAS yang Dipulihkan 2.145 106.884.470 12,60 56,47 DAS yang Dipertahankan 14.931 82.394.283 87,40 43,53 Total DAS 17.076 189.278.753 100,00 100,00 Sumber: KLHK (2018) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan pada DAS yang memiliki tingkat kekritisan lahan yang sangat kritis dan kritis. Oleh karena itu, bukti keberhasilan dari upaya RHL selama kurun waktu tertentu ditunjukkan dengan penurunan luas lahan kritis dan sekaligus pulihnya kondisi lahan dalam DAS. Namun demikian, luas lahan kritis yang ada hingga tahun 2018 masih tinggi yakni mencapai 14,01 juta hektar dengan rincian data ditampilkan pada Tabel 1.8. Tabel 1.8 Tren Penurunan Luas Lahan Kritis periode 2006-2018 No Tahun Luas (juta ha) Keterangan 1 2006 30,19 Kriteria yang digunakan untuk menghitung luas lahan kritis pada periode 2006-2013 yaitu berdasarkan tutupan lahan, erosi, manajemen lahan, sedangkan mulai tahun 2018 menggunakan kriteria berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air yakni parameter tutupan lahan, erosi, dan kehilangan tanah. 2 2011 27,29 3 2013 24,30 4 2018 14,01 Sumber: KLHK (2018) Walaupun tren penurunan lahan kritis terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2018 sangat besar yaitu 10,29 juta hektar, namun kinerja penurunan ini bukan berarti sepenuhnya diklaim sebagai kesuksesan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) maupun kegiatan penanaman lainnya oleh berbagai pihak, tetapi melainkan adanya penyesuaian kriteria dalam menghitung lahan kritis pada tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada keterangan tabel di atas. Argumen ini sejalan dengan capaian kinerja dari kegiatan RHL, reklamasi dan reboisasi maupun penghijauan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang hanya mencapai seluas 1.255.077 hektar selama 2015- 2019 atau kontribusinya sekitar 7,57% dari total luas lahan kritis 14,01 juta hektar. Dari luasan lahan kritis tersebut, sebaran lokasinya yaitu terdapat di Pulau Sumatera sekitar 32,5%, Pulau Kalimantan 20,4%, Pulau Jawa15,2 %, Pulau Sulawesi13,2 %, Pulau Papua7,0 %, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 6,8% dan Pulau Maluku sekitar 4,9% dari total luas lahan kritis 14,01 juta hektar. Dengan memperhatikan masih tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan DAS, maka ke depan harus dilakukan langkah- langkah korektif terkait RHL yaitu diprioritaskan pada sasaran lokasi yang merupakan perpaduan dari : (1) ditujukan pada 108 DAS dan 2.145 DAS yang termasuk dalam klasifikasi DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya; (2) ditujukan pada lokasi rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor; (3) ditujukan pada lokasi DAS yang mampu menyelamatkan daerah tangkapan air (catchment area), mata air, sarana vital berupa waduk/bendungan/DAM, danau serta bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intruisi air laut dan abrasi pantai; (4) tidak ada pembatasan jenis tanaman RHL, karenanya dapat berupa tanaman hutan dan HHBK, tergantung kondisi lahan dan keinginan masyarakat; (5) pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) wajib melakukan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS serta reboisasi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; (6) Pendekatan penyelesaian RHL yang belum semua targetnya tertangani, yaitu dengan melibatkan tiga pelaku utama sekaligus yaitu negara/ pemerintah, korporasi dan masyarakat, termasuk mengajak dunia internasional untuk membantu daerah yang terkena bencana melalui Hibah Luar Negeri (HLN) khususnya untuk Forest Programme; (6) menerapkan sistem pengelolaan DAS dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, tematik dan spasial (HITS) agar memudahkan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan maupun akuntabilitas kinerja RHL. Sementara itu, upaya pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia umumnya ditujukan pada unit-unit Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Ekosistem gambut memiliki sejumlah ciri khas yang unik, yaitu kapasitas tinggi untuk menahan air. Oleh karena itu, ekosistem gambut berperan penting sebagai: (1) zona penyangga hidrologis bagi kawasan sekitarnya dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup; (2) ekosistem gambut menyimpan karbon yang tingi, sehingga dapat mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca ke atmosfer;
(3)mencegah intrusi air laut; (4) menyimpan persediaan makanan yang memadai, energi, dan plasma nutfah untuk penggunaan pada masa mendatang. Namun demikian, lahan gambut juga rentan terhadap kerusakan akibat tidak dikelola dengan baik, seperti penurunan permukaan air, kebakaran atau pun dikeringkan drainasenya serta kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang telah dilakukan, diantaranya adalah inventarisasi KHG, penetapan fungsi ekosistem gambut, pemulihan fungsi ekosistem gambut, serta perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, kemudian diikuti dengan pembangunan sekat/tabat kanal, baik pada hutan tanaman industri, areal perkebunan maupun pada lahan milik masyarakat yang berlokasi di ekosistem gambut dengan tujuan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut. Kegiatan inventarisasi ekosistem gambut telah menghasilkan peta kesatuan hidrologi gambut nasional yang dirinci hingga provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, perusahaan tanaman industri dan perusahaan perkebunan Sawit yang terlanjur membuka lahan gambut dalam, diharuskan untuk melakukan restorasi dengan diawali penyusunan rencana restorasi ekosistem gambut. Rincian data mengenai pemulihan ekosistem gambut disajikan pada gambar berikut ini. Gambar 1.12 Pemulihan ekosistem gambut selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Upaya pemulihan ekosistem gambut pada tahun 2015-2019 telah menunjukan kinerja yang baik yakni ditujukan untuk pemulihan fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) dan fungsi budidaya ekosistem gambut (FBEG) sebagai berikut: 1) Pada areal hutan tanaman industri (HTI) ditujukan untuk pemulihan FLEG seluas 1.308.129 hektar atau 58,75% dan untuk pemulihan FBEG seluas 918.650,94 atau 41,25% yang tersebar di 9 provinsi yaitu Riau, Jambi, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua Barat. 2) Pada areal hutan tanaman industri (HTI) ditujukan untuk pemulihan FLEG seluas 596.070 hektar atau 47,77% dan untuk pemulihan FBEG seluas 651.837,78 hektar atau 52,23% yang tersebar di 17 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Provinsi Papua. 3) Pada lahan milik masyarakat merupakan luas terdampak akibat dari adanya upaya pemulihan ekosistem gambut yang mencapai 9.950 hektar dan sekat/tabat kanal yang terbangun sebanyak 628 unit, ditujukan untuk FLEG dan FBEG yang tersebar di 8 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Hingga tahun 2019, luas lahan gambut di Indonesia menurut Bappenas (dalam RPJMN 2020-2024) adalah seluas 15.191.925 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua dan Pulau Sulawesi serta pulau lainnya. Menyadari luas dan pentingnya peran dari lahan gambut tersebut, maka pengelolaan lahan gambut di tingkat tapak telah ditempatkan dalam kerangka pengelolaan hutan lindung oleh KPHL dan/atau Badan Restorasi Gambut (BRG), agar tercapai 2015 2016 2017 2018 2019 Hutan Alam 5,85 6,29 5,40 8,59 7,80 Hutan Tanaman 32,17 31,47 38,58 40,13 39,45 Total 38,02 37,76 43,98 48,72 47,25 Juta M3 pengelolaan yang tepat dan terjaminnya perolehan manfaat bagi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.
1. i.Produksi Kayu Bulat Sumber daya hutan dilihat dari segi produksi kayu bulat telah memberikan peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun kinerja pengelolaan yang berkenaan dengan ketersediaan tegakan hutan kayu bulat yang bernilai komersial telah jauh menurun dibandingkan dengan periode 1990-an, tetapi kontribusinya masih tetap memadai. Langkah-langkah baru yang telah ditempuh untuk meningkatkan kelestarian hutan produksi, ternyata tetap mampu meningkatkan produksi kayu, seperti sistem sertifikat hutan melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan lacak balak untuk menjamin legalitas kayu, penataan perijinan, penegakan hukum dan penguatan sistem produksi hasil hutan. Adapun produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman volumenya cenderung meningkat dari 38,02 juta m3 pada tahun 2015 terdiri atas: 5,62 juta m3 dari hutan alam dan 33,23 juta m3 dari hutan tanaman, menjadi 47,25 juta m3 pada tahun 2019, rincian ditampilkan pada Gambar 1.13. 217,69 301,15 316,95 358,8 474,19 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan Dokumentasi Mustofa Bisri, Biro Perencanaan Gambar 1.13 Produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman Sumber: Buku SLHI (2017), KLHK (2018). Sementara itu, tingkat produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama tahun 2015-2019 disajikan pada gambar 1.14. Gambar 1.14 Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama tahun 2015- 2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar di atas, tampak bahwa produksi HHBK cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ke depan, produksi HHBK akan menjadi salah satu penyumbang bagi perekonomian Indonesia, selain produksi kayu bulat dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
2. j.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Fungsional LHK KLHK sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai dengan 5,51 4,52 4,94 6,34 5,99 2015 2016 2017 2018 2019 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan ini merupakan hak yang diperoleh oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karenanya menjadi penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaku usaha/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi masih mampu memberikan PNBP yang cukup signifikan bagi negara. Selama tahun 2015-2019, realisasi PNBP fungsional LHK ditampilkan pada Gambar 1.15. Gambar 1.15 Capaian nilai PNPB fungsional LHK selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Nilai PNBP fungsional LHK selama tahun 2015-2019 cenderung meningkat dan karenanya memberikan kontribusi yang berarti terhadap keuangan negara. Untuk itu, kenaikan atau penurunan realisasi PNBP berarti menggambarkan pula tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil hutan dan jasa lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, dalam pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, nilai PNBP dari sektor LHK akan terus dikembangkan, terutama dari jasa lingkungan yang potensinya masih cukup besar dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, untuk mendukung kinerja yang optimal terkait dengan pengelolaan PNBP sektor LHK, maka sistem PNBP yang dikembangkan oleh KLHK hingga di tingkat tapak, nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang telah dibangun oleh Kemenkeu, agar tercapai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PNBP sektor LHK.
3. k.Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting Nilai ekspor hasil hutan kayu berupa kayu olahan dan jenis produk kayu olahan selama tahun 2014-2019 dipaparkan pada Tabel 1.9. Tabel 1.9. Nilai ekspor beserta jenis produk kayu olahan (satuan dalam US$) Produ k 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Panel 2,784,72 5,538.25 2,752,37 1,326.14 2,661,25 6,347.09 2,276,453 ,005.27 2,562,684 ,805.44 2,148,988 ,156.94 Kertas 980,147, 650.33 3,164,54 0,524.64 3,116,46 9,210.31 3,457,332 ,789.83 3,952,314 ,730.01 3,874,538 ,157.47 Pulp 1,718,77 2,857.84 1,777,90 2,392.47 1,620,21 0,530.10 2,374,480 ,847.80 2,632,555 ,720.69 2,779,183 ,937.71 Woodw orking 803,341, 461.43 788,114, 612.30 811,814, 209.82 1,286,882 ,849.11 1,288,836 ,941.05 1,145,256 ,181.69 Serpih kayu 158,597, 103.22 158,266, 877.82 110,952, 464.41 91,020,25 8.61 46,123,28 0.73 57,389,32 9.19 (Chipw ood) Veneer 24,762,5 24.11 39,639,5 76.63 54,302,1 43.09 77,530,80 0.47 115,261,1 70.89 92,161,41 6.32 Furnit ur kayu 119,820, 789.17 1,117,63 7,784.26 870,956, 028.19 1,353,876 ,011.78 1,423,146 ,368.04 1,429,845 ,448.91 Bangu nan prefab rikasi 4,808,05 2.15 6,035,22 4.16 3,593,63 1.49 3,285,776 .08 4,682,562 .29 5,597,669 .55 Kerajin an kayu 16,197,8 05.12 78,837,0 98.74 69,954,9 45.77 92,418,51 8.87 106,012,0 76.32 99,576,77 3.77 Jumla h 6,611,17 3,781.62 9,883,34 5,417.16 9,319,50 9,510.27 11,013,28 0,857.82 12,131,61 7,655.46 11,632,53 7,071.55 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Nilai ekspor produk kayu olahan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 6,611 M US$ pada tahun 2014, kemudian menjadi 11,632 M US$ pada tahun 2019, yang dikontribusikan oleh 7 jenis produk kayu olahan yaitu panel, kertas, pulp, woodworking, serpih kayu (chipwood), veneer, furnitur kayu, bangunan prefabrikasi dan kerajinan kayu, dengan negara tujuan ekspor yaitu: (1) negara di Asia adalah mencapai US$ 8,064 Million (69,33%); (2) negara di Amerika Utara sebesar US$ 1,583 Million (13,61%); (3) negara di Uni Eropa sebesar US$ 1,095 Million (9,42%); (4) negara di Afrika mencapai US$ 0,413 Million (3,56%); (5) negara di Oceania sebesar US$ 0,388 Million (3,34%); (6) negara di Afrika Selatan US$ 0,59 Million (0,51%) dan (7) negara di Eropa mencapai US$ 0,27 Million (0,23%). Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu tersebut, KLHK berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor. Bahkan KLHK akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu. Langkah lainnya adalah pemerintah akan menunjuk satu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Issuing Authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku IKM seperti produk mebel dan kerajinan. Sementara itu, realisasi ekspor Tumbuhan dan Satwa liar (TSL) dan Bioprospecting dari Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan ekspor ke pasar dunia dengan produk hasil hutan, TSL dan Bioprospecting yang legal sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan serta telah diterima dan diakui pula oleh negara-negara di dunia. Rincian data dari ekspor TSL dan bioprospecting disajikan pada Tabel 1.10. Tabel 1.10 Nilai ekspor TSL dan bioprospecting selama periode 2015-2019 Tahun Nilai Ekspor (Rp. Triliun) Keterangan 2015 5,30 Jenis-jenis TSL yang diekspor meliputi : 2016 6,54
  1. 1.Mamalia
  2. 2.Reptil alam
  3. 3.Reptil tangkar
  4. 4.Ikan
  5. 5.Buaya
  6. 6.Karang hias
  7. 7.Antropoda
  8. 8.Pakis
  9. 9.Anggrek
  10. 10.Ramin
  11. 11.Mollusca
  12. 12.Sonokeling
  13. 13.Gaharu
  14. 14.Burung 2017 8,26 2018 13,16 2019 10,03 Total 43,29 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Ekspor TSL dan bioprospecting di atas sebagian besar disumbangkan dari jenis TSL yang termasuk daftar Appendix CITES atau jenis-jenis yang dilindungi dibandingkan dengan jenis-jenis yang tidak dilindungi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan nilai ekspor dan sekaligus memberikan devisa yang memadai bagi negara, namun pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (untuk produk kayu) dan untuk TSL serta bioprospecting harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary principle) serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya untuk mencegah terjadinya kerusakan, degradasi maupun kepunahan populasi. Dalam kaitan ini, penting untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL serta memperhatikan juga prinsip CITES (sustainability, legality and traceability) yakni memenuhi ketentuan persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar Apendiks CITES (maupun yang tidak termasuk dalam daftar Apendik CITES).
4. l.Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) terhadap PDB nasional berarti sumbangan sektor LHK yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor LHK di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi sektor LHK menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS bahwa sektor LHK termasuk dalam sub sektor kehutanan yang merupakan salah satu entitas dalam kelompok lapangan usaha sektor pertanian. Pada tahun 2011-2018, nilai nominal PDB sub sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan dari Rp. 52 triliun pada tahun 2011 dan mencapai Rp. 62,9 triliun pada tahun 2018. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub sektor kehutanan juga mengalami peningkatan nlai PDB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDB sub sektor Kehutanan. Oleh karena itu, secara persentase, capaian PDB sub sektor kehutanan terhadap PDB nasional, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Sementara itu, terhadap PDB sektor pertanian, kontribusi sub sektor kehutanan mengalami sedikit peningkatan yakni dari 4,74% pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 4,82% pada tahun 2018. (Data dari RKTN 2011-2030). Hal lain yang menyebabkan terus rendahnya persentase capaian sektor LHK terhadap PDB nasional yaitu terkait dengan komponen yang dimasukan sebagai variabel pengukuran untuk sub sektor kehutanan dalam KBLI yang hanya mencakup: (1) kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah- getahan dan akar-akaran; (2) jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Kemudian, komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak (PDB Indonesia Triwulanan 2015-2019. BPS. 2019). Dalam nomenklatur KLBI, hal itu hanya terkait dengan: (1) KBLI 021: pengusahaan hutan yang berasal dari pengusahaan hutan tanaman, pengusahaan hutan alam dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu; (2) KBLI 022: penebangan dan pemungutan kayu: (3) KBLI 023: pemungutan hasil hutan bukan kayu; (4) KBLI 024: jasa penunjang kehutanan, dan tidak termasuk pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu oleh sektor lapangan usaha lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya perlu ditinjau kembali oleh BPS bahwa produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh sektor lainnya diluar sektor kehutanan yang kemudian diwujudkan berupa produk barang dan/atau jasa maupun produk-produk industri lainnya, harus diperhitungkan juga sebagai kontribusi dari sektor LHK terhadap PDB Nasional. Dengan demikian, maka kontribusi sektor LHK terhadap PDB Nasional akan melonjak drastis dibandingkan dengan cara perhitungan yang berlaku selama ini maupun dibandingkan dengan nilai sektor pertanian maupun sektor pembangunan lainnya.
5. m.Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan Efektivitas pengelolaan kawasan hutan adalah kinerja pengelolaan yang dicapai oleh setiap unit kawasan hutan mencakup hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, termasuk KPH di tingkat tapak yakni KPHK, KPHL, KPHP dan KHDTK. selama tahun 2015-2019, metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan kawasan hutan Konservasi adalah metode METT (Management Effectiveness Tracking Tools) yakni jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 (kategori baik), sedangkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dari KPHL, KPHP dan KHDTK termasuk kedalam kategori maju dan/atau kategori baik. Efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang telah dicapai oleh masing-masing kawasan hutan selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Dari jumlah kawasan konservasi sebanyak 554 unit, sampel yang dinilai efektivitasnya adalah sebanyak 419 unit, dengan hasil sebanyak 255 unit termasuk dalam kategori baik karena nilai efektivitas pengelolaannya telah mencapai ≥ 70 poin, mencakup taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. 2) KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dapat diperhatikan dari realisasi bertambahnya luasan lahan yang dikelola yaitu sebanyak 2 unit dengan luasan 10.861.152 hektar pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 20 unit dengan luasan 11.339.000 hektar. Selain itu, KPHP yang dinilai sudah memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTI di hutan produksi yaitu berawal dari 8 unit, kemudian meningkat menjadi 84 unit. Sementara itu, KPHP yang telah beroperasi sebagaimana mestinya yaitu berjumlah 80 unit pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 347 unit KPHP atau telah mencapai sekitar 91,08% dari total 381 unit KPHP. 3) Kinerja yang telah dicapai oleh KPHL yang berjumlah sebanyak 182 unit yaitu : (1) KPHL yang memiliki kelembagaan terealisasi sebanyak 169 KPHL; (2) KPHL yang sudah menyusun dan mengesahkan RPHJP sebanyak 123 KPHL; (3) KPHL yang telah merealisasikan kinerja berupa tata batas blok/patok sebanyak 27 KPHL dengan total tata batas sepanjang 872,58 km; (4) KPHL yang telah menjalin kerjasama dalam pemanfaatan hutan sebanyak 21 KPHL; (5) KPHL yang melakukan pengamanan hutan sebanyak 150 KPHL; (6) KPHL yang memfasilitasi penanaman untuk tanaman HHBK seluas 2.031 hektar; (7) KPHL yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan KPHLnya adalah sebanyak 202 orang melalui kegiatan pembekalan teknis di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan hutan. 4) Dukungan Iptek Litbang untuk kemandirian KPH diantaranya adalah penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan KPH serta pengembangan pilot-pilot Iptek Litbang untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH. Selain itu, berbagai komoditas kehutanan unggul yang dikembangkan Bersama KPH oleh BLI KLHK antara lain: (1) KPH Boalemo adalah komoditas sutera, rotan jernang dan bioethanol; (2) KPH Lakitan adalah komoditas limbah untuk budidaya jamur; (3) KPH Biak Numfor dengan komoditas kayu putih unggul; (4) KPH Yogyakarta adalah kelembagaan dan Sutera; (5) KPH Tasik Besar adalah komoditas KOFFCO; (6) KPH Kubu Raya adalah komoditas Mangrove. Pilot Iptek yang telah dikembangkan adalah sebanyak 17 pilot Iptek tersebar di 13 KPH pada tahun 2018.
6. n.Penetapan Status Kawasan Hutan Salah satu utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak adalah seluas 88 juta hektar atau 70,4% dari luas kawasan hutan yang mencapai 125,92 juta hektar. Oleh karena itu, ke depan perlu dituntaskan penetapan Kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga terjamin keberadaan kawasan hutan, akses kelola dan distribusi manfaatnya. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (updating) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tesebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Kemudian, hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.
7. o.Distribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk IKN dan TORA Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah yang akan dituju adalah untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekaligus untuk pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor kehutanan berperan sangat penting dalam mensukseskan rencana pembangunan nasional tersebut melalui penyediaan lahan untuk kegiatan non- kehutanan, dalam hal ini untuk rencana pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional tersebut, sesungguhnya dalam RKTN 2011-2030 pada arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan telah diantisipasi rencana kebutuhan pembangunan untuk sektor non-kehutanan, termasuk untuk rencana IKN, TORA maupun untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lainnya. Untuk kepentingan tersebut, tentunya akan diproses melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, yang berlaku dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana penyiapan areal dalam kawasan IKN yaitu seluas 175.000 hektar, dimana untuk pusat pemerintahan dan fasilitas pendukungnya adalah seluas 5.600 hektar, sedangkan sisanya adalah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pusat pelayanan dasar lainnya dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagaimana layaknya sebuah pusat kegiatan strategis nasional (PKN). Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam bentuk design forest city, kajian lingkungan hidup strategis, beserta dokumen-dokumen lainnya yang wajib dilengkapi dan telah dipersyaratkan untuk pembangunan pusat pemerintahan. Dalam jangka panjang, tujuan dari pembangunan IKN ini yaitu akan menjadi :
(1)menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang, terutama untuk wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lainnya serta Indonesia secara menyeluruh; (2) menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat; (3) mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan dan KTI lainnya; (4) mengurangi ketimpangan antar wilayah atau menghilangkan dikotomi pembangunan antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), maupun antar Pulau Jawa dengan diluar Pulau Jawa. Hal lainnya yang berkenaan dengan penetapan dan distribusi pemanfaatan kawasan hutan adalah pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program tanah obyek reforma agraria (TORA). Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud konkret dari implementasi obyek redistribusi tanah, meskipun pada hakikatnya adalah berkurangnya luas kawasan hutan, karena sumber TORA itu adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan legalisasi yang sah dan diakui oleh para pihak, maka sumber TORA tentunya sudah dipastikan akan berasal dari: (1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan perundang- undangan menjadi TORA; (2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan kententuan perundang-undangan. Lanskap tutupan hutan di lokasi Ibu Kota Negara Dokumentasi Aisha Kemala Wijayanti, Biro Perencanaan Pada periode sebelumnya, realisasi dari program TORA adalah seluas 1,57 juta hektar dan belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Dalam rangka memenuhi target dari program TORA tersebut, maka pada periode 2020-2024 mendatang, telah ditetapkan sasaran pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA seluas 2,53 juta hektar. Dalam kaitan ini, KLHK benar-benar cukup progresif dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah berkenaan dengan TORA dan karenanya berkomitmen untuk menyukseskan program TORA, dengan tujuan agar mampu mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada dalam masyarakat serta mampu menciptakan keadilan, sekaligus menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, subjek yang telah mendapatkan TORA, nantinya wajib diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan basis pemanfaatan tanah, diantaranya melalui bantuan permodalan, bantuan teknis dan akses kepada sumber ekonomi lainnya, hingga mencapai tahap kemandirian.
1. p.Akses Kelola Hutan oleh Masyarakat Data akses kelola hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial ditampilkan pada table 1.11. Tabel 1.11 Akses kelola hutan oleh masyarakat Tahun Luas Kelola (ha) Jumlah KK Jumlah SK 2015 98.558,47 26.059 126 2016 151.017,03 32.276 164 2017 522.584,26 156.141 505 2018 1.231.518,00 280.194 1.306 2019 1.588.954,00 217.890 1.064 Total 3.592.631,76 712.560 3.165 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan. KLHK terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial dengan mempersiapkan peta indikatif untuk hutan sosial seluas 13.625.710 Ha (sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor: SK.6394/MENLHK_PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi IV), yang berarti meningkat seluas 0,925 juta hektar dibandingkan dengan yang telah ditetapkan seluas 12,7 juta hektar pada periode 2015-2019 yang lalu. Peningkatan ini tidak hanya memperhatikan realisasi luasan periode 2015-2019 yang mencapai 3,592 juta hektar atau 28,28% dari target 12,7 juta hektar, melainkan mempertimbangkan juga komitmen pemerintah dan aspirasi masyarakat yang tetap menginginkan perbaikan kesejahteraan hidupnya melalui pemanfaatan kawasan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pengelola kopi salah satu anggota kelompok usaha perhutanan sosial di Jawa Barat. Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL Jika luasan yang telah diterbitkan izin akses kelolanya seluas 3,592 juta hektar itu dihitung per kepala keluarga dengan jumlah 712.560 KK maka masing-masing keluarga rata-rata mengelola areal hutan seluas 5,04 hektar, yang menunjukkan luasan yang cukup besar untuk digunakan sebagai budidaya atau pun kegiatan penunjang lainnya. Capaian seluas 3,592 juta hektar dari Perhutanan sosial pada tahun 2019 tersebut, terbagi atas: (1) hutan desa (HD) seluas 274.389,94 Ha; (2) hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 148.887; (3) hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 20.634 Ha; (4) hutan adat (HA) seluas 932.470,13 Ha; (5) kemitraan seluas 212.022,84 Ha; (6) IPHPS seluas 25.947,59 Ha. Pada kawasan konservasi, capaian kemitraan konservasi pada tahun 2015-2019 mencapai 592.889,67 ha. Program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan, melainkan harus terus bergulir sebagai aktivitas ekonomi mandiri yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kaitan ini, upaya lainnya yang telah dilakukan yaitu dengan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sebanyak 6.940 KUPS dan bantuan stimulan berupa bantuan alat ekonomi produktif (BAEP) sejumlah 3.734 unit, dengan rincian sebagai berikut. 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 BAEP 0 383 1.075 2.316 KUPS 1.797 801 2.647 1.695 Gambar 1.16 Pembentukan KUPS dan bantuan stimulan berupa BAEP Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Dampak kumulatif yang diharapkan dari program Perhutanan Sosial adalah tercapainya keberdayaan dan kemandirian masyarakat kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya yang mendapatkan akses kelola hutan sekaligus mengatasi ketimpangan pemanfaatan hutan yang selama ini dinilai masih didominasi oleh korporasi dan badan usaha milik pemerintah, sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masa mendatang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 12,74 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan skema- skema lainnya (RKTN 2010-2030). Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal. Pada tataran makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (cultural cognitive) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
2. q.Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value- HCV) Berdasarkan prinsip konservasi, maka pengelolaan kawasan konservasi berkaitan dengan kegiatan utama perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (life support system), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya serta pemanfaatan secara lestari. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga tahun 2019 adalah sebanyak 554 unit dengan luasan 27,4 juta hektar, terdiri atas 22,1 juta hektar kawasan konservasi terrestrial dan 5,3 juta hektar kawasan konservasi perairan/laut. Seperti halnya Kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi juga menghadapi tekananan yang kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (Resort Base Management) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal. Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan, baik itu lingkungan maupun sosial, diantaranya mencakup habitat satwa liar (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan), dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi yang dimaksud disini adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, benteng terakhir keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih dikelola di dalam kawasan konservasi, sedangkan pada kawasan hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang masih memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. Begitu pula di Kawasan Konservasi seluas ± 27,42 juta hektar, juga perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi kembali sehingga akan diketahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Manfaat yang akan diperoleh dari teridentifikasinya kawasan bernilai konservasi tinggi yaitu untuk mendapatkan database yang terbarukan dan menjadi bahan evaluasi fungsi kawasan, baik di kawasan hutan maupun di APL, sehingga ada alternatif kebijakan yang dapat diterapkan yakni: (1) perlindungan sistem penopang kehidupan (maintance of essential ecological processes and life-support system); (2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (preservation of genetic diversity); (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (sustainable utilization of species and ecosystem), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) dan ekosistemnya secara menyeluruh di masa yang akan datang. Sekarang ini, kawasan konservasi semakin meningkat efektivitas pengelolaannya, terbukti dari terus bertambahnya kawasan konservasi yang memiliki nilai METT di atas 70 (termasuk kategori baik) hingga tahun 2019. Efektivitas pengelolaan tersebut berdampak terhadap tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan dan semakin tingginya minat wisatawan ke kawasan konservasi. Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman) ke kawasan konservasi berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dari kunjungan wisatawan. Rincian data kunjungan wisatawan ditampilkan pada gambar 1.17. 4,03 7,69 5,75 4,6 6,9 2015 2016 2017 2018 2019 210,13 481,51 414,9 282,3 431,9 2015 2016 2017 2018 2019 Wisatawan berfoto bersama di TWA Telaga Warna Telaga Pangilon Dokumentasi BKSDA Jawa Tengah Gambar 1.17 Jumlah kunjungan wisnus dan wisman ke kawasan konservasi tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Peningkatan penerimaan negara dari kunjungan wisawatan ke kawasan konservasi dapat diperhatikan pada tabel 1.12. Tabel 1.12 Jumlah penerimaan negara dari kunjungan wisatawan selama 2015-2019. Wisatawan Nusantara (Juta Orang) Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) Kawasan Konservasi Jumlah KK (Unit) Penerimaan (Rp.) Persentase (%) Taman Nasional (BTN dan BBTN) 48 120.924.901.000 70,64 KSDA (BKSDA dan BBKSDA) 26 41.578.465.750 24,29 Direktorat PJLHK 1 8.682.229.795 5,07 Total 75 171.185.596.545 100,00 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Tampak pada tabel di atas menunjukkan kontribusi terbesar adalah bersumber dari Taman Nasional dan saat ini terdapat 6 (enam) besar lokasi kawasan konservasi yang paling diminati oleh wisatawan yaitu: (1) Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu; (2) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; (3) Taman Wisata Alam Telago Warna; (4) Taman Wisata Alam Guci; (5) Taman Nasional Ciremai; dan (6) Taman Nasional Batumurung Bulusaraung.
3. r.Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pada Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat penegakan hukum melalui pembentukan unit spesialis yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK). Penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan budaya ketaatan masyarakat dan pelaku kegiatan usaha serta menciptakan efek jera. Dari 7 undang-undang yang menjadi kewenangan KLHK, terdapat 3 instrumen penegakan hukum yang dapat diterapkan yaitu Penerapan Sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Ketiga instrumen tersebut diterapkan dari hasil penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan izin serta operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sejatinya merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan kawasan hutan serta memberikan keadilan hukum kepada masyarakat. Di saat yang sama, penegakan hukum yang tegas dapat mendorong adanya perbaikan tata kelola pelayanan publik di sektor lainnya. Kinerja penegakan hukum yang dicatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dipaparkan pada tabel berikut ini. Tabel 1.13 Jumlah penegakan hukum LHK selama tahun 2015-2019 Tahun Penanganan Pengaduan (org/lembaga) Pengawasan Izin (unit) Sanksi Administrasi (unit) Kesepakatan di Luar pengadilan (perkara) 2015 562 238 48 25 2016 684 597 220 40 2017 529 1.094 126 39 2018 902 1.428 158 23 2019 1.458 1.797 816 20 Total 4.135 5.154 1.368 147 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel di atas tampak bahwa kinerja penegakan hukum LHK, dalam rangka menghadapi berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan di bidang LHK, kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun. Dalam melakukan penegakan hukum LHK, masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya: (1) jumlah SDM Aparat penegakan hukum yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kejahatan LHK; (2) sarana prasarana yang belum memadai dan lamanya eksekusi keputusan pengadilan yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia. Dari 26 gugatan perdata yang diselesaikan melalui pengadilan terdapat sebanyak 11 gugatan perdata yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkrach) dengan nilai Rp. 19,4 Triliun. Tetapi, hingga tahun 2019, baru dua keputusan yang berhasil dieksekusi. Akibatnya potensi pengembalian ganti rugi yang cukup besar kepada negara dan pemulihan lingkungan sulit direalisasikan. Penegakan hukum LHK harus terus ditegakkan untuk melindung satwa khas Indonesia dari kepunahan Dokumentasi BKSDA Kalimantan Timur Ke depan, kiranya perlu perbaikan setidaknya di 4 ekosistem penegakan hukum yaitu: (1) ekosistem sumber daya manusia; (2) ekosistem peradilan; (3) ekosistem pengambian keputusan dan (4) ekosistem kelembagaan. Upaya penegakan hukum yang berkaiatn dengan kegiatan operasi dalam rangka penegakan hukum LHK kinerjanya seperti ditunjukkan pada Gambar 1.18. Total Operasi Pengamanan dan Pemulihan Hutan dan Hasil Hutan 2015 2016 2017 2018 2019 90 122 293 465 309 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Operasi Pembalakan LiarOperasi Perambahan Hutan 25 39 88 172 163 2015 2016 2017 2018 2019 27 18 137 217 101 2015 2016 2017 2018 2019 38 65 68 76 45 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 1.18 Jumlah Operasi dalam rangka Penegakan Hukum LHK selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar diatas tampak bahwa upaya penegakan hukum melalui kegiatan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan yang terdiri dari operasi perambahan hutan, operasi peredaran TSL, operasi pembalakan liar, intensitasnya cukup berfluktuatif, karena tergantung pada antisipasi kasus yang akan muncul di lapangan, namun secara kumulatif jumlahnya relatif banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa pada satu sisi upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan semakin efektif dan memberikan kepastian hukum, tetapi pada sisi lain menunjukkan pula bahwa terdapat sejumlah ketidaktaatan para pelaku, baik individu, lembaga maupun organisasi, dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan LHK yang berlaku.
4. s.Kinerja Pengelolaan Keuangan KLHK Kinerja pengelolaan keuangan KLHK secara umum dapat diperhatikan dari laporan keuangan KLHK selama periode tahun anggaran 2015-2019. Laporan keuangan KLHK merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek yang dikelola oleh KLHK. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai Pemasangan DAM penahan merupakan salah satu kegiatan RHL dengan cara sipil teknis Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasi pada KLHK. Sistem akuntansi instansi (SAI) terdiri dari sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan entitas KLHK yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan entitas. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, dan laporan operasional serta laporan barang milik negara maupun laporan manajerial lainnya. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran, yang mencakup komponen pendapatan dan belanja KLHK selama periode 2015-2019. Untuk komponen pendapatan KLHK adalah yang terkait dengan PNBP fungsional KLHK telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sedangkan laporan realisasi berikut ini adalah berkenaan dengan komponen belanja KLHK dari seluruh unit kerja/satker lingkup KLHK selama tahun anggaran 2015-2019, khususnya yang berkenaan dengan belanja non-operasional atau belanja program dan kegiatan dari 13 program KLHK. Rincian data realiasasi belanja KLHK selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut. 2015 2016 2017 2018 2019 Pagu Anggaran 6.660.752.124.000 5.947.308.766.000 6.477.038.468.000 8.060.961.667.000 9.196.117.308.000 Realisasi Anggaran 5.766.396.912.972 4.883.100.047.000 5.871.663.456.479 7.180.934.725.456 8.843.040.517.179 Persentase 86,57 82,11 90,65 89,08 96,16 Rupiah Gambar 1.19 Pagu anggaran dan realiasasi anggaran KLHK selama tahun anggaran 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar di atas, tampak bahwa selama tahun anggaran 2015-2019, alokasi atau pagu anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan lingkup KLHK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, realisasi anggaran dari tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2019, cenderung meningkat, dengan tingkat realisasi terendah (86,57%) pada tahun anggaran 2015 dan realisasi tertinggi (96,16%) pada tahun anggaran 2019. Capaian kinerja pengelolaan keuangan KLHK dilihat dari realisasi anggran yang berada pada kisaran 86,57%-96,16% itu termasuk dalam kategori pengelolaan keuangan yang baik, karena capaian kinerja dari program dan kegiatan mampu direalisasikan dengan maksimal, namun dengan realisasi anggaran yang termasuk efisien. Berkenaan dengan keseluruhan substansi/materi laporan keuangan KLHK, selama tahun anggaran 2015-2018, KLHK telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK-RI, karena tidak ada kesalahan saji material atas seluruh komponen dan entitas dalam laporan keuangan yang disajikan oleh KLHK. Predikat WTP yang telah diraih oleh KLHK selama ini adalah wujud pengakuan bagi jajaran birokrasi lingkup KLHK terkait dengan tata kelola keuangannya. Perolehan WTP dari BPK RI tersebut menandakan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan membuktikan pula bahwa anggaran KLHK telah berjalan sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Jadi, dengan diterimanya WTP atas laporan keuangan KLHK berarti semua persoalan terkait dengan keuangan sudah diungkapkan dengan bukti material yang cukup dan sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta mendapatkan opini WTP berarti tidak terdapat pelanggaran atas undang-undang pengelolaan keuangan negara yang berlaku. KLHK menyadari bahwa opini WTP atas laporan keuangan KLHK selama tahun 2015-2019 tersebut, tidak diperoleh dengan mudah, melainkan diperlukan sistem akuntansi yang baik, komitmen pimpinan unit kerja yang solid, pengelola keuangan dari seluruh unit kerja/satker yang mumpuni dan berintegritas, serta didukung pula oleh sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) yang telah menunjukkan tingkat kematangan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan KLHK, upaya yang telah ditempuh untuk memperoleh Opini WTP, diantaranya: (1) Meningkatkan tertib penatausahaan administrasi keuangan dan aset negara serta tata kelola keuangan unit kerja/Satker lingkup KLHK; (2) meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara hingga kualitas pelaporan keuangan KLHK; dan (3) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas program dan kegiatan serta AKIP KLHK. 1.2. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan KLHK yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK pada masa mendatang. Potensi
5. a.Potensi Sumber Daya Hutan Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di seluruh Indonesia menurut pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011 adalah 130,68 juta ha. Kemudian dalam periode tahun 2011-2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2018, yaitu kawasan hutan telah berkurang seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,96 juta hektar. Rinciannya disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 1.14 Luas kawasan hutan dan konservasi perairan tahun 2011-2018 No Fungsi hutan 2011 (Juta ha) 2018 (Juta ha) Perubahan (juta ha) 1 Kawasan konservasi 26,82 27,42 0,61 2 Hutan lindung 28,86 29,66 0,80 3 Hutan produksi meliputi;
6. a.Hutan produksi terbatas 24,46 26,79 2,33
7. b.Hutan produksi tetap 32,60 29,20 -3,38
8. c.Hutan produksi yang dapat dikonversi 17,94 12,85 -5,12 Jumlah 130,68 125,92 -4,76 Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Kawasan hutan dengan luas mencapai 125,92 juta hektar itu, terdiri dari kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektar dan kawasan konservasi perairan/laut seluas 5,32 juta hektar. Kemudian potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai kawasan hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jadi, jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama Demplot pohon gaharu (Aquilaria malaccensis) yang berada di KPH Berau Barat. Dokumentasi Raden Firman Santoso, Biro Perencanaan. dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, berarti potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia. Dalam rangka pengurusan kawasan hutan dan sesuai pula dengan pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaran manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/adminsitrasi kehutanan. Sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk sejumlah KPH yang mencakup kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.15 Jumlah dan luas KPH hingga tahun 2019 KPH Unit Luas (Ha) KPHP 381 58,778,985 KPHL 182 25,851,981 KPHK 149 12,178,833 KHDTK 35 37,569.05 Total 747 96,847,368 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019)
9. b.Potensi Lahan Gambut Luas lahan gambut yang ada di Indonesia berdasarkan estimasi dari berbagai sumber sangat beragam. Pada awal tahun 1980-an menurut Pusat Penelitian Tanah (sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian - BBSDLP Kementan RI) bahwa luas lahan gambut mencapai 26,5 juta hektar yang sebagian besar tersebar di tiga pulau yaitu Papua, Sumatera dan Kalimatan. Pada awal tahun 1990-an, luas lahan gambut dari beberapa sumber diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BBSDLP Kementan RI yaitu berkisar antara 14 sampai 20 juta hektar (Tabel 1.16). Hasil estimasi terbaru yang dilakukan oleh BBSDLP Kementan RI pada tahun 2011 bahwa luas lahan gambut hanya mencapai 14,91 juta ha. Penurunan luas yang cukup besar dibanding dengan data pada tahun sebelumnya, karena estimasi luas gambut yang ada di Papua relatif tinggi. Rincian datanya berikut ini. Tabel 1.16 Luas lahan gambut di Indonesia menurut berbagai sumber No. Sumber Sebaran Lahan Gambut Per Pulau Sumatera Kalimantan Papua Lainnya Total 1 Pusat Penelitian Tanah (1981) 8,9 6,5 10,9 0,2 26,5 2 Sukardi dan Hidayat (1988) 4,5 9,3 4,6 <0,1 18,4 3 Deptrans (1988) 8,2 6,8 4,6 0,4 20,1 4 Subagyo et al.
(1990)6,4 5,4 3,1 n.a 14,9 5 Nugroho et al.
(1992)4,8 6,1 2,5 0,1 13,5 6 Radjaguguk (1993) 8,25 6,79 4,62 0,4 20,1 7 Dwiyono & Rachman (1996) 7,16 4,34 8,40 0,1 20,0 8 Wetland International
(2006)7,21 5,83 7,8 n.a 20,8 9 BBSDLP (Ritung et al. 2011) 6,44 4,78 3,69 n.a 14,91 10 Miettinen et al.
(2016)7,23 5,78 n.a n.a 13,01 Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – Kementan RI (2018) Lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat penting dan sangat kaya nilai keanekaragaman hayatinya serta memiliki fungsi layanan jasa lingkungan yang tinggi (Wosten et al, 2008; Hooijer et al., 2012). Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (Gunarso et al., 2013; Boer, 2016; Murdiyarso et al. 2010). Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Diperkirakan gambut yang didrainase (misalnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, berupa kanal/tabat) di Indonesia berkontribusi sekitar 58% dari emisi CO2 gambut global, terutama apabila terjadi kebakaran khususnya di tahun terjadinya El Nino. Pembukaan lahan gambut yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir sebagian besarnya masih dalam kondisi terlantar dan menjadi rawan terhadap kebakaran. Berdasarkan data tahun 2017, lahan gambut yang masih dalam bentuk hutan alam hanya tinggal sekitar 6 juta ha dari total 14,3 juta hektar yang ada (Tabel 1.16). Diperkirakan luas lahan gambut akan menurun akibat sering terbakar dan terus mengalami dekomposisi. Untuk itu, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi lahan gambut, sehingga kondisi lahan gambut yang sudah mengalami degradasi dapat dipulihkan kembali melalui upaya pembasahan dan penghijauan kembali. Diharapkan upaya restorasi gambut dapat memulihkan paling tidak sekitar 3,2 juta hektar, sehingga luas gambut yang sudah pulih dan yang masih baik mencapai 9,2 juta hektar sebagaimana kondisi pada tahun 2000. Tabel 1.17 Luas lahan gambut menurut tutupan lahan dan fungsi kawasan tahun 2017 Keterangan: 1 Tidak termasuk HGU; 2 Tidak termasuk HTI, HPH. 3 Badan air dan tidak ada data. Data merupakan hasil olahan interpretasi citra (Roadmap NDC, 2019) Untuk mendukung hal di atas, KLHK menerbitkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. P.6/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang LHK untuk Tutupan Lahan APL1 HGU Konserv asi KPH2 Non KPH2 HPH HTI Total Hutan alam 294.7 19 279.0 51 1.474.4 05 2.479. 408 681.8 35 490.3 90 293.3 87 5.993.1 96 Hutan tanaman 12.79 2 19.78 8 313 21.49 6 2.344 12.88 9 424.0 45 493.66 8 Perkebu nan 1.030. 005 889.7 58 4.762 385.1 43 338.7 79 15.92 5 123.4 35 2.787.8 07 Pertania n 558.5 11 200.5 53 6.045 168.8 93 144.4 47 16.85 8 49.12 8 1.144.4 35 Lahan terbangu n 55.14 7 6.656 34 8.894 5.216 418 1.377 77.742 Tidak produkti f 570.3 44 311.9 19 354.275 1.196. 038 375.7 55 82.66 0 669.5 37 3.560.5 29 Lainnya3 35.18 5 4.588 49.863 142.6 29 63.71 1 21.44 0 8.396 325.81 3 Total 2.556. 703 1.712. 313 1.889.6 98 4.402. 502 1.612. 087 640.5 81 1.569. 306 14.383. 189 kegiatan restorasi gambut kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Melalui skema tugas pembantuan tersebut, masing-masing instansi pemerintah di daerah akan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema swakelola pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, sekat kanal, revegetasi lahan bekas terbakar, dan dipadukan dengan revitalisasi mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar lahan gambut. Saat ini, pemerintah berupaya untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dengan payung hukum Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut yang berlaku efektif hingga saat ini. Selain itu, ketentuan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah tersebut, telah diakui oleh dunia internasional sebagai langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan lahan gambut, termasuk hutan alam primer.
1. c.Potensi Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 (kategori baik) semakin bertambah hingga tahun 2019. Nilai METT tersebut menunjukan adanya perbaikan pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi, mencakup: (1) kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas cagar alam (CA) dan suaka marga satwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri atas taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA), dan diluar KSA/KPA masih terdapat taman buru (TB). Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga sekitarnya dan bahkan di tingkat regional dan nasional. Dengan capaian nilai METT di atas 70 mengindikasikan bahwa kawasan konservasi telah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang positif serta mampu menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya, sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung atau pun tidak langsung. Sekarang ini telah ditetapkan sebanyak 554 unit kawasan konservasi dengan luasan 27,42 juta hektar, terdiri atas 22,10 juta hektar kawasan konservasi daratan (terrestrial) dan 5,32 juta hektar kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi terrestrial itu dikelilingi oleh 6.381 desa dari total 74.964 desa di Indonesia, dan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di dalam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hingga tahun 2019, melalui program kemitraan konservasi telah diberikan akses pemanfaatan seluas 503.365,73 Ha meliputi 23 taman nasional, 2 taman buru, 3 taman wisata alam, dan 1 taman wisata alam laut. Kerja sama dilakukan pada 96 desa di 15 provinsi dengan melibatkan 113 kelompok masyarakat atau sekitar 3.743 orang masyarakat sekitar kawasan konservasi.
2. d.Potensi Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi secara total adalah seluas 68,8 juta hektar, meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi, dimana seluas 30,7 juta hektar sudah diberikan kepada berbagai tipe izin pemanfaatan hutan, sedangkan sisanya seluas 38,1 juta hektar belum dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan apapun. Dari luasan 30,7 juta hektar yang telah memiliki izin pemanfaatan hutan, maka seluas 18,8 juta hektar atau 61 % merupakan usaha IUPHHK-HA, dan bersama-sama dengan HTI merupakan produsen kayu bulat di Indonesia. Namun demikian, produksi kayu bulat semakin menurun tahun-tahun terakhir ini, karena keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin semakin turun, akibat biaya produksi yang terus meningkat.
3. e.Potensi DAS dan Hutan Lindung Luas kawasan hutan Lindung adalah seluas 29,66 juta hektar dan jumlah KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 182 unit. Dari jumlah KPHL tersebut, maka jumlah yang telah beroperasional melaksanakan pengelolaan hutan sebanyak 152 unit. Sementara itu, jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) adalah 189.278.753 hektar. Hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 2.149 DAS (12,58%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, namun jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya sudah mencapai 14.927 DAS (87,42%). Berkenaan dengan efektivitas tata kelola kawasan lindung, terutama untuk pengelolaan di tingkat tampak, maka kriteria untuk menilai kemampuan pengelolaannya yakni dengan menggunakan indikator jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju. Kriteria dimaksud ditujukan pada tingkat operasionalisasi KPH yang dibagi kedalam kategori yaitu KPHL Pratama, KPHL Berkembang dan KPHL Maju. Penentuan peringkat operasionalisasi KPHL tersebut yaitu antara lain dengan menggunakan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PDASHL Nomor P.7/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Standar Operasional KPH, namun dikembangkan lebih lanjut menjadi matriks kriteria dan indikator penilaian status KPHL sebagai berikut. Tabel 1.18 Matriks kriteria dan indikator penilaian status KPHL Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or Dukunga n Manajeme n 30 Organisasi KPHL 7 1 UPTD PPK BLUD atau UPTD 7 SDM 8 1 KKPH 1 2 KEPALA SEKSI 1 3 KA SUBBAG TATA USAHA 1 4 KEPALA RESORT KPH 1 5 Jumlah staf keseluruhan (termasuk hononer) 1 6 Jumlah staf dengan kompetensi Perencanaan 1 7 Jumlah staf dengan kompetensi khusus 1 8 Jumlah staf administrasi 1 Anggaran 6 1 Jumlah dukungan dana non-APBN (diluar gaji dan tunjangan) 6 Sarana prasarana 9 1 Bangunan Kantor 1 2 Bangunan Resort 1 3 Kendaraan roda 2 1 4 Kendaraan roda 4 1 5 Furniture 1 6 Peralatan 1 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or komunikasi 7 Perangkat lunak dan perangkat keras komputer 1 8 Peralatan pemadam kebakaran 1 9 Peralatan Survey 1 Dukunga n Teknis 30 Penyelengga raan Pengelolaan Hutan 15 1 Terselenggaranya kegiatan penyusunan data potensi SDH 3 2 Terselenggaranya kegiatan penataan batas; 3 3 Terselenggaranya kegiatan pemetaan PAK 2 4 Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan hutan 3 5 Terselenggaranya kegiatan RHL 2 6 Terselenggaranya kegiatan PHKA 2 Rencana Pengelolaan Hutan 15 1 Tersedianya dokumen RPHJP secara lengkap dan disahkan 10 2 Tersedianya dokumen RPHJPd secara lengkap dan disahkan 5 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or Dukunga n Tata Kelola Kehutana n 40 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan (POAC) 6 1 Perencanaan/ranc angan kegiatan 3 2 Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan 1.5 3 Monev/Wasdal pelaksanaan kegiatan 1.5 Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian pada wilayah yang diberi ijin Pemanfaata n/pengguna an kawasan hutan 6 1 Monev Izin Pemanfaatan Hutan 3 2 Monev Izin Penggunaan Kawasan Hutan 3 Pengembang an/membuk a Peluang Investasi 7 1 Rencana Strategis Bisnis 3.5 2 Kegiatan promosi 3.5 Regulasi daerah yang minimal harus ada 7 1 Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan 2.5 2 Regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan/ penggunaan kawasan hutan 1 3 Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hutan 1 4 Regulasi yang berkaitan dengan 2.5 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or internalisasi pengelolaan hutan kedalam RPJMD Partisipasi para pihak dalam kegiatan pengelolaan hutan 7 1 Proses Konsultasi publik dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan KPH 2 2 Sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan (mis: tata batas, RHL, hutsos, dll) 2 3 Kerjasama pemanfaatan dengan BUMN/BUMSI/K OPERASI atau kemitraan dengan masyarakat 3 Transparans i dan akuntabilita s 7 1 Website KPH yang memuat aktivitas kegiatan termasuk laporan penyelenggaraan kegiatan 3.5 2 Laporan resmi kegiatan yang dapat diakses publik melalui website 3.5 JUMLAH 100 100 100 Sumber: Direktorat KPHL (2019) Masing-masing indikator tersebut diberikan penilaian berdasarkan kondisi yang ada saat ini yaitu kondisi yang baik (nilai 5), kondisi sedang (nilai 3) dan kondisi buruk (nilai 1). Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut dikalikan dengan bobot masing- masing indikator. Hasil penjumlahan nilai dan bobot dan dibagi dengan angka 100, akan memberikan indeks yang meunjukkan status KPHL yaitu: - KPHL Maju: jika nilai indeks antara 4.1 – 5 - KPHL Berkembang: jika nilai indeks antara 2.6 – 4 - KPHL Pratama: jika nilai indeks antara 1 - 2.5
4. f.Potensi Perhutanan Sosial Kebijakan Perhutanan Sosial mulai diterapkan pada tahun 1995 melalui terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 622/Kpts- II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan tahun 1998. Kebijakan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kebijakan tersebut akhirnya memiliki kerangka regulasi yang kuat sejak di tetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan. Penerapan kebijakan perhutanan sosial sampai dengan akhir RPJMN tahap II (tahun 2014) tidaklah signifikan. Tercatan dari tahun 2007 s/d tahun 2014, capaian pemberian akses kelola hanya seluas 455.743,87 Hektar. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Perhutanan Sosial program prioritas dengan menetapkan sebagai kebijakan dalam rangka mengatasi ketimpangan/pemerataan. Hal Hutan Adat Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani. Terbukti dengan upaya tersebut capaian kinerja perhutanan sosial naik signifikan yaitu dari tahun 2015 – 2019 capaian pemberian akses kelola mencapai 3.592.631,76 Hektar dengan jumlah unit SK sebanyak 3.165 dan melibatkan 712.560 Kepala keluarga. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola saja, namun diikuti dengan pendampingan bagi masyarakat penerima SK perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan serta fasilitasi pengembangan usaha. Upaya ini diharapkan bukan hanya dapat mendorong terciptanya kelestarian kawasan hutan namun sekaligus memberikan manfaat utamanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga tiga aspek manfaat hutan dapat diperoleh yaitu manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.
5. g.Potensi Hutan Adat Hutan Adat didefinisikan sebagai hutan yang terdapat di dalam wilayah-wilayah dimana masyarakat adat memegang hak-hak tradisional atau hak-hak adat. Untuk pertama kalinya, pengakuan tentang hutan adat oleh negara secara resmi ditegaskan oleh pemerintah pada tahun 2016. Untuk itu, dalam rangka penyelarasan terkait hutan adat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, maka KLHK telah mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap hutan adat, dimana datanya dipaparkan pada tabel berikut ini. Tabel 1. 19 Luas Hutan Adat yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Tahun SK hutan adat (Unit) Luas (Ha) Jumlah kepala keluarga 2016 8 7,890 4,959 2017 9 3,341 3,284 2018 16 6,032 5,190 2019 32 17,827 23,005 Total 65 35,090 36,438 Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL (2019)
6. h.Potensi Wilayah Pesisir dan Laut Sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka diprediksi lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat. Peselancar menikmati ombak di Pantai Plengkung yang berada pada Taman Nasional Alas Purwo Dokumentasi Balai Taman Nasional Alas Purwo Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km2 dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017).
7. i.Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan Jenis pemanfaatan kawasan hutan secara umum terdiri pemanfaatan berbasis korporasi, masyarakat dan pemanfaatan oleh Perhutani sebagai berikut: 1) Pemanfaatan kawasan hutan berbasis korporasi adalah seluas 30,7 juta Ha atau 25,46% meliputi pemanfaatan untuk: (1) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA); (2) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT); (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari restorasi ekosistem (IUPHHK-RE); (4) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman (IUPHHBK-HT) ; (5) izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA); (6) Pemanfaatan berupa jasa lingkungan (Jasling) dan (7) Pemanfaatan berupa silvopastura. 2) Pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 3,592 juta Ha atau 2,98% meliputi pemanfaatan kawasan untuk: (1) hutan desa (HD); (2) Hutan kemasyarakatan mencakup pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS); (3) hutan adat (HA). 3) Jenis pemanfaatan hutan lainnya adalah pemanfaatan hutan oleh Perhutani yaitu seluas 2.478.349 hektar atau 2,05% pada tahun
  1. 2018.Terdapat beragam jenis hutan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya di Pulau Jawa diantaranya : (1) hutan lindung (HL), berupa pemanfaatan, perlindungan dan penggunaan non- kehutanan seluas 649.364 hektar; (2) hutan produksi terbatas (HPT) berupa perlindungan, produksi efektif dan penggunaan non- kehutanan seluas 246.591 hektar; (3) hutan produksi tetap (HP) berupa perlindungan, produksi efektif, produksi kemitraan dan penggunaan non-kehutanan seluas 1.448.745 hektar. Proporsi pemanfaatan kawasan hutan oleh Perhutani sangat kecil yaitu 2,05% dari total luas kawasan hutan seluas 120,6 juta hektar. 4) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
8. j.Potensi Sumber Daya Air Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m3 /tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m3 /tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS 2017). Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan TWA Grojogan Sewu merupakan salah satu contoh pemanfaatan potensi sumberdaya air untuk wisata Dokumentasi BKSDA Jawa Tengah Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia. Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40% dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017). Demikian juga untuk pengelolaan cadangan air masih harus ditingkatkan, walaupun cadangan air secara nasional dalam kategori aman. Namun cadangan air di pulau Jawa sudah memasuki status langka, sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara sudah termasuk status “stress” dan karenanya membutuhkan perhatian khusus, agar terus meningkat ketersediaannya. Proporsi luas wilayah yang mengalami krisis air yakni meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan RHL dan perlindungan ekosistemnya, terutama pada daerah tangkapan air dan daerah hulu DAS lainnya.
9. k.Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Status daya dukung dan daya tampung air nasional diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu nasional yaitu ketahanan air, dengan memperhatikan: (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
(2)keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa secara nasional, daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui di dalam kawasan hutan adalah sebesar 97,34% dari total luas kawasan hutan, dan kondisinya lebih baik daripada di areal penggunaan lain (APL) yaitu 70,34% dari total luas APL. Tabel 1.20 Daya dukung dan daya tampung air di dalam kawasan hutan dan APL Daya dukung dan daya tampung air Kawasan hutan (%) Areal penggunaan lain (%) Indonesia (%) Belum terlampaui 97,34 70,34 87,59 Terlampaui 2,66 29,66 12,41 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber : RKTN 2011-2030. KLHK 2019. Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai persentase daya dukung dan daya tampung air secara nasional masih tinggi yaitu sekitar 87,59%. Jika dicermati APL menurut provinsi, maka di Pulau Jawa masih sekitar 45,8%, kemudian Pulai Bali dan Nusa Tenggara 45,94% serta Pulau Sulawesi sekitar 59,27% (KLHK 2019). Dengan demikian, maka hutan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya. Hal ini terkait dengan fungsinya sebagai sistem penopang kehidupan dan peran strategisnya dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar pada bagian hulu, dan pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu, kegiatan pembangunan kehutanan, baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung air. Penjelasan di atas ditekankan pada kondisi ketersediaan dan pemanfaatan air yang belum melampaui atau terlampauinya DDDT air, baik dalam kawasan hutan maupun pada APL. Namun demikian, uraian tersebut belum mengungkapkan kondisi mengenai kualitas air atau status mutu air sesuai dengan baku mutu air yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan beban pencemaran air yakni jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah, sehingga dapat diketahui mengenai status mutu airnya yakni tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik, pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran air, diantaranya adalah Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air yaitu kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Adapun Data yang berkenaan dengan DTBP BOD (Biology Oxigen Demand) di 15 DAS Prioritas pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel di bawah ini. Tabel 1. 21 Daya tampung beban pencemaran (DTBP) pada 15 DAS Prioritas Nama DAS Beban pencemaran BOD eksisting (KG/HARI) DTBP BOD (KG/HARI) Penurunan beban pencemaran (KG BOD/HARI) Keterangan Persentase penurunan beban BOD (%) Ciliwung 54,416.64 9,290.47 45,126.17 Terlewati 82.93% Cisadane 53,568.00 9,849.60 43,718.40 Terlewati 81.61% Citarum 430,996.09 127,443.79 303,552.30 Terlewati 70.43% Brantas 92,899.51 62,223.01 30,676.50 Terlewati 33.02% Bengawan Solo 562,515.76 670,218.76 -107,703.00 Memenuhi Siak 30,883.16 8,164.52 22,718.64 Terlewati 73.56% Kapuas 171,309.01 198,906.92 -27,597.91 Memenuhi Way Sekampung 41,362.08 21,507.49 19,854.59 Terlewati 48.00% Asahan 130,369.30 10,214.52 120,154.78 Terlewati 92.16% Musi 155,664.46 404,471.00 -248,806.54 Memenuhi Jeneberang 19,669.81 3,552.97 16,116.84 Terlewati 81.94% Saddang 43,026.34 50,769.09 -7,742.75 Memenuhi Moyo 4.39 17.34 -12.95 Memenuhi Limboto 1,925.74 1,050.28 875.46 Terlewati 45.46% Serayu 34,888.50 21,439.56 13,448.94 Terlewati 38.55% Sumber : Dirjen PPKL (2019) Pada tabel di atas, tampak bahwa Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) didasarkan atas inventarisasi dan identifikasi indikator BOD pada sumber air yang terdapat pada 15 DAS prioritas. Hasilnya mengungkapkan bahwa kondisi dari 15 DAS Prioritas menurut indikator BOD yaitu masih 5 DAS memenuhi DTBP, sedangkan 10 DAS telah melewati DTBP. Dengan diketahuinya kondisi DTBP pada 15 DAS prioritas tersebut, maka informasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk: (1) bahan pertimbangan penetapan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori memenuhi), sebaliknya penolakan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori terlewati); (2) informasi untuk pertimbangan penetapan atau penolakan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh pemerintah kabupaten/kota; (3) masukan untuk penetapan baku mutu air limbah dan kebijakan pengendalian pencemaran air oleh pemerintah provinsi; (4) penentuan mutu air pada sungai-sungai yang terdapat pada masing-masing 15 DAS Prioritas tersebut.
1. l.Potensi Sumber Daya Manusia LHK Jumlah dan penyebaran sumber daya Aparatur Sipil Negera (ASN) KLHK di setiap unit kerja lingkup Eselon I, baik di tingkat pusat dan di UPT adalah sebanyak 16.206 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 11.599 orang (71,57%) dan perempuan sebanyal 4.607 (28,43%) yang tersebar di 85 unit kerja pusat dan 190 unit kerja di UPT, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.22 Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkup KLHK No Unit Kerja Lingkup Eseloan I KLHK Jumlah Unit Kerja Jumlah ASN (Orang)Pusat UPT 1 Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) 6 - 230 2 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 6 - 252 3 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 6 5 452 4 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 5 5 326 5 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) 5 5 973 6 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 6 16 811 7 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) 6 22 1.315 8 Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 6 36 1.657 9 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 6 74 6.620 10 Sekretariat Jenderal (Setjen) 18 - 966 11 Inspektorat Jenderal (Itjen) 5 - 208 12 Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi LHK (BLI) 5 15 1.454 13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) 5 12 942 Total 85 190 16.206 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsinya, KLHK memberikan kesempatan juga kepada tenaga Bakti Rimbawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan lingkup penugasannya. Rincian tenaga Bakti Rimbawan disajikan pada Gambar berikut ini. Gambar 1.20 Jumlah tenaga Bakti Rimbawan di KPH (KPHP dan KPHL) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Potensi sumber daya manusia, selain dari ASN KLHK, dan tenaga Bakti Rimbawan, juga terdapat sumber daya manusia yang telah dididik, dilatih, dan dibina oleh BP2SDM KLHK, agar mampu mengelola sumber daya hutan dan lingkungan dengan baik. Rincian datanya ditampilkan pada gambar berikut ini. Gambar 1.21 Jumlah penyuluh kehutanan per regional (orang) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Jumlah dan penyebaran penyuluh kehutanan di setiap regional seluruh Indonesia adalah sebanyak 7132 orang, dengan rincian laki- laki sebanyak 6462 orang (90,61%) dan perempuan sebanyak 670 orang (9,39%). Gambar 1.22 Jumlah kelompok tani hutan (KTH) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Gambar 1.23 Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Gambar 1.24 Jumlah Lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2015-2019 Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Jumlah dan penyebaran lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2015- 2019 di seluruh Indonesia adalah sebanyak 2.324 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.739 orang (74,82%) dan perempuan sebanyak 585 orang (25,18%), yang tersebar di 5 SMK Kehutanan Negeri. Permasalahan Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK adalah: 1) Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu: a) IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin). b) IKLH provinsi yang masih berada pada Predikat Kurang Baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 provinsi dan Predikat Sangat Kurang Baik (nilai IKLH 40-50 poin) sebanyak 2 provinsi. Berarti ada 5 provinsi yang mengindikasikan beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang. c) Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
(1)Terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA) (a) Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan. (b) hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin). (c) Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapak 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi.
(2)Terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) (a) secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk periode 2015-2019. (b) Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik- pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
(3)Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (a) Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019 (b) Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km2. d) Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut :
(1)Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul – Angkut -Buang”.
(2)Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle. Metode tersebut telah diterapkan juga dalam pengelolaan bank sampah, dimana dari jumlah 7.488 bank sampah, maka jumlah sampah yang terkelola mencapai 3,3 juta ton/tahun atau 4,52% dari total timbulan sampah nasional. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
(3)Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja.
(4)Permasalah lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang- undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. e) Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Laporan khusus dari IPCC (2019) menyatakan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, maka kenaikan suhu global harus diupayakan tidak melebihi 1.5 oC dibanding kondisi era pra-industri. Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yang melebihi 1.5oC yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (misalnya terumbu karang, arktik dan penduduk asli, gletser, dan hotspot keanekaragaman hayati); (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir pesisir yang semakin sulit untuk dikelola; (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejangan kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar; (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat; (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika. Oleh karena itu, sektor lahan dan kehutanan merupakan sektor yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai target penurunan emisi tersebut, yaitu sebesar 17,2% dari target penurunan emisi nasional 29% dari tingkat emisi baseline (BAU) tahun 2030. Ke depan, tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: (1) mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan; (2) meningkatkan restorasi lahan gambut dan ekosistemnya; (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan; (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal; (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan; (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor- sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut; (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas. f) Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk juga ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi. 2) Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal. Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dengan jasa lingkungan, terutama di kawasan konservasi, belum sepenuhnya dikembangkan sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya, baik yang ditujukan untuk mendukung pariwisata alam, penyediaan air, energi, panas bumi, maupun produksi TSL dan bioprospecting dari hasil penangkaran dan lain-lain. Selain itu, potensi pemanfaatan sampah sebagai circular economy belum termanfaatkan dengan maksimal atau hasil yang telah dicapai saat ini belum sebanding dengan komposisi timbulan sampah yang mampu dimanfaatkan dengan metode 3R (Reduce, Reuse and Recycle). Padahal, kegiatan ini tidak saja akan mengatasi tingginya volume timbulan sampah, tetapi akan merubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan lagi sebagai sumber masalah semata, melainkan dapat menjadi sumber ekonomi untuk peningkatkan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai circular economy, sehingga pada waktunya mampu menyaingi atau pun melampauai kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional. 3) Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat Akses kelola hutan oleh masyarakat hingga tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh KLHK dalam rangka akses kelola dan distribusi manfaat hutan antara lain : a) Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang. b) Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial atau belum tercapainya target akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar sebagaimana yang telah ditetapkan. Proses pemanenan madu pada budidaya lebah madu Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Depati Junjung, Kabupaten Kepahiang Dokumentasi BPSKL Wilayah Sumatera Demikian juga dengan distribusi manfaat hutan dalam bentuk program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa masih terdapat ketimpangan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibandingkan dengan pemanfaatan oleh korporasi. Demikian juga dengan realisasi program Perhutanan Sosial maupun TORA belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga peluang pemanfaatan dari akses kelola hutan belum mampu didayagunakan secara optimal oleh masyarakat. 4) Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK yaitu: a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal Salah satu komponen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas kinerja KLHK. Penerapan sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin), sehingga ke depan harus diberikan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup KLHK. Berkenaan dengan tata laksana, tentunya diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan e-government secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK. Hingga tahun 2019 ini, KLHK telah menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), namun capaiannya masih berada pada level 3 dan belum mencapai tingkat kematangan atau level 4 (optimum). Oleh karena itu, pengembangan sarana SPBE menjadi satu keharusan untuk seluruh lingkup KLHK. c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup KLHK. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan jaringan kerjasama (pemanfaatan tenaga bakti rimbawan, kelompok tani hutan, aktivis LHK, forum peduli LHK dan lain-lain) yang diikuti dengan penguatan sistem manajemen,mencakup aspek perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, penilaian kinerja, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem dan prosedur administrasi pegawai yang profesional di lingkup KLHK. SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat) yang selalu sigap untuk menegakan hukum dalam melindungi hutan Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan public yang belum prima Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Hanya saja, penekanannya adalah pada koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik. Hingga tahun 2019, kualitas layanan publik KLHK menurut Komisi Informasi Publik (KIP) sudah termasuk kategori baik dan belum mencapai layanan prima. e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum Penguatan pengendalian dan pengawasan internal KLHK dapat diperhatikan dari tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP dari masing-masing Eselon I, karena kumulatif capaian SPIP KLHK yang mencapai level 4 (kategori Optimum) tentunya mencerminkan juga Maturitas SPIP di tingkat Kementerian. Hingga tahun 2019 ini, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I lingkup KLHK belum mencapai pada level 4 (kategori Optimum). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran Inspektorat Jenderal KLHK sebagai evaluator dengan dukungan kegiatan assurance (meliputi Audit, Reviu, Pemantauan), consulting (meliputi Bintek, Pendampingan) dan kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP;
(2)Peran Eselon I sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (3) tim peningkatan maturitas SPIP Eselon I harus melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing lingkup Eselon I; (4) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya). f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK yang belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan bidang LHK Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan dan penegakan hukum LHK yaitu:
(1)Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
(2)Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pembangunan LHK, maka diperlukan perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang LHK, mencakup : (1) peta peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan dalam kerangka regulasi tahun 2020-2024; (2) evaluasi terhadap penataan tugas, fungsi dan kewenangan dari setiap direktorat jenderal; (3) temuan atas peraturan perundang-undangan yang dinilai belum harmonis; (4) penanganan bantuan hukum bidang LHK, baik perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana yang belum terlaksana dengan baik.
(3)Lambatnya penetapan putusan pengadilan atas perkara pidana dan/atau perkara perdata, khususnya yang terkait dengan kewajiban denda atau ganti kerugian ke negara, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya potensi penerimaan negara bukan pajak terkait dengan penegakan hukum LHK.
(4)Permasalahan kelembagaan berikutnya adalah dukungan ketersediaan NSPK, SDM, sarana dan prasarana hingga pembiayaan untuk operasionalisasi seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), karena sampai saat ini, masih terdapat kawasan hutan yang belum terbentuk KPH sesuai dengan fungsinya sehingga masih berstatus open access, dan ini mengancam pengelolaan hutan.
(5)Hal terakhir adalah berkenaan dengan penataan kelembagaan dari organisasi Kementerian LHK. Sejalan dengan telah diangkatnya Wakil Menteri oleh Presiden, kiranya momentum ini, perlu dilakukan penataan/perombakan organisasi KLHK, agar ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik yang selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi untuk keberhasilan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokan kedalam 4 isu yaitu :

1.Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air; (2) pengelolaan sampah dan limbah B3; (3) kerusakan lingkungan; (4) kualitas udara dan (5) keanekaragaman hayati
2.Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK; (2) jasa lingkungan dan (3) circular Economy;
3.Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial; (2) TORA; (3) kesehatan masyarakat dan (4) pendidikan lingkungan;
4.Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) efektivitas tata kelola; (3) mainstreaming perubahan iklim; (4) penegakkan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturam perundang-undangan LHK; dan (5) enabling conditions. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:
1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8.Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni:
1.Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2.Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. 2.2. Misi Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:
1.Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2.Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3.Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2.3. Tujuan KLHK Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2.Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3.Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4.Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 2.4. Sasaran Strategis KLHK Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:
1.Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2.Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3.Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:

(1)Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

4.Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;

(3)Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks- SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;
(5)Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3.Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:
1.Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:

i.Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar

(2024); (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024) ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8%
(2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024); (3) destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas dari 9 destinasi menjadi kumulatif 25 (2024). Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, mencakup:
1. a.Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi:
(1)memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau.
1. b.Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani. Sementara itu, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, mencakup:
2. a.Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas kehutanan yang terintegrasi hulu- hilir; (2) meningkatkan produktivitas, penguatan rantai pasok yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output dan distribusi; (3) mengembangkan hilirisasi industri kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti kayu, rotan, dan lain-lain serta diperkuat juga dengan pendekatan praktik budidaya berkelanjutan dan agroforestry; (4) dukungan penyiapan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi antara kementerian/lembaga, lembaga diklat, industri dan pemerintah daerah; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; (6) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor hasil hutan dengan meningkatkan produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024);
3. b.Peningkatkan nilai tambah pariwisata yang dilaksanakan dengan strategi: mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) berbasis kawasan hutan meliputi Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.
  1. 2.Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang terkait dengan KLHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu : (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar; (2) penyiapan grand design forest city di Ibu Kota Negara; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara; (4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.
  2. 3.Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK mencakup:
4. a.Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5, juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024); (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024); (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024); (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024)
5. b.Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu : (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina. Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia serta peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi, dengan penjelasan di bawah ini. Arah kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang terkait dengan KLHK mencakup:
6. a.Akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; (2) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individua atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan;
(3)pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; (4) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.
1. b.Reforma agraria yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (2) Pemberdayaan masyarakat penerima TORA
2. c.Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
(1)pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), dan kemitraan kehutanan; (2) peningkatan kapasitas kelola hutan, kelembagaan dan usaha kelompok masyarakat; (3) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (4) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; (5) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial Sementara itu, arah kebijakan dan strategi yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia, mencakup:
1. a.Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan peran dan kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu: (1) pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja,
2. b.Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; (2) penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; (3) revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar,
3. c.Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; (2) peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi,
4. d.Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; (2) penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi,
5. e.Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi. Sedangkan arah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi yaitu dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) Pemanfaatan Iptek dan inovasi di bidang-bidang yang menjadi fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan; (2) prioritas riset nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis;
(3)pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek; (4) pengembangan dan penguatan infrastruktur Litbang strategis; (5) penguatan pusat unggulan Iptek; (6) pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual serta pengembangan jaringan kerjasama riset dalam dan luar negeri; (7) penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerjasama dan perbaikan tata kelola paten/karya ilmiah; (8) pembinaan perusahaan pemula berbasis teknologi.

4.Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:

a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024) 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut. 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

(1)jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024) 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024). 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 %
(2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).
1. b.Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.
2. c.Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi: 1) Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024); (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024); (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024); (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024); (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024), 2) Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu:
(1)jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024); (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420.000 hektar (2024), 3) Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK; (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT; (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT, 4) Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH mejadi 10 perusahaan; (2) jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024); (3) jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024), 5) Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024). Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing- masing dijelaskan di bawah ini. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:
1. a.Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir;
(5)peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
1. b.Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
2. c.Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
(4)pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.
1. d.Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim meliputi:
2. a.Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan rencana pengurangan rsiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim; (2) integrasi kerjasama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.
3. b.Peningkatan ketahanan iklim yang dilaksanakan dengan Implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi :
4. a.Pemulihan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (2) rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pengurangan laju deforestasi.
5. b.Pengelolaan limbah yang dilaksanakan melalui: (1) pengelolaan sampah rumah tangga; dan (2) pengelolaan limbah cair
6. c.Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui: (1) konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; dan
(2)penerapan modifikasi proses dan teknologi; dan (3) manajemen limbah industri.
1. d.Rendahnya karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030; (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.
2. a.Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan dalam: (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan; (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan; (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dan/atau (7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:
  1. 1.Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi;
  2. 2.Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi;
  3. 3.Arahan kawasan untuk rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir-longsor- Karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
  4. 4.Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK- HA/HT/RE serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya;
  5. 5.Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka; dan
  6. 6.Arahan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Pemanfaatan kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non-kehutanan. Prosesnya tetap ditempuh melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan arahan di atas, maka distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan menurut fungsi kawasan disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan (juta ha) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Konversi Kawasan untuk Konservasi 26,42 - - - - 26,42 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut - 24,30 5,83 4,02 6,86 41,00 Kawasan Prioritas Rehabilitasi 1,0 1,82 0,39 0,38 0,37 3,96 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi - 0,47 15,86 19,62 1,43 37,38 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat - 2,59 4,45 4,37 1,76 13,16 Kawasan untuk Non-Kehutanan - 0,49 0,26 0,81 2,43 4,00 Jumlah 27,42 29,66 26,79 29,20 12,85 125,92 Sumber: RKTN 2011-2030. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah. Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha. Pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, maka dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang produktif (yang penutupan lahannya masih berhutan) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar. Hasil optimasi kawasan hutan sampai dengan tahun 2030 tertera pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan sampai tahun 2030 Fungsi kawasan (juta hektar) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Kawasan untuk konservasi 26.42 - - 26.42 Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut - 24.30 5.83 4.02 34.15 Kawasan prioritas rehabilitasi 1.0 1.82 0.39 0.38 3.59 Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi - 0.47 15.86 19.62 35.95 Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat - 2.59 4.45 5.7 12.74 Kawasan untuk non- kehutanan - - - - 13.07 Jumlah 27.42 29.18 26.53 29.72 Luas efektif kawasan hutan 2030 112.85 Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Jadi, optimasi arahan ruang pemanfaatn kawasan hutan sampai tahun 2030 adalah:
  7. 1.Luas efektif kawasan hutan yang dipertahankan hingga tahun 2030 adalah seluas 112,85 juta ha atau 89,62% dari total luas kawasan saat ini (baseline Mei 2019), sedangkan areal untuk pembangunan non-kehutanan seluas 13,07 juta ha.
  8. 2.Dengan skenario seperti di atas, maka berimplikasi juga pada luas kawasan hutan menurut fungsinya, yaitu: (1) Hutan Konservasi (HK) menjadi seluas 27,42 juta ha; (2) Hutan Lindung (HL) menjadi seluas 29,18 juta ha; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi seluas 26,53 juta hektar; (4) Hutan Produksi tetap (HP) menjadi seluas 29,72 juta hektar (berarti total Hutan Produksi (HPT + HP) menjadi seluas 56,25 juta hektar).
3. b.Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan sebagai berikut:
  1. 1.Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni : terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup: a) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: 1) Mengendalikan pencemaran udara melalui: (1) pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) di kabupaten/kota prioritas; (2) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (3) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas udara; 2) Mengendalikan pencemaran air melalui: (1) pembangunan stasiun pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) pada sungai prioritas; (2) fasilitasi pembangunan pengolahan air limbah di sungai Citarum; (3) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (4) meningkatkan pengawasan effluent IPAL pada unit usaha dan/atau kegiatan pada sumber pencemar; (5) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas air; 3) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui: (1) pemantauan sampah laut dan sumber pencemarnya lainnya; (2) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air laut terhadap usaha dan/atau kegiatan, terutama di pelabuhan-pelabuhan; (3) penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut; (4) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas air laut; 4) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut melalui: (1) pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (2) fasilitasi pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi; (3) pembuatan peta kesatuan hidrologi gambut dengan karakteristik ekosistem gambutnya; (4) fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) di provinsi dan kabupaten/kota prioritas; (5) pendataan untuk mengetahui profil indeks kualitas ekosistem gambut. 5) Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka melalui: (1) Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; (2) Pembentukan kelembagaan pengelola lahan akses terbuka; (3) Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (4) Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan pertambangan. b) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: 1) Meningkatkan penanganan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target penanganan sampah di 400 kabupaten/kota atau sekitar 70 % dari proyeksi timbulan sampah berdasarkan Jakstranas; (2) penilaian melalui program ADIPURA pada 350 kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan termasuk dalam kategori baik (nilai ADIPURA > 71 poin); (3) pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; (4) penerapan sistem penanganan sampah secara terpadu di 50 kabupaten/kota, baik skala komunal maupun regional dengan metode 3R (Reuse, Reduce and Recycle) atau pun dengan teknologi modern lainnya; 2) Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target pengurangan sampah yang dilakukan oleh kabupaten/kota berdasarkan Jakstranas; (2) penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen; (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap bank sampah sebanyak 8,434 unit atau 75 % dari data baseline serta pembentukan bank sampah induk; (4) peningkatan pendapatan nasabah bank sampah dengan proyeksi sekitar 15 % dari baseline 2019; (5) meningkatkan jumlah unit usaha pengolah limbah, sampah dan daur ulang untuk circular economy; (6) penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha untuk pencegahan dan pengurangan volume sampah dari sumbernya; (7) penguatan komitmen pemerintah daerah untuk penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstranas melalui penyediaan anggaran, peneningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan SDM pengelola sampah; 3) Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu; 4) Meningkatkan pengelolaan B3 melalui: (1) pembangunan sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs; (2) pemantauan pengelolaan jumlah dan jenis B3 yang beredar; (3) pembatasan dan penghapusan jenis senyawa B3 dan POPs tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) peningkatan upaya penghapusan penggunaan Merkuri pada lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK), kemudian menggantinya dengan pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri di lokasi PESK yang berizin; 5) Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3 melalui: (1) pelayanan perizinan serta penanganan kedaruratan limbah B3; (2) pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu di setiap region; 6) Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 melalui: (1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah medis) secara terpadu; (2) pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan (industri) pengelolaan limbah B3 sekitar 40 % dari jumlah total industri yang ada di Indonesia; (3) pemanfaatan limbah B3 untuk mendapatkan nilai ekonomi sekitar 20 % dari baseline 2019; 7) Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia. c) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahanpence dengan luasan 1,5 juta hektar; (2) pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai. d) Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah; (2) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah; (3) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL; (4) penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain; (5) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut;
(6)peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup; (7) pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan; (8) identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi. e) Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: 1) Adaptasi perubahan iklim melalui: (1) penyiapan data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim di daerah untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ekosistem dan lanskap; dan (2) mendorong pembangunan desa/kelurahan berketahanan iklim dan memperluas cakupan lokasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di setiap provinsi; (3) mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas; dan (4) melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi atas implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) maupun pelaksanaan program terpadu lintas sektor untuk adaptasi terhadap perubahan iklim; 2) Mitigasi perubahan iklim melalui: (1) pemantauan mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC melalui penyiapan perangkat kebijakan mitigasi perubahan iklim; dan (2) penentuan kebijakan pengendalian untuk penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline 2019; 3) Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional, melalui: (1) penyediaan data dan informasi profil emisi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan) untuk 5 (lima) sektor sejalan dengan fungsi KLHK sebagai focal poin untuk perubahan iklim, (2) verifikasi dan registri aksi mitigasi yang dilakukan oleh 5 (lima) sektor,
(3)pelaporan emisi gas rumah kaca secara nasional melalui laporan tahunan inventarisasi GRK dan MPV, dan kepada internasional melalui skema pelaporan National Communication, Biennial Update Report, Biennial Transparency Report, dan pelaporan internasional lainnya, (4) pengembangan pendekatan bottom up untuk penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi GRK yang dilaksanakan oleh pemerintah subnasional (provinsi, kabupaten dan Kota); 4) Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla antara lain: (1) pengembalian fungsi alami lahan gambut yang berkarakteristik basah, berair dan berawa; (2) perubahan perilaku masyarakat melalui penyuluhan terpadu dan terintegrasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat; (3) patroli pencegahan Karhutla secara terpadu dengan sasaran desa rawan Karhutla; (4) pembinaan Manggala Agni dan peningkatan peran MPA sebagai regu pemadam Karhutla di IUPH dalam upaya pengendalian Karhutla; (5) fasilitasi sarana, prasarana, dan sumberdaya lainnya kepada seluruh desa di provinsi yang rawan Karhutla; (6) pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan satu komando; (7) mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas; (8) melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi atas implementasi NDC adaptasi, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) maupun pelaksanaan program terpadu lintas sektor untuk adaptasi terhadap perubahan iklim; (9) penguatan deteksi dini dan peringatan dini kejadian Karhutla untuk meningkatkan respon penanggulangan Karhutla; (10) operasi teknologi modifikasi cuaca secara dini; dan (11) meningkatkan kecepatan dalam upaya pemadaman darat dan pemadaman udara; 5) Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional; 6) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat. f) Pengendalian laju deforestasi, yang diupayakan dengan strategi:
(1)melanjutkan kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB atau dikenal dengan Peta Moratorium) sebagaimana telah ditetapkan dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2019 tentang PPIB hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut; (2) meningkatkan luas penutupan lahan yang bervegetasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Memperketat alih fungsi lahan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai rencana peruntukkan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW; (4) penegakan hukum bidang LHK dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan dan praktek tata kelola hutan yang buruk lainnya; (5) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingat tapak dalam bentuk KPH; (6) penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara konsisten sebagai suatu sistem untuk seluruh produk kayu dalam rangka pemberantasan pembalakan liar, dan mendorong peningkatan perdagangan kayu legal; (7) menetapkan suatu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Issuing Authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan Produk seperti meubel dan kerajinan. (8) meningkatkan pencegahan dan pengendalian kejadian Karhutla yang merupakan entry point ke arah deforestasi, terutama pembukaan lahan besar-besaran yang berlanjut ke penggunaan lahan ke non-kehutanan; (9) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam pengawasan hutan agar diketahui kapan, dimana, dan berapa luasan perubahan tutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah seperti SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional). g) Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu : (1) meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai.; (2) mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan; (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air; (4) mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas; (5) meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya; (6) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan; (7) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK); (9) meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan. h) Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) menetapkan status dan fungsi Kawasan konservasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) serta perlindungan kawasan karst, gambut dan mangrove; (2) inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi secara partisipatif; (3) pembangunan pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar;
(4)perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan keanekaragaman spesies, genetik dan TSL secara lestari dan berkelanjutan; (5) penetapan sistem dan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta penentuan mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati ; (6) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk non-wisata alam (perijinan) dan untuk destinasi wisata alam prioritas, wisata alam bahari, wisata alam SAVE (science, academic, voluntary and education); (7) penjaminan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TN dan TB; (8) peningkatan kemitraan konservasi dengan desa sekitar dalam rangka peningkatan usaha produktif masyarakat; (9) peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di tingkat tapak (KPHK) serta penanganan “opened area” di Kawasan konservasi untuk penyediaan ruang perlindungan; (10) pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang efektif, terutama inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan konservasi; (11) perkuatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan konservasi untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati, spesies dan genetik; (12) melestarikan kenakeragaman hayati dan pemulihan habitat spesies terancam punah serta penetapan koridor untuk Kawasan ekosistem esensial; (13) menginisiasi pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri di tingkat tapak seperti PPK-BLUD KPHK yang mempunyai potensi tinggi untuk penerimaan negara;
(14)pemulihan ekosistem pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang terkena rencana lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

2.Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (SS-2) yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginay mencakup: a) Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya yang dilaksanakan dengan strategi: (1) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan; (2) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan; (3) peningkatan kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak; (4) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu; (5) peningkatan ekspor produk industri kehutanan, dan usaha industri kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu maupun usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK); (6) pembangunan dan pengembangan industri primer hasil hutan sesuai dengan prinsip cluster based industry melalui peningkatan nilai investasi usaha jasa lingkungan maupun penerbitan dan/atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; (7) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju;

(8)meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari ekonomi hijau dengan memperhitungkan hasil usaha dari korporasi, Perhutanan Sosial, Clustering KPH dan hasil pengelolaan hutan diluar dari Perhutanan Sosial ke dalam hitungan kontribusi nilai tambah sektor LHK untuk PDB Nasional; (9) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu (SVLK) dan produk kayu lainnya bagi Usaha/Industri Kecil Menengah atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); b) Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan Bioprospecting, yang dilakdsanakan dengan strategi: (1) peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu) harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari secara konsisten; (2) peningkatan ekspor TSL dan Bioprospecting dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya dengan mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi maupun kepunahan spesies dan genetik; (3) menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha/Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu; c) Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas ekowisata berbasis taman nasional; (2) memperkuat rantai pasok dan ekosistem yang terkait dengan dukungan destinasi wisata alam, terutama revitalisasi wisata alam berbasis Taman Nasional; (3) meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan; (4) meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan langka; d) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dari PNBP fungsional KLHK, meliputi: (1) pendapatan kehutanan, yang berasal terdiri dari dana reboisasi, penggunaan kawasan hutan, provisi sumber daya hutan, pendapatan IIUPH hutan alam dan hutan tanaman, serta pemanfaatan jasa lingkungan dari air dan energi; (2) pendapatan iuran dan denda, terdiri dari pungutan masuk obyek wisata alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pungutan izin pengusahaan pariwisata alam.

3.Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup: a) Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; (3) menuntaskan penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan konflik-konflik kehutanan lainnya; (4) melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW, terutama alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai rawan bencana dan kawasan hutan yang tidak termasuk dalam arahan RKTN 2011-2030 untuk dialihkan ke pembangunan non-kehutanan; (5) perkuatan pengelolaan kawasan berfungsi lindung nasional dan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun nilai stok tinggi (high conservation value and high stock value; (6) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi;

(7)pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan; (8) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut. b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan dengan strategi: (1) penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukkannya; (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam rangka pemanfaatan tanah yang sudah diterima. c) Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara yang diupayakan dengan strategi: (1) penyiapan prakondisi akses kelola/izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitaraan Konservasi (KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS); (2) fasilitasi peningkatan kinerja dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dari bina usaha kelompok perhutanan sosial maupun dari hutan adat; (3) fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada Kawasan hutan serta penetapan aspek legal hutan adat;
(4)peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat berupa penguatan kelompok perhutanan sosial melalui pendampingan, peningkatan kapsitas usaha, askes permodalan hingga pemasaran hasil.

4.Untuk mewujudkan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strtaeginya, mencakup: a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administarsi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK; b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK; c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak; e) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan; (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan; (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi adminsitarsi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK; (4) peningkatan pencegahan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal; (5) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakkan peraturan perundang- undangan LHK; f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangunan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (one map policy) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan KLHK; g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan dengan strategi: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah, (2) penyediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) produk hasil Litbang untuk peningkatan kapasitas masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan dan sistem identifikasi kayu, bambu, dan rotan otomatis untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK; (3) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan; (4) optimalisasi fungsi Kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai pilot Iptek LHK untuk lingkup hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati; h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi pengembangan kapasitas SDM hingga SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi; (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal; (3) meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK, meliputi kelompok tani hutan (KTH) Mandiri, Lembaga pelatihan Pemagangan Usaha kehutanan swadaya masyarakat (LP2UKS), wanawiyata widya karya dan tenaga penyuluh pendamping yang handal; (3) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak; (4) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (road map) pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi; i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi das implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK. 3.3. Kerangka Regulasi Dalam rangka melaksanakan program pembangunan LHK selama tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan seluruh penyelenggara negara lingkup KLHK untuk mencapai tujuan bernegara. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun kerangka regulasi adalah: (1) regulasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; (2) regulasi yang dibentuk juga memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung kebjakan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra KLHK 2020-2024, RKP tahunan selama periode 2020-2024, Renja KLHK serta arahan Presiden; (4) proses pembentukan regulasi telah melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu pada program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya ataupun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi KLHK, dan ditujukan pada: (1) Revisi/perubahan regulasi; (2) Pencabutan regulasi; (3) Pembentukan regulasi baru. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi KLHK yaitu:
1.pembentukan regulasi baru, terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri,
2.revisi regulasi, hanya terdiri dari Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen, sedangkan peraturan lainnya belum ada rencana revisi,
3.sementara itu, belum ada juga kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi. Tabel 3.3 Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi KLHK tahun 2020-2024 No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Jumlah Unit kerja KLHK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Regulasi Baru 67 7 3 3 4 1 3 4 28 12 2 1 Undang- Undang 1 - - 1 - - - - - - - 2 Peraturan Pemerintah 9 - 3 - 4 - 1 - - 1 - 3 Peraturan 1 - - - - - 1 - - - - 4 Peraturan Menteri 56 7 - 2 - 1 1 4 28 11 2 II Revisi Regulasi 59 6 3 4 10 2 1 11 - 21 - 1 Undang- Undang - - - - - - - - - - - 2 Peraturan Pemerintah - - - - - - - - - - - 3 Peraturan - - - - - - - - - - - 4 Peraturan Menteri 54 6 3 4 10 2 1 7 - 21 - 5 Peraturan Dirjen 5 1 - - - - - 4 - - - Jumlah *) 126 13 6 7 14 3 4 15 28 33 2 *) Rincian dari setiap regulasi baru dan revisi regulasi disajikan pada lampiran. Ket : Unit Kerja lingkup KLHK yaitu: 1=KSDAE; 2=PDASHL; 3=PHLHK; 4=PKTL; 5=BLI; 6=PPI; 7=PSKL; 8=PSLB3; 9=PPKL; dan 10=BP2SDM. 3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi KLHK sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi KLHK. Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan diantaranya adalah:
1.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis.
2.Sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren.
4.Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (outcome) dari program pembangunan.
5.Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran.
6.Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif.
7.Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 ini, kerangka kelembagaan KLHK masih didasarkan pada ketentuan yang masih berlaku saat ini, hanya saja dibawah Menteri ditambahkan struktur Wakil Menteri dan karenanya perubahan kelembagaan KLHK akan ditentukan lebih lanjut, bilamana telah terbit kebijakan terbaru dari Presiden terkait hal tersebut. Dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka berikut ini disajikan gambar struktur organisasi KLHK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan catatan terdapat tambahan struktur Wakil Menteri, maka organisasi KLHK dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, sebagai berikut: Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 3.5. Pengarusutamaan Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (mainsteaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut.
1.Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).
2.Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupyakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.
3.Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
4.Pengarusutamaan Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Stategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Tabel 4.1 Target kinerja KLHK 2020-2024 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator kinerja IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,56 68,71 68,96 69,22 69,48 69,74 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah % N/A 16,28 16,75 17,22 17,38 17,54 3 Penurunan Laju Deforestasi Juta ha 0,44 0,44 0,43 0,38 0,33 0,31 4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin 50,9 61 63 65 67 70 IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 5 Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya Ribu ha 207 90 220 230 230 230 6 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values) Juta ha 28 15,60 13,80 10,30 12,10 18,20 SS-2: Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 7 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional Rp. Triliu n 104,12 103 106 109 112 115 8 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospectin g US$ Milya r 12 12 13 14 15 16 9 Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK Rp. Triliu n 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 SS-3: Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 10 Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan Juta ha 88 juta ha (70,4% dari baselin e 125 juta ha) 5 10 10 9 3 11 Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Ribu ha 1,57 juta ha 130 600 600 600 600 12 Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat ha 4.000.0 00 500.0 00 1.000.0 00 1.250.0 00 750.0 00 500.0 00 SS-4: Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing 13 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan Poin 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 14 Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum Kasu s 586 1.429 2.267 2.567 2.962 3.220 15 Indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) Poin 3,43 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 16 Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementati f Produ k 23 52 70 80 90 100 17 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Poin N/A 70 72 75 78 80 18 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Poin 75,34 77 79 81 83 85 19 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 1 20 Level Maturitas SPIP KLHK Level 3 3 3 3 4 4 Keterangan : *) N/A = Data tidak tersedia **) Penjelasan metode pengukuran indikator kinerja disajikan secara lengkap dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK 2020-2024. 4.2. Indikasi Target Proyek KLHK untuk Mendukung Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2020-2024 Untuk mendukung agenda pembangunan atau prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka disusun proyek prioritas di masing-masing program pembangunan Eselon I lingkup KLHK. Proyek ini disusun untuk membuat target dalam RPJMN 2020-2024 lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran dari prioritas nasional (PN) RPJMN 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, tentunya akan melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha swasta serta masyarakat. Pendanaannya dilakukan dengan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah, masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu, juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance serta output based transfer dan hibah ke daerah. Di dalam pelaksanaannya, proyek KLHK dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek KLHK yang mendukung PN RPJMN 2020-2024 ini dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, proyek KLHK ini dapat menjadi alat kendali pembangunan, sehingga sasaran dan target pembangunan dalam PN RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Secara keseluruhan telah direncanakan 103 proyek KLHK beserta indikasi target, lokasi dan indikasi pendanaan yang mendukung PN RPJMN 2020-2024 dengan rincian dipaparkan dalam tabel-tabel berikut. Tabel 4.2 Indikasi target proyek KLHK untuk program dukungan manajemen dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus (dokumen) 20 20 06 Setjen 2 Dokumen penerapan standar (dokumen) 25 25 06 Setjen 3 Penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa (unit) 5 25 06 Setjen 4 Dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (TPB 12) (dokumen) 2 2 06 Setjen Tabel 4.3 Indikasi target proyek KLHK untuk program pengelolaan hutan berkelanjutan PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll (juta m3) 47 60 01 PHPL 2 Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu (juta m3) 45 45 01 PHPL 3 Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (dokumen) 1 1 01 PHPL 4 Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu (unit) 6 7 01 PHPL 5 KPH yang masuk kategori Maju (unit) 10 60 01, 06 PHPL 6 Produksi HHBK (ton) 350.000 450.000 01 PHPL 7 Penanaman /pengkayaan pada hutan Produksi (ha) 310.000 453.000 01, 06 PHPL 8 Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif (ha) 56.000 20.000 01, 06 PDASHL 9 Rehabilitasi hutan dan 3.000 5.000 01, 06 PDASHL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 lahan secara sipil teknis (unit) 10 Rehabilitasi hutan mangrove/pantai (ha) 1.000 1.250 06 PDASHL 11 Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove (provinsi) 34 34 06 PDASHL 12 Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan IKN (ha) 1.500 1.500 02 PDASHL 13 KPH yang masuk kategori maju (unit) 10 50 01, 06 PDASHL 14 Produksi HHBK (ton) 3.000 3.000 01 PDASHL 15 Pengembangan sistem data dan informasi DAS realtime (sistem) 1 1 06 PDASHL 16 Peningkatan kapasitas lembaga/forum peduli DAS (lembaga/forum) 34 34 06 PDASHL 17 Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif (juta ha) 70 70 01, 06 KSDAE 18 Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi (unit KK) 552 552 01, 06 KSDAE 19 Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Simpul data) 4 5 06 KSDAE 20 Penanganan permasalahan di kawasan konservasi (opened area) (juta ha) 1,8 1,8 01, 06 KSDAE 21 Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi (desa) 500 4.500 01, 06 KSDAE 22 Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon) (unit) 20 100 01 KSDAE 23 Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati (unit) 1.800 1.800 01, 06 KSDAE No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 24 Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate) (unit) 3 3 01 KSDAE 25 Pengembangan ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang, TN Gunung Leuser (unit) 7 7 01 KSDAE 26 Pengembangan taman nasional dan taman wisata alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (unit) 15 15 01 KSDAE 27 Mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (sistem) 1 1 06 KSDAE 28 Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati (unit) 1.000 1.000 KSDAE 29 Perlindungan dan penyelamatan satwa liar (unit) 5 5 06 KSDAE 30 Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan IKN (ha) 1.200 1.200 02 KSDAE 31 Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 70 70 06 KSDAE 32 Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (juta ha) 65 65 01, 06 PKTL 33 Terlaksannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA (ha) 130.000 2.530.000 03 PKTL 34 Penetapan/pemantapan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi 1 3,6 (2022) 01, 06 PKTL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 (juta ha) 35 Perencanaan dan penetapan kawasan hutan (juta ha) 4 33,5 01, 06 PKTL 36 Penyiapan lahan ibu kota dari kawasan hutan (ha) 175.000 - 02 PKTL 37 Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat (ha) 500.000 4.000.000 03 PSKL 38 Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat (kelompok) 2.077 3.250 03 PSKL 39 Kemitraan investasi/usaha (mitra) 125 225 03 PSKL 40 Industri nilai tambah produk (sentra) 14 14 03 PSKL 41 Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial (kelompok) 50 50 03 PSKL 42 Pembentukan kelompok tani hutan (KTH) mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat (unit) 100 500 03 BP2SDM 43 Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat (orang) 5.000 7.500 03 BP2SDM 44 Operasi pengamanan Kawasan Hutan 100 180 06 PHLHK 45 Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal 110 400 06 PHLHK Tabel 4.4 Indikasi target proyek KLHK untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati (unit) 0 10 01 BLI 2 Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, academic, Voluntary, 0 1 01 BLI No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama (unit) 3 Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK (jenis) 0 1350 06 BLI 4 Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas (produk) 0 65 06 BLI Tabel 4.5 Indikasi target proyek KLHK untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak (orang) 2.310 3.210 01 BP2SDM 2 Penyelenggaraan pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (orang) 7.000 7.000 03 BP2SDM 3 Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK 7.000 7.000 03 BP2SDM 4 Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia (orang) 472 473 03 BP2SDM 5 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI 472 473 03 BP2SDM 6 Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH (unit) 518 1.080 06 BP2SDM 7 pembentukan dan pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat (unit) (pembentukan wanawiyata widyakarya) 10 50 03 BP2SDM 8 Pembentukan dan 0 250 03 BP2SDM No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat /LP2UKS bagi masyarakat sebagai lembaga pelatihan terakreditasi (unit) Tabel 4.6 Indikasi target proyek KLHK untuk pogram kualitas lingkungan hidup dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (provinsi) 5 34 06 PKTL 2 Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (provinsi) 7 34 01, 06 PKTL 3 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis daya dukung daya tampung (KLHS) 30 150 06 PKTL 4 Penyiapan lahan ibu kota dari kawasan hutan (Policy brief IKN) (dokumen) 1 - 02 PKTL 5 Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (laporan) 3 3 06 PKTL 6 Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan (kasus) 46 140 06 PHLHK 7 Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK (perusahaan) 1.000 2.100 06 PHLHK 8 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) 200 900 06 PHLHK 9 Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (kasus) 173 400 06 PHLHK 10 PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) 210 1.000 06 PHLHK 11 Penyediaan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di daerah PESK (unit) 5 5 06 PSLB3 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 12 Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit) 5 7 06 PSLB3 13 Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 non institusi (ton) 10.000 30.000 06 PSLB3 14 Peningkatan jumlah penanganan timbulan sampah nasional (juta ton) 19,26 18,97 06 PSLB3 15 Kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) (Lokasi) 10 27 06 PPKL 16 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi (Perusahaan) 1.668 3.750 06 PPKL 17 Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum (unit) 4 20 06 PPKL 18 Lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) (Lokasi) 71 90 06 PPKL 19 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (Perusahaan) 1.668 3.750 06 PPKL 20 Fasilitas pengendalian pencemaran air (unit) 49 50 06 PPKL 21 Penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (Persen) 0,025 0.053 06 PPKL 22 Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota) 0 60 06 PPKL 23 Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan laut (Lokasi) 4 10 06 PPKL 24 Pemantauan kualitas air laut (provinsi) 34 34 06 PPKL 25 Pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (Pelabuhan) 20 50 06 PPKL 26 Pemantauan sampah laut dan coastal clean up (lokasi) 40 80 06 PPKL 27 Penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan 2 2 06 PPKL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi) 28 Pemulihan lahan bekas tambang rakyat (Hektar) 77,5 90 06 PPKL 29 Usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (Perusahaan) 80 113 06 PPKL 30 Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (hektar) 300.000 300.000 06 PPKL 31 Pemulihan gambut terdegradasi di lahan masyarakat (Hektar) 1.800 35.000 06 PPKL 32 Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut (desa) 75 75 06 PPKL 33 Desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (Desa) 60 60 06 PPKL 34 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (Perusahaan) 300 500 06 PPKL 35 Pembangunan laboratorium riset merkuri dan metrologi lingkungan (laboratorium riset) 1 0 06 BLI 36 Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup (sertifikat) 0 6 06 BLI 37 Pengendalian kerusakan danau (danau) 15 15 01 PDASHL 38 Peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem esensial (unit KEE) 9 13,2 01 KSDAE 39 Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (unit KEE) 9 13,2 06 KSDAE Pemandangan hutan lindung hulu DAS Citarum Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Keasrian hutan alam di Hulu DAS Citarum KM 0 Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Tabel 4.7 Indikasi target proyek KLHK untuk program ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (ODP ton) 23,56 25,25 06 PPI 2 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (hari) 1.200 1.200 06 PPI 3 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (sorty) 170 170 06 PPI Tabel 4.8 Indikasi target proyek KLHK untuk program prioritas nasional (Pro- PN) RPJMN 2020-2024 beserta indikasi pendanaannya No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan 1 Industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi Kontribusi PDB industri pengolahan 21 % pada tahun 2024 - APBN - Swasta - BUMN 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Pembangunan dalam wilayah dan kawasan 10 Destinasi pariwisata prioritas - APBN - Swasta - BUMN - KPBU No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger- Semeru, Bangka Belitung dan Morotai 3 9 Kawasan industri di Luar Jawa dan 31 smelter Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM 9 Kawasan industri dan 31 smenter beroperasi - APBN - Swasta - BUMN - KPBU 4 Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan fishing ground Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau dan Maluku - APBN - Swasta - KPBU 5 Ibu Kota Negara (IKN) Perancangan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR dan KLHS) Kab. Penajam Paser Utara Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur - APBN - BUMN - KPBU 6 Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 Revitalisasi SMK yang mendukung industri 4.0 Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1 % - APBN 7 Pengaman pesisir 5 perkotaan Pantura Jawa Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu/ ONLIMO 100 unit Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong dan Gerbangkertosusila - APBN - KPBU - APBD 8 Pemulihan 4 DAS kritis
1.Penghijauan lahan kritis
2.Pembangunan IPAL industri DAS kritis di Prov. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara, sebanyak :
1.150.000 Ha
2.566 Unit - APBN 9 Pembangunan 1. Pembangunan Kapasitas limbah - APBN No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan fasilitas pengolahan limbah B3 Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan
2.Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
3.Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur
4.Penyediaan Fasilitas Pusat Pengolahan Limbah B3 Terintegrasi yang berasal dari berbagai sumber fasilitas pelayanan kesehatan B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun - Swasta - KPBU 10 Penguatan sistem peringatan dini bencana Penguatan early warning system untuk bencana lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara) Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3.0 menit - APBN 4.3. Kerangka Pendanaan Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana hibah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta perbankan dan non-perbankan. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra KLHK tahun 2020- 2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non- operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi LHK terhadap perekonomian nasional dan daerah selama tahun 2020-2024. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebesar Rp 87,905,939,407.85 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 4.9 Total rencana alokasi anggaran belanja KLHK tahun 2020-2024 No Program Pembangunan KLHK Total 2020-2024 (Rp. Ribu) 1 Program Dukungan Manajemen 21,294,315,740.50 2 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 44,563,304,972.35 Keasrian hutan alam dan Danau Lindu Dokumentasi Balai Taman Nasional Lore Lindu 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 554,896,005.00 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1,329,657,517.00 5 Program Kualitas Lingkungan Hidup 18,659,122,360.00 6 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 1,504,642,813.00 Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024 *) 87,905,939,407.85 Keterangan : *) Rincian alokasi belanja setiap program pembangunan KLHK di atas disajikan pada lampiran matriks rencana strategis KLHK Tahun 2020- 2024. Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada KLHK sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi KLHK adalah : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan, dengan makna sebagai berikut: (1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara. Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi KLHK untuk lima tahun yang akan datang, tercermin pada 4 pilar dari perwujudan sasaran strategis KLHK sebagai berikut: (1) Pilar Lingkungan yakni; kualitas lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Pilar Ekonomi yakni; optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pilar Sosial, yakni: terjaminya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (4) Pilar Tata Kelola yakni: tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing. Harapan-harapan tersebut, diwujudkan melalui capaian kumulatif dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK dengan efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KLHK sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instrumen untuk menilainya dapat dilihat dari bukti nyata pencapaian hasil/dampak (outcome/impact), yang akhirnya secara kumulatif akan berkontribusi kepada capaian indikator kinerja utama beserta targetnya pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada KLHK untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggungjawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR 182 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS RENCANA STRATEGI KLHK TAHUN 2020-2024 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 13,470,483,171.70 Rp 17,766,616,165.10 Rp 16,998,875,629.30 Rp 20,202,912,367.00 Rp 19,467,052,074.75 Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 68.71 68.96 69.22 69.48 69.74 Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah % (persen) 16.28 16.75 17.22 17.38 17.54 Penurunan Laju Deforestasi Juta Hektar 0.44 0.43 0.38 0.33 0.31 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Poin 61 63 65 67 70 Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Juta Hektar 15.6 13.8 10.3 12.1 18.2 Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan. Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional Triliyun Rupiah 103 106 109 112 115 Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting US $ Milyar 12 13 14 15 16 Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK Triliyun Rupiah 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat Ribu Hektar 500 1,000 1,250 750 500 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Poin 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum Kasus 1,429 2,267 2,567 2,962 3,220 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Poin 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 Hasil Litbang yang Inovatif dan/ atau Implementatif Produk 52 70 80 90 100 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Poin 77 79 81 83 85 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Poin 70 72 75 78 80 Level Maturitas SPIP KLHK Level Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN Rp 3,779,654,921.00 Rp 4,012,294,339.00 Rp 4,241,075,123.50 Rp 4,487,065,057.00 Rp 4,774,226,300.00 Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima Indeks Reformasi Birokrasi KLHK Poin 77 79 81 83 85 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Poin 4 4 4 4 4 Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Poin 4 4 4 4 4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Poin 75 78 80 82 85 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan KLHK Poin 70 75 80 80 85 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai SAKIP Itjen Poin 82 83 84 85 86 Nilai SAKIP Ditjen PHPL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP Ditjen PDASHL Poin 75 77 80 83 85 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Poin 78 78,5 79 79,5 80 Nilai SAKIP Dtijen PKTL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP BLI Poin 81 81 81 81 82 Nilai SAKIP BP2SDM Poin 72 74 76 78 80 Nilai SAKIP Ditjen PSKL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Poin 72 74 76 78 80 Nilai SAKIP Ditjen PPI Poin 78 79 79 80 81 Nilai SAKIP Ditjen PSLB3 Poin 77 77,5 78,5 79 80 Nilai SAKIP Ditjen PPKL Poin 79 80 81 82 83 Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Opini BPK-RI atas LK BA 029 Nilai 4 4 4 4 4 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK Poin 8 8,5 9 9,3 9,6 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Satker 5 9 13 17 21 Level Maturitas SPIP KLHK Level 3 3 3 4 4 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Poin 72 76 80 83 86 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Sertifikasi dan Kompetensi SDM LHK Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 KEGIATAN 5367 : PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 10,094,400.00 Rp 10,599,119.00 Rp 11,129,075.00 Rp 11,682,571.00 Rp 30,364,519.00 Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif Agenda Setting dan Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan yang Tertata Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Poin 4 4 4 4 4 Pemberitaan Positif di Media Massa Pemberitaan 3000 3250 3500 3750 4000 Nilai Layanan PPID berdasarkan Penilaian KIP Poin 80 82 84 86 88 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5368 : PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KLHK Rp 29,608,818.00 Rp 24,471,865.00 Rp 27,744,551.00 Rp 29,610,956.00 Rp 33,479,550.00 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan) Dokumen 4 3 4 3 4 Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK Poin 4 4 4 4 4 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Poin 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 Jumlah Kunjungan Web KLHK Pengunjung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 KEGIATAN 5369 : KOORDINASI KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI Rp 60,408,640.00 Rp 51,498,227.00 Rp 31,064,450.00 Rp 33,170,900.00 Rp 35,487,990.00 Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif Nilai SAKIP KLHK Poin 72 74 76 78 80 Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5370 : PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN KERUMAHTANGGAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN KEMENTERIAN LHK Rp 268,646,040.00 Rp 295,510,644.00 Rp 325,061,708.00 Rp 357,567,880.00 Rp 393,324,667.00 Terselenggaranya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan , dan pengelolaan perlengkapan KLHK Tingkat Kepuasan Layanan Umum Poin 4 4 4 4 4 Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK Poin 4 4 4 4 4 Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Poin 4 4 4 4 4 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK Poin 4 4 4 4 4 Dokumen Pengelolaan BMN yang Akuntabel Dokumen BMN 6 6 6 6 6 KEGIATAN 5371 : PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 68,350,000.00 Rp 71,766,000.00 Rp 75,355,000.00 Rp 79,123,000.00 Rp 83,079,000.00 Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir Jumlah dana yang terdistribusi Miliyar Rupiah 500 500 500 500 500 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan Miliyar Rupiah 124 128 116 98 89 Tingkat Kepuasan Layanan Penyaluran Dana yang Terdistribusi Kepada Mitra Bidang Kehutanan Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5372 : PEMBINAAN DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI Rp 14,504,909.00 Rp 15,955,400.00 Rp 17,550,940.00 Rp 19,306,033.00 Rp 21,061,126.00 Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing Dokumen 30 30 30 30 30 Dokumen Perjanjian Internasional Dokumen 5 5 5 5 5 KEGIATAN 5373 : PENGENDALIAN EKOREGION JAWA Rp 15,615,572.00 Rp 17,175,400.00 Rp 18,892,640.00 Rp 20,781,704.00 Rp 22,859,672.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5374 : PENGENDALIAN EKOREGION BALI NUSRA Rp 15,192,308.00 Rp 16,048,495.00 Rp 15,690,625.00 Rp 17,458,687.00 Rp 18,284,554.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5375 : PENGENDALIAN EKOREGION KALIMANTAN Rp 14,822,952.00 Rp 23,350,000.00 Rp 23,450,000.00 Rp 23,550,000.00 Rp 24,300,000.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5376 : PENGENDALIAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU Rp 17,294,515.00 Rp 20,454,018.00 Rp 24,224,820.00 Rp 28,729,784.00 Rp 34,115,744.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5378 : PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA Rp 13,935,688.00 Rp 16,862,357.00 Rp 18,970,889.00 Rp 20,354,482.00 Rp 22,590,130.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5379 : PENGENDALIAN EKOREGION SUMATERA Rp 17,464,340.00 Rp 19,210,774.00 Rp 21,131,850.00 Rp 23,245,036.00 Rp 25,569,541.00 Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5380 : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEMENTERIAN LHK Rp 5,000,000.00 Rp 5,700,000.00 Rp 6,300,000.00 Rp 6,650,000.00 Rp 7,000,000.00 Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementerian LHK Opini WTP 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Peningkatan Nilai PNBP KLHK melalui Tata Kelola Akuntabel % (persen) 5 5 5 5 5 Persentase Penyelesaian Piutang KLHK (Baseline Piutang LHK Tahun 2018 sebesar 3,9 Triliyun Rupiah) % (persen) 5 5 5 5 5 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker % (persen) 90 90 90 90 90 Jumlah Informasi Pengelolaan Keuangan KLHK Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5381 : PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN LHK Rp 9,983,800.00 Rp 12,074,427.00 Rp 14,489,313.00 Rp 17,387,175.00 Rp 20,864,610.00 Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima Nilai penataan tata laksana Poin 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Nilai penataan dan penguatan organisasi Poin 3,2 3,4 3,6 3,8 4 Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Yang Semakin Baik Poin 13,3 13,5 13,7 13,85 14 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan kepegawaian Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5382 : PEMBINAAN STANDARDISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 5,147,500.00 Rp 5,582,250.00 Rp 6,060,475.00 Rp 6,586,523.00 Rp 7,165,175.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Dokumen Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya Tingkat Kepuasan Layanan Penyediaan Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan Poin 4 4 4 4 4 Jumlah Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapannya Dokumen 52 52 52 52 52 KEGIATAN 5383 : PENGEMBANGAN TELAAHAN KEBIJAKAN, PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 4,000,000.00 Rp 4,250,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 4,750,000.00 Rp 5,000,000.00 Terlaksananya Layanan Hukum, Bantuan Hukum dan Penataan Perundangundan gan yang berkualitas Produk Hukum Peraturan 30 30 30 30 30 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani Perkara 40 40 40 40 40 Nilai Penataan Peraturan Perundang- undangan Poin 5 5 5 5 5 KEGIATAN 5859 : PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG LHK Rp 5,206,515.00 Rp 7,227,155.00 Rp 7,299,877.00 Rp 7,929,857.00 Rp 8,622,837.00 Terselanggaranya Kajian Kebijakan Strategis dan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis Dokumen Rancangan 12 12 12 12 12 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK Poin 70 75 78 80 85 KEGIATAN 5860 : PENYELENGGARAAN KETEKNIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 2,629,000.00 Rp 3,166,020.00 Rp 3,470,623.00 Rp 3,804,685.00 Rp 4,171,153.00 Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya NPSK 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penetapannya Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5384 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK Rp 60,938,603.00 Rp 61,786,270.00 Rp 62,486,270.00 Rp 63,186,290.00 Rp 63,886,290.00 Penjamin Kualitas Pengawasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas % (persen) 60 65 70 75 75 Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas % (persen) 50 55 60 65 70 Nilai Kapabilitas APIP Level 3 3 3 4 4 Nilai Implementasi SAKIP Itjen Poin 82 83 84 85 86 Level Maturitas SPIP Itjen Level 3 3 3 4 4 Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART-DJA) Poin 95 96 97 98 98 Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi % (persen) 50 52 56 68 70 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/ teknis % (persen) 80 80 80 80 80 KEGIATAN 5385 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I Rp 4,873,270.00 Rp 5,313,440.00 Rp 5,413,440.00 Rp 5,513,440.00 Rp 5,613,440.00 Pengawasan yang Akuntabel Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5386 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II Rp 4,939,058.00 Rp 5,379,228.00 Rp 5,479,228.00 Rp 5,579,228.00 Rp 5,679,228.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5387 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III Rp 5,649,268.00 Rp 6,204,075.00 Rp 6,304,075.00 Rp 6,404,075.00 Rp 6,504,075.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5388 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV Rp 5,155,490.00 Rp 5,702,160.00 Rp 5,802,160.00 Rp 5,902,160.00 Rp 6,002,160.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5389 : PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN Rp 5,410,920.00 Rp 6,400,000.00 Rp 7,300,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 9,100,000.00 Kepuasan Klien Pengawasan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas % (persen) 15 35 55 80 100 KEGIATAN 5440 : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Rp 20,690,350.00 Rp 22,148,000.00 Rp 22,748,000.00 Rp 23,248,000.00 Rp 23,848,000.00 Tersedianya SDM LHK yang Kompeten Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK Jenis Jabatan 5 5 5 5 5 Peta Pengembangan Komponen SDM Non Aparatur LHK Jenis Jabatan 5 5 5 5 5 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 KEGIATAN 5396 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Rp 181,251,533.00 Rp 183,564,034.00 Rp 185,947,414.00 Rp 188,403,843.00 Rp 189,559,769.00 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang prima pada Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawab- kan Laporan 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Rp 424,000,000.00 Rp 431,000,000.00 Rp 433,000,000.00 Rp 434,000,000.00 Rp 435,000,000.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL Poin 75 77 80 83 85 Level maturitas SPIP Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Ditjen PDASHL yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5419 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Rp 1,084,861,940.00 Rp 1,161,961,940.00 Rp 1,239,061,940.00 Rp 1,316,161,940.00 Rp 1,393,261,940.00 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE Poin 78 78,5 79 79,5 80 Level Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 4 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5432 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Rp 253,178,801.00 Rp 266,876,692.00 Rp 282,551,677.00 Rp 300,322,618.00 Rp 322,166,198.00 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi Nilai SAKIP Ditjen PKTL Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL Level 3 3 3 3 4 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5390 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI Rp 452,214,659.00 Rp 494,062,253.00 Rp 525,668,698.00 Rp 561,170,568.00 Rp 600,062,625.00 Terselenggaranya dukungan manajemen Eselon I Nilai SAKIP Badan Litbang dan Inovasi Poin 81 81 81 81 82 Level Maturitas SPIP Badan Litbang dan Inovasi Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya perencanaan pengelolaan dan penataan KHDTK dan Hutan Penelitian Meningkatnya perencanaan pengelolaan dan penataan KHDTK dan Hutan Penelitian Laporan 0 1 1 1 1 KEGIATAN 5439 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Rp 165,789,655.00 Rp 166,308,700.00 Rp 172,685,750.00 Rp 176,087,000.00 Rp 184,743,000.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Nilai SAKIP Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Poin 72 74 76 78 80 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5413 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Rp 108,947,505.00 Rp 120,965,625.00 Rp 150,569,864.50 Rp 167,526,851.00 Rp 187,139,536.00 Terselenggarakan nya Dukungan Manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5427 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 173,019,771.00 Rp 178,219,771.00 Rp 183,419,771.00 Rp 188,619,771.00 Rp 193,819,771.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Poin 72 74 76 78 80 Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5445 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Rp 106,930,018.00 Rp 117,250,000.00 Rp 128,750,000.00 Rp 140,500,000.00 Rp 152,500,000.00 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI Nilai SAKIP Ditjen PPI Poin 78 79 79 80 81 Level maturitas SPIP Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5451 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 Rp 65,000,000.00 Rp 68,250,000.00 Rp 71,500,000.00 Rp 74,750,000.00 Rp 78,000,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Poin 77 77,5 78,5 79 80 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5457 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 78,899,083.00 Rp 90,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 110,000,000.00 Rp 120,000,000.00 Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Level 3 3 3 3 4 Laporan keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN Rp 7,547,498,909.70 Rp 8,480,390,375.10 Rp 9,052,096,515.80 Rp 9,503,849,900.00 Rp 9,979,469,271.75 Meningkatnya produktivitas hutan produksi Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun Unit 374 391 407 423 439 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya ragam usaha kehutanan Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat Unit 3 4 5 6 7 Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan Investasi baru pada hutan produksi Unit 6 6 6 6 6 Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu Nilai Ekspor produk industri kehutanan meningkat USD Miliar 9,25 9,5 9,75 10 10,5 Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat Triliyun Rupiah 3,130 3,164 3,199 3,233 3,302 Produksi hasil hutan kayu meningkat Juta M3 47 50 55 57 60 Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat Hektar 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak Unit Manajemen hutan bersertifikat PHPL sedang dan baik Unit Manajeme n 325 340 355 370 385 Meningkatnya luas penutupan vegetasi Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas Kehutanan Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung Ton 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari Jumlah KPHL dengan kategori maju KPHL 10 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pulihnya kondisi lahan dalam DAS Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS % (persen) 5,38 7,94 8,08 8,08 8,08 Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (akumulasi) Hektar 15,600,000 29,400,000 39,700,000 51,800,000 70,000,000 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran Triliyun Rupiah 2,00 4,05 6,15 8,30 10,50 Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL Juta Rupiah 200,000 410,000 630,000 860,000 1,100,000 Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif Desa 500 1,500 2,500 3,500 4,500 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi Poin 52.5 55 57.5 60 62.5 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar Provinsi 34 34 34 34 34 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 penyusunan kebijakan dan rencana kelola Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemohon 300 300 300 300 300 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambung- an Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Provinsi 34 34 34 34 34 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan Kelompok 1,977 2050 2200 2350 2500 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat Unit 110 220 330 440 550 Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman Hektar 1,700,000 1,900,000 2,150,000 2,150,000 2,100,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5397 : PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Rp 64,567,393.00 Rp 65,253,612.00 Rp 52,743,964.00 Rp 53,621,042.00 Rp 54,534,886.00 Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP yang memiliki rencana pengelolaan Unit KPHP 20 30 30 50 20 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin Juta Hektar 7 6 5 4 3 Investasi baru pada hutan produksi Unit 6 6 6 6 6 Terbentuknya KPHP Kategori Maju Unit KPHP 10 10 10 15 15 KEGIATAN 5398 : PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI Rp 17,704,261.00 Rp 19,474,687.00 Rp 21,422,155.00 Rp 23,564,371.00 Rp 25,920,808.00 Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman IUPHHK-HA dan HT yang aktif Unit 374 391 407 423 439 IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik Unit Manajeme n 325 340 355 370 385 Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi Hektar 310,000 378,000 403,000 428,000 453,000 Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi Hektar 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi Juta M3 47 50 55 57 60 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat Hektar 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 KEGIATAN 5399 : PENINGKATAN TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN Rp 9,628,011.00 Rp 10,298,403.00 Rp 11,035,302.00 Rp 11,845,344.00 Rp 12,731,326.00 Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT Unit 269 275 281 287 293 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit) Wajib Bayar 269 277 285 293 301 Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan Orang 160 160 160 160 160 KEGIATAN 5400 : PENINGKATAN USAHA JASA LINGKUNGAN HUTAN PRODUKSI DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) Rp 9,328,261.00 Rp 8,336,087.00 Rp 9,169,695.00 Rp 10,086,665.00 Rp 11,095,331.00 Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan Produksi komoditas HHBK meningkat Ton 350,000 375,000 400,000 425,000 450,000 Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi Unit 3 4 5 6 7 Luas areal pemulihan pada hutan produksi Hektar 5,000 5,000 5,000 7,000 8,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5401 : PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KEHUTANAN Rp 19,275,375.00 Rp 19,971,035.00 Rp 20,734,993.00 Rp 21,574,041.00 Rp 22,484,902.00 Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu Juta M3 45 45 45 45 45 Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK Izin 36 36 37 37 37 UMKM yang difasilitasi sertifikat/ penilikan SVLK Unit UMKM 160 200 150 100 100 Ekspor Produk Industri Kehutanan Juta Ton 15 15,5 16 16,5 17 Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5404 : REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR Rp 4,609,000,000.0 0 Rp 4,904,000,000.0 0 Rp 5,161,000,000.0 0 Rp 5,393,000,000.0 0 Rp 5,675,000,000.00 Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan Luasan rehabilitasi hutan dan lahan Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 Luasan hutan mangrove/pantai Hektar 1,000 1,250 1,250 1,250 1,250 Luasan Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya Hektar 1,500 2,000 2,000 2,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Menurunnya tingkat sedimentasi Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan Unit 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 KEGIATAN 5405 : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG Rp 75,000,000.00 Rp 79,000,000.00 Rp 83,000,000.00 Rp 87,000,000.00 Rp 91,000,000.00 Bertambahnya jumlah KPHL dengan kategori maju Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju KPHL 10 10 10 10 10 Meningkatnya kontribusi HHBK dari hutan lindung Produksi HHBK Ton 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 KEGIATAN 5406 : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS Rp 95,800,000.00 Rp 98,800,000.00 Rp 102,800,000.00 Rp 106,800,000.00 Rp 109,800,000.00 Tersedianya informasi baseline DAS Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time DAS 108 108 108 108 108 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya Lembaga/f orum 34 34 34 34 34 KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Rp 213,000,000.00 Rp 224,000,000.00 Rp 233,000,000.00 Rp 243,000,000.00 Rp 254,000,000.00 Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan Luas sumber benih unggul yang dibangun Hektar 10 100 100 100 100 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif Batang 42,500,000 42,500,000 42,500,000 42,500,000 42,500,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat Butir 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 KEGIATAN 5420 : PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Rp 63,846,834.00 Rp 73,066,000.00 Rp 82,882,000.00 Rp 94,211,740.00 Rp 106,980,740.00 Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif) Hektar 7,663,359 11,514,563 15,555,110 21,108,767 27,053,946 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati Mekanisme 1 1 1 1 1 Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (kumulatif) Unit KK 30 60 90 120 150 KEGIATAN 5421 : PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI Rp 890,009,591.00 Rp 1,022,044,591.00 Rp 1,143,644,591.00 Rp 1,275,444,591.00 Rp 1,395,209,591.00 Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan Hektar 50,000 140,000 230,000 320,000 400,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 konservasi Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani Hektar 1,298,500 541,000 526,000 511,000 495,000 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Unit KK 132 277 277 277 277 KEGIATAN 5422 : KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK Rp 191,250,000.00 Rp 199,625,000.00 Rp 208,000,000.00 Rp 216,375,000.00 Rp 224,750,000.00 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Juta Hektar 15,6 29,4 39,7 51,8 70 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun Unit 5 5 5 5 5 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL Entitas 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik Entitas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari TSL Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Mekanisme 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5423 : PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI Rp 619,926,493.70 Rp 630,806,495.10 Rp 641,988,996.80 Rp 654,384,248.50 Rp 667,011,025.50 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan Jumlah destinasi wisata alam prioritas Destinasi 15 15 15 15 15 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam Entitas 10 35 60 80 100 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education Destinasi 7 7 7 7 7 Jumlah destinasi wisata alam bahari Destinasi 3 3 3 3 3 KEGIATAN 5433 : PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN Rp 145,736,857.00 Rp 324,520,706.00 Rp 346,586,178.00 Rp 319,234,104.00 Rp 263,848,829.00 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan Seluruh kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100%) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan Judul 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga Km 4,778 9,556 9,556 8,600 2,900 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH Dokumen 3 3 3 3 3 Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Pemohon 48 48 48 48 48 Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN Ribu Hektar 41.4 41.4 41.4 0 0 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH Provinsi 24 24 24 24 24 KEGIATAN 5434 : INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN Rp 25,195,310.00 Rp 29,005,928.00 Rp 31,311,960.00 Rp 32,780,409.00 Rp 34,324,337.00 Tersedia dan termutakhirkan- nya data dan informasi SDH Nasional dan KPH Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH Klaster 192 242 242 242 242 Data dan Informasi Pemantauan SDH Dokumen 22 22 22 22 22 KEGIATAN 5435 : PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN Rp 46,063,689.00 Rp 43,662,831.00 Rp 40,554,681.00 Rp 14,924,807.00 Rp 15,629,105.00 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP Peta 530 530 530 530 530 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030 Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 Dokumen 10 10 10 10 10 Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Dokumen 300 300 300 300 300 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Laporan 25 25 25 25 25 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Provinsi 4 4 4 4 4 Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH KPH 22 40 38 0 0 KEGIATAN 5414 : PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL Rp 42,662,680.00 Rp 109,500,000.00 Rp 134,500,000.00 Rp 84,500,000.00 Rp 59,500,000.00 Meningkatnya Luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK) SK 300 300 300 300 300 Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan kawasan perhutanan sosial Dokumen 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5415 : BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT Rp 144,845,480.00 Rp 142,000,000.00 Rp 162,000,000.00 Rp 174,500,000.00 Rp 187,000,000.00 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang meningkat kinerjanya Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan Dokumen 400 400 400 400 400 Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan Paket 1,470 1,500 1,600 1,700 1,800 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/ Platinum Kelas 107 150 200 250 300 Rancangan Strategi dan Informasi kinerja kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial Dokumen 3 3 3 3 3 KEGIATAN 5416 : KEMITRAAN LINGKUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Rp 43,795,330.00 Rp 85,000,000.00 Rp 101,600,000.00 Rp 118,500,000.00 Rp 135,500,000.00 Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan SK 125 150 175 200 225 Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial Pendamping 1,250 2,500 3,000 3,500 4,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan Dokumen 3 3 3 3 KEGIATAN 5417 : PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT Rp 17,958,344.00 Rp 41,720,000.00 Rp 47,817,000.00 Rp 57,698,537.50 Rp 64,643,391.25 Meningkatnya penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan dan Penetapan Hutan Adat Pemetaan/Asesmen Konflik Tenurial Kasus 35 40 40 45 45 Penanganan Konflik Tenurial Kasus 35 40 40 45 45 Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak SK 20 25 30 35 40 Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat Dokumen 3 3 3 3 3 KEGIATAN: PENIGKATAN PENYULUHAN Rp 66,000,000.00 Rp 85,600,000.00 Rp 95,400,000.00 Rp 106,400,000.00 Rp 118,500,000.00 Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat Jumlah KTH Mandiri Unit 100 200 300 400 500 Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) Unit 10 20 30 40 50 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemegangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS Unit 0 160 180 210 250 Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal Orang 5,000 6,000 6,500 7,000 7,500 KEGIATAN 5428 : PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN Rp 136,905,000.00 Rp 264,705,000.00 Rp 320,905,000.00 Rp 404,405,000.00 Rp 450,005,000.00 Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Operasi 100 130 140 160 180 Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar Operasi 110 250 300 380 400 PROGRAM 029.KB : RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 39,181,059.00 Rp 143,213,469.00 Rp 118,767,159.00 Rp 118,767,159.00 Rp 134,967,159.00 Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan Meningkatnya IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan Produk 10 15 20 25 30 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan Jumlah KHDTK dan Hutan Penelitian yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan Unit 35 38 38 38 38 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Hasil Litbang bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif Meningkatnya produk Litbang bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif Produk 52 70 80 90 100 KEGIATAN 5391 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN Rp 28,885,000.00 Rp 43,823,310.00 Rp 19,377,000.00 Rp 19,377,000.00 Rp 35,577,000.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Pengelolaan Hutan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Pengelolaan Hutan yang Inovatif dan Implementatif Produk 7 15 15 15 15 Terbangunnya Laboratorium Sutera Alam Indonesia Jumlah laboratorium Sutera Alam Indonesia yang dibangun Laporan Riset 1 1 0 0 0 Terkelolanya laboratorium pengelolaan hutan Jumlah laboratorium pengelolaan hutan Laboratoriu m 4 4 4 4 4 Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelitian Jumlah KHDTK dan Hutan Penelitian yang dikelola Unit 4 6 6 6 6 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan Produk 0 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya IPTEK LHK hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang diimplementasika n Jumlah KHDTK yang mengimplementasik an pilot IPTEK Unit 0 2 2 2 2 KEGIATAN 5392 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL HUTAN Rp 1,357,001.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang Inovatif dan Implementatif Produk 8 15 15 15 15 Terkelolanya laboratorium hasil hutan Jumlah laboratorium hasil hutan yang dikelola Laboratorium 1 4 4 4 4 Tersedianya sistem aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung penegakan hukum di bidang LH yang dikembangkan Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK Jenis 0 1050 1150 1250 1350 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan nilai tambah hasil hutan Produk 0 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5394 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSEKJAK DAN PERUBAHAN IKLIM Rp 1,282,908.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Tersedianya produk hasil litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim yang inovatif dan implementatif Jumlah produk hasil litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim yang inovatif dan implementatif Produk 11 15 15 15 15 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan perubahan iklim Produk 0 10 10 10 10 KEGIATAN 5395 : PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TEMATIK UNIT LITBANG LHK DI DAERAH (15 SATKER) Rp 7,656,150.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Tematik Daerah yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Tematik Daerah yang Inovatif dan Implementatif Produk 45 45 45 45 45 Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BLI Jumlah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola BLI Unit 31 32 32 32 32 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan tematik daerah Produk 0 30 30 30 30 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya IPTEK hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang diimplementasik- an Jumlah KHDTK yang mengimplementasik- an pilot IPTEK Unit 0 8 8 8 8 Terlaksananya pengembangan ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = KHDTK Aek Nauli Jumlah destinasi wisata alam prioritas Unit 0 1 1 1 1 PROGRAM 029.DL : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI Rp 172,339,935.00 Rp 255,565,436.00 Rp 278,548,345.00 Rp 296,945,741.00 Rp 326,258,060.00 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / hutan diklat Indeks Efektifitas Pengelolaan KHDTK/ hutan diklat Poin 66.5 67 68 69 70 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Peningkatan Kompetensi SDM LHK Orang 2,782 3,683 3,683 3,683 3,683 Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Unit 518 730 840 960 1,080 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5441 : PENYELENGGARAAN DIKLAT APARATUR DAN NON APARATUR LHK Rp 51,045,675.00 Rp 91,868,461.00 Rp 94,068,461.00 Rp 96,368,461.00 Rp 98,668,461.00 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten Orang 2,310 3,210 3,210 3,210 3,210 Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK Orang 950 1,251 1,251 1,251 1,251 SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa Orang 45 45 45 45 45 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Meningkatnya efektifitas pengelolaan KHDTK/ hutan diklat Nilai KHDTK yang dikelola Poin 66,5 67 68 69 70 KEGIATAN 5442 : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN Rp 109,375,000.00 Rp 121,900,000.00 Rp 136,000,000.00 Rp 151,600,000.00 Rp 169,000,000.00 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat Orang 472 473 473 473 473 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5443 : PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN Rp 11,919,260.00 Rp 41,796,975.00 Rp 48,479,884.00 Rp 48,977,280.00 Rp 58,589,599.00 Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Unit 518 730 840 960 1,080 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan hidup Orang 1,530 4,000 4,000 4,000 4,000 PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 1,725,465,534.00 Rp 4,612,502,546.00 Rp 2,998,988,486.00 Rp 5,452,534,510.00 Rp 3,869,631,284.00 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah KLHS 30 30 30 30 30 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL Laporan 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan % (persen) 50 60 65 68 70 Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani Kasus 219 387 427 472 540 Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128,917,722 ton dalam 5 tahun Ton 24,910,917 25,419,408 25,935,578 26,194,934 26,456,883 Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 Jumlah B3 yang terkelola sebesar 30,000,000 ton dalam 5 tahun Ton 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,826,691 ton dalam 5 tahun Ton 89,441,056 98,677,334 107,990,346 117,215,839 126,502,117 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun Ribu Rupiah 3,914,412 4,028,424 4,142,436 4,256,448 4,370,460 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan Limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 meningkat sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Triliyun Rupiah 21,01 21,82 22,62 23,43 24,24 Meningkatnya kualitas udara Indeks Kualitas Udara Poin 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air Poin 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Lahan Poin 61.6 62.5 63.5 64.5 65.5 Meningkatnya Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Laut Poin 58.5 59 59.5 60 60.5 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup Jumlah penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup Produk 8 9 10 11 12 Meningkatnya kualitas pada perairan darat Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya Danau 15 15 15 15 15 Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Hektar 8,000,000 18,000,00 0 28,000,00 0 38,000,00 0 43,000,00 0 KEGIATAN 5436 : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR Rp 5,717,807.00 Rp 9,750,809.00 Rp 9,115,587.00 Rp 7,759,653.00 Rp 6,947,206.00 Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen KLHS 30 30 30 30 30 Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN Dokumen 1 0 0 0 0 Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah Dokumen 1 1 1 1 1 Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Juta Hektar 65 65 65 65 65 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH Dokumen 7 10 8 6 3 KEGIATAN 5437 : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN Rp 4,535,000.00 Rp 5,388,055.00 Rp 5,216,367.00 Rp 4,971,582.00 Rp 4,886,274.00 Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Dokumen 60 60 60 60 60 Terlaksananya identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Provinsi 5 10 8 6 5 KEGIATAN 5429 : PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Rp 22,461,000.00 Rp 57,261,000.00 Rp 69,161,000.00 Rp 82,861,000.00 Rp 98,661,000.00 Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan Kasus 46 102 112 122 140 KEGIATAN 5430 : PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Rp 62,830,000.00 Rp 112,130,000.00 Rp 137,630,000.00 Rp 165,630,000.00 Rp 189,630,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK Perusahaan 1,000 1,500 1,700 1,950 2,100 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Orang 200 550 700 800 900 KEGIATAN 5431 : PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 73,575,000.00 Rp 143,874,470.00 Rp 175,574,470.00 Rp 218,074,470.00 Rp 284,274,470.00 Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap Kasus 173 285 315 350 400 PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya Orang 210 500 600 750 1,000 KEGIATAN 5452 : PENGELOLAAN B3 Rp 24,500,000.00 Rp 25,025,000.00 Rp 26,276,250.00 Rp 27,583,813.00 Rp 28,963,003.00 Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar Jumlah B3 yang dikelola sebesar 30,000,000 ton dalam 5 tahun Ton 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs Sistem/ % (persen) 1 100 100 100 100 Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs Jenis B3 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya upaya pehapusan penggunaan merkuri pada PESK Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin sebanyak 25 unit dalam 5 tahun Unit 5 5 5 5 5 Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 Provinsi selama 5 tahun % (persen) 10 10 20 20 20 KEGIATAN 5453 : VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 Rp 5,000,000.00 Rp 2,006,250,000.0 0 Rp 5,512,500.00 Rp 2,006,788,125.0 0 Rp 6,077,531.00 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 100% setiap tahun % (persen) 100 100 100 100 100 Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu 1 unit di setiap region dalam 5 tahun Unit 0 2 0 2 0 KEGIATAN 5454 : PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 Rp 245,000,000.00 Rp 306,050,000.00 Rp 363,100,000.00 Rp 409,230,000.00 Rp 455,654,000.00 Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap provinsi (32 Provinsi) Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebanyak 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) Unit 5 6 7 7 7 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun Ton 89,181,056 98,457,334 107,720,346 116,995,839 126,272,117 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Triliyun Rupiah 21,01 21,82 22,62 23,43 24,24 KEGIATAN 5455 : PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3 Rp 60,000,000.00 Rp 115,920,000.00 Rp 121,951,100.00 Rp 127,548,655.00 Rp 193,176,088.00 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah sebesar 100,000 ton dalam 5 tahun Ton 10,000 20,000 20,000 20,000 30,000 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi sebesar 1,100,000 ton dalam 5 tahun Ton 250,000 200,000 250,000 200,000 200,000 Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun % (persen) 80 90 100 100 100 KEGIATAN 5456 : PENGELOLAAN SAMPAH Rp 370,845,000.00 Rp 657,284,500.00 Rp 681,522,500.00 Rp 739,498,500.00 Rp 771,313,000.00 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 33,313,252 ton dalam 5 tahun (30% dari Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen sebesar 600 ton dalam 5 tahun Ton 150 250 350 450 600 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 proyeksi timbulan sampah) Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 (8.434 unit) dalam 5 tahun Unit 843 2,109 3,374 5,060 6,326 Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 80 160 240 320 400 Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 95,604,470 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah) Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 80 160 240 320 400 Jumlah kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersiha n masuk kategori baik (nilai adipura lebih dari 71) sebanyak 350 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 300 310 320 330 350 Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun Ton 2,100 60,200 173,600 342,300 569,800 Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 tahun Lokasi 20 40 60 80 100 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah peningkatan jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun (316,7 juta rupiah/bulan) Ribu Rupiah 3,914,412 4,028,424 4,142,436 4,256,448 4,370,460 KEGIATAN 5458 : PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Rp 31,050,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 69,600,000.00 Rp 70,000,000.00 Rp 70,000,000.00 Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) Lokasi 10 25 26 26 27 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi Perusahaan 1,668 2,625 3,000 3,375 3,750 Tersedianya Data Indeks Kualitas Udara Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara Kab/Kota 500 500 500 500 500 KEGIATAN 5459 : PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Rp 158,530,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 350,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 364,500,000.00 Tersedianya stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) Lokasi 71 148 157 113 90 Tersedianya fasilitas pengolahan air Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Unit 4 10 20 20 20 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 limbah di Sungai Citarum Citarum Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah Perusahaan 1,668 2,625 3,000 3,375 3,750 Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air Unit 49 50 50 50 50 Tersedianya data indeks kualitas air Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual Lokasi 560 696 696 696 696 Menurunnya persentase beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari Persen 0.025 0.032 0.039 0.046 0.053 Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA Kab./Kota 0 33 40 60 60 KEGIATAN 5460 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT Rp 25,300,000.00 Rp 35,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 45,000,000.00 Rp 48,800,000.00 Tersedianya data indeks kualitas air laut Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya Provinsi 34 34 34 34 34 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya pemantauan sampah laut dan sumber pencemar lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up Kab/Kota 40 50 60 70 80 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan pelabuhan Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut Pelabuhan 20 25 30 40 50 Terpulihkannya ekosistem pesisir laut Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya Lokasi 4 5 6 8 10 Jumlah lokasi yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut Jumlah lokasi yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut Lokasi 2 2 2 2 2 KEGIATAN 5461 : PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA Rp 57,138,675.00 Rp 80,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 112,500,000.00 Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya Hektar 77,50 80 90 90 90 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya Perusahaan 80 85 90 100 113 KEGIATAN 5462 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LAHAN GAMBUT Rp 332,545,525.00 Rp 500,000,000.00 Rp 650,000,000.00 Rp 850,000,000.00 Rp 1,033,400,000.00 Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi 19 19 19 19 19 Pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan Kordinasi dan Fasilitasi pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan Hektar 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut Perusahaan 300 350 400 450 500 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi Desa 60 60 60 60 60 Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Provinsi/ Kab/ Kota 10 Provinsi 9 Provinsi 43 Kab/ Kota 43 Kab/ Kota 42 Kab/ Kota PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Peta KHG dengan skala 1 : 50.000 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000 KHG 25 30 35 40 45 Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat Hektar 1,800 18,200 25,000 25,000 30,000 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi Terbentuknya desa peduli gambut di 7 provinsi Desa 75 75 75 75 75 KEGIATAN 5393 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN Rp 74,937,527.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Kualitas Lingkungan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Kualitas Lingkungan yang Inovatif dan Implementatif Produk 3 5 5 5 5 Terkelolanya Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Kajian Baku Mutu Kualitas Lingkungan Jumlah Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Kajian Baku Mutu Kualitas Lingkungan yang dikelola Laboratorium 1 1 1 1 1 Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan Jumlah Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang dibangun Laboratorium Riset 1 0 0 0 0 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 Tersedianya sertifikasi laboratorium lingkungan hidup Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan Sertifikat 0 6 6 6 6 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan Produk 0 5 5 5 5 KEGIATAN 5408 : PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT Rp 89,000,000.00 Rp 91,000,000.00 Rp 93,000,000.00 Rp 95,000,000.00 Rp 97,000,000.00 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas Jumlah Mata air yang diselamatkan pada DAS Mata Air 100 100 100 100 100 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya Danau 15 15 15 15 15 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat Unit 340 340 340 340 340 KEGIATAN 5424 : PEMBINAAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL Rp 82,500,000.00 Rp 98,760,000.00 Rp 92,520,000.00 Rp 93,780,000.00 Rp 95,040,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Hektar 8,000,000 18,000,000 28,000,000 38,000,000 43,000,000 Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensila yang efektif Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Unit KEE 11 22 33 44 55 PROGRAM 029.FB : KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM Rp 206,342,813.00 Rp 262,650,000.00 Rp 309,400,000.00 Rp 343,750,000.00 Rp 382,500,000.00 Peningkatan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim Dokumen 3 3 3 3 3 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim Kab/Kota 10 10 10 10 10 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai Dokumen 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 pelaksanaan peran NFP Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim Dokumen 1 1 1 1 1 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon ODP Ton 23,56 47,12 70,70 95,94 121,19 Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun Penurunan luas areal kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla % (persen) 2 2 2 2 2 KEGIATAN 5446 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Rp 3,200,000.00 Rp 14,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Meningkatnya Ketahanan Iklim Wilayah Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah Dokumen 1 1 1 1 1 Jumlah desa berketahanan iklim Desa 30 350 400 500 400 KEGIATAN 5447 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Rp 11,000,000.00 Rp 14,400,000.00 Rp 15,900,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 11,500,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim Dokumen 2 2 2 2 2 Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton ODP Ton 23,56 47,12 70,70 95,94 121,19 KEGIATAN 5448 : INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI Rp 4,250,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 17,000,000.00 Rp 17,000,000.00 Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5449 : MOBILISASI SUMBER DAYA UNTUK PERUBAHAN IKLIM Rp 5,000,000.00 Rp 6,250,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 8,750,000.00 Rp 10,000,000.00 Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim Tersediannya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim Dokumen 1 1 1 1 1 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional Dokumen 1 1 1 1 1 Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi Orang 300 350 400 450 500 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 karbon rendah karbon KEGIATAN 5450 : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Rp 182,892,813.00 Rp 218,000,000.00 Rp 254,000,000.00 Rp 290,000,000.00 Rp 326,000,000.00 Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 019 % (persen) 2 2 2 2 2
1.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru pengganti PermenLHK No. 84 tahun 2015

1.Perlunya peraturan baru terkait penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, PermenLHK No. 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan hutan tidak secara spesifik mengatur kawasan konservasi dan tidak memungkinkan mendorong para pengelola kawasan konservasi aktif melakukan penanganan konflik tenurial di wilayah kelolanya karena sifat penanganan konflik yang ada saat ini berbasis pengaduan.
2.Perlu regulasi penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang mampu tidak hanya mendorong tapi mewajibkan para pengelola kawasan mampu bertanggung jawab menangani konflik tenurial yang ada di wilayah kelolanya (aktif) KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 2 Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Taman Buru
1.Belum ada regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Taman buru
2.Permenlhk No P.35/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada KSA dan KPA serta Penyusunan Perencanaan KSA dan KPA, tidak termasuk Taman Buru KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi ketentuan sebagai berikut :
1.Permenhut No. 48 tahun 2014;
2.Perdirjen KSDAE No.06/2018;
3.Perdirjen KSDAE No.12/2015;
4.Perdirjen KSDAE No.13/2015. Kebutuhan pedoman untuk implementasi di lapangan mengingat tingginya kompleksitas permasalahan PE perairan laut/terumbu karang, PE melalui Mekanisme alam dan PE Mangrove, NSPK Perairan maupun kebutuhan inovasi/iptek PE KSDAE 4 Regulasi baru berupa Inpres perlindungan TSL Banyaknya TSL yang berada di luar KK yang terancam dan harus dilindungi KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 5 Revisi Kepmenhut No.447/Kpts- II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL Maraknya pemanfaatan TSL dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan/hobi yang skemanya belum diatur secara detail dalam regulasi khusus. Hal ini juga merupakan mandat dalam Kepmenhut No.447/Kpts- II/2003 KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 6 Revisi ketentuan sebagai berikut :
1.Permenhut No.P.19/Menhut- II/2005 tentang Penangkaran TSL
2.Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL Maraknya penyelenggaran lomba burung berkicau dalam berbagai level yang perlu diatur tata cara penyelenggaraannya. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi baru berupa Inpres yang memayungi implementasi Strategi Aksi Konservasi 25 Spesies Prioritas
1.Perburan dan perdagangan satwa prioritas yang masih masif sehingga perlu keterlibatan aktif lintas kementerian
2.Tumpamg tindih penggunaan kawasan yang menjadi habitat satwa prioritas KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 8 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Otoritas veteriner nasional di bidang hewa ternak dan hewan aquatik sudah ada sedangkan di bidang satwa liar belum ada KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2023 – 2024 9 Regulasi baru berupa PermenLHK ARL Satwa Invasif Sebagai dasar regulasi penetapan manajemen yang sesuai dalam pengendalian hewan/satwa ainvasif di Indonesia KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 – 2023 10 Revisi Perdirjen ARL IAS Sebagai dasar regulasi penetapan tumbuhan dan satwa invasif di Indonesia KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021 11 Regulasi baru berupa Permenlhk tentang pedoman penyusunan ARL jasad renik PRG non vaksin permohonan pengkajian keamanan lingk PRG jasad renik non vaksin semakin banyak KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 – 2022 12 Regulasi baru berupa Pelaporan Kesehatan satwa Liar SehatSatli Aplikasi sudah ada dan sudah dicobakan di 4 pilot project serta Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis di satwa liar dapat dilakukan secara cepat deteksi, cepat lapor dan cepat respons, KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 - 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 13 Revisi PP 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Perkembangan bioteknologi yang semakin cepat harus diikuti pula dengan regulasi yang mendukung keamanan hayati produk rekayasa genetik sebagai salah satu hasil dari bioteknologi modern. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021 14 Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Pengeluaran kelompok ikan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Peraturan Menteri tersebut, untuk diserahkan aturannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021
2.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PDASHL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa PP tentang Dana Reboisasi PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi perlu disempurnakan aturan pengunaan DR PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 2 PP tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

1.Menyesuaikan dengan perkembangan dan telnologi kegiatan RHL
2.Mengakomodir kegiatan reklamasi selain mineral dan batubara PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagai tindak lanjut UU KTA dan sebagai dasar operasinal konservasi tanah dan air PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 4 Revisi PermenLHK Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan DAS Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020 5 Revisi PermenLHK Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020 6 Revisi PermenLHK Nomor P.89/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/20 16 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dalam rangka rehabilitasi DAS Menyederhanakan proses penetapan lokasi rehabilitasi DAS PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020
3.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PHLHK No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa Undang-Undang sebagai pengganti UU 18 Tahun 2013

1.Menghapus ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan pencegahan pembernatasan perusakan hutan karena pembentukan lembaga dimaksud sudah tidak memungkinkan sesuai Pasal 111 UU Nomor 18 Tahun 2013.
2.Mensinkronisasikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang mencabut sanksi pidana Pasal 50 ayat (2) sedangkan larangan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tersebut masih berlaku.
3.Usulan pengaturan ketentuan penyelesaian permasalahan kawasan non prosedural.
4.Tata waktu penyidikan oleh PPNS, dan Penyidikan lanjutan oleh Penuntut Umum PHLHK Biro hukum dan jajaran PKTL 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan Dalam rangka memperkuat sistem intelejen penegakan hukum LHK terhadap pelanggaran dan kejahatan bidang kehutanan (dan lingkungan hidup) PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi Peraturan Menteri No P.75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan
1.Konsekuensi dari Penggabungan kementerian kehutanan dengan kementerian lingkungan hidup
2.Upaya untuk mengintegrasikan kewenangan Polisi Kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3.Menyempurnakan tata kelola perlindungan hutan melalui optimalisasi peran dan kapasitas polisi kehutanan di pusat dan daerah PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 4 Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1.Konsekuensi dari adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan
2.Melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat

(2)UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses pengitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut. PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan
1.Memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehinggta tidak memerlukan lagi peraturan pelaksaannya
2.Merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1)
3.Penyeragaman format dengan pengawasan
4.Merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6)
5.Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 6 Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
2.Aanya penambahan jumlah undang- undang yang diampu PPNS.
3.Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Jangka Waktu Penerapan Keputusan Sanksi Administrasi. Dalam rangka memberikan kepastian mengenai tata waktu penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah terkait dengan penerapan sanksi lain berupa denda keterlambatan pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020
4.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PKTL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru berupa Penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung

1.Mandat penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung termuat dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 12 ayat

2.Kepala Daerah wajib melaksanakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila belum memiliki RPPLH
3.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang penentuan Daya Dukung dalam pemanfaatan ruang, tersebut tidak mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertimbangannya adalah Penting dan mendesak karena :
1.Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2.RPPLH wajib disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian sesuai amanah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (2) bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.
3.PP tentang RPPLH menjadi payung hukum implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Di dalam RPPLH terdapat 4 arahan yang kesemuanya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
4.Dengan dibentuknya PP tentang RPPLH maka akan mendukung operasional NDC (National Determine Contribution) di tingkat subnasional pasca Undang- Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 Perlu mendetailkan kembali jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal serta mendetailkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal dan menindaklanjuti amanat PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 4 Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pertimbangannya karena :
1.adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan
2.melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses pengitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut. PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan Pertimbangannya adalah :.
1.memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksaannya
2.merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1)
3.untuk penyeragaman format dengan pengawasan
4.merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6)
5.Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah PKTL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 6 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup. Membangun sinergitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup antara PPNS Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penyidik kepolisian, dan Penuntut umum. Disamping itu pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan penerapan Peraturan penundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup. PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2022 7 Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
2.Adanya penambahan jumlah undang- undang yang diampu PPNS.
3.Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020
8.Revisi Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
1.Mandat Bab IV UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2.Latar belakang Revisi PP.44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan antara lain di dasarkan atas:

a.Penyesuaian dengan Putusan MK.45 (Partisipasi Publik), MK.35 (Masyarakat sebagai pemangku hutan), MK.95 (Perlindungan akses terhadap hutan untuk penghidupan); PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2023 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
b.Harmonisasi regulasi dengan kerangka hukum perencanaan ruang secara lebih luas; dan
c.Perkembangan Implementasi UU. No 41 tahun 1999.
1. 9.Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
2. 1.Mandat Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. 2.Terbitnya UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2022
4. 10.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
6. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2020-2021
7. 11.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
8. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
9. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2013 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
10. 12.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan
11. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
12. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
13. 13.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat
14. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
15. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
16. 14.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
17. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
18. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
19. 5.KERANGKA REGULASI BADAN LITBANG DAN INOVASI No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi peraturan Menteri LH No. 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan Konsekuensi dari penggabungan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan dan adanya perubahan ISO/IEC 17025 : 2017 BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020 2 Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK Laboratoratorium Lingkungan Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK Laboratorium Lingkungan BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020 3 Revisi Keputusan Menteri LH No. 71 tahun 2012 tentang Penetapan Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai Laboratorium Lingkungan Hidup Rujukan Nasional Konsekuensi dari penggabungan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan serta penyempurnaan terhadap ketentuan yang sudah ada. BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020

6.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PPI No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru Berupa Peraturan Pemerintah mandat Pasal 57 ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Implementasi Komitmen Indonesia pada UNFCCC yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2021 3 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Laboratorium Lingkungan Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK terkait dengan Laboratorium Lingkungan PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2020 4 Revisi Keputusan Menteri LH No. 71 tahun 2012 tentang Penetapan Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai Laboratorium Lingkungan Hidup Rujukan Nasional Konsekuensi dari adanya penggabungan Kemenerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2020

7.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PSKL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi Perdirjen No. P. 18/2016 tentang Kemitraan Kehutanan Pertimbangan Penyempurnaan Rencana Jangka Panjang hingga Jangka Pendek dalam batang tubuh terkait kemitraan Kehutanan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 2 Revisi P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Assesmen Konflik Tenurial Kawasan hutan Pertimbangan luas areal konflik tenurial yang telah dimitigasi dan jenis konflik tenurial kehutanan yang telah dipetakan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 3 Revisi P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan hutan Pertimbangan konflik tenurial yang telah ditangani,baik melalui advokasi, pendampingan, fasilitasi, negosiasi dan mediassi serta bimbingan teknis dan monitoring PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 4 Revisi P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20 16 tentang Perhutanan Sosial Pertimbangannnya adalah untuk :

1.Memberikan pedoman yang sama dalam melakukan evaluasi izin akses perhutanan sosial, khususnya evaluasi berkala 5 tahunan.
2.Menstandarkan kriteria dan indikator dalam melakukan evaluasi izin akses PS. PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 5 Revisi P.32/2015 tentang Hutan Hak Pertimbangan Hutan Adat yang telah ditetapkan serta hasil Rakornas Hutan Adat serta hasil Validasi dan verifikasi usulan Hutan Adat PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 6 Revisi P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak Pertimbangan Fasilitasi percepatan penyusunan produk hukum pengakuan MHA PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Revisi P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Tentang : Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Menindaklanjuti Permenko/PerPres tentang pengembangan perhutanan sosial kolaboratif antar K/L, karena banyak program di setiap K/L yang sama dan perlu disinkronkan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 8 Revisi Perdirjen No. P. 16/2016 tentang penyusunan RPHD, RKU dan RKT Perdirjen P.16/2016 tidak sinkron dengan Permen 83/2016 PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 9 Revisi P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 Tentang : Perubahan Kedua Juknis Bang Pesona Adanya fasilitasi untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 10 Revisi P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 Tentang : Perubahan Kedua Juknis Bang Pesona Pengembangan PS Nasional(Bang pesona) dan adanya bantuan alat ekonomi produktif dan lain-lain PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 11 Revisi P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Tentang : Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Belum diatur dalam peraturan menteri, dan selama ini kelompok PS yang sudah MoU hanya menjadi penonton. Selain itu, adalah PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian untuk menghindari pengalihan hak kelola PS melalui kerjasama kemitraan 12 Regulasi baru berupa Permen tata cara pemanfaatan Aset Perum Perhutani dan pembayaran PBB dan PNBP pada areal IPHPS Belum diatur dalam Permen 83/2016 ttg Perhutanan Sosial dan dalam Permen 39/2017 ttg PS di areal Perum Perhutani PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 13 Regulasi baru berupa Pedoman Sinergitas Multi Pihak dalam Pendampingan Perhutanan Sosial Perlunya pengaturan kerjasama multipihak dalam mendukung perhutanan sosial baik di internal maupun eksternal LHK PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 14 Regulasi baru berupa Pengembangan NSPK terkait pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial Perdirjen Nomor 1/2019 masih bersifat umum dan karenanya perlu disusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dalam pendampingan perhutanan sosial PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 15 Regulasi Baru berupa Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial Perlunya panduan Role model pendampingan PS, agar sesuai dengan kondisi setempat dan memudahkan untuk diadopsi pada lokasi lainnya PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020
8.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PSLB3 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3 Menindaklanjuti amanat UU No 32 Tahun 2009 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 2 Regulasi baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang baku mutu lingkungan untuk Emisi Merkuri Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 3 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman penyimpanan Merkuri dan Limbah Mengandung Merkuri Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 4 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang pedoman pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung Merkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 5 Regulasi baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Kategori B3 Menindaklanjuti Amanat dalam PP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 6 Regulasi baru Peraturan Menteri LHK tentang Penyimpanan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Permen LHK Nomor 36/2017 tentang Registrasi & Notifikasi B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 8 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Pengurangan B3 yang terbatas dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 9 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penghapusan B3 yang dilarang dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 10 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata cara penetapan Kategori B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 11 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengolahan dan Penimbunan B3 terhadap B3 Kategori dilarang dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 12 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pembinaan Pengelolaan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 13 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Sistem informasi Pengelolaan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 14 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan, Pengurangan, dan Penghapusan Senyawa POPs Menindaklanjuti amanat undang-undang PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 15 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 16 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 17 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyimpanan Limbah B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 18 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah Non B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 19 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 20 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Pedoman penilaian industri dalam pengelolaan LB3 dan LNB3 untuk peningkatan kinerja PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 21 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara Mekanisme “Center of Excellence" Pengelolaan Limbah B3” Pedoman pengelolaan LB3 secara terpusat untuk peningkatan kinerja pengelolaan LB3 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 22 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Kompetensi dan Sertifikasi Personil tentang Pengelolaan Limbah B3 Perlunya standar dan penyetaraan kemampuan para pengelola Limbah B3 dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Limbah B3 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 23 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Penanggulangan Pencemaran LHK dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 24 Regulasi Baru berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sampah Spesifik Menindaklanjuti Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 25 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan 4R (Rethink, Reduce, Reuse dan Recycle) Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Menindaklanjuti Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT serta Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 26 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Mengumpulkan Dan Menyerahkan Kembali Sampah Mendukung Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 28 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mendukung Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020

9.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PPKL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi/Perubahan PP 41 Tahun 1999 Tentang

1.Perlu pemutakhiran regulasi atau kebijakan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional yang berlaku terkait dengan pengelolaan kualitas udara, dimana regulasi sebelumnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sebagian dinilai sudah tidak relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.
2.Pemberlakuan sistem insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
3.Adanya penambahan Parameter PM 2,5 ke dalam Baku Mutu Udara Ambien
4.Adanya Perubahan Kewenangan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 2 Regulasi Baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi. Dengan adanya perkembangan teknologi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur Baku Mutu Kebisingan dan/atau gangguan untuk kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production) untuk kategori kendaraan M, N dan O, pada regulasi sebelumnya yaitu PermenLH No. 7/2009 belum diatur. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 3 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Emisi Kegiatan Tepung Terigu Aktivitas atau kegiatan industri tepung terigu berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri tepung terigu, oleh karenanya perlu dibuat regulasi yang mengatur hal tersebut. PPKL 2021 4 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Emisi Genset Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan mesin pembakaran dalam (genset) berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari mesin pembakaran dalam (genset), oleh karena itu perlu dibuat regulasi untuk mengaturnya. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Regulasi Baru berupa Permen LHK tentang Penetapan ISPU PM 2.5 Dalam rangka memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat khususnya parameter PM2,5 di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 6 Revisi PermenLH No. 12 tahun 2010 terkait PP 41 tahun 1999 tentang Penyusunan Perhitungan Inventarisasi emisi perkotaan Belum memuat secara detail dan spesifik penyusunan perhitungan inventarisasi emisi dan rencana aksi udara bersih yang merupakan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas udara atau indeks kualitas udara (IKU) PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 7 Permen LHK tentang Pedoman Tata Cata Penetapan WPKU (Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara) Perlunya konsep manajemen kualitas udara yang membagi wilayah wilayah pengelolaan kualitas udara yang bertujuan untuk memudahkan manajemen pengelolaan kualitas udara., sehingga target rencana aksi yang dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan klasifikasi wilayah yang sudah ditetapkan dalam wilayah pengelolaan kualitas udara (WPKU.) PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 8 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat in-use Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 9 Revisi Kepmen LH no 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru Kondisi Pemerintah Daerah yang Sudah Berubah PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 10 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat New Type Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 11 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME KA Draft BME KA sudah ada, hanya saja perlu dilakukan pembaharuan untuk penentuan angka BME disesuaikan dengan teknologi yang ada PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2023 12 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Euro 6 utk M, N dan O Sesuai dengan Klausul yang ada dalam PerMen P.20/2017 bahwa setiap 5 tahun sekali peraturan ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi teknologi yang terbaru PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2024 13 Revisi Peraturan Menteri terkait dengan lampiran PP 82/2001 tentang Baku Mutu Air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 14 Revisi Permen LH No. 110 tahun 2003 tentang tata cara penghitungan alokasi beban cemaran air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 15 Revisi Permen LH No. 114 dan 115 Tahun 2003 serta Permen LH No. 01 tahun 2010 dan No.01 tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 16 Revisi Permen LH No. 01 tahun 2010 dan Permen LH No. 13 Tahun 2007, kemudian Kepmen LH No. 28 dan No. 29 tahun 2003 tentang tata cara pengkajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 17 Revisi Permen LH No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 18 Regulasi baru tentangtata cara analisa risiko lingkungan hidup Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 19 Regulasi baru tentang standar kompetensi pengendalian pencemaran air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 20 Regulasi baru tentang tata cara perdagangan alokasi beban cemaran Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 21 Regulasi baru tentang tata cara penanggulangan pencemaran Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 22 Regulasi baru tentang tata cara pemulihan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 23 Regulasi baru tentang sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 24 Regulasi baru tentang tata cara pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 25 Regulasi baru tentang tata cara penerapan sanksi administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 26 Revisi PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut Perubahan lebih dari 50% sesuai dengan Peraturan Perundangan yang lama harus dicabut dan disesuaikan dengan undang- undang terbaru PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 27 Revisi Permen Baku Mutu Air Laut Perlu revisi karena ada parameter yang tidak sesuai PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 28 Revisi Permen Baku Kerusakan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang Perlu dilakukan penyesuaian PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 29 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang Pemulihan Lahan Akses Terbuka Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 30 Regulasi baru berupa Permen LHK Pengendalian Kerusakan pada Kegiatan Pertambangan Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 31 Revisi PERMEN LH No.1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau Mempercepat peningkatan tutupan lahan non hutan dan Mendorong Kinerja Pemda dalam pengelolaan tutupan non hutan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 32 Permen LHK tontang Pencadangan Ekosistem Gambut Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 33 Permen LHK tentang NSPK Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berbasis KHG Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021
10.KERANGKA REGULASI BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Generasi Lingkungan Sebagai dasar hukum dan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, yang melibatkan Kementerian dan Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Legislatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pihak terkait lainnya. BP2SDM Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan Dalam rangka Pelaksanaaan tugas Pemerintah (Kementerian KLHK berkoordinasi dengan Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf m, perlu didorong perwujudan Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan. sebagaimana pedoman dan arahan dalam mendorong terwujudnya gerakan tersebut, diperlukan pengaturan dengan keputusan Menteri LHK. BP2SDM Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dinyatakan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
c.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(5)menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional; (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya. Selain itu, langkah-langkah korektif yang telah ditempuh diantaranya: (1) menerapkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengurangan laju deforestasi; (2) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat;
(3)menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi; (4) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan dan memberikan aset legal lahan bagi masyarakat melalui program tanah obyek reforma agraria (TORA); (5) menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan kedalam penyusunan revisi rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030; (5) mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah; (6) melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Kombinasi dari peninjauan ulang kebijakan beserta langkah-langkah korektif tersebut merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang. Tindakan korektif yang dilakukan oleh KLHK selama periode tahun 2014-2019 telah dikomunikasikan di berbagai tingkatan termasuk kepada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, pemangku kepentingan lain maupun di berbagai organisasi dan pertemuan internasional, seperti UNFCCC, UNEA, FAO, UNFF, G20, serta berbagai pertemuan bilateral dan regional. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan melalui penerbitan buku State of Indonesia’s Forests 2018, yang mendapat banyak apresiasi karena mengulas sektor kehutanan Indonesia secara transparan dengan tampilan angka. Berkaitan dengan hal itu, perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kesadaran ini dinilai sangat penting dan cukup rasional, karena mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 65% dari luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bilamana sektor-sektor lain dalam rangka pembangunan nasional, sangat berharap dari sektor kehutanan, kiranya dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat berperan penting dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut melalui pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Upaya untuk mencapai harapan di atas, salah satunya yaitu diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) KLHK tahun 2020-2024. Renstra dimaksud adalah untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2015-2019 dan hasil kajian ilmiah yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, juga dilakukan diskusi dan pembahasan yang intensif dengan pakar/akademisi, aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta melakukan konsultasi publik dengan instansi di tingkat regional/pemerintah daerah dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion-FGD) dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Renstra KLHK tahun 2020-2024 semakin berkualitas, dan diharapkan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang terkandung didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik. 63,42 68,23 65,73 66,46 71,67 66,55 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 83,8 4 81,6 1 87,0 3 84,7 4 86,5 6 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Udara 58,3 0 57,8 3 56,8 8 61,0 3 62 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Tutupan Hutan dan Lahan 65,8 6 60,3 8 58,6 8 72,7 7 52,6 2 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kualitas Air Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:
1. a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Predikat IKLH:• < 40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80 = sangat baik Gambar 1.1 Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2015-2019 Sumber: LKJ KLHK (2019) Pada Gambar 1.1 di atas, tampak bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Kondisi ini, antara lain dipengaruhi oleh: 1) Pada tahun 2015 hingga 2016, nilai IKLH nasional mengalami penurunan, karena ketiga indikator kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan juga mengalami penurunan yang bersamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perbaikan yang telah dilakukan terhadap ketiga indikator tersebut belum mencapai hasil maksimal dan cenderung melemah. 2) Tetapi pada periode 2016 - 2018, justru nilai IKLH nasional mengalami kenaikan rata-rata 1,98 poin, yang dipengaruhi oleh kenaikan dari ketiga indikator kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan. Hal ini mengungkapkan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap keseluruhan indikator kualitas air, udara dan indikator kualitas tutupan lahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3) Namun demikian, tahun 2018 hingga tahun 2019, nilai IKLH nasional kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh capaian dari indikator kualitas air yang turun drastis, meskipun kinerja dari indikator kualitas udara dan kualitas tutupan lahan, keduanya mengalami kenaikan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH nasional beserta indikator IKLHnya secara bersama-sama. Pusat Data Kualitas Lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Pusat data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintergrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualiatas lingkangan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut. Pencapaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL per Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Urutan peringkat provinsi di Indonesia berdasarkan capaian nilai IKLH selama tahun 2017 – 2019 Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL Sangat baik 2017 2018 2019 85,69 91,50 83,96 82,50 81,25 53,89 95,63 90,41 92,64 80,63 100,0 0 Papua Barat Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL IKLH > 80 100,0 0 42017 2018 2019 81,47 83,88 81,79 77,33 61,78 47,29 90,01 89,89 92,56 78,18 95,94 99,58 Papua 2017 2018 2019 81,87 86,88 78,98 72,96 81,86 52,22 95,83 90,95 93,79 78,07 87,59 87,94 Kalimantan Utara 2017 2018 2019 75,65 85,90 80,87 73,33 86,19 62,01 88,87 83,36 90,31 67,48 87,59 87,94 Kalimantan Timur Baik IKLH 70-80 2017 2018 2019 69,39 83,34 80,87 56,44 75,95 62,59 94,38 89,89 92,98 60,37 84,58 83,89 8 Sulawesi Tengah 2017 2018 2019 75,12 81,23 79,55 71,33 67,40 57,56 85,64 84,99 88,72 70,08 88,78 89,17 Maluku 2017 2018 2019 74,55 88,25 78,44 63,64 88,01 53,61 96,00 90,77 92,38 66,65 86,54 86,61 Maluku Utara 2017 2018 2019 67,46 84,09 74,97 40,00 81,93 57,20 94,79 92,17 86,88 60,37 79,64 79,37 Gorontalo 2017 2018 2019 74,47 79,89 72,03 73,89 82,43 56,15 91,45 89,26 89,97 62,17 70,96 70,48 Sulawesi Barat 2017 2018 2019 70,86 83,17 72,03 64,67 86,17 50,55 91,04 89,85 90,01 60,37 79,64 79,37 Sulawesi Tenggara 2017 2018 2019 71,47 75,71 74,20 62,35 61,15 56,80 92,25 87,07 88,83 62,72 78,12 76,27 Kalimantan Tengah 2017 2018 2019 77,70 79,36 76,12 80,00 75,71 60,56 89,84 88,33 91,08 66,87 75,37 76,57 Aceh Cukup baik 2017 2018 2019 69,77 64,41 62,49 78,33 63,06 51,11 87,32 85,72 86,58 50,18 49,44 52,95 Sumatera Utara Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL IKLH 60-70 2017 2018 2019 68,64 68,43 62,47 65,23 73,68 53,55 90,90 89,91 90,47 54,51 48,37 48,15 17 Riau 2017 2018 2019 70,34 66,50 67,00 66,67 57,85 54,00 95,47 90,83 90,59 54,24 54,75 59,06 Kepulauan Riau 2017 2018 2019 64,98 71,00 68,06 57,50 81,21 58,49 82,39 88,04 87,17 52,29 50,56 60,90 Jambi 2017 2018 2019 70,18 74,32 64,41 80,80 82,08 47,64 92,55 91,63 92,69 45,44 55,52 55,78 Bengkulu 2017 2018 2019 68,16 78,69 69,64 64,56 83,98 53,19 89,87 88,37 89,40 48,08 40,17 39,84 Sumatera Barat 2017 2018 2019 69,18 68,11 61,41 77,62 88,15 64,45 88,88 85,32 87,13 48,08 40,17 39,84 Sumatera Selatan 2017 2018 2019 67,85 67,68 64,85 72,50 82,13 69,29 94,97 89,09 91,94 44,01 40,78 41,21 Bangka Belitung 2017 2018 2019 57,46 67,08 60,25 37,08 74,43 50,79 85,49 81,80 83,06 51,71 50,52 50,23 Jawa Timur 2017 2018 2019 58,15 68,27 60,97 45,43 77,77 51,64 83,91 82,97 84,81 48,38 50,12 50,08 Jawa Tengah 2017 2018 2019 70,11 66,62 63,09 79,50 77,67 65,33 91,40 88,97 89,85 47,11 41,56 41,34 Bali 2017 2018 2019 56,99 75,16 64,56 79,50 74,63 40,23 88,02 97,17 87,40 61,27 66,56 65,67 Nusa Tenggara Barat 2017 2018 2019 61,92 69,01 69,67 39,63 58,09 59,48 91,18 86,83 88,18 56,70 63,84 63,42 Nusa Tenggara Timur 2017 2018 2019 69,35 68,78 61,94 73,57 75,80 55,31 89,02 87,07 88,83 51,50 49,29 46,78 Kalimantan Selatan 2017 2018 2019 74,17 73,09 65,92 80,00 69,38 50.00 89,12 88,68 90,07 58,58 64,19 59,76 Kalimantan Barat 2017 2018 2019 70,81 74,95 65,15 57,69 78,50 45,48 94,32 91,07 92,41 63,02 60,19 59,45 Sulawesi Utara 2017 73,24 77,62 88,66 58,40 Predikat Perio de tahun 2017- 2019 Kisara n nilai IKLH provin si Tren indikator IKLH provinsi Jumla h provin si Urutan peringkat provinsiIKA IKU IKTL 2018 2019 74,83 67,61 82,62 58,40 93,56 89,56 54,94 58,06 Sulawesi Selatan Kurang baik IKLH 50-60 2017 2018 2019 59,72 59,89 57,37 55,56 68,73 55,74 85,02 82,98 86,63 43,87 35,93 36,65 3 Lampung 2017 2018 2019 51,58 57,00 51,09 35,98 67,32 43,11 75,36 71,63 74,98 45,44 38,28 39,16 Banten 2017 2018 2019 50,26 56,98 51,64 29,00 65,77 45,59 77,85 72,80 74,93 45,50 38,52 38,70 Jawa Barat Sangat kurang baik IKLH 40 - 50 2017 2018 2019 49,80 62,98 49,24 20,19 81,63 35,37 88,08 84,25 85,19 43,30 33,03 32,69 2 Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 2018 2019 35,78 45,21 42,84 21,33 51,93 41,94 53,50 66,57 67,97 33,32 24,14 24,66 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Waspad a IKLH <40 2017 2018 2019 - - Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, capaian dari nilai IKLH Provinsi serta indikator IKA, IKU, dan IKTL dapat diringkaskan seperti dalam Tabel 1.2. Tabel 1.2 Ringkasan tren capaian IKA, IKU dan IKTL tahun 2017 hingga tahun 2019 Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL Sangat Baik
  1. 1.Papua Barat = ↓ = ↑
  2. 2.Papua = ↓ = ↑
  3. 3.Kalimantan Utara ↓ ↓ = ↑
  4. 4.Kalimantan Timur ↑ ↓ ↑ ↑ Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL Baik
  5. 1.Sulawesi Tengah ↑ ↑ ↓ ↑
  6. 2.Maluku ↑ ↓ ↑ ↑
  7. 3.Maluku Utara ↑ ↓ ↓ ↑
  8. 4.Gorontalo ↑ ↑ ↓ ↑
  9. 5.Sulawesi Barat ↓ ↓ ↓ ↑
  10. 6.Sulawesi Tenggara ↑ ↓ ↓ ↑
  11. 7.Kalimantan Tengah ↑ ↓ ↓ ↑
  12. 8.Aceh ↓ ↓ ↑ ↑ Cukup Baik
  13. 1.Sumatera Utara ↓ ↓ ↓ ↑
  14. 2.Riau ↓ ↓ = ↑
  15. 3.Kepualuan Riau ↓ ↓ ↓ ↑
  16. 4.Jambi ↑ = ↑ ↑
  17. 5.Bengkulu ↓ ↓ = ↑
  18. 6.Sumatera Barat ↑ ↓ = ↓
  19. 7.Sumatera Selatan ↓ ↓ = ↓
  20. 8.Bangka Belitung = ↓ = ↓
  21. 9.Jawa Timur ↑ ↑ = =
  22. 10.Jawa Tengah ↑ ↑ = ↑
  23. 11.Bali ↓ ↓ ↓ ↓
  24. 12.Nusa Tenggara Barat ↑ ↓ = ↓
  25. 13.Nusa Tenggara Timur ↑ ↑ ↓ ↑
  26. 14.Kalimantan Selatan ↓ ↓ = ↓
  27. 15.Kalimantan Barat ↓ ↓ = =
  28. 16.Sulawesi Utara ↓ ↓ = ↓ Predikat per provinsi Tren IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2017-2019 IKLH IKA IKU IKTL
  29. 17.Sulawesi Selatan ↓ ↓ = = Kurang Baik
  30. 1.Lampung ↓ = ↓ ↓
  31. 2.Banten = ↑ ↓ ↓
  32. 3.Jawa Barat = ↑ ↓ ↓ Sangat Kurang Baik
  33. 1.DI Yogyakarat = ↑ ↓ ↓
  34. 2.DKI Jakarta = ↑ ↓ ↓ Keterangan : Konstan (=), Menurun (↓), dan Meningkat (↑) Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat tren yang menarik dari capaian indikator IKLH, IKA, IKU dan IKTL Provinsi sebagai berikut: 1) Nilai IKLH Provinsi dengan predikat sangat baik (4 Provinsi) dan predikat baik (8 Provinsi) trennya selama tahun 2017-2019 sebagian besar atau 9 Provinsi adalah Naik dan Konstan pada posisi tersebut, terkecuali pada Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Provinsi DI Aceh pada tahun 2019 trennya sedikit Turun. Sementara itu, nilai IKLH Provinsi dengan predikat cukup baik (17 Provinsi) yaitu lebih dari separuh trennya turun. 2) Demikian juga dengan nilai IKLH Provinsi dengan predikat kurang baik dan predikat sangat kurang baik (5 Provinsi), tren nilai IKLH Provinsinya adalah turun dan konstan pada posisi tersebut. Rendahnya nilai IKLH pada 5 Provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dimaksud sudah berkembang jadi perkotaan dan tentunya merupakan hal yang logis jika beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, prioritas dari lokasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada masa yang akan datang, hendaknya menggunakan kriteria yang tidak hanya didasarkan pada kisaran nilai kumulatif IKLH saja, tetapi juga tren perubahan dari masing-masing nilai indikator IKA, IKU, dan IKTL. Sebagai gambaran, jika pada provinsi dengan nilai IKLH Provinsi termasuk pada predikat cukup baik dan kalau ketiga indikator IKA, IKU dan IKTLnya, juga cenderung turun terus selama periode waktu tertentu, maka dalam waktu yang tidak lama lagi, provinsi dimaksud akan berpindah ke posisi predikat kurang baik. 3) Berkaitan dengan poin 2) di atas, jika diperhatikan capaian dari nilai indikator IKTL di 12 Provinsi yang tercakup dalam predikat sangat baik dan predikat baik, tampak bahwa tren dari seluruh nilai indikator IKTL adalah naik, sementara itu, nilai indikator IKA pada 10 Provinsi dari 12 Provinsi tersebut, trennya turun. demikian juga dengan nilai indikator iku pada 6 provinsi dari 12 Provinsi juga trennya turun. Hal sebaliknya yaitu pada Provinsi yang termasuk pada predikat kurang baik (3 Provinsi) dan predikat sangat kurang baik (2 Provinsi), tren dari seluruh nilai indikator IKTLnya, adalah turun, sedangkan nilai indikator IKUnya juga turun, tetapi hanya pada nilai indikator IKAnya saja yang naik. Hal ini mengungkapkan bahwa capaian dari nilai IKLH Provinsi dengan predikat sangat baik dan predikat baik sangat ditentukan oleh tren naik dari capain nilai indikator IKTL. Oleh karena itu, intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan yang telah dilakukan selama tahun 2017-2019, ternyata sangat berpengaruh terhadap capaian nilai indikator IKTL sekaligus meningkatkan capaian dari nilai IKLH Provinsi. 1990- 1996 1996- 2000 2000- 2003 2003- 2006 2006- 2009 2009- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 FOREST AREA 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,22 0,35 0,34 0,29 0,82 0,43 0,31 0,223 NON FOREST AREA 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,12 0,26 0,39 0,11 0,28 0,2 0,17 0,216 INDONESIA 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45 0,61 0,73 0,4 1,09 0,63 0,48 0,44
2. b.Laju Deforestasi Data yang berkenaan dengan laju deforestasi netto, yakni perubahan/pengurangan luas penutupan lahan berhutan pada periode waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi luas reforestasi (Lowres SHKI, KLHK, 2018). Laju deforestasi netto disajikan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Laju deforestasi dari periode tahun 1990-1996 hingga 2017-2018 Sumber : LKJ KLHK (2019) Gambar 1.2 menunjukkan, bahwa angka deforestasi netto Indonesia menunjukkan tren yang semakin menurun dari waktu ke waktu, yaitu berawal dari angka tertinggi 3,51 juta hektar/tahun pada periode tahun 1996-2000, kemudian setelah lima belas tahun, laju deforestasi terus menurun hingga mencapai angka terendah yaitu 0,40 juta hektar/tahun pada periode tahun 2013-2014. Kondisi ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam mengurangi secara konsisten laju deforestasi melalui: (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan reboisasi/penghijauan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa; (2) perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, yang dilakukan bersama masyarakat dan pihak- pihak terkait misalnya pemerintah daerah, NGO, dan LSM; (3) meningkatkan akses kelola hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Konservasi sehingga kawasan hutan dijaga keberadaannya sebagai tanggungjawab bersama; (4) perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan melalui pencegahan terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran batas Kawasan, serta peringatan tertulis kepada perusak hutan dan upaya paksa untuk memproses hukuman kepada perusak hutan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; (5) pemantapan kawasan hutan untuk mempertegas status hutan secara aktual dan diakui oleh berbagai pihak; (6) penerapan pengelolaan hutan produksi lestari melalui SVLK dan lacak balak untuk mencegah penebangan liar dan perdagangan ilegal hasil hutan kayu; (7) pengendalian ketat atas hutan dan lahan dari beberapa ekses desentralisasi pengelolaan hutan. Namun demikian, pada periode tahun 2014-2015 terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, yang memicu tingginya laju deforestasi yaitu mencapai 1,09 juta hektar/tahun. Kondisi ini menyadarkan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan yang berkenaan dengan pemberian izin pemanfaatan hutan alam ke penggunaan non-kehutanan. Sejak periode tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan untuk penggunaan ke non-kehutanan (atau dikenal dengan peta moratorium). Kebijakan moratorium tersebut dinilai oleh berbagai pihak sangat berpengaruh terhadap penurunan laju deforestasi. Oleh karena itu, kebijakan ini terus diperbaharui setiap tahun dan dampaknya adalah menurunnya laju deforestasi hingga mencapai angka 0,48 juta hektar/tahun pada periode 2016-2017, kemudian semakin menurun ke angka 0,44 juta hektar/tahun pada periode 2017-2018. Dengan memperhatikan dampak dari kebijakan moratorium yang sangat efektif itu, maka sejak tahun 2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghentian pemberian izin baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019, yang berlaku efektif hingga saat ini. Laju deforestasi yang mencapai 0,44 juta hektar/tahun pada tahun 2017-2018 di atas, jika diperhatikan sebarannya menurut pulau-pulau besar di Indonesia, maka laju deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan dan terkecil di Pulau Jawa (gambar 1.3). Gambar 1.3 Sebaran Luas Deforestasi menurut pulau-pulau besar di Indonesia untuk periode 2017-2018 Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Beberapa kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi antara lain: (1) pengelolaan hutan secara intensif pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK); (2) perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sehingga menimbulkan konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain di luar sektor kehutanan seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunaan, dan transmigrasi; (3) pengelolaan hutan yang tidak lestari atau tidak menerapkan sertifikasi kelestarian hutan yang dikenal sebagai pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), seperti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan sistem lacak balak (chain of custody); (4) pencurian kayu atau penebangan liar; (5) perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta (6) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). (SHKI, KLHK 2018). 2.611.411 438.363 165.484 529.267 1.649.258 2015 2016 2017 2018 2019
3. c.Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut. Gambar 1.4 Luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama tahun 2015- 2019 dalam hektar Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Luas Karhutla tertinggi terjadi pada tahun 2015, kemudian menurun lagi pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali dengan luasan sekitar separoh dari luasan kejadian Karhutla di tahun 2015. Tujuh faktor penyebab kenaikan luas Karhutla yang terjadi pada tahun 2019, yaitu: (1) terjadinya el nino di sejumlah provinsi rawan Karhutla di Indonesia; (2) hari tanpa hujan yang panjang dari 30 hari menjadi 120 hari; (3) adanya pergerakan uap panas dari Pasifik ke Asia Tenggara khususnya di kontinental Indonesia (Pulau Kalimantan dan Sumatera); (4) Pola pembukaan lahan/pembersihan lahan oleh perorangan/perusahaan yang belum seragam; (5) penumpukan bahan bakaran sejak tahun 2015; (6) Sulitnya sumber air untuk melakukan pemadaman; (7) kesiapsiagaan dari semua pihak yang belum maksimal. Sebagai gambaran bahwa kejadian Karhutla di tahun 2019 dengan luasan 1.649.258 hektar tersebut, terdiri atas kebakaran lahan mineral seluas 1.154.807 hektar (70,02%) dan kebakaran gambut seluas 494.450 hektar (29,98%), baik yang terjadi dalam kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain (APL), dengan rincian sebagai berikut. 173.432 50.280 51.117 197.969 92.017 547.017 47.940 63.980 24.055 109.296 62.222 172.684 Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Areal Penggunaan Lain Mineral Gambut Gambar 1.5 Luas Karhutla yang terjadi dalam kawasan hutan dan APL pada tahun 2019 Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Untuk mengatasi akibat buruk kebakaran hutan dan lahan, pemerintah telah meningkatkan kembali intensitas dan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan upaya-upaya: (1) menekankan pentingnya sistem pencegahan berupa sistem peringatan dini (early warning system); (2) pemberian penghargaan bagi yang berhasil mencegah kebakaran dan hukuman bagi pelaku-pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (reward and punishment); (3) meningkatkan pemantauan lapangan dengan patrol terpadu dan dukungan untuk operasi-operasi udara; mengembangkan teknik pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat; (4) sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penyadartahuan masyarakat; (5) meningkatkan kapasitas Regu Pemadam (Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla, Masyarakat Peduli Api) (6) penegakan hukum dan tata kelola hutan dan lahan yang efektif serta kapasitas pengendalian Karhutla; (7) koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah yang baik; dan
(8)meminta semua unsur masyarakat untuk memainkan peran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dukungan nyata dari dunia usaha/swasta, akademisi, LSM/aktivis dan pihak-pihak berkepentingan lainnya pada pengelolaan lahan gambut.
1. d.Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal yang mengatur tentang Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun
  1. 1998.Protokol Montreal mewajibkan setiap negara pihak untuk melakukan penghapusan konsumsi BPO secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan melaporkan secara berkala ke Ozone Secretariat dan Multilateral Fund Secretariat. Dalam Protokol Montreal, Indonesia termasuk dalam negara Article 5. Indonesia telah berhasil menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis Chlorofluorocarbons (CFC), Halon, Methyl Chloroform (CTC), Trichloromethane (TCA) dan Methyl bromide (non karantina dan pra- pengapalan) sejak 1 Januari 2008, lebih cepat dari target yang telah ditetapkan oleh Protokol Montreal. Untuk saat ini, Indonesia diwajibkan untuk mengendalikan konsumsi Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) dan Methyl Bromida. Sesuai dengan keputusan Meeting of Parties (MOP) ke-19, jadwal penghapusan HCFC bagi negara Article 5 dipercepat dengan urutan sebagai berikut: tahun 2013 pembekuan produksi dan konsumsi HCFC pada tingkat baseline (rata-rata konsumsi tahun 2009 dan 2010), tahun 2015 pengurangan 10% dari tingkat baseline, tahun 2020 pengurangan 35% dari tingkat baseline, tahun 2025 pengurangan 67,5% dari tingkat baseline dan tahun 2030-2040 pengurangan 2,5% dari tingkat baseline untuk memenuhi kebutuhan servis peralatan pendingin. Sedangkan untuk pengendalian konsumsi Methyl Bromida dibatasi penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kegiatan karantina dan pra-pengapalan. Dengan pengalaman keberhasilan Indonesia menghapuskan konsumsi BPO lain lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Protokol Montreal, maka untuk HCFC, Indonesia juga diminta kembali untuk menghapuskan HCFC lebih cepat daripada yang ditargetkan bagi Negara Artikel-5 lainnya. Sesuai dengan perjanjian Pemerintah Indonesia pada Protokol Montreal, target penghapusan HCFC menjadi pengurangan konsumsi HCFC sebesar 10% dari baseline (rata-rata konsumsi HCFC tahun 2009 dan 2010), 20% pada tahun 2018, 37,5% pada tahun 2020 dan 55% pada tahun 2023. Untuk mencapai target penghapusan konsumsi HCFC tersebut di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia perlu menjabarkan menjadi detail target tahunan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yaitu berturut- turut untuk 5 (lima) tahun adalah: pada tahun 2020 adalah sebesar 23,56 ODP, pada tahun 2021 sebesar 23,56 ODP, pada tahun 2022 sebesar 23,58 ODP, pada tahun 2023 sebesar 25,24 ODP, dan pada tahun 2024 sebesar 25,25 ODP. Baseline perhitungan penurunan konsumsi HCFC adalah konsumsi BPO tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton. Keberhasilan penurunan BPO tersebut dapat dicapai dengan antara lain pengembangan regulasi pengaturan konsumsi BPO, peningkatan efektifitas penerapan regulasi yang telah ada dan peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan ahli teknologi maupun substitusi ke bahan alternatif non- BPO. Dengan mengacu pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) mengenai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi perubahan iklim), pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah pada tahun 2030 sebesar 29% dari tingkat emisi baseline dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan syarat adanya dukungan internasional. Upaya penurunan emisi terbesar dilakukan melalui sektor lahan dan kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi NDC ialah melalui skema REDD + (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran hutan konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan). Sesuai dengan kesepakatan para pihak, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan REDD + yaitu: (1) Strategi Nasional REDD + ; (2) Tingkat Emisi Rujukan (Forest Reference Emission Level/FREL) Nasional; (3) Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System/NFMS); (4) Sistem Informasi Safeguards (Safeguards Information System/SIS) dan (5) Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Report and Verification/MRV); (6) Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim (National Registry System on Climate Change/NRSCC-Sistem Registrasi Nasional/SRN). Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian menyajikan informasinya dengan jelas, transparan dan mudah dipahami. Tingkat emisi GRK dari sektor lahan dan kehutanan selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan (Tabel 1.3). Pada tahun 2013, terjadi penurunan emisi GRK dari sektor lahan dan kehutanan, yakni sebesar 160,36 Juta Ton CO2e lebih rendah dibandingkan tingkat emisi business as usual (BaU) pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 yang merupakan tahun El Nino, terjadi peningkatan emisi GRK yang sangat tajam sampai ke level 1.569,06 Juta Ton CO2e (hampir 200% tingkat emisi BaU pada tahun 2015). Peningkatan emisi yang sangat signifikan ini terjadi akibat meluasnya kebakaran gambut, dimana emisi dari kebakaran gambut sendiri pada tahun 2015 (sebesar 802,87 Juta Ton CO2e) melebihi emisi BaU total sektor lahan dan kehutanan pada tahun yang sama (sebesar 765,09 Juta Ton CO2e), dan mencapai hampir empat kali lipat tingkat emisi kebakaran gambut pada tahun 2013 (sebesar 205,08 Juta Ton CO2e). Perubahan yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2016, dimana emisi dari kebakaran gambut dapat ditekan hingga hampir 89% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 802,87 juta ton CO2e menjadi 90,27 juta ton CO2e. Hal ini menyebabkan kembali terjadinya penurunan emisi GRK sebesar 128,25 juta ton CO2e untuk total sektor lahan dan kehutanan. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan yang lebih tajam lagi pada emisi akibat kebakaran gambut sampai pada tingkat 12,51 juta ton CO2e. Sehingga secara total sektor lahan dan kehutanan, terjadi penurunan emisi sebesar 506,65 juta ton CO2e jika dibandingkan dengan emisi Bau pada tahun dimaksud. Berdasarkan pola data seperti diuraikan di atas, untuk tahun selanjutnya diperlukan kemampuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran khususnya pada tahun yang diprediksi akan terjadi el nino, seperti yang akan terjadi pada tahun
  2. 2019.Keberhasilan dalam mengatasi persoalan kebakaran gambut akan berperan besar dalam menekan tingkat emisi dari sektor lahan dan kehutanan. Tabel 1.3 Tingkat emisi baseline dan aktual sektor lahan dan kehutanan 2013-2017 Tahun Emisi BaU sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e) Emisi bersih sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e) Emisi dari kebakaran gambut (Juta ton CO2e) Emisi dari dekomposisi gambut (Juta ton CO2e) 2013 767,69 607,33 205,08 341,44 2014 766,42 979,42 499,39 341,74 2015 765,09 1.569,06 802,87 359,52 2016 763,70 635,45 90,27 357,89 2017 801,26 294,61 12,51 358,85 Sumber: Laporan inventarisasi GRK dan MPV nasional Tahun 2018 (diterbitkan tahun 2019)
2. e.Pengelolaan Sampah, Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan Limbah B3 Secara umun, pengelolaan sampah dilakukan dengan upaya penanganan dan pengurangan timbulan sampah. Rincian kinerjanya disajikan pada Gambar 1.7. Gambar 1.6 Volume penanganan timbulan sampah selama tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Data diolah dari LKJ KLHK (2019) Kemampuan penanganan sampah selama tahun 2015-2019, jika dibandingkan dengan perkiraan timbulan sampah perkotaan di Indonesia yang mencapai rata-rata 38,5 juta ton/tahun maka untuk wilayah perkotaan telah mampu tertangani dengan baik. Tetapi, jika dibandingkan dengan seluruh timbulan sampah nasional (total perkotaan dan perdesaan) yang mencapai sekitar 73,00 juta ton/tahun, maka kemampuan penanganan dimaksud adalah mencapai sekitar 50 40,54 42,31 44,12 45,28 33,93 2015 2016 2017 2018 2019 Manggala Agni memadamkan api pada lahan gambut yang terbakar Dokumentasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1,12 1,3 1,39 1,81 7,34 2015 2016 2017 2018 2019 % dari timbulan sampah nasional. Kemudian, jika ditinjau dari cara penanganan yang berlangsung selama ini, maka polanya masih dominan cara tradisional yaitu dilakukan dengan cara dikumpul, diangkut kemudian dibuang ke TPA sampah sebanyak 68 %, dikubur dan diolah menjadi kompos 9 %, didaur ulang 6 %, dibakar 5 %, tidak terkelola 7 % dan lain-lain 5 % (SLHI, KLHK. 2017). Selain upaya penanganan sampah di atas, juga dilakukan upaya pengurangan timbulan sampah, dengan rincian datanya sebagai berikut. Gambar 1.7 Volume pengurangan timbulan sampah selama tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Berkaitan dengan volume pengurangan timbulan sampah tersebut, saat ini paradigma umum pengelolaan sampah dengan cara tradisional yaitu kumpul-angkut-buang mulai diperbaiki dengan mengintroduksi konsep 3R (reduce-reuse-recycle). Konsep dimaksud yaitu pola penanganan sampah yang ramah lingkungan, yakni diawali dengan melakukan pemilahan pada sumber sampah, kemudian diangkut oleh petugas, dibuang di tempat penampungan sementara, selanjutnya dilakukan daur ulang dan akhirnya disetor ke bank sampah. Konsep tersebut, selama tahun 2015-2019 mulai menampakkan hasilnya, yaitu dengan semakin tingginya volume pengurangan sampah yang mampu ditangani pada tahun 2019 sebanyak 7,34 juta ton/tahun. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang menganggap sampah bukan lagi sebagai sumber masalah, melainkan sebagai komoditas yang memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan bank sampah. Hingga tahun 2018, jumlah bank sampah yang telah dikelola sebagai circular economy yaitu sebanyak 7.488 unit dengan kemampuan pengelolaan 3,3 juta ton/tahun, kemudian dengan menarik para nasabah sampah sebanyak 245.938 nasabah dengan total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola bank sampah mencapai Rp. 3,5 miliar per bulan. Sementara itu, kinerja yang berkenaan dengan penanganan limbah B3 selama tahun 2016-2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rincian penanganan limbah B3 ditampilkan pada Gambar 1.8. Gambar 1.8 Volume penanganan limbah B3 selama tahun 2016-2019 (Juta ton) Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Terkait Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3), selama kurun waktu 2015-2019, KLHK telah melakukan registrasi penggunaan B3 dengan jumlah 7.451 jenis B3, notifikasi impor dan ekspor B3 dengan jumlah 484 jenis B3 dan Rekomendasi pengangkutan B3 6,44 13,61 16,34 17,75 2016 2017 2018 2019 Masyarakat bergotong royong dalam kegiatan pemungutan sampah mandiri untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3 1.993 2.297 1.879 678 604 68 134 98 139 4564 71 78 94 121 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2015 2016 2017 2018 2019 REGISTRASI NOTIFIKASI REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3 dengan jumlah 428 jenis B3, adapun rincian data pertahun sebagaimana gambar 1.9 berikut: Gambar 1.9 Data registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan B3 tahun 2015-2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PSLB3 tahun 2015-2019 (2019) Berkenaan dengan penanganan limbah B3, salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menetapkan bahwa penghasil limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Sumber limbah B3 ini sangat beragam, di antaranya aktivitas industri, medis (rumah sakit, klinik, praktik dokter), dan juga domestik. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun data yang berkenaan penaganan limbah padat non B3 selama tahun 2016-2019 ditampilkan pada Gambar 1.10 Luas Lahan dan Volume yang Terkontaminasi Luas Lahan dan Volume yang Dipulihkan Luas (m2) 691.072,21 689.931,21 Volume (ton) 1.606.660,23 1.605.696,98 3,24 11,55 6,82 9,92 2016 2017 2018 2019 Gambar 1.10 Volume Penanganan limbah padat Non B3 selama Tahun 2016- 2019 (Juta ton) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Upaya penanganan limbah B3 yang lainnya adalah penanganan lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3, dengan rincian datanya dipaparkan dalam Gambar 1.11. Gambar 1.11 Luas lahan dan volume yang terkontaminasi selama tahun 2015- 2018 Sumber: Laporan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (PKTDLB3). Ditjen PSLB3 KLHK (2018). Gambar 1.11 menunjukkan bahwa kinerja penanganan limbah B3 menunjukkan hasil yang baik yakni sekitar 99,83% dari luas lahan yang terkontaminasi berhasil dipulihkan, demikian juga dengan volume limbah B3-nya berhasil dipulihkan sekitar 99,94%, yang berarti peluang pencemaran dari sisa yang belum terpulihkan kecil sekali terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 lainnya yang menjadi permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan adalah penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil (PESK). Indonesia adalah negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 29 September 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), kemudian pada tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dalam rangka penanganan merkuri di PESK ini, KLHK telah memfasilitasi pengadaan fasilitas Pengolahan Emas tanpa Merkuri di tujuh Lokasi selama Kurun waktu 2015-2019, yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Luwu, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Halmahera Selatan. Upaya- upaya lainnya yang telah ditempuh untuk penanganan merkuri yaitu :
(1)pemulihan dan pengamanan lokasi PESK secara fisik pada areal yang tercemar berat; (2) pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak merkuri; (3) pengalihan usaha rakyat, yang jika di dalam hutan, maka akan diikutkan dalam program Perhutanan Sosial; (4) pembinaan pertambangan emas rakyat serta penataan dan kontrol perdagangan emas; (5) penataan regulasi pertambangan rakyat termasuk sistem penjualan hasil tambang emas rakyat.
1. f.Kondisi Tutupan Lahan Luas kawasan hutan daratan (terrestrial) adalah seluas 120,6 juta hektar, sedangkan luas areal penggunaan lain (APL) adalah seluas 67,4 juta hektar, maka total daratan Indonesia adalah seluas 188,0 juta hektar (KLHK. 2018). Dari komposisi tersebut, berarti kawasan hutan daratan masih mencapai sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) adalah sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia. Jika ditinjau dari tutupan lahannya, baik di dalam kawasan hutan maupun pada areal pengunaan lain (APL) maka komposisinya hingga tahun 2018 dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Tabel 1.4 Luas tutupan lahan di kawasan hutan dan areal pengunaan lain (APL) Tahun 2018. Tutupan lahan Kawasan hutan (Juta ha & %) Areal penggunaan lain (APL) (Juta ha & %) Total areal (Juta ha & %) Lahan tertutup oleh hutan 85.90 (45,69%) 8.20 (4,36%) 94.10 (50,05%) Lahan tidak tertutup oleh hutan 34.70 (18,46%) 59.20 (31,49%) 93.95 (49,95%) Total 120,60 (64,15%) 67,40 (35,85%) 188,00 (100,00%) Sumber: Diolah dari data SLHI 2017, KLHK (2018) Pada Tabel 1.4 tampak bahwa kondisi tutupan lahan sebagai berikut: 1) Kawasan hutan memiliki wilayah yang ditutupi (tertutup) oleh hutan atau berhutan (forrested) dan wilayah yang tidak ditutupi (tertutupi) oleh hutan atau tidak berhutan (not forested). Demikian juga dengan areal pengguaan lain (APL) dimana wilayahnya dapat berupa lahan berhutan atau pun lahan tidak berhutan. 2) Hingga tahun 2018, kondisi lahan yang masih tertutup oleh hutan, mencapai 94,10 juta Ha (50,05 %), sedangkan lahan yang tidak tertutup oleh hutan adalah 93,95 juta Ha (49,95 %) dari luas daratan Indonesia, baik yang terdapat dalam kawasan hutan maupun pada APL. Tutupan lahan menurut fungsi kawasan hutan dan jenis hutannya dalam kawasan hutan maupun pada APL, disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 1.5 Komposisi tutupan lahan menurut fungsi hutan dan jenis hutan tahun 2018. Tutupan Lahan Kawasan hutan (Juta Hektar) Luas KH Luas APL Total (Jt Ha) % HK HL HPT HP HPK Lahan Berhutan 17,3 0 23,9 0 21,3 0 17,1 0 6,30 85,90 8,20 94,10 50,05 1.1 Hutan Primer 12,5 0 15,2 0 9,70 4,70 2,50 44,60 1,50 46,10 24,52 1.2 Hutan Sekund er 4,70 8,40 11,3 0 9,70 3,80 37,90 5,40 43,30 23,03 1.3 Hutan Tanam am 0,10 0,30 0,30 2,70 - 3,40 1,30 4,70 2,50 Lahan tidak Berhutan 4,80 5,76 5,49 12,1 0 6,55 34,70 59,2 0 93,95 49,95 Luas Daratan 22,1 0 29,6 6 26,7 9 29,2 0 12,8 5 120,6 0 67,4 0 188,0 5 100,0 0 Sumber: Diolah dari data KLHK (2018) Informasi mengenai tutupan lahan di atas berdasarkan pada peta penutupan lahan serta penafsiran citra satelit dengan resolusi sedang (Landsat 4 TM, Landsat 5 TM, Lansat 7 ETM+, dan Landsat 8 OLI) dan citra satelit resolusi tinggi (SPOT-6, SPOT 7). Hasil penafsiran penutupan lahan tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan re-kalkulasi penutupan lahan dan penghitungan laju deforestasi, penyusunan neraca sumber daya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB), peta PIAPS, peta indikatif TORA, KLHS, peta potensi hutan, Forest Reference Emission Level (FREL) dan lain-lain. Berdasarkan jenis hutan yang terdapat dalam masing-masing fungsi kawasan hutan, maka kondisi tutupan lahan berdasarkan jenis hutannya adalah sebagai berikut: 1) Hutan primer menurut fungsi kawasan hutan, yaitu terbesar masih terdapat dalam hutan lindung (8,08%), kemudian hutan konservasi (6,65%), hutan produksi terbatas (5,16%), hutan produski tetap (2,50%) dan terkecil dalam hutan produksi konversi (1,33%), dengan total 44,60 juta hektar. 2) Hutan sekunder menurut fungsi kawasan hutan yaitu terbesar terdapat di hutan produksi terbatas (6,01%), kemudian hutan produksi tetap (5,16%), hutan lindung (4,47%), dan hutan konservasi (2,50%) serta terkecil di hutan produksi konversi (2,02%), dengan total 37,90 juta hektar. 3) Hutan tanaman menurut fungsi kawasan hutan yang terbesar terdapat di hutan produksi tetap (1,44%) kemudian pada hutan lindung dan hutan produksi terbatas masing-masing ± 0,16%, dan terendah di hutan konservasi (0,053%), dengan luas 3,40 juta hektar. Tipe tutupan hutan pada hutan tanaman yaitu lahan yang ditanami pohon oleh manusia dan tumbuh sesuai dengan defisnisi hutan, baik berupa hutan tanaman industri, atau kegiatan penghijauan kembali di dalam dan di luar kawasan hutan. 4) Lahan tidak berhutan adalah tipe tutupan lahan lainnya yang diklasifikasikan sebagai Areal Bukan Hutan seperti perkebunan, pertanian, semak, dan lain-lain sebagainya.
2. g.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan dalam kerangka pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Peran RHL tidak hanya diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, melainkan ditujukan juga untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan (life-support) agar tetap terjaga (PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan). Pembibitan pohon macadamia (Macadamia integrifolia) untuk mendukung kegiatan RHL di BPDASHL Serayu Opak Progo Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetasi, sipil teknis dan realisasi penanaman oleh pemegang IPPKH disajikan pada tabel 1.6. Tabel 1.6 Realisasi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetasi dan sipil teknis serta penanaman oleh pemegang IPPKH periode tahun 2015- 2019 Tahun Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetasi (Hektar) Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis (Unit) Penanaman oleh pemegang IPPKH (Hektar)Intensif Insentif Total 2015 18.853 181.599 200.452 6.482 6.399,02 2016 21.195 177.150 198.345 1.206 4.818,84 2017 36.984 163.995 200.979 15.463 18.619,34 2018 25.325 162.502 187.827 9.424 30.648,98 2019 207.01 9 188.168 395.187 3.168 11.800,77 Total 308.37 6 873.41 4 1.182.79 0 35.743 72.28 7 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel 1.6 di atas tampak bahwa kegiatan RHL secara vegetasi telah terealisasi seluas 1.182.790 hektar, melalui skema RHL secara intensif seluas 308.376 Ha dan RHL secara insentif seluas 873.414 Ha. RHL intensif merupakan kegiatan RHL yang dilaksanakan pada kawasan hutan dengan pembiayaan penuh dari APBN, dengan fokus untuk pemulihan daerah tangkapan air pada 15 danau Prioritas, Waduk/Bendungan, Daerah Rawan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana banjir/tanah longsor, serta lahan kritis sangat kritis pada DAS Prioritas. Untuk meningkatkan kualitas bibit tanaman RHL yang baik, telah dilaksanakan pengelolaan sumber benih seluas 11.011 Ha dan juga pembangunan sumber benih seluas 534 Ha selama periode 2015-2019. RHL dengan benih yang berkualitas dan bersertifikat akan memiliki performa yang lebih baik (daya tumbuh dan kualitas tanaman) bila dibandingkan dengan benih asalan. RHL insentif merupakan upaya KLHK untuk mendorong partisipasi segenap masyarakat, TNI/POLRI/ASN, pelajar, mahasiswa dan pramuka melalui pelaksanaan kegiatan RHL secara intensif, yaitu dengan memberikan insentif bibit dari 54 persemaian permanen di seluruh Indonesia, kemudian melalui pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 1.000 unit per tahun, serta bibit produktif dan kebun bibit desa (KBD). Kegiatan RHL insentif tersebut, selain untuk meningkatkan produktivitas lahan, juga berperan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat/kelompok tani hutan rakyat sekaligus menjadi basis suplai kayu bagi industri pengolahan kayu lapis di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil inventarisasi penanaman bibit melalui skema RHL insentif, maka diperoleh data sebagai berikut: 1) Jumlah standing stock hutan rakyat dari kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) hingga tahun 2019 adalah 18.907.142 m3. 2) Realisasi penanaman dari hasil kerjasama antara Kementerian dan TNI, serta Perguruan Tinggi, dengan melibatkan masyarakat yang tersebar di 34 Provinsi yaitu mencapai 7.861 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 3.144.298 batang selama tahun 2015- 2018. Sementara itu, perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berperan serta melalui kegiatan rehabilitasi DAS dan reklamasi tambang, dimana realisasi penanaman oleh pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah seluas 72,286,95 hektar, sehingga total penanaman RHL dan IPPKH mencapai 1.255.077 ha, yang berarti rata-rata penanaman adalah seluas ± 250.000 hektar per tahun selama tahun 2015-2019. Sedangkan realisasi dari RHL secara sipil teknis dalam rangka konservasi tanah dan air mencapai 35.743 unit selama tahun 2015-2019.
3. h.Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Dipulihkan dan Luas Lahan Kritis Jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air adalah 189.278.753 hektar, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.145 DAS (12,6%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, sedangkan jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya mencapai 14.931 DAS (87,4%). DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dihitung berdasarkan luasan dari DAS atau catchment area, maka luasan DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya adalah seluas 106.884.470 hektar (56,47%), sedangkan luasan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah seluas 82.394.283 hektar (43,53%). Data ini mengungkapkan bahwa jika dilihat dari jumlah DAS, maka jumlah yang harus dipulihkan daya dukungnya lebih kecil daripada jumlah DAS yang dipertahankan. Tetapi, jika dilihat dari luas DAS, ternyata luasan yang harus dipulihkan jauh lebih besar daripada yang dipertahankan. Klasifikasi DAS tersebut tidak dimaksudkan sebagai dasar penentuan teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta teknis pengelolaan sumber daya air, tetapi diharapkan dapat menggambarkan tingkat urgensi penanganan DAS dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Data mengenai klasifikasi DAS ditampilkan pada tabel 1.7. Tabel 1.7 Jumlah dan luas DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan Uraian Jumlah (DAS) Luas (Hektar) Prosentase (%) Terhadap Jumlah DAS Terhadap Luas catchment area DAS yang Dipulihkan 2.145 106.884.470 12,60 56,47 DAS yang Dipertahankan 14.931 82.394.283 87,40 43,53 Total DAS 17.076 189.278.753 100,00 100,00 Sumber: KLHK (2018) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan pada DAS yang memiliki tingkat kekritisan lahan yang sangat kritis dan kritis. Oleh karena itu, bukti keberhasilan dari upaya RHL selama kurun waktu tertentu ditunjukkan dengan penurunan luas lahan kritis dan sekaligus pulihnya kondisi lahan dalam DAS. Namun demikian, luas lahan kritis yang ada hingga tahun 2018 masih tinggi yakni mencapai 14,01 juta hektar dengan rincian data ditampilkan pada Tabel 1.8. Tabel 1.8 Tren Penurunan Luas Lahan Kritis periode 2006-2018 No Tahun Luas (juta ha) Keterangan 1 2006 30,19 Kriteria yang digunakan untuk menghitung luas lahan kritis pada periode 2006-2013 yaitu berdasarkan tutupan lahan, erosi, manajemen lahan, sedangkan mulai tahun 2018 menggunakan kriteria berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air yakni parameter tutupan lahan, erosi, dan kehilangan tanah. 2 2011 27,29 3 2013 24,30 4 2018 14,01 Sumber: KLHK (2018) Walaupun tren penurunan lahan kritis terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2018 sangat besar yaitu 10,29 juta hektar, namun kinerja penurunan ini bukan berarti sepenuhnya diklaim sebagai kesuksesan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) maupun kegiatan penanaman lainnya oleh berbagai pihak, tetapi melainkan adanya penyesuaian kriteria dalam menghitung lahan kritis pada tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada keterangan tabel di atas. Argumen ini sejalan dengan capaian kinerja dari kegiatan RHL, reklamasi dan reboisasi maupun penghijauan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang hanya mencapai seluas 1.255.077 hektar selama 2015- 2019 atau kontribusinya sekitar 7,57% dari total luas lahan kritis 14,01 juta hektar. Dari luasan lahan kritis tersebut, sebaran lokasinya yaitu terdapat di Pulau Sumatera sekitar 32,5%, Pulau Kalimantan 20,4%, Pulau Jawa15,2 %, Pulau Sulawesi13,2 %, Pulau Papua7,0 %, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 6,8% dan Pulau Maluku sekitar 4,9% dari total luas lahan kritis 14,01 juta hektar. Dengan memperhatikan masih tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan DAS, maka ke depan harus dilakukan langkah- langkah korektif terkait RHL yaitu diprioritaskan pada sasaran lokasi yang merupakan perpaduan dari : (1) ditujukan pada 108 DAS dan 2.145 DAS yang termasuk dalam klasifikasi DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya; (2) ditujukan pada lokasi rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor; (3) ditujukan pada lokasi DAS yang mampu menyelamatkan daerah tangkapan air (catchment area), mata air, sarana vital berupa waduk/bendungan/DAM, danau serta bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intruisi air laut dan abrasi pantai; (4) tidak ada pembatasan jenis tanaman RHL, karenanya dapat berupa tanaman hutan dan HHBK, tergantung kondisi lahan dan keinginan masyarakat; (5) pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) wajib melakukan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS serta reboisasi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; (6) Pendekatan penyelesaian RHL yang belum semua targetnya tertangani, yaitu dengan melibatkan tiga pelaku utama sekaligus yaitu negara/ pemerintah, korporasi dan masyarakat, termasuk mengajak dunia internasional untuk membantu daerah yang terkena bencana melalui Hibah Luar Negeri (HLN) khususnya untuk Forest Programme; (6) menerapkan sistem pengelolaan DAS dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, tematik dan spasial (HITS) agar memudahkan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan maupun akuntabilitas kinerja RHL. Sementara itu, upaya pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia umumnya ditujukan pada unit-unit Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Ekosistem gambut memiliki sejumlah ciri khas yang unik, yaitu kapasitas tinggi untuk menahan air. Oleh karena itu, ekosistem gambut berperan penting sebagai: (1) zona penyangga hidrologis bagi kawasan sekitarnya dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup; (2) ekosistem gambut menyimpan karbon yang tingi, sehingga dapat mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca ke atmosfer;
(3)mencegah intrusi air laut; (4) menyimpan persediaan makanan yang memadai, energi, dan plasma nutfah untuk penggunaan pada masa mendatang. Namun demikian, lahan gambut juga rentan terhadap kerusakan akibat tidak dikelola dengan baik, seperti penurunan permukaan air, kebakaran atau pun dikeringkan drainasenya serta kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang telah dilakukan, diantaranya adalah inventarisasi KHG, penetapan fungsi ekosistem gambut, pemulihan fungsi ekosistem gambut, serta perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, kemudian diikuti dengan pembangunan sekat/tabat kanal, baik pada hutan tanaman industri, areal perkebunan maupun pada lahan milik masyarakat yang berlokasi di ekosistem gambut dengan tujuan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut. Kegiatan inventarisasi ekosistem gambut telah menghasilkan peta kesatuan hidrologi gambut nasional yang dirinci hingga provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, perusahaan tanaman industri dan perusahaan perkebunan Sawit yang terlanjur membuka lahan gambut dalam, diharuskan untuk melakukan restorasi dengan diawali penyusunan rencana restorasi ekosistem gambut. Rincian data mengenai pemulihan ekosistem gambut disajikan pada gambar berikut ini. Gambar 1.12 Pemulihan ekosistem gambut selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Upaya pemulihan ekosistem gambut pada tahun 2015-2019 telah menunjukan kinerja yang baik yakni ditujukan untuk pemulihan fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) dan fungsi budidaya ekosistem gambut (FBEG) sebagai berikut: 1) Pada areal hutan tanaman industri (HTI) ditujukan untuk pemulihan FLEG seluas 1.308.129 hektar atau 58,75% dan untuk pemulihan FBEG seluas 918.650,94 atau 41,25% yang tersebar di 9 provinsi yaitu Riau, Jambi, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua Barat. 2) Pada areal hutan tanaman industri (HTI) ditujukan untuk pemulihan FLEG seluas 596.070 hektar atau 47,77% dan untuk pemulihan FBEG seluas 651.837,78 hektar atau 52,23% yang tersebar di 17 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Provinsi Papua. 3) Pada lahan milik masyarakat merupakan luas terdampak akibat dari adanya upaya pemulihan ekosistem gambut yang mencapai 9.950 hektar dan sekat/tabat kanal yang terbangun sebanyak 628 unit, ditujukan untuk FLEG dan FBEG yang tersebar di 8 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Hingga tahun 2019, luas lahan gambut di Indonesia menurut Bappenas (dalam RPJMN 2020-2024) adalah seluas 15.191.925 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua dan Pulau Sulawesi serta pulau lainnya. Menyadari luas dan pentingnya peran dari lahan gambut tersebut, maka pengelolaan lahan gambut di tingkat tapak telah ditempatkan dalam kerangka pengelolaan hutan lindung oleh KPHL dan/atau Badan Restorasi Gambut (BRG), agar tercapai 2015 2016 2017 2018 2019 Hutan Alam 5,85 6,29 5,40 8,59 7,80 Hutan Tanaman 32,17 31,47 38,58 40,13 39,45 Total 38,02 37,76 43,98 48,72 47,25 Juta M3 pengelolaan yang tepat dan terjaminnya perolehan manfaat bagi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.
1. i.Produksi Kayu Bulat Sumber daya hutan dilihat dari segi produksi kayu bulat telah memberikan peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun kinerja pengelolaan yang berkenaan dengan ketersediaan tegakan hutan kayu bulat yang bernilai komersial telah jauh menurun dibandingkan dengan periode 1990-an, tetapi kontribusinya masih tetap memadai. Langkah-langkah baru yang telah ditempuh untuk meningkatkan kelestarian hutan produksi, ternyata tetap mampu meningkatkan produksi kayu, seperti sistem sertifikat hutan melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan lacak balak untuk menjamin legalitas kayu, penataan perijinan, penegakan hukum dan penguatan sistem produksi hasil hutan. Adapun produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman volumenya cenderung meningkat dari 38,02 juta m3 pada tahun 2015 terdiri atas: 5,62 juta m3 dari hutan alam dan 33,23 juta m3 dari hutan tanaman, menjadi 47,25 juta m3 pada tahun 2019, rincian ditampilkan pada Gambar 1.13. 217,69 301,15 316,95 358,8 474,19 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan Dokumentasi Mustofa Bisri, Biro Perencanaan Gambar 1.13 Produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman Sumber: Buku SLHI (2017), KLHK (2018). Sementara itu, tingkat produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama tahun 2015-2019 disajikan pada gambar 1.14. Gambar 1.14 Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama tahun 2015- 2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar di atas, tampak bahwa produksi HHBK cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ke depan, produksi HHBK akan menjadi salah satu penyumbang bagi perekonomian Indonesia, selain produksi kayu bulat dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
2. j.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Fungsional LHK KLHK sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai dengan 5,51 4,52 4,94 6,34 5,99 2015 2016 2017 2018 2019 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan ini merupakan hak yang diperoleh oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karenanya menjadi penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaku usaha/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi masih mampu memberikan PNBP yang cukup signifikan bagi negara. Selama tahun 2015-2019, realisasi PNBP fungsional LHK ditampilkan pada Gambar 1.15. Gambar 1.15 Capaian nilai PNPB fungsional LHK selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Nilai PNBP fungsional LHK selama tahun 2015-2019 cenderung meningkat dan karenanya memberikan kontribusi yang berarti terhadap keuangan negara. Untuk itu, kenaikan atau penurunan realisasi PNBP berarti menggambarkan pula tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil hutan dan jasa lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, dalam pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, nilai PNBP dari sektor LHK akan terus dikembangkan, terutama dari jasa lingkungan yang potensinya masih cukup besar dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, untuk mendukung kinerja yang optimal terkait dengan pengelolaan PNBP sektor LHK, maka sistem PNBP yang dikembangkan oleh KLHK hingga di tingkat tapak, nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang telah dibangun oleh Kemenkeu, agar tercapai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PNBP sektor LHK.
3. k.Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting Nilai ekspor hasil hutan kayu berupa kayu olahan dan jenis produk kayu olahan selama tahun 2014-2019 dipaparkan pada Tabel 1.9. Tabel 1.9. Nilai ekspor beserta jenis produk kayu olahan (satuan dalam US$) Produ k 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Panel 2,784,72 5,538.25 2,752,37 1,326.14 2,661,25 6,347.09 2,276,453 ,005.27 2,562,684 ,805.44 2,148,988 ,156.94 Kertas 980,147, 650.33 3,164,54 0,524.64 3,116,46 9,210.31 3,457,332 ,789.83 3,952,314 ,730.01 3,874,538 ,157.47 Pulp 1,718,77 2,857.84 1,777,90 2,392.47 1,620,21 0,530.10 2,374,480 ,847.80 2,632,555 ,720.69 2,779,183 ,937.71 Woodw orking 803,341, 461.43 788,114, 612.30 811,814, 209.82 1,286,882 ,849.11 1,288,836 ,941.05 1,145,256 ,181.69 Serpih kayu 158,597, 103.22 158,266, 877.82 110,952, 464.41 91,020,25 8.61 46,123,28 0.73 57,389,32 9.19 (Chipw ood) Veneer 24,762,5 24.11 39,639,5 76.63 54,302,1 43.09 77,530,80 0.47 115,261,1 70.89 92,161,41 6.32 Furnit ur kayu 119,820, 789.17 1,117,63 7,784.26 870,956, 028.19 1,353,876 ,011.78 1,423,146 ,368.04 1,429,845 ,448.91 Bangu nan prefab rikasi 4,808,05 2.15 6,035,22 4.16 3,593,63 1.49 3,285,776 .08 4,682,562 .29 5,597,669 .55 Kerajin an kayu 16,197,8 05.12 78,837,0 98.74 69,954,9 45.77 92,418,51 8.87 106,012,0 76.32 99,576,77 3.77 Jumla h 6,611,17 3,781.62 9,883,34 5,417.16 9,319,50 9,510.27 11,013,28 0,857.82 12,131,61 7,655.46 11,632,53 7,071.55 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Nilai ekspor produk kayu olahan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 6,611 M US$ pada tahun 2014, kemudian menjadi 11,632 M US$ pada tahun 2019, yang dikontribusikan oleh 7 jenis produk kayu olahan yaitu panel, kertas, pulp, woodworking, serpih kayu (chipwood), veneer, furnitur kayu, bangunan prefabrikasi dan kerajinan kayu, dengan negara tujuan ekspor yaitu: (1) negara di Asia adalah mencapai US$ 8,064 Million (69,33%); (2) negara di Amerika Utara sebesar US$ 1,583 Million (13,61%); (3) negara di Uni Eropa sebesar US$ 1,095 Million (9,42%); (4) negara di Afrika mencapai US$ 0,413 Million (3,56%); (5) negara di Oceania sebesar US$ 0,388 Million (3,34%); (6) negara di Afrika Selatan US$ 0,59 Million (0,51%) dan (7) negara di Eropa mencapai US$ 0,27 Million (0,23%). Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu tersebut, KLHK berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor. Bahkan KLHK akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu. Langkah lainnya adalah pemerintah akan menunjuk satu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Issuing Authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku IKM seperti produk mebel dan kerajinan. Sementara itu, realisasi ekspor Tumbuhan dan Satwa liar (TSL) dan Bioprospecting dari Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan ekspor ke pasar dunia dengan produk hasil hutan, TSL dan Bioprospecting yang legal sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan serta telah diterima dan diakui pula oleh negara-negara di dunia. Rincian data dari ekspor TSL dan bioprospecting disajikan pada Tabel 1.10. Tabel 1.10 Nilai ekspor TSL dan bioprospecting selama periode 2015-2019 Tahun Nilai Ekspor (Rp. Triliun) Keterangan 2015 5,30 Jenis-jenis TSL yang diekspor meliputi : 2016 6,54
  1. 1.Mamalia
  2. 2.Reptil alam
  3. 3.Reptil tangkar
  4. 4.Ikan
  5. 5.Buaya
  6. 6.Karang hias
  7. 7.Antropoda
  8. 8.Pakis
  9. 9.Anggrek
  10. 10.Ramin
  11. 11.Mollusca
  12. 12.Sonokeling
  13. 13.Gaharu
  14. 14.Burung 2017 8,26 2018 13,16 2019 10,03 Total 43,29 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Ekspor TSL dan bioprospecting di atas sebagian besar disumbangkan dari jenis TSL yang termasuk daftar Appendix CITES atau jenis-jenis yang dilindungi dibandingkan dengan jenis-jenis yang tidak dilindungi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan nilai ekspor dan sekaligus memberikan devisa yang memadai bagi negara, namun pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (untuk produk kayu) dan untuk TSL serta bioprospecting harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary principle) serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya untuk mencegah terjadinya kerusakan, degradasi maupun kepunahan populasi. Dalam kaitan ini, penting untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL serta memperhatikan juga prinsip CITES (sustainability, legality and traceability) yakni memenuhi ketentuan persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar Apendiks CITES (maupun yang tidak termasuk dalam daftar Apendik CITES).
4. l.Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) terhadap PDB nasional berarti sumbangan sektor LHK yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor LHK di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi sektor LHK menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS bahwa sektor LHK termasuk dalam sub sektor kehutanan yang merupakan salah satu entitas dalam kelompok lapangan usaha sektor pertanian. Pada tahun 2011-2018, nilai nominal PDB sub sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan dari Rp. 52 triliun pada tahun 2011 dan mencapai Rp. 62,9 triliun pada tahun 2018. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub sektor kehutanan juga mengalami peningkatan nlai PDB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDB sub sektor Kehutanan. Oleh karena itu, secara persentase, capaian PDB sub sektor kehutanan terhadap PDB nasional, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Sementara itu, terhadap PDB sektor pertanian, kontribusi sub sektor kehutanan mengalami sedikit peningkatan yakni dari 4,74% pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 4,82% pada tahun 2018. (Data dari RKTN 2011-2030). Hal lain yang menyebabkan terus rendahnya persentase capaian sektor LHK terhadap PDB nasional yaitu terkait dengan komponen yang dimasukan sebagai variabel pengukuran untuk sub sektor kehutanan dalam KBLI yang hanya mencakup: (1) kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah- getahan dan akar-akaran; (2) jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Kemudian, komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak (PDB Indonesia Triwulanan 2015-2019. BPS. 2019). Dalam nomenklatur KLBI, hal itu hanya terkait dengan: (1) KBLI 021: pengusahaan hutan yang berasal dari pengusahaan hutan tanaman, pengusahaan hutan alam dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu; (2) KBLI 022: penebangan dan pemungutan kayu: (3) KBLI 023: pemungutan hasil hutan bukan kayu; (4) KBLI 024: jasa penunjang kehutanan, dan tidak termasuk pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu oleh sektor lapangan usaha lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya perlu ditinjau kembali oleh BPS bahwa produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh sektor lainnya diluar sektor kehutanan yang kemudian diwujudkan berupa produk barang dan/atau jasa maupun produk-produk industri lainnya, harus diperhitungkan juga sebagai kontribusi dari sektor LHK terhadap PDB Nasional. Dengan demikian, maka kontribusi sektor LHK terhadap PDB Nasional akan melonjak drastis dibandingkan dengan cara perhitungan yang berlaku selama ini maupun dibandingkan dengan nilai sektor pertanian maupun sektor pembangunan lainnya.
5. m.Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan Efektivitas pengelolaan kawasan hutan adalah kinerja pengelolaan yang dicapai oleh setiap unit kawasan hutan mencakup hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, termasuk KPH di tingkat tapak yakni KPHK, KPHL, KPHP dan KHDTK. selama tahun 2015-2019, metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan kawasan hutan Konservasi adalah metode METT (Management Effectiveness Tracking Tools) yakni jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 (kategori baik), sedangkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dari KPHL, KPHP dan KHDTK termasuk kedalam kategori maju dan/atau kategori baik. Efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang telah dicapai oleh masing-masing kawasan hutan selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Dari jumlah kawasan konservasi sebanyak 554 unit, sampel yang dinilai efektivitasnya adalah sebanyak 419 unit, dengan hasil sebanyak 255 unit termasuk dalam kategori baik karena nilai efektivitas pengelolaannya telah mencapai ≥ 70 poin, mencakup taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. 2) KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dapat diperhatikan dari realisasi bertambahnya luasan lahan yang dikelola yaitu sebanyak 2 unit dengan luasan 10.861.152 hektar pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 20 unit dengan luasan 11.339.000 hektar. Selain itu, KPHP yang dinilai sudah memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTI di hutan produksi yaitu berawal dari 8 unit, kemudian meningkat menjadi 84 unit. Sementara itu, KPHP yang telah beroperasi sebagaimana mestinya yaitu berjumlah 80 unit pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 347 unit KPHP atau telah mencapai sekitar 91,08% dari total 381 unit KPHP. 3) Kinerja yang telah dicapai oleh KPHL yang berjumlah sebanyak 182 unit yaitu : (1) KPHL yang memiliki kelembagaan terealisasi sebanyak 169 KPHL; (2) KPHL yang sudah menyusun dan mengesahkan RPHJP sebanyak 123 KPHL; (3) KPHL yang telah merealisasikan kinerja berupa tata batas blok/patok sebanyak 27 KPHL dengan total tata batas sepanjang 872,58 km; (4) KPHL yang telah menjalin kerjasama dalam pemanfaatan hutan sebanyak 21 KPHL; (5) KPHL yang melakukan pengamanan hutan sebanyak 150 KPHL; (6) KPHL yang memfasilitasi penanaman untuk tanaman HHBK seluas 2.031 hektar; (7) KPHL yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan KPHLnya adalah sebanyak 202 orang melalui kegiatan pembekalan teknis di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan hutan. 4) Dukungan Iptek Litbang untuk kemandirian KPH diantaranya adalah penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan KPH serta pengembangan pilot-pilot Iptek Litbang untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH. Selain itu, berbagai komoditas kehutanan unggul yang dikembangkan Bersama KPH oleh BLI KLHK antara lain: (1) KPH Boalemo adalah komoditas sutera, rotan jernang dan bioethanol; (2) KPH Lakitan adalah komoditas limbah untuk budidaya jamur; (3) KPH Biak Numfor dengan komoditas kayu putih unggul; (4) KPH Yogyakarta adalah kelembagaan dan Sutera; (5) KPH Tasik Besar adalah komoditas KOFFCO; (6) KPH Kubu Raya adalah komoditas Mangrove. Pilot Iptek yang telah dikembangkan adalah sebanyak 17 pilot Iptek tersebar di 13 KPH pada tahun 2018.
6. n.Penetapan Status Kawasan Hutan Salah satu utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak adalah seluas 88 juta hektar atau 70,4% dari luas kawasan hutan yang mencapai 125,92 juta hektar. Oleh karena itu, ke depan perlu dituntaskan penetapan Kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga terjamin keberadaan kawasan hutan, akses kelola dan distribusi manfaatnya. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (updating) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tesebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Kemudian, hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.
7. o.Distribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk IKN dan TORA Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah yang akan dituju adalah untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekaligus untuk pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor kehutanan berperan sangat penting dalam mensukseskan rencana pembangunan nasional tersebut melalui penyediaan lahan untuk kegiatan non- kehutanan, dalam hal ini untuk rencana pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional tersebut, sesungguhnya dalam RKTN 2011-2030 pada arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan telah diantisipasi rencana kebutuhan pembangunan untuk sektor non-kehutanan, termasuk untuk rencana IKN, TORA maupun untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lainnya. Untuk kepentingan tersebut, tentunya akan diproses melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, yang berlaku dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana penyiapan areal dalam kawasan IKN yaitu seluas 175.000 hektar, dimana untuk pusat pemerintahan dan fasilitas pendukungnya adalah seluas 5.600 hektar, sedangkan sisanya adalah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pusat pelayanan dasar lainnya dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagaimana layaknya sebuah pusat kegiatan strategis nasional (PKN). Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam bentuk design forest city, kajian lingkungan hidup strategis, beserta dokumen-dokumen lainnya yang wajib dilengkapi dan telah dipersyaratkan untuk pembangunan pusat pemerintahan. Dalam jangka panjang, tujuan dari pembangunan IKN ini yaitu akan menjadi :
(1)menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang, terutama untuk wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lainnya serta Indonesia secara menyeluruh; (2) menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat; (3) mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan dan KTI lainnya; (4) mengurangi ketimpangan antar wilayah atau menghilangkan dikotomi pembangunan antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), maupun antar Pulau Jawa dengan diluar Pulau Jawa. Hal lainnya yang berkenaan dengan penetapan dan distribusi pemanfaatan kawasan hutan adalah pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program tanah obyek reforma agraria (TORA). Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud konkret dari implementasi obyek redistribusi tanah, meskipun pada hakikatnya adalah berkurangnya luas kawasan hutan, karena sumber TORA itu adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan legalisasi yang sah dan diakui oleh para pihak, maka sumber TORA tentunya sudah dipastikan akan berasal dari: (1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan perundang- undangan menjadi TORA; (2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan kententuan perundang-undangan. Lanskap tutupan hutan di lokasi Ibu Kota Negara Dokumentasi Aisha Kemala Wijayanti, Biro Perencanaan Pada periode sebelumnya, realisasi dari program TORA adalah seluas 1,57 juta hektar dan belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Dalam rangka memenuhi target dari program TORA tersebut, maka pada periode 2020-2024 mendatang, telah ditetapkan sasaran pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA seluas 2,53 juta hektar. Dalam kaitan ini, KLHK benar-benar cukup progresif dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah berkenaan dengan TORA dan karenanya berkomitmen untuk menyukseskan program TORA, dengan tujuan agar mampu mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada dalam masyarakat serta mampu menciptakan keadilan, sekaligus menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, subjek yang telah mendapatkan TORA, nantinya wajib diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan basis pemanfaatan tanah, diantaranya melalui bantuan permodalan, bantuan teknis dan akses kepada sumber ekonomi lainnya, hingga mencapai tahap kemandirian.
1. p.Akses Kelola Hutan oleh Masyarakat Data akses kelola hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial ditampilkan pada table 1.11. Tabel 1.11 Akses kelola hutan oleh masyarakat Tahun Luas Kelola (ha) Jumlah KK Jumlah SK 2015 98.558,47 26.059 126 2016 151.017,03 32.276 164 2017 522.584,26 156.141 505 2018 1.231.518,00 280.194 1.306 2019 1.588.954,00 217.890 1.064 Total 3.592.631,76 712.560 3.165 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan. KLHK terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial dengan mempersiapkan peta indikatif untuk hutan sosial seluas 13.625.710 Ha (sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor: SK.6394/MENLHK_PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi IV), yang berarti meningkat seluas 0,925 juta hektar dibandingkan dengan yang telah ditetapkan seluas 12,7 juta hektar pada periode 2015-2019 yang lalu. Peningkatan ini tidak hanya memperhatikan realisasi luasan periode 2015-2019 yang mencapai 3,592 juta hektar atau 28,28% dari target 12,7 juta hektar, melainkan mempertimbangkan juga komitmen pemerintah dan aspirasi masyarakat yang tetap menginginkan perbaikan kesejahteraan hidupnya melalui pemanfaatan kawasan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pengelola kopi salah satu anggota kelompok usaha perhutanan sosial di Jawa Barat. Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL Jika luasan yang telah diterbitkan izin akses kelolanya seluas 3,592 juta hektar itu dihitung per kepala keluarga dengan jumlah 712.560 KK maka masing-masing keluarga rata-rata mengelola areal hutan seluas 5,04 hektar, yang menunjukkan luasan yang cukup besar untuk digunakan sebagai budidaya atau pun kegiatan penunjang lainnya. Capaian seluas 3,592 juta hektar dari Perhutanan sosial pada tahun 2019 tersebut, terbagi atas: (1) hutan desa (HD) seluas 274.389,94 Ha; (2) hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 148.887; (3) hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 20.634 Ha; (4) hutan adat (HA) seluas 932.470,13 Ha; (5) kemitraan seluas 212.022,84 Ha; (6) IPHPS seluas 25.947,59 Ha. Pada kawasan konservasi, capaian kemitraan konservasi pada tahun 2015-2019 mencapai 592.889,67 ha. Program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan, melainkan harus terus bergulir sebagai aktivitas ekonomi mandiri yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kaitan ini, upaya lainnya yang telah dilakukan yaitu dengan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sebanyak 6.940 KUPS dan bantuan stimulan berupa bantuan alat ekonomi produktif (BAEP) sejumlah 3.734 unit, dengan rincian sebagai berikut. 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 BAEP 0 383 1.075 2.316 KUPS 1.797 801 2.647 1.695 Gambar 1.16 Pembentukan KUPS dan bantuan stimulan berupa BAEP Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Dampak kumulatif yang diharapkan dari program Perhutanan Sosial adalah tercapainya keberdayaan dan kemandirian masyarakat kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya yang mendapatkan akses kelola hutan sekaligus mengatasi ketimpangan pemanfaatan hutan yang selama ini dinilai masih didominasi oleh korporasi dan badan usaha milik pemerintah, sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masa mendatang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 12,74 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan skema- skema lainnya (RKTN 2010-2030). Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal. Pada tataran makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (cultural cognitive) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
2. q.Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value- HCV) Berdasarkan prinsip konservasi, maka pengelolaan kawasan konservasi berkaitan dengan kegiatan utama perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (life support system), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya serta pemanfaatan secara lestari. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga tahun 2019 adalah sebanyak 554 unit dengan luasan 27,4 juta hektar, terdiri atas 22,1 juta hektar kawasan konservasi terrestrial dan 5,3 juta hektar kawasan konservasi perairan/laut. Seperti halnya Kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi juga menghadapi tekananan yang kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (Resort Base Management) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal. Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan, baik itu lingkungan maupun sosial, diantaranya mencakup habitat satwa liar (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan), dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi yang dimaksud disini adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, benteng terakhir keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih dikelola di dalam kawasan konservasi, sedangkan pada kawasan hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang masih memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. Begitu pula di Kawasan Konservasi seluas ± 27,42 juta hektar, juga perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi kembali sehingga akan diketahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Manfaat yang akan diperoleh dari teridentifikasinya kawasan bernilai konservasi tinggi yaitu untuk mendapatkan database yang terbarukan dan menjadi bahan evaluasi fungsi kawasan, baik di kawasan hutan maupun di APL, sehingga ada alternatif kebijakan yang dapat diterapkan yakni: (1) perlindungan sistem penopang kehidupan (maintance of essential ecological processes and life-support system); (2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (preservation of genetic diversity); (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (sustainable utilization of species and ecosystem), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) dan ekosistemnya secara menyeluruh di masa yang akan datang. Sekarang ini, kawasan konservasi semakin meningkat efektivitas pengelolaannya, terbukti dari terus bertambahnya kawasan konservasi yang memiliki nilai METT di atas 70 (termasuk kategori baik) hingga tahun 2019. Efektivitas pengelolaan tersebut berdampak terhadap tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan dan semakin tingginya minat wisatawan ke kawasan konservasi. Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman) ke kawasan konservasi berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dari kunjungan wisatawan. Rincian data kunjungan wisatawan ditampilkan pada gambar 1.17. 4,03 7,69 5,75 4,6 6,9 2015 2016 2017 2018 2019 210,13 481,51 414,9 282,3 431,9 2015 2016 2017 2018 2019 Wisatawan berfoto bersama di TWA Telaga Warna Telaga Pangilon Dokumentasi BKSDA Jawa Tengah Gambar 1.17 Jumlah kunjungan wisnus dan wisman ke kawasan konservasi tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Peningkatan penerimaan negara dari kunjungan wisawatan ke kawasan konservasi dapat diperhatikan pada tabel 1.12. Tabel 1.12 Jumlah penerimaan negara dari kunjungan wisatawan selama 2015-2019. Wisatawan Nusantara (Juta Orang) Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) Kawasan Konservasi Jumlah KK (Unit) Penerimaan (Rp.) Persentase (%) Taman Nasional (BTN dan BBTN) 48 120.924.901.000 70,64 KSDA (BKSDA dan BBKSDA) 26 41.578.465.750 24,29 Direktorat PJLHK 1 8.682.229.795 5,07 Total 75 171.185.596.545 100,00 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Tampak pada tabel di atas menunjukkan kontribusi terbesar adalah bersumber dari Taman Nasional dan saat ini terdapat 6 (enam) besar lokasi kawasan konservasi yang paling diminati oleh wisatawan yaitu: (1) Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu; (2) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; (3) Taman Wisata Alam Telago Warna; (4) Taman Wisata Alam Guci; (5) Taman Nasional Ciremai; dan (6) Taman Nasional Batumurung Bulusaraung.
3. r.Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pada Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat penegakan hukum melalui pembentukan unit spesialis yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK). Penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan budaya ketaatan masyarakat dan pelaku kegiatan usaha serta menciptakan efek jera. Dari 7 undang-undang yang menjadi kewenangan KLHK, terdapat 3 instrumen penegakan hukum yang dapat diterapkan yaitu Penerapan Sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Ketiga instrumen tersebut diterapkan dari hasil penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan izin serta operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sejatinya merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan kawasan hutan serta memberikan keadilan hukum kepada masyarakat. Di saat yang sama, penegakan hukum yang tegas dapat mendorong adanya perbaikan tata kelola pelayanan publik di sektor lainnya. Kinerja penegakan hukum yang dicatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dipaparkan pada tabel berikut ini. Tabel 1.13 Jumlah penegakan hukum LHK selama tahun 2015-2019 Tahun Penanganan Pengaduan (org/lembaga) Pengawasan Izin (unit) Sanksi Administrasi (unit) Kesepakatan di Luar pengadilan (perkara) 2015 562 238 48 25 2016 684 597 220 40 2017 529 1.094 126 39 2018 902 1.428 158 23 2019 1.458 1.797 816 20 Total 4.135 5.154 1.368 147 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada tabel di atas tampak bahwa kinerja penegakan hukum LHK, dalam rangka menghadapi berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan di bidang LHK, kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun. Dalam melakukan penegakan hukum LHK, masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya: (1) jumlah SDM Aparat penegakan hukum yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kejahatan LHK; (2) sarana prasarana yang belum memadai dan lamanya eksekusi keputusan pengadilan yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia. Dari 26 gugatan perdata yang diselesaikan melalui pengadilan terdapat sebanyak 11 gugatan perdata yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkrach) dengan nilai Rp. 19,4 Triliun. Tetapi, hingga tahun 2019, baru dua keputusan yang berhasil dieksekusi. Akibatnya potensi pengembalian ganti rugi yang cukup besar kepada negara dan pemulihan lingkungan sulit direalisasikan. Penegakan hukum LHK harus terus ditegakkan untuk melindung satwa khas Indonesia dari kepunahan Dokumentasi BKSDA Kalimantan Timur Ke depan, kiranya perlu perbaikan setidaknya di 4 ekosistem penegakan hukum yaitu: (1) ekosistem sumber daya manusia; (2) ekosistem peradilan; (3) ekosistem pengambian keputusan dan (4) ekosistem kelembagaan. Upaya penegakan hukum yang berkaiatn dengan kegiatan operasi dalam rangka penegakan hukum LHK kinerjanya seperti ditunjukkan pada Gambar 1.18. Total Operasi Pengamanan dan Pemulihan Hutan dan Hasil Hutan 2015 2016 2017 2018 2019 90 122 293 465 309 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Operasi Pembalakan LiarOperasi Perambahan Hutan 25 39 88 172 163 2015 2016 2017 2018 2019 27 18 137 217 101 2015 2016 2017 2018 2019 38 65 68 76 45 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 1.18 Jumlah Operasi dalam rangka Penegakan Hukum LHK selama tahun 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar diatas tampak bahwa upaya penegakan hukum melalui kegiatan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan yang terdiri dari operasi perambahan hutan, operasi peredaran TSL, operasi pembalakan liar, intensitasnya cukup berfluktuatif, karena tergantung pada antisipasi kasus yang akan muncul di lapangan, namun secara kumulatif jumlahnya relatif banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa pada satu sisi upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan semakin efektif dan memberikan kepastian hukum, tetapi pada sisi lain menunjukkan pula bahwa terdapat sejumlah ketidaktaatan para pelaku, baik individu, lembaga maupun organisasi, dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan LHK yang berlaku.
4. s.Kinerja Pengelolaan Keuangan KLHK Kinerja pengelolaan keuangan KLHK secara umum dapat diperhatikan dari laporan keuangan KLHK selama periode tahun anggaran 2015-2019. Laporan keuangan KLHK merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek yang dikelola oleh KLHK. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai Pemasangan DAM penahan merupakan salah satu kegiatan RHL dengan cara sipil teknis Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasi pada KLHK. Sistem akuntansi instansi (SAI) terdiri dari sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan entitas KLHK yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan entitas. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, dan laporan operasional serta laporan barang milik negara maupun laporan manajerial lainnya. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran, yang mencakup komponen pendapatan dan belanja KLHK selama periode 2015-2019. Untuk komponen pendapatan KLHK adalah yang terkait dengan PNBP fungsional KLHK telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sedangkan laporan realisasi berikut ini adalah berkenaan dengan komponen belanja KLHK dari seluruh unit kerja/satker lingkup KLHK selama tahun anggaran 2015-2019, khususnya yang berkenaan dengan belanja non-operasional atau belanja program dan kegiatan dari 13 program KLHK. Rincian data realiasasi belanja KLHK selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut. 2015 2016 2017 2018 2019 Pagu Anggaran 6.660.752.124.000 5.947.308.766.000 6.477.038.468.000 8.060.961.667.000 9.196.117.308.000 Realisasi Anggaran 5.766.396.912.972 4.883.100.047.000 5.871.663.456.479 7.180.934.725.456 8.843.040.517.179 Persentase 86,57 82,11 90,65 89,08 96,16 Rupiah Gambar 1.19 Pagu anggaran dan realiasasi anggaran KLHK selama tahun anggaran 2015-2019 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Pada gambar di atas, tampak bahwa selama tahun anggaran 2015-2019, alokasi atau pagu anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan lingkup KLHK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, realisasi anggaran dari tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2019, cenderung meningkat, dengan tingkat realisasi terendah (86,57%) pada tahun anggaran 2015 dan realisasi tertinggi (96,16%) pada tahun anggaran 2019. Capaian kinerja pengelolaan keuangan KLHK dilihat dari realisasi anggran yang berada pada kisaran 86,57%-96,16% itu termasuk dalam kategori pengelolaan keuangan yang baik, karena capaian kinerja dari program dan kegiatan mampu direalisasikan dengan maksimal, namun dengan realisasi anggaran yang termasuk efisien. Berkenaan dengan keseluruhan substansi/materi laporan keuangan KLHK, selama tahun anggaran 2015-2018, KLHK telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK-RI, karena tidak ada kesalahan saji material atas seluruh komponen dan entitas dalam laporan keuangan yang disajikan oleh KLHK. Predikat WTP yang telah diraih oleh KLHK selama ini adalah wujud pengakuan bagi jajaran birokrasi lingkup KLHK terkait dengan tata kelola keuangannya. Perolehan WTP dari BPK RI tersebut menandakan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan membuktikan pula bahwa anggaran KLHK telah berjalan sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Jadi, dengan diterimanya WTP atas laporan keuangan KLHK berarti semua persoalan terkait dengan keuangan sudah diungkapkan dengan bukti material yang cukup dan sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta mendapatkan opini WTP berarti tidak terdapat pelanggaran atas undang-undang pengelolaan keuangan negara yang berlaku. KLHK menyadari bahwa opini WTP atas laporan keuangan KLHK selama tahun 2015-2019 tersebut, tidak diperoleh dengan mudah, melainkan diperlukan sistem akuntansi yang baik, komitmen pimpinan unit kerja yang solid, pengelola keuangan dari seluruh unit kerja/satker yang mumpuni dan berintegritas, serta didukung pula oleh sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) yang telah menunjukkan tingkat kematangan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan KLHK, upaya yang telah ditempuh untuk memperoleh Opini WTP, diantaranya: (1) Meningkatkan tertib penatausahaan administrasi keuangan dan aset negara serta tata kelola keuangan unit kerja/Satker lingkup KLHK; (2) meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara hingga kualitas pelaporan keuangan KLHK; dan (3) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas program dan kegiatan serta AKIP KLHK. 1.2. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan KLHK yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK pada masa mendatang. Potensi
5. a.Potensi Sumber Daya Hutan Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di seluruh Indonesia menurut pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011 adalah 130,68 juta ha. Kemudian dalam periode tahun 2011-2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2018, yaitu kawasan hutan telah berkurang seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,96 juta hektar. Rinciannya disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 1.14 Luas kawasan hutan dan konservasi perairan tahun 2011-2018 No Fungsi hutan 2011 (Juta ha) 2018 (Juta ha) Perubahan (juta ha) 1 Kawasan konservasi 26,82 27,42 0,61 2 Hutan lindung 28,86 29,66 0,80 3 Hutan produksi meliputi;
6. a.Hutan produksi terbatas 24,46 26,79 2,33
7. b.Hutan produksi tetap 32,60 29,20 -3,38
8. c.Hutan produksi yang dapat dikonversi 17,94 12,85 -5,12 Jumlah 130,68 125,92 -4,76 Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Kawasan hutan dengan luas mencapai 125,92 juta hektar itu, terdiri dari kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektar dan kawasan konservasi perairan/laut seluas 5,32 juta hektar. Kemudian potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai kawasan hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jadi, jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama Demplot pohon gaharu (Aquilaria malaccensis) yang berada di KPH Berau Barat. Dokumentasi Raden Firman Santoso, Biro Perencanaan. dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, berarti potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia. Dalam rangka pengurusan kawasan hutan dan sesuai pula dengan pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaran manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/adminsitrasi kehutanan. Sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk sejumlah KPH yang mencakup kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.15 Jumlah dan luas KPH hingga tahun 2019 KPH Unit Luas (Ha) KPHP 381 58,778,985 KPHL 182 25,851,981 KPHK 149 12,178,833 KHDTK 35 37,569.05 Total 747 96,847,368 Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019)
9. b.Potensi Lahan Gambut Luas lahan gambut yang ada di Indonesia berdasarkan estimasi dari berbagai sumber sangat beragam. Pada awal tahun 1980-an menurut Pusat Penelitian Tanah (sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian - BBSDLP Kementan RI) bahwa luas lahan gambut mencapai 26,5 juta hektar yang sebagian besar tersebar di tiga pulau yaitu Papua, Sumatera dan Kalimatan. Pada awal tahun 1990-an, luas lahan gambut dari beberapa sumber diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BBSDLP Kementan RI yaitu berkisar antara 14 sampai 20 juta hektar (Tabel 1.16). Hasil estimasi terbaru yang dilakukan oleh BBSDLP Kementan RI pada tahun 2011 bahwa luas lahan gambut hanya mencapai 14,91 juta ha. Penurunan luas yang cukup besar dibanding dengan data pada tahun sebelumnya, karena estimasi luas gambut yang ada di Papua relatif tinggi. Rincian datanya berikut ini. Tabel 1.16 Luas lahan gambut di Indonesia menurut berbagai sumber No. Sumber Sebaran Lahan Gambut Per Pulau Sumatera Kalimantan Papua Lainnya Total 1 Pusat Penelitian Tanah (1981) 8,9 6,5 10,9 0,2 26,5 2 Sukardi dan Hidayat (1988) 4,5 9,3 4,6 <0,1 18,4 3 Deptrans (1988) 8,2 6,8 4,6 0,4 20,1 4 Subagyo et al.
(1990)6,4 5,4 3,1 n.a 14,9 5 Nugroho et al.
(1992)4,8 6,1 2,5 0,1 13,5 6 Radjaguguk (1993) 8,25 6,79 4,62 0,4 20,1 7 Dwiyono & Rachman (1996) 7,16 4,34 8,40 0,1 20,0 8 Wetland International
(2006)7,21 5,83 7,8 n.a 20,8 9 BBSDLP (Ritung et al. 2011) 6,44 4,78 3,69 n.a 14,91 10 Miettinen et al.
(2016)7,23 5,78 n.a n.a 13,01 Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian – Kementan RI (2018) Lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat penting dan sangat kaya nilai keanekaragaman hayatinya serta memiliki fungsi layanan jasa lingkungan yang tinggi (Wosten et al, 2008; Hooijer et al., 2012). Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (Gunarso et al., 2013; Boer, 2016; Murdiyarso et al. 2010). Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Diperkirakan gambut yang didrainase (misalnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, berupa kanal/tabat) di Indonesia berkontribusi sekitar 58% dari emisi CO2 gambut global, terutama apabila terjadi kebakaran khususnya di tahun terjadinya El Nino. Pembukaan lahan gambut yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir sebagian besarnya masih dalam kondisi terlantar dan menjadi rawan terhadap kebakaran. Berdasarkan data tahun 2017, lahan gambut yang masih dalam bentuk hutan alam hanya tinggal sekitar 6 juta ha dari total 14,3 juta hektar yang ada (Tabel 1.16). Diperkirakan luas lahan gambut akan menurun akibat sering terbakar dan terus mengalami dekomposisi. Untuk itu, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi lahan gambut, sehingga kondisi lahan gambut yang sudah mengalami degradasi dapat dipulihkan kembali melalui upaya pembasahan dan penghijauan kembali. Diharapkan upaya restorasi gambut dapat memulihkan paling tidak sekitar 3,2 juta hektar, sehingga luas gambut yang sudah pulih dan yang masih baik mencapai 9,2 juta hektar sebagaimana kondisi pada tahun 2000. Tabel 1.17 Luas lahan gambut menurut tutupan lahan dan fungsi kawasan tahun 2017 Keterangan: 1 Tidak termasuk HGU; 2 Tidak termasuk HTI, HPH. 3 Badan air dan tidak ada data. Data merupakan hasil olahan interpretasi citra (Roadmap NDC, 2019) Untuk mendukung hal di atas, KLHK menerbitkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. P.6/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang LHK untuk Tutupan Lahan APL1 HGU Konserv asi KPH2 Non KPH2 HPH HTI Total Hutan alam 294.7 19 279.0 51 1.474.4 05 2.479. 408 681.8 35 490.3 90 293.3 87 5.993.1 96 Hutan tanaman 12.79 2 19.78 8 313 21.49 6 2.344 12.88 9 424.0 45 493.66 8 Perkebu nan 1.030. 005 889.7 58 4.762 385.1 43 338.7 79 15.92 5 123.4 35 2.787.8 07 Pertania n 558.5 11 200.5 53 6.045 168.8 93 144.4 47 16.85 8 49.12 8 1.144.4 35 Lahan terbangu n 55.14 7 6.656 34 8.894 5.216 418 1.377 77.742 Tidak produkti f 570.3 44 311.9 19 354.275 1.196. 038 375.7 55 82.66 0 669.5 37 3.560.5 29 Lainnya3 35.18 5 4.588 49.863 142.6 29 63.71 1 21.44 0 8.396 325.81 3 Total 2.556. 703 1.712. 313 1.889.6 98 4.402. 502 1.612. 087 640.5 81 1.569. 306 14.383. 189 kegiatan restorasi gambut kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Melalui skema tugas pembantuan tersebut, masing-masing instansi pemerintah di daerah akan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema swakelola pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, sekat kanal, revegetasi lahan bekas terbakar, dan dipadukan dengan revitalisasi mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar lahan gambut. Saat ini, pemerintah berupaya untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dengan payung hukum Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut yang berlaku efektif hingga saat ini. Selain itu, ketentuan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah tersebut, telah diakui oleh dunia internasional sebagai langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan lahan gambut, termasuk hutan alam primer.
1. c.Potensi Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 (kategori baik) semakin bertambah hingga tahun 2019. Nilai METT tersebut menunjukan adanya perbaikan pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi, mencakup: (1) kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas cagar alam (CA) dan suaka marga satwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri atas taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA), dan diluar KSA/KPA masih terdapat taman buru (TB). Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga sekitarnya dan bahkan di tingkat regional dan nasional. Dengan capaian nilai METT di atas 70 mengindikasikan bahwa kawasan konservasi telah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang positif serta mampu menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya, sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung atau pun tidak langsung. Sekarang ini telah ditetapkan sebanyak 554 unit kawasan konservasi dengan luasan 27,42 juta hektar, terdiri atas 22,10 juta hektar kawasan konservasi daratan (terrestrial) dan 5,32 juta hektar kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi terrestrial itu dikelilingi oleh 6.381 desa dari total 74.964 desa di Indonesia, dan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di dalam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hingga tahun 2019, melalui program kemitraan konservasi telah diberikan akses pemanfaatan seluas 503.365,73 Ha meliputi 23 taman nasional, 2 taman buru, 3 taman wisata alam, dan 1 taman wisata alam laut. Kerja sama dilakukan pada 96 desa di 15 provinsi dengan melibatkan 113 kelompok masyarakat atau sekitar 3.743 orang masyarakat sekitar kawasan konservasi.
2. d.Potensi Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi secara total adalah seluas 68,8 juta hektar, meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi, dimana seluas 30,7 juta hektar sudah diberikan kepada berbagai tipe izin pemanfaatan hutan, sedangkan sisanya seluas 38,1 juta hektar belum dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan apapun. Dari luasan 30,7 juta hektar yang telah memiliki izin pemanfaatan hutan, maka seluas 18,8 juta hektar atau 61 % merupakan usaha IUPHHK-HA, dan bersama-sama dengan HTI merupakan produsen kayu bulat di Indonesia. Namun demikian, produksi kayu bulat semakin menurun tahun-tahun terakhir ini, karena keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin semakin turun, akibat biaya produksi yang terus meningkat.
3. e.Potensi DAS dan Hutan Lindung Luas kawasan hutan Lindung adalah seluas 29,66 juta hektar dan jumlah KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 182 unit. Dari jumlah KPHL tersebut, maka jumlah yang telah beroperasional melaksanakan pengelolaan hutan sebanyak 152 unit. Sementara itu, jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) adalah 189.278.753 hektar. Hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 2.149 DAS (12,58%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, namun jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya sudah mencapai 14.927 DAS (87,42%). Berkenaan dengan efektivitas tata kelola kawasan lindung, terutama untuk pengelolaan di tingkat tampak, maka kriteria untuk menilai kemampuan pengelolaannya yakni dengan menggunakan indikator jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju. Kriteria dimaksud ditujukan pada tingkat operasionalisasi KPH yang dibagi kedalam kategori yaitu KPHL Pratama, KPHL Berkembang dan KPHL Maju. Penentuan peringkat operasionalisasi KPHL tersebut yaitu antara lain dengan menggunakan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PDASHL Nomor P.7/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Standar Operasional KPH, namun dikembangkan lebih lanjut menjadi matriks kriteria dan indikator penilaian status KPHL sebagai berikut. Tabel 1.18 Matriks kriteria dan indikator penilaian status KPHL Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or Dukunga n Manajeme n 30 Organisasi KPHL 7 1 UPTD PPK BLUD atau UPTD 7 SDM 8 1 KKPH 1 2 KEPALA SEKSI 1 3 KA SUBBAG TATA USAHA 1 4 KEPALA RESORT KPH 1 5 Jumlah staf keseluruhan (termasuk hononer) 1 6 Jumlah staf dengan kompetensi Perencanaan 1 7 Jumlah staf dengan kompetensi khusus 1 8 Jumlah staf administrasi 1 Anggaran 6 1 Jumlah dukungan dana non-APBN (diluar gaji dan tunjangan) 6 Sarana prasarana 9 1 Bangunan Kantor 1 2 Bangunan Resort 1 3 Kendaraan roda 2 1 4 Kendaraan roda 4 1 5 Furniture 1 6 Peralatan 1 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or komunikasi 7 Perangkat lunak dan perangkat keras komputer 1 8 Peralatan pemadam kebakaran 1 9 Peralatan Survey 1 Dukunga n Teknis 30 Penyelengga raan Pengelolaan Hutan 15 1 Terselenggaranya kegiatan penyusunan data potensi SDH 3 2 Terselenggaranya kegiatan penataan batas; 3 3 Terselenggaranya kegiatan pemetaan PAK 2 4 Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan hutan 3 5 Terselenggaranya kegiatan RHL 2 6 Terselenggaranya kegiatan PHKA 2 Rencana Pengelolaan Hutan 15 1 Tersedianya dokumen RPHJP secara lengkap dan disahkan 10 2 Tersedianya dokumen RPHJPd secara lengkap dan disahkan 5 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or Dukunga n Tata Kelola Kehutana n 40 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan (POAC) 6 1 Perencanaan/ranc angan kegiatan 3 2 Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan 1.5 3 Monev/Wasdal pelaksanaan kegiatan 1.5 Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian pada wilayah yang diberi ijin Pemanfaata n/pengguna an kawasan hutan 6 1 Monev Izin Pemanfaatan Hutan 3 2 Monev Izin Penggunaan Kawasan Hutan 3 Pengembang an/membuk a Peluang Investasi 7 1 Rencana Strategis Bisnis 3.5 2 Kegiatan promosi 3.5 Regulasi daerah yang minimal harus ada 7 1 Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan 2.5 2 Regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan/ penggunaan kawasan hutan 1 3 Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hutan 1 4 Regulasi yang berkaitan dengan 2.5 Sifat Dukunga n Bobot sifat dukunga n Kriteria Bobot kriteri a N o Indikator Bobot indikat or internalisasi pengelolaan hutan kedalam RPJMD Partisipasi para pihak dalam kegiatan pengelolaan hutan 7 1 Proses Konsultasi publik dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan KPH 2 2 Sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan (mis: tata batas, RHL, hutsos, dll) 2 3 Kerjasama pemanfaatan dengan BUMN/BUMSI/K OPERASI atau kemitraan dengan masyarakat 3 Transparans i dan akuntabilita s 7 1 Website KPH yang memuat aktivitas kegiatan termasuk laporan penyelenggaraan kegiatan 3.5 2 Laporan resmi kegiatan yang dapat diakses publik melalui website 3.5 JUMLAH 100 100 100 Sumber: Direktorat KPHL (2019) Masing-masing indikator tersebut diberikan penilaian berdasarkan kondisi yang ada saat ini yaitu kondisi yang baik (nilai 5), kondisi sedang (nilai 3) dan kondisi buruk (nilai 1). Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut dikalikan dengan bobot masing- masing indikator. Hasil penjumlahan nilai dan bobot dan dibagi dengan angka 100, akan memberikan indeks yang meunjukkan status KPHL yaitu: - KPHL Maju: jika nilai indeks antara 4.1 – 5 - KPHL Berkembang: jika nilai indeks antara 2.6 – 4 - KPHL Pratama: jika nilai indeks antara 1 - 2.5
4. f.Potensi Perhutanan Sosial Kebijakan Perhutanan Sosial mulai diterapkan pada tahun 1995 melalui terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 622/Kpts- II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan tahun 1998. Kebijakan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kebijakan tersebut akhirnya memiliki kerangka regulasi yang kuat sejak di tetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan. Penerapan kebijakan perhutanan sosial sampai dengan akhir RPJMN tahap II (tahun 2014) tidaklah signifikan. Tercatan dari tahun 2007 s/d tahun 2014, capaian pemberian akses kelola hanya seluas 455.743,87 Hektar. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Perhutanan Sosial program prioritas dengan menetapkan sebagai kebijakan dalam rangka mengatasi ketimpangan/pemerataan. Hal Hutan Adat Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani. Terbukti dengan upaya tersebut capaian kinerja perhutanan sosial naik signifikan yaitu dari tahun 2015 – 2019 capaian pemberian akses kelola mencapai 3.592.631,76 Hektar dengan jumlah unit SK sebanyak 3.165 dan melibatkan 712.560 Kepala keluarga. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola saja, namun diikuti dengan pendampingan bagi masyarakat penerima SK perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan serta fasilitasi pengembangan usaha. Upaya ini diharapkan bukan hanya dapat mendorong terciptanya kelestarian kawasan hutan namun sekaligus memberikan manfaat utamanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga tiga aspek manfaat hutan dapat diperoleh yaitu manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.
5. g.Potensi Hutan Adat Hutan Adat didefinisikan sebagai hutan yang terdapat di dalam wilayah-wilayah dimana masyarakat adat memegang hak-hak tradisional atau hak-hak adat. Untuk pertama kalinya, pengakuan tentang hutan adat oleh negara secara resmi ditegaskan oleh pemerintah pada tahun 2016. Untuk itu, dalam rangka penyelarasan terkait hutan adat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, maka KLHK telah mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap hutan adat, dimana datanya dipaparkan pada tabel berikut ini. Tabel 1. 19 Luas Hutan Adat yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Tahun SK hutan adat (Unit) Luas (Ha) Jumlah kepala keluarga 2016 8 7,890 4,959 2017 9 3,341 3,284 2018 16 6,032 5,190 2019 32 17,827 23,005 Total 65 35,090 36,438 Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL (2019)
6. h.Potensi Wilayah Pesisir dan Laut Sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka diprediksi lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat. Peselancar menikmati ombak di Pantai Plengkung yang berada pada Taman Nasional Alas Purwo Dokumentasi Balai Taman Nasional Alas Purwo Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km2 dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017).
7. i.Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan Jenis pemanfaatan kawasan hutan secara umum terdiri pemanfaatan berbasis korporasi, masyarakat dan pemanfaatan oleh Perhutani sebagai berikut: 1) Pemanfaatan kawasan hutan berbasis korporasi adalah seluas 30,7 juta Ha atau 25,46% meliputi pemanfaatan untuk: (1) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA); (2) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT); (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari restorasi ekosistem (IUPHHK-RE); (4) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman (IUPHHBK-HT) ; (5) izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA); (6) Pemanfaatan berupa jasa lingkungan (Jasling) dan (7) Pemanfaatan berupa silvopastura. 2) Pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 3,592 juta Ha atau 2,98% meliputi pemanfaatan kawasan untuk: (1) hutan desa (HD); (2) Hutan kemasyarakatan mencakup pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS); (3) hutan adat (HA). 3) Jenis pemanfaatan hutan lainnya adalah pemanfaatan hutan oleh Perhutani yaitu seluas 2.478.349 hektar atau 2,05% pada tahun
  1. 2018.Terdapat beragam jenis hutan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya di Pulau Jawa diantaranya : (1) hutan lindung (HL), berupa pemanfaatan, perlindungan dan penggunaan non- kehutanan seluas 649.364 hektar; (2) hutan produksi terbatas (HPT) berupa perlindungan, produksi efektif dan penggunaan non- kehutanan seluas 246.591 hektar; (3) hutan produksi tetap (HP) berupa perlindungan, produksi efektif, produksi kemitraan dan penggunaan non-kehutanan seluas 1.448.745 hektar. Proporsi pemanfaatan kawasan hutan oleh Perhutani sangat kecil yaitu 2,05% dari total luas kawasan hutan seluas 120,6 juta hektar. 4) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
8. j.Potensi Sumber Daya Air Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m3 /tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m3 /tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS 2017). Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan TWA Grojogan Sewu merupakan salah satu contoh pemanfaatan potensi sumberdaya air untuk wisata Dokumentasi BKSDA Jawa Tengah Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia. Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40% dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017). Demikian juga untuk pengelolaan cadangan air masih harus ditingkatkan, walaupun cadangan air secara nasional dalam kategori aman. Namun cadangan air di pulau Jawa sudah memasuki status langka, sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara sudah termasuk status “stress” dan karenanya membutuhkan perhatian khusus, agar terus meningkat ketersediaannya. Proporsi luas wilayah yang mengalami krisis air yakni meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan RHL dan perlindungan ekosistemnya, terutama pada daerah tangkapan air dan daerah hulu DAS lainnya.
9. k.Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Status daya dukung dan daya tampung air nasional diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu nasional yaitu ketahanan air, dengan memperhatikan: (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
(2)keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa secara nasional, daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui di dalam kawasan hutan adalah sebesar 97,34% dari total luas kawasan hutan, dan kondisinya lebih baik daripada di areal penggunaan lain (APL) yaitu 70,34% dari total luas APL. Tabel 1.20 Daya dukung dan daya tampung air di dalam kawasan hutan dan APL Daya dukung dan daya tampung air Kawasan hutan (%) Areal penggunaan lain (%) Indonesia (%) Belum terlampaui 97,34 70,34 87,59 Terlampaui 2,66 29,66 12,41 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber : RKTN 2011-2030. KLHK 2019. Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai persentase daya dukung dan daya tampung air secara nasional masih tinggi yaitu sekitar 87,59%. Jika dicermati APL menurut provinsi, maka di Pulau Jawa masih sekitar 45,8%, kemudian Pulai Bali dan Nusa Tenggara 45,94% serta Pulau Sulawesi sekitar 59,27% (KLHK 2019). Dengan demikian, maka hutan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya. Hal ini terkait dengan fungsinya sebagai sistem penopang kehidupan dan peran strategisnya dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar pada bagian hulu, dan pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu, kegiatan pembangunan kehutanan, baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung air. Penjelasan di atas ditekankan pada kondisi ketersediaan dan pemanfaatan air yang belum melampaui atau terlampauinya DDDT air, baik dalam kawasan hutan maupun pada APL. Namun demikian, uraian tersebut belum mengungkapkan kondisi mengenai kualitas air atau status mutu air sesuai dengan baku mutu air yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan beban pencemaran air yakni jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah, sehingga dapat diketahui mengenai status mutu airnya yakni tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik, pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran air, diantaranya adalah Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air yaitu kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Adapun Data yang berkenaan dengan DTBP BOD (Biology Oxigen Demand) di 15 DAS Prioritas pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel di bawah ini. Tabel 1. 21 Daya tampung beban pencemaran (DTBP) pada 15 DAS Prioritas Nama DAS Beban pencemaran BOD eksisting (KG/HARI) DTBP BOD (KG/HARI) Penurunan beban pencemaran (KG BOD/HARI) Keterangan Persentase penurunan beban BOD (%) Ciliwung 54,416.64 9,290.47 45,126.17 Terlewati 82.93% Cisadane 53,568.00 9,849.60 43,718.40 Terlewati 81.61% Citarum 430,996.09 127,443.79 303,552.30 Terlewati 70.43% Brantas 92,899.51 62,223.01 30,676.50 Terlewati 33.02% Bengawan Solo 562,515.76 670,218.76 -107,703.00 Memenuhi Siak 30,883.16 8,164.52 22,718.64 Terlewati 73.56% Kapuas 171,309.01 198,906.92 -27,597.91 Memenuhi Way Sekampung 41,362.08 21,507.49 19,854.59 Terlewati 48.00% Asahan 130,369.30 10,214.52 120,154.78 Terlewati 92.16% Musi 155,664.46 404,471.00 -248,806.54 Memenuhi Jeneberang 19,669.81 3,552.97 16,116.84 Terlewati 81.94% Saddang 43,026.34 50,769.09 -7,742.75 Memenuhi Moyo 4.39 17.34 -12.95 Memenuhi Limboto 1,925.74 1,050.28 875.46 Terlewati 45.46% Serayu 34,888.50 21,439.56 13,448.94 Terlewati 38.55% Sumber : Dirjen PPKL (2019) Pada tabel di atas, tampak bahwa Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) didasarkan atas inventarisasi dan identifikasi indikator BOD pada sumber air yang terdapat pada 15 DAS prioritas. Hasilnya mengungkapkan bahwa kondisi dari 15 DAS Prioritas menurut indikator BOD yaitu masih 5 DAS memenuhi DTBP, sedangkan 10 DAS telah melewati DTBP. Dengan diketahuinya kondisi DTBP pada 15 DAS prioritas tersebut, maka informasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk: (1) bahan pertimbangan penetapan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori memenuhi), sebaliknya penolakan permohonan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh pemerintah kabupaten/kota (bagi DAS yang termasuk kategori terlewati); (2) informasi untuk pertimbangan penetapan atau penolakan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh pemerintah kabupaten/kota; (3) masukan untuk penetapan baku mutu air limbah dan kebijakan pengendalian pencemaran air oleh pemerintah provinsi; (4) penentuan mutu air pada sungai-sungai yang terdapat pada masing-masing 15 DAS Prioritas tersebut.
1. l.Potensi Sumber Daya Manusia LHK Jumlah dan penyebaran sumber daya Aparatur Sipil Negera (ASN) KLHK di setiap unit kerja lingkup Eselon I, baik di tingkat pusat dan di UPT adalah sebanyak 16.206 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 11.599 orang (71,57%) dan perempuan sebanyal 4.607 (28,43%) yang tersebar di 85 unit kerja pusat dan 190 unit kerja di UPT, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.22 Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkup KLHK No Unit Kerja Lingkup Eseloan I KLHK Jumlah Unit Kerja Jumlah ASN (Orang)Pusat UPT 1 Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) 6 - 230 2 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 6 - 252 3 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) 6 5 452 4 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 5 5 326 5 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) 5 5 973 6 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 6 16 811 7 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) 6 22 1.315 8 Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 6 36 1.657 9 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 6 74 6.620 10 Sekretariat Jenderal (Setjen) 18 - 966 11 Inspektorat Jenderal (Itjen) 5 - 208 12 Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi LHK (BLI) 5 15 1.454 13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) 5 12 942 Total 85 190 16.206 Sumber : Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsinya, KLHK memberikan kesempatan juga kepada tenaga Bakti Rimbawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan lingkup penugasannya. Rincian tenaga Bakti Rimbawan disajikan pada Gambar berikut ini. Gambar 1.20 Jumlah tenaga Bakti Rimbawan di KPH (KPHP dan KPHL) Sumber: Diolah dari data LKJ KLHK (2019) Potensi sumber daya manusia, selain dari ASN KLHK, dan tenaga Bakti Rimbawan, juga terdapat sumber daya manusia yang telah dididik, dilatih, dan dibina oleh BP2SDM KLHK, agar mampu mengelola sumber daya hutan dan lingkungan dengan baik. Rincian datanya ditampilkan pada gambar berikut ini. Gambar 1.21 Jumlah penyuluh kehutanan per regional (orang) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Jumlah dan penyebaran penyuluh kehutanan di setiap regional seluruh Indonesia adalah sebanyak 7132 orang, dengan rincian laki- laki sebanyak 6462 orang (90,61%) dan perempuan sebanyak 670 orang (9,39%). Gambar 1.22 Jumlah kelompok tani hutan (KTH) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Gambar 1.23 Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Gambar 1.24 Jumlah Lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2015-2019 Sumber: BP2SDM KLHK (2019) Jumlah dan penyebaran lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2015- 2019 di seluruh Indonesia adalah sebanyak 2.324 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.739 orang (74,82%) dan perempuan sebanyak 585 orang (25,18%), yang tersebar di 5 SMK Kehutanan Negeri. Permasalahan Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK adalah: 1) Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu: a) IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin). b) IKLH provinsi yang masih berada pada Predikat Kurang Baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 provinsi dan Predikat Sangat Kurang Baik (nilai IKLH 40-50 poin) sebanyak 2 provinsi. Berarti ada 5 provinsi yang mengindikasikan beban pemanfaatannya telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang. c) Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
(1)Terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA) (a) Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan. (b) hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin). (c) Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapak 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi.
(2)Terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) (a) secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk periode 2015-2019. (b) Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik- pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
(3)Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (a) Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019 (b) Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km2. d) Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut :
(1)Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul – Angkut -Buang”.
(2)Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle. Metode tersebut telah diterapkan juga dalam pengelolaan bank sampah, dimana dari jumlah 7.488 bank sampah, maka jumlah sampah yang terkelola mencapai 3,3 juta ton/tahun atau 4,52% dari total timbulan sampah nasional. Meskipun demikian, harus diapresiasi bahwa pengelolaan bank sampah, selain untuk pengurangan timbulan sampah, juga berperan sebagai circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
(3)Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja.
(4)Permasalah lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang- undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. e) Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Laporan khusus dari IPCC (2019) menyatakan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, maka kenaikan suhu global harus diupayakan tidak melebihi 1.5 oC dibanding kondisi era pra-industri. Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yang melebihi 1.5oC yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (misalnya terumbu karang, arktik dan penduduk asli, gletser, dan hotspot keanekaragaman hayati); (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem seperti gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan banjir pesisir yang semakin sulit untuk dikelola; (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejangan kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar; (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat; (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika. Oleh karena itu, sektor lahan dan kehutanan merupakan sektor yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai target penurunan emisi tersebut, yaitu sebesar 17,2% dari target penurunan emisi nasional 29% dari tingkat emisi baseline (BAU) tahun 2030. Ke depan, tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: (1) mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan; (2) meningkatkan restorasi lahan gambut dan ekosistemnya; (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan; (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal; (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan; (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor- sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut; (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas. f) Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk juga ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi. 2) Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal. Manfaat ekonomi hutan yang berkenaan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal, terlihat dari kontribusinya yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang terdapat dalam setiap kawasan hutan. Demikian juga dengan jasa lingkungan, terutama di kawasan konservasi, belum sepenuhnya dikembangkan sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya, baik yang ditujukan untuk mendukung pariwisata alam, penyediaan air, energi, panas bumi, maupun produksi TSL dan bioprospecting dari hasil penangkaran dan lain-lain. Selain itu, potensi pemanfaatan sampah sebagai circular economy belum termanfaatkan dengan maksimal atau hasil yang telah dicapai saat ini belum sebanding dengan komposisi timbulan sampah yang mampu dimanfaatkan dengan metode 3R (Reduce, Reuse and Recycle). Padahal, kegiatan ini tidak saja akan mengatasi tingginya volume timbulan sampah, tetapi akan merubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan lagi sebagai sumber masalah semata, melainkan dapat menjadi sumber ekonomi untuk peningkatkan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai circular economy, sehingga pada waktunya mampu menyaingi atau pun melampauai kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional. 3) Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat Akses kelola hutan oleh masyarakat hingga tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh KLHK dalam rangka akses kelola dan distribusi manfaat hutan antara lain : a) Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang. b) Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial atau belum tercapainya target akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar sebagaimana yang telah ditetapkan. Proses pemanenan madu pada budidaya lebah madu Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Depati Junjung, Kabupaten Kepahiang Dokumentasi BPSKL Wilayah Sumatera Demikian juga dengan distribusi manfaat hutan dalam bentuk program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa masih terdapat ketimpangan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibandingkan dengan pemanfaatan oleh korporasi. Demikian juga dengan realisasi program Perhutanan Sosial maupun TORA belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga peluang pemanfaatan dari akses kelola hutan belum mampu didayagunakan secara optimal oleh masyarakat. 4) Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK yaitu: a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal Salah satu komponen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas kinerja KLHK. Penerapan sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin), sehingga ke depan harus diberikan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup KLHK. Berkenaan dengan tata laksana, tentunya diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan e-government secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK. Hingga tahun 2019 ini, KLHK telah menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), namun capaiannya masih berada pada level 3 dan belum mencapai tingkat kematangan atau level 4 (optimum). Oleh karena itu, pengembangan sarana SPBE menjadi satu keharusan untuk seluruh lingkup KLHK. c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup KLHK. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan jaringan kerjasama (pemanfaatan tenaga bakti rimbawan, kelompok tani hutan, aktivis LHK, forum peduli LHK dan lain-lain) yang diikuti dengan penguatan sistem manajemen,mencakup aspek perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, penilaian kinerja, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem dan prosedur administrasi pegawai yang profesional di lingkup KLHK. SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat) yang selalu sigap untuk menegakan hukum dalam melindungi hutan Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan public yang belum prima Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Hanya saja, penekanannya adalah pada koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik. Hingga tahun 2019, kualitas layanan publik KLHK menurut Komisi Informasi Publik (KIP) sudah termasuk kategori baik dan belum mencapai layanan prima. e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum Penguatan pengendalian dan pengawasan internal KLHK dapat diperhatikan dari tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP dari masing-masing Eselon I, karena kumulatif capaian SPIP KLHK yang mencapai level 4 (kategori Optimum) tentunya mencerminkan juga Maturitas SPIP di tingkat Kementerian. Hingga tahun 2019 ini, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I lingkup KLHK belum mencapai pada level 4 (kategori Optimum). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran Inspektorat Jenderal KLHK sebagai evaluator dengan dukungan kegiatan assurance (meliputi Audit, Reviu, Pemantauan), consulting (meliputi Bintek, Pendampingan) dan kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP;
(2)Peran Eselon I sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (3) tim peningkatan maturitas SPIP Eselon I harus melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing lingkup Eselon I; (4) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya). f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK yang belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan bidang LHK Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan dan penegakan hukum LHK yaitu:
(1)Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
(2)Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pembangunan LHK, maka diperlukan perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang LHK, mencakup : (1) peta peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan dalam kerangka regulasi tahun 2020-2024; (2) evaluasi terhadap penataan tugas, fungsi dan kewenangan dari setiap direktorat jenderal; (3) temuan atas peraturan perundang-undangan yang dinilai belum harmonis; (4) penanganan bantuan hukum bidang LHK, baik perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana yang belum terlaksana dengan baik.
(3)Lambatnya penetapan putusan pengadilan atas perkara pidana dan/atau perkara perdata, khususnya yang terkait dengan kewajiban denda atau ganti kerugian ke negara, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya potensi penerimaan negara bukan pajak terkait dengan penegakan hukum LHK.
(4)Permasalahan kelembagaan berikutnya adalah dukungan ketersediaan NSPK, SDM, sarana dan prasarana hingga pembiayaan untuk operasionalisasi seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), karena sampai saat ini, masih terdapat kawasan hutan yang belum terbentuk KPH sesuai dengan fungsinya sehingga masih berstatus open access, dan ini mengancam pengelolaan hutan.
(5)Hal terakhir adalah berkenaan dengan penataan kelembagaan dari organisasi Kementerian LHK. Sejalan dengan telah diangkatnya Wakil Menteri oleh Presiden, kiranya momentum ini, perlu dilakukan penataan/perombakan organisasi KLHK, agar ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik yang selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi untuk keberhasilan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokan kedalam 4 isu yaitu :

1.Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air; (2) pengelolaan sampah dan limbah B3; (3) kerusakan lingkungan; (4) kualitas udara dan (5) keanekaragaman hayati
2.Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK; (2) jasa lingkungan dan (3) circular Economy;
3.Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial; (2) TORA; (3) kesehatan masyarakat dan (4) pendidikan lingkungan;
4.Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) efektivitas tata kelola; (3) mainstreaming perubahan iklim; (4) penegakkan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturam perundang-undangan LHK; dan (5) enabling conditions. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:
1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8.Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni:
1.Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2.Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. 2.2. Misi Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:
1.Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2.Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3.Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2.3. Tujuan KLHK Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2.Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3.Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4.Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 2.4. Sasaran Strategis KLHK Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:
1.Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2.Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3.Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:

(1)Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

4.Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;

(3)Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks- SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;
(5)Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3.Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:
1.Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:

i.Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar

(2024); (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024) ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8%
(2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024); (3) destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas dari 9 destinasi menjadi kumulatif 25 (2024). Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, mencakup:
1. a.Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi:
(1)memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau.
1. b.Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani. Sementara itu, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, mencakup:
2. a.Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas kehutanan yang terintegrasi hulu- hilir; (2) meningkatkan produktivitas, penguatan rantai pasok yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output dan distribusi; (3) mengembangkan hilirisasi industri kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti kayu, rotan, dan lain-lain serta diperkuat juga dengan pendekatan praktik budidaya berkelanjutan dan agroforestry; (4) dukungan penyiapan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi antara kementerian/lembaga, lembaga diklat, industri dan pemerintah daerah; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; (6) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor hasil hutan dengan meningkatkan produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024);
3. b.Peningkatkan nilai tambah pariwisata yang dilaksanakan dengan strategi: mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) berbasis kawasan hutan meliputi Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.
  1. 2.Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang terkait dengan KLHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu : (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar; (2) penyiapan grand design forest city di Ibu Kota Negara; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara; (4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.
  2. 3.Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK mencakup:
4. a.Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5, juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024); (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024); (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024); (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024)
5. b.Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu : (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina. Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia serta peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi, dengan penjelasan di bawah ini. Arah kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang terkait dengan KLHK mencakup:
6. a.Akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; (2) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individua atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan;
(3)pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; (4) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.
1. b.Reforma agraria yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (2) Pemberdayaan masyarakat penerima TORA
2. c.Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
(1)pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), dan kemitraan kehutanan; (2) peningkatan kapasitas kelola hutan, kelembagaan dan usaha kelompok masyarakat; (3) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (4) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; (5) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial Sementara itu, arah kebijakan dan strategi yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia, mencakup:
1. a.Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan peran dan kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu: (1) pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja,
2. b.Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; (2) penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; (3) revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar,
3. c.Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; (2) peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi,
4. d.Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; (2) penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi,
5. e.Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi. Sedangkan arah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi yaitu dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) Pemanfaatan Iptek dan inovasi di bidang-bidang yang menjadi fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan; (2) prioritas riset nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis;
(3)pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek; (4) pengembangan dan penguatan infrastruktur Litbang strategis; (5) penguatan pusat unggulan Iptek; (6) pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual serta pengembangan jaringan kerjasama riset dalam dan luar negeri; (7) penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerjasama dan perbaikan tata kelola paten/karya ilmiah; (8) pembinaan perusahaan pemula berbasis teknologi.

4.Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:

a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024) 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut. 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

(1)jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024) 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024). 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 %
(2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).
1. b.Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.
2. c.Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi: 1) Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024); (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024); (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024); (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024); (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024), 2) Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu:
(1)jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024); (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420.000 hektar (2024), 3) Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK; (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT; (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT, 4) Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH mejadi 10 perusahaan; (2) jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024); (3) jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024), 5) Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024). Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing- masing dijelaskan di bawah ini. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:
1. a.Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir;
(5)peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
1. b.Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
2. c.Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
(4)pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.
1. d.Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim meliputi:
2. a.Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan rencana pengurangan rsiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim; (2) integrasi kerjasama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.
3. b.Peningkatan ketahanan iklim yang dilaksanakan dengan Implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi :
4. a.Pemulihan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (2) rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pengurangan laju deforestasi.
5. b.Pengelolaan limbah yang dilaksanakan melalui: (1) pengelolaan sampah rumah tangga; dan (2) pengelolaan limbah cair
6. c.Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui: (1) konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; dan
(2)penerapan modifikasi proses dan teknologi; dan (3) manajemen limbah industri.
1. d.Rendahnya karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030; (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.
2. a.Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan dalam: (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan; (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan; (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dan/atau (7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:
  1. 1.Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi;
  2. 2.Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi;
  3. 3.Arahan kawasan untuk rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir-longsor- Karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
  4. 4.Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK- HA/HT/RE serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya;
  5. 5.Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka; dan
  6. 6.Arahan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Pemanfaatan kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non-kehutanan. Prosesnya tetap ditempuh melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan arahan di atas, maka distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan menurut fungsi kawasan disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan (juta ha) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Konversi Kawasan untuk Konservasi 26,42 - - - - 26,42 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut - 24,30 5,83 4,02 6,86 41,00 Kawasan Prioritas Rehabilitasi 1,0 1,82 0,39 0,38 0,37 3,96 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi - 0,47 15,86 19,62 1,43 37,38 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat - 2,59 4,45 4,37 1,76 13,16 Kawasan untuk Non-Kehutanan - 0,49 0,26 0,81 2,43 4,00 Jumlah 27,42 29,66 26,79 29,20 12,85 125,92 Sumber: RKTN 2011-2030. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah. Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha. Pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, maka dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang produktif (yang penutupan lahannya masih berhutan) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar. Hasil optimasi kawasan hutan sampai dengan tahun 2030 tertera pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan sampai tahun 2030 Fungsi kawasan (juta hektar) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Kawasan untuk konservasi 26.42 - - 26.42 Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut - 24.30 5.83 4.02 34.15 Kawasan prioritas rehabilitasi 1.0 1.82 0.39 0.38 3.59 Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi - 0.47 15.86 19.62 35.95 Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat - 2.59 4.45 5.7 12.74 Kawasan untuk non- kehutanan - - - - 13.07 Jumlah 27.42 29.18 26.53 29.72 Luas efektif kawasan hutan 2030 112.85 Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Jadi, optimasi arahan ruang pemanfaatn kawasan hutan sampai tahun 2030 adalah:
  7. 1.Luas efektif kawasan hutan yang dipertahankan hingga tahun 2030 adalah seluas 112,85 juta ha atau 89,62% dari total luas kawasan saat ini (baseline Mei 2019), sedangkan areal untuk pembangunan non-kehutanan seluas 13,07 juta ha.
  8. 2.Dengan skenario seperti di atas, maka berimplikasi juga pada luas kawasan hutan menurut fungsinya, yaitu: (1) Hutan Konservasi (HK) menjadi seluas 27,42 juta ha; (2) Hutan Lindung (HL) menjadi seluas 29,18 juta ha; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi seluas 26,53 juta hektar; (4) Hutan Produksi tetap (HP) menjadi seluas 29,72 juta hektar (berarti total Hutan Produksi (HPT + HP) menjadi seluas 56,25 juta hektar).
3. b.Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan sebagai berikut:
  1. 1.Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni : terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup: a) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: 1) Mengendalikan pencemaran udara melalui: (1) pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) di kabupaten/kota prioritas; (2) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (3) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas udara; 2) Mengendalikan pencemaran air melalui: (1) pembangunan stasiun pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) pada sungai prioritas; (2) fasilitasi pembangunan pengolahan air limbah di sungai Citarum; (3) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (4) meningkatkan pengawasan effluent IPAL pada unit usaha dan/atau kegiatan pada sumber pencemar; (5) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas air; 3) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui: (1) pemantauan sampah laut dan sumber pencemarnya lainnya; (2) pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air laut terhadap usaha dan/atau kegiatan, terutama di pelabuhan-pelabuhan; (3) penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut; (4) pendataan dan penilaian untuk mengetahui profil indeks kualitas air laut; 4) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut melalui: (1) pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan); (2) fasilitasi pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi; (3) pembuatan peta kesatuan hidrologi gambut dengan karakteristik ekosistem gambutnya; (4) fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) di provinsi dan kabupaten/kota prioritas; (5) pendataan untuk mengetahui profil indeks kualitas ekosistem gambut. 5) Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka melalui: (1) Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; (2) Pembentukan kelembagaan pengelola lahan akses terbuka; (3) Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (4) Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan pertambangan. b) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: 1) Meningkatkan penanganan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target penanganan sampah di 400 kabupaten/kota atau sekitar 70 % dari proyeksi timbulan sampah berdasarkan Jakstranas; (2) penilaian melalui program ADIPURA pada 350 kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan termasuk dalam kategori baik (nilai ADIPURA > 71 poin); (3) pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; (4) penerapan sistem penanganan sampah secara terpadu di 50 kabupaten/kota, baik skala komunal maupun regional dengan metode 3R (Reuse, Reduce and Recycle) atau pun dengan teknologi modern lainnya; 2) Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target pengurangan sampah yang dilakukan oleh kabupaten/kota berdasarkan Jakstranas; (2) penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen; (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap bank sampah sebanyak 8,434 unit atau 75 % dari data baseline serta pembentukan bank sampah induk; (4) peningkatan pendapatan nasabah bank sampah dengan proyeksi sekitar 15 % dari baseline 2019; (5) meningkatkan jumlah unit usaha pengolah limbah, sampah dan daur ulang untuk circular economy; (6) penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha untuk pencegahan dan pengurangan volume sampah dari sumbernya; (7) penguatan komitmen pemerintah daerah untuk penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstranas melalui penyediaan anggaran, peneningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan SDM pengelola sampah; 3) Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu; 4) Meningkatkan pengelolaan B3 melalui: (1) pembangunan sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs; (2) pemantauan pengelolaan jumlah dan jenis B3 yang beredar; (3) pembatasan dan penghapusan jenis senyawa B3 dan POPs tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) peningkatan upaya penghapusan penggunaan Merkuri pada lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK), kemudian menggantinya dengan pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri di lokasi PESK yang berizin; 5) Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3 melalui: (1) pelayanan perizinan serta penanganan kedaruratan limbah B3; (2) pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu di setiap region; 6) Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 melalui: (1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah medis) secara terpadu; (2) pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan (industri) pengelolaan limbah B3 sekitar 40 % dari jumlah total industri yang ada di Indonesia; (3) pemanfaatan limbah B3 untuk mendapatkan nilai ekonomi sekitar 20 % dari baseline 2019; 7) Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia. c) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahanpence dengan luasan 1,5 juta hektar; (2) pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai. d) Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah; (2) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah; (3) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL; (4) penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain; (5) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut;
(6)peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup; (7) pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan; (8) identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi. e) Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: 1) Adaptasi perubahan iklim melalui: (1) penyiapan data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim di daerah untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ekosistem dan lanskap; dan (2) mendorong pembangunan desa/kelurahan berketahanan iklim dan memperluas cakupan lokasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di setiap provinsi; (3) mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas; dan (4) melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi atas implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) maupun pelaksanaan program terpadu lintas sektor untuk adaptasi terhadap perubahan iklim; 2) Mitigasi perubahan iklim melalui: (1) pemantauan mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC melalui penyiapan perangkat kebijakan mitigasi perubahan iklim; dan (2) penentuan kebijakan pengendalian untuk penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline 2019; 3) Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional, melalui: (1) penyediaan data dan informasi profil emisi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan) untuk 5 (lima) sektor sejalan dengan fungsi KLHK sebagai focal poin untuk perubahan iklim, (2) verifikasi dan registri aksi mitigasi yang dilakukan oleh 5 (lima) sektor,
(3)pelaporan emisi gas rumah kaca secara nasional melalui laporan tahunan inventarisasi GRK dan MPV, dan kepada internasional melalui skema pelaporan National Communication, Biennial Update Report, Biennial Transparency Report, dan pelaporan internasional lainnya, (4) pengembangan pendekatan bottom up untuk penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi GRK yang dilaksanakan oleh pemerintah subnasional (provinsi, kabupaten dan Kota); 4) Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla antara lain: (1) pengembalian fungsi alami lahan gambut yang berkarakteristik basah, berair dan berawa; (2) perubahan perilaku masyarakat melalui penyuluhan terpadu dan terintegrasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat; (3) patroli pencegahan Karhutla secara terpadu dengan sasaran desa rawan Karhutla; (4) pembinaan Manggala Agni dan peningkatan peran MPA sebagai regu pemadam Karhutla di IUPH dalam upaya pengendalian Karhutla; (5) fasilitasi sarana, prasarana, dan sumberdaya lainnya kepada seluruh desa di provinsi yang rawan Karhutla; (6) pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan satu komando; (7) mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas; (8) melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi atas implementasi NDC adaptasi, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) maupun pelaksanaan program terpadu lintas sektor untuk adaptasi terhadap perubahan iklim; (9) penguatan deteksi dini dan peringatan dini kejadian Karhutla untuk meningkatkan respon penanggulangan Karhutla; (10) operasi teknologi modifikasi cuaca secara dini; dan (11) meningkatkan kecepatan dalam upaya pemadaman darat dan pemadaman udara; 5) Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional; 6) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat. f) Pengendalian laju deforestasi, yang diupayakan dengan strategi:
(1)melanjutkan kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB atau dikenal dengan Peta Moratorium) sebagaimana telah ditetapkan dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2019 tentang PPIB hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut; (2) meningkatkan luas penutupan lahan yang bervegetasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Memperketat alih fungsi lahan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai rencana peruntukkan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW; (4) penegakan hukum bidang LHK dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan dan praktek tata kelola hutan yang buruk lainnya; (5) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingat tapak dalam bentuk KPH; (6) penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara konsisten sebagai suatu sistem untuk seluruh produk kayu dalam rangka pemberantasan pembalakan liar, dan mendorong peningkatan perdagangan kayu legal; (7) menetapkan suatu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Issuing Authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan Produk seperti meubel dan kerajinan. (8) meningkatkan pencegahan dan pengendalian kejadian Karhutla yang merupakan entry point ke arah deforestasi, terutama pembukaan lahan besar-besaran yang berlanjut ke penggunaan lahan ke non-kehutanan; (9) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam pengawasan hutan agar diketahui kapan, dimana, dan berapa luasan perubahan tutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah seperti SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional). g) Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu : (1) meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai.; (2) mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan; (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air; (4) mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas; (5) meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya; (6) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan; (7) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK); (9) meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan. h) Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) menetapkan status dan fungsi Kawasan konservasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) serta perlindungan kawasan karst, gambut dan mangrove; (2) inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi secara partisipatif; (3) pembangunan pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar;
(4)perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan keanekaragaman spesies, genetik dan TSL secara lestari dan berkelanjutan; (5) penetapan sistem dan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta penentuan mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati ; (6) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk non-wisata alam (perijinan) dan untuk destinasi wisata alam prioritas, wisata alam bahari, wisata alam SAVE (science, academic, voluntary and education); (7) penjaminan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TN dan TB; (8) peningkatan kemitraan konservasi dengan desa sekitar dalam rangka peningkatan usaha produktif masyarakat; (9) peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di tingkat tapak (KPHK) serta penanganan “opened area” di Kawasan konservasi untuk penyediaan ruang perlindungan; (10) pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang efektif, terutama inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan konservasi; (11) perkuatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan konservasi untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati, spesies dan genetik; (12) melestarikan kenakeragaman hayati dan pemulihan habitat spesies terancam punah serta penetapan koridor untuk Kawasan ekosistem esensial; (13) menginisiasi pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri di tingkat tapak seperti PPK-BLUD KPHK yang mempunyai potensi tinggi untuk penerimaan negara;
(14)pemulihan ekosistem pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang terkena rencana lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

2.Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (SS-2) yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginay mencakup: a) Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya yang dilaksanakan dengan strategi: (1) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan; (2) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan; (3) peningkatan kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak; (4) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu; (5) peningkatan ekspor produk industri kehutanan, dan usaha industri kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu maupun usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK); (6) pembangunan dan pengembangan industri primer hasil hutan sesuai dengan prinsip cluster based industry melalui peningkatan nilai investasi usaha jasa lingkungan maupun penerbitan dan/atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; (7) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju;

(8)meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari ekonomi hijau dengan memperhitungkan hasil usaha dari korporasi, Perhutanan Sosial, Clustering KPH dan hasil pengelolaan hutan diluar dari Perhutanan Sosial ke dalam hitungan kontribusi nilai tambah sektor LHK untuk PDB Nasional; (9) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu (SVLK) dan produk kayu lainnya bagi Usaha/Industri Kecil Menengah atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); b) Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan Bioprospecting, yang dilakdsanakan dengan strategi: (1) peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu) harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari secara konsisten; (2) peningkatan ekspor TSL dan Bioprospecting dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya dengan mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi maupun kepunahan spesies dan genetik; (3) menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha/Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu; c) Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas ekowisata berbasis taman nasional; (2) memperkuat rantai pasok dan ekosistem yang terkait dengan dukungan destinasi wisata alam, terutama revitalisasi wisata alam berbasis Taman Nasional; (3) meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan; (4) meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan langka; d) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dari PNBP fungsional KLHK, meliputi: (1) pendapatan kehutanan, yang berasal terdiri dari dana reboisasi, penggunaan kawasan hutan, provisi sumber daya hutan, pendapatan IIUPH hutan alam dan hutan tanaman, serta pemanfaatan jasa lingkungan dari air dan energi; (2) pendapatan iuran dan denda, terdiri dari pungutan masuk obyek wisata alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pungutan izin pengusahaan pariwisata alam.

3.Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup: a) Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; (3) menuntaskan penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan konflik-konflik kehutanan lainnya; (4) melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW, terutama alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai rawan bencana dan kawasan hutan yang tidak termasuk dalam arahan RKTN 2011-2030 untuk dialihkan ke pembangunan non-kehutanan; (5) perkuatan pengelolaan kawasan berfungsi lindung nasional dan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun nilai stok tinggi (high conservation value and high stock value; (6) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi;

(7)pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan; (8) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut. b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan dengan strategi: (1) penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukkannya; (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam rangka pemanfaatan tanah yang sudah diterima. c) Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara yang diupayakan dengan strategi: (1) penyiapan prakondisi akses kelola/izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitaraan Konservasi (KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS); (2) fasilitasi peningkatan kinerja dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dari bina usaha kelompok perhutanan sosial maupun dari hutan adat; (3) fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada Kawasan hutan serta penetapan aspek legal hutan adat;
(4)peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat berupa penguatan kelompok perhutanan sosial melalui pendampingan, peningkatan kapsitas usaha, askes permodalan hingga pemasaran hasil.

4.Untuk mewujudkan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strtaeginya, mencakup: a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administarsi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK; b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK; c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak; e) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan; (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan; (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi adminsitarsi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK; (4) peningkatan pencegahan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal; (5) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakkan peraturan perundang- undangan LHK; f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangunan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (one map policy) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan KLHK; g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan dengan strategi: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah, (2) penyediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) produk hasil Litbang untuk peningkatan kapasitas masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan dan sistem identifikasi kayu, bambu, dan rotan otomatis untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK; (3) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan; (4) optimalisasi fungsi Kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai pilot Iptek LHK untuk lingkup hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati; h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi pengembangan kapasitas SDM hingga SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi; (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal; (3) meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK, meliputi kelompok tani hutan (KTH) Mandiri, Lembaga pelatihan Pemagangan Usaha kehutanan swadaya masyarakat (LP2UKS), wanawiyata widya karya dan tenaga penyuluh pendamping yang handal; (3) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak; (4) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (road map) pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi; i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi das implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK. 3.3. Kerangka Regulasi Dalam rangka melaksanakan program pembangunan LHK selama tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan seluruh penyelenggara negara lingkup KLHK untuk mencapai tujuan bernegara. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun kerangka regulasi adalah: (1) regulasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; (2) regulasi yang dibentuk juga memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung kebjakan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra KLHK 2020-2024, RKP tahunan selama periode 2020-2024, Renja KLHK serta arahan Presiden; (4) proses pembentukan regulasi telah melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu pada program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya ataupun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi KLHK, dan ditujukan pada: (1) Revisi/perubahan regulasi; (2) Pencabutan regulasi; (3) Pembentukan regulasi baru. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi KLHK yaitu:
1.pembentukan regulasi baru, terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri,
2.revisi regulasi, hanya terdiri dari Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen, sedangkan peraturan lainnya belum ada rencana revisi,
3.sementara itu, belum ada juga kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi. Tabel 3.3 Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi KLHK tahun 2020-2024 No. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Jumlah Unit kerja KLHK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Regulasi Baru 67 7 3 3 4 1 3 4 28 12 2 1 Undang- Undang 1 - - 1 - - - - - - - 2 Peraturan Pemerintah 9 - 3 - 4 - 1 - - 1 - 3 Peraturan 1 - - - - - 1 - - - - 4 Peraturan Menteri 56 7 - 2 - 1 1 4 28 11 2 II Revisi Regulasi 59 6 3 4 10 2 1 11 - 21 - 1 Undang- Undang - - - - - - - - - - - 2 Peraturan Pemerintah - - - - - - - - - - - 3 Peraturan - - - - - - - - - - - 4 Peraturan Menteri 54 6 3 4 10 2 1 7 - 21 - 5 Peraturan Dirjen 5 1 - - - - - 4 - - - Jumlah *) 126 13 6 7 14 3 4 15 28 33 2 *) Rincian dari setiap regulasi baru dan revisi regulasi disajikan pada lampiran. Ket : Unit Kerja lingkup KLHK yaitu: 1=KSDAE; 2=PDASHL; 3=PHLHK; 4=PKTL; 5=BLI; 6=PPI; 7=PSKL; 8=PSLB3; 9=PPKL; dan 10=BP2SDM. 3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi KLHK sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi KLHK. Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan diantaranya adalah:
1.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis.
2.Sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren.
4.Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (outcome) dari program pembangunan.
5.Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran.
6.Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif.
7.Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 ini, kerangka kelembagaan KLHK masih didasarkan pada ketentuan yang masih berlaku saat ini, hanya saja dibawah Menteri ditambahkan struktur Wakil Menteri dan karenanya perubahan kelembagaan KLHK akan ditentukan lebih lanjut, bilamana telah terbit kebijakan terbaru dari Presiden terkait hal tersebut. Dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka berikut ini disajikan gambar struktur organisasi KLHK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan catatan terdapat tambahan struktur Wakil Menteri, maka organisasi KLHK dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, sebagai berikut: Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 3.5. Pengarusutamaan Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (mainsteaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut.
1.Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).
2.Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupyakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.
3.Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
4.Pengarusutamaan Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Stategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Tabel 4.1 Target kinerja KLHK 2020-2024 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator kinerja IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,56 68,71 68,96 69,22 69,48 69,74 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah % N/A 16,28 16,75 17,22 17,38 17,54 3 Penurunan Laju Deforestasi Juta ha 0,44 0,44 0,43 0,38 0,33 0,31 4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin 50,9 61 63 65 67 70 IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 5 Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya Ribu ha 207 90 220 230 230 230 6 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values) Juta ha 28 15,60 13,80 10,30 12,10 18,20 SS-2: Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 7 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional Rp. Triliu n 104,12 103 106 109 112 115 8 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospectin g US$ Milya r 12 12 13 14 15 16 9 Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK Rp. Triliu n 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 SS-3: Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 10 Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan Juta ha 88 juta ha (70,4% dari baselin e 125 juta ha) 5 10 10 9 3 11 Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Ribu ha 1,57 juta ha 130 600 600 600 600 12 Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat ha 4.000.0 00 500.0 00 1.000.0 00 1.250.0 00 750.0 00 500.0 00 SS-4: Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing 13 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan Poin 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 14 Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum Kasu s 586 1.429 2.267 2.567 2.962 3.220 15 Indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) Poin 3,43 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 IK U Sasaran Strategis dan Iindikator Kinerja Satua n Baselin e 2019 Target Kinerja 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 16 Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementati f Produ k 23 52 70 80 90 100 17 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Poin N/A 70 72 75 78 80 18 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Poin 75,34 77 79 81 83 85 19 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 1 20 Level Maturitas SPIP KLHK Level 3 3 3 3 4 4 Keterangan : *) N/A = Data tidak tersedia **) Penjelasan metode pengukuran indikator kinerja disajikan secara lengkap dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK 2020-2024. 4.2. Indikasi Target Proyek KLHK untuk Mendukung Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2020-2024 Untuk mendukung agenda pembangunan atau prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka disusun proyek prioritas di masing-masing program pembangunan Eselon I lingkup KLHK. Proyek ini disusun untuk membuat target dalam RPJMN 2020-2024 lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran dari prioritas nasional (PN) RPJMN 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, tentunya akan melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha swasta serta masyarakat. Pendanaannya dilakukan dengan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah, masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu, juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance serta output based transfer dan hibah ke daerah. Di dalam pelaksanaannya, proyek KLHK dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek KLHK yang mendukung PN RPJMN 2020-2024 ini dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, proyek KLHK ini dapat menjadi alat kendali pembangunan, sehingga sasaran dan target pembangunan dalam PN RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Secara keseluruhan telah direncanakan 103 proyek KLHK beserta indikasi target, lokasi dan indikasi pendanaan yang mendukung PN RPJMN 2020-2024 dengan rincian dipaparkan dalam tabel-tabel berikut. Tabel 4.2 Indikasi target proyek KLHK untuk program dukungan manajemen dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Dokumen rancangan standar (SNI dan standar khusus (dokumen) 20 20 06 Setjen 2 Dokumen penerapan standar (dokumen) 25 25 06 Setjen 3 Penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa (unit) 5 25 06 Setjen 4 Dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (TPB 12) (dokumen) 2 2 06 Setjen Tabel 4.3 Indikasi target proyek KLHK untuk program pengelolaan hutan berkelanjutan PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll (juta m3) 47 60 01 PHPL 2 Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu (juta m3) 45 45 01 PHPL 3 Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (dokumen) 1 1 01 PHPL 4 Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu (unit) 6 7 01 PHPL 5 KPH yang masuk kategori Maju (unit) 10 60 01, 06 PHPL 6 Produksi HHBK (ton) 350.000 450.000 01 PHPL 7 Penanaman /pengkayaan pada hutan Produksi (ha) 310.000 453.000 01, 06 PHPL 8 Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif (ha) 56.000 20.000 01, 06 PDASHL 9 Rehabilitasi hutan dan 3.000 5.000 01, 06 PDASHL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 lahan secara sipil teknis (unit) 10 Rehabilitasi hutan mangrove/pantai (ha) 1.000 1.250 06 PDASHL 11 Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove (provinsi) 34 34 06 PDASHL 12 Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan IKN (ha) 1.500 1.500 02 PDASHL 13 KPH yang masuk kategori maju (unit) 10 50 01, 06 PDASHL 14 Produksi HHBK (ton) 3.000 3.000 01 PDASHL 15 Pengembangan sistem data dan informasi DAS realtime (sistem) 1 1 06 PDASHL 16 Peningkatan kapasitas lembaga/forum peduli DAS (lembaga/forum) 34 34 06 PDASHL 17 Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif (juta ha) 70 70 01, 06 KSDAE 18 Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi (unit KK) 552 552 01, 06 KSDAE 19 Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Simpul data) 4 5 06 KSDAE 20 Penanganan permasalahan di kawasan konservasi (opened area) (juta ha) 1,8 1,8 01, 06 KSDAE 21 Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi (desa) 500 4.500 01, 06 KSDAE 22 Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon) (unit) 20 100 01 KSDAE 23 Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati (unit) 1.800 1.800 01, 06 KSDAE No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 24 Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate) (unit) 3 3 01 KSDAE 25 Pengembangan ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang, TN Gunung Leuser (unit) 7 7 01 KSDAE 26 Pengembangan taman nasional dan taman wisata alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (unit) 15 15 01 KSDAE 27 Mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (sistem) 1 1 06 KSDAE 28 Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati (unit) 1.000 1.000 KSDAE 29 Perlindungan dan penyelamatan satwa liar (unit) 5 5 06 KSDAE 30 Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan IKN (ha) 1.200 1.200 02 KSDAE 31 Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 70 70 06 KSDAE 32 Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (juta ha) 65 65 01, 06 PKTL 33 Terlaksannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA (ha) 130.000 2.530.000 03 PKTL 34 Penetapan/pemantapan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi 1 3,6 (2022) 01, 06 PKTL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 (juta ha) 35 Perencanaan dan penetapan kawasan hutan (juta ha) 4 33,5 01, 06 PKTL 36 Penyiapan lahan ibu kota dari kawasan hutan (ha) 175.000 - 02 PKTL 37 Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat (ha) 500.000 4.000.000 03 PSKL 38 Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat (kelompok) 2.077 3.250 03 PSKL 39 Kemitraan investasi/usaha (mitra) 125 225 03 PSKL 40 Industri nilai tambah produk (sentra) 14 14 03 PSKL 41 Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial (kelompok) 50 50 03 PSKL 42 Pembentukan kelompok tani hutan (KTH) mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat (unit) 100 500 03 BP2SDM 43 Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat (orang) 5.000 7.500 03 BP2SDM 44 Operasi pengamanan Kawasan Hutan 100 180 06 PHLHK 45 Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal 110 400 06 PHLHK Tabel 4.4 Indikasi target proyek KLHK untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati (unit) 0 10 01 BLI 2 Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, academic, Voluntary, 0 1 01 BLI No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama (unit) 3 Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK (jenis) 0 1350 06 BLI 4 Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas (produk) 0 65 06 BLI Tabel 4.5 Indikasi target proyek KLHK untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak (orang) 2.310 3.210 01 BP2SDM 2 Penyelenggaraan pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (orang) 7.000 7.000 03 BP2SDM 3 Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK 7.000 7.000 03 BP2SDM 4 Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia (orang) 472 473 03 BP2SDM 5 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI 472 473 03 BP2SDM 6 Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH (unit) 518 1.080 06 BP2SDM 7 pembentukan dan pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat (unit) (pembentukan wanawiyata widyakarya) 10 50 03 BP2SDM 8 Pembentukan dan 0 250 03 BP2SDM No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat /LP2UKS bagi masyarakat sebagai lembaga pelatihan terakreditasi (unit) Tabel 4.6 Indikasi target proyek KLHK untuk pogram kualitas lingkungan hidup dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (provinsi) 5 34 06 PKTL 2 Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (provinsi) 7 34 01, 06 PKTL 3 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis daya dukung daya tampung (KLHS) 30 150 06 PKTL 4 Penyiapan lahan ibu kota dari kawasan hutan (Policy brief IKN) (dokumen) 1 - 02 PKTL 5 Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (laporan) 3 3 06 PKTL 6 Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan (kasus) 46 140 06 PHLHK 7 Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK (perusahaan) 1.000 2.100 06 PHLHK 8 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) 200 900 06 PHLHK 9 Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (kasus) 173 400 06 PHLHK 10 PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) 210 1.000 06 PHLHK 11 Penyediaan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di daerah PESK (unit) 5 5 06 PSLB3 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 12 Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit) 5 7 06 PSLB3 13 Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 non institusi (ton) 10.000 30.000 06 PSLB3 14 Peningkatan jumlah penanganan timbulan sampah nasional (juta ton) 19,26 18,97 06 PSLB3 15 Kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) (Lokasi) 10 27 06 PPKL 16 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi (Perusahaan) 1.668 3.750 06 PPKL 17 Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum (unit) 4 20 06 PPKL 18 Lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) (Lokasi) 71 90 06 PPKL 19 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (Perusahaan) 1.668 3.750 06 PPKL 20 Fasilitas pengendalian pencemaran air (unit) 49 50 06 PPKL 21 Penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (Persen) 0,025 0.053 06 PPKL 22 Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota) 0 60 06 PPKL 23 Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan laut (Lokasi) 4 10 06 PPKL 24 Pemantauan kualitas air laut (provinsi) 34 34 06 PPKL 25 Pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (Pelabuhan) 20 50 06 PPKL 26 Pemantauan sampah laut dan coastal clean up (lokasi) 40 80 06 PPKL 27 Penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan 2 2 06 PPKL No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi) 28 Pemulihan lahan bekas tambang rakyat (Hektar) 77,5 90 06 PPKL 29 Usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (Perusahaan) 80 113 06 PPKL 30 Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (hektar) 300.000 300.000 06 PPKL 31 Pemulihan gambut terdegradasi di lahan masyarakat (Hektar) 1.800 35.000 06 PPKL 32 Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut (desa) 75 75 06 PPKL 33 Desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (Desa) 60 60 06 PPKL 34 Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (Perusahaan) 300 500 06 PPKL 35 Pembangunan laboratorium riset merkuri dan metrologi lingkungan (laboratorium riset) 1 0 06 BLI 36 Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup (sertifikat) 0 6 06 BLI 37 Pengendalian kerusakan danau (danau) 15 15 01 PDASHL 38 Peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem esensial (unit KEE) 9 13,2 01 KSDAE 39 Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (unit KEE) 9 13,2 06 KSDAE Pemandangan hutan lindung hulu DAS Citarum Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Keasrian hutan alam di Hulu DAS Citarum KM 0 Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDASHL Tabel 4.7 Indikasi target proyek KLHK untuk program ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam PN RPJMN 2020-2024 No Proyek KLHK Indikasi Target PN RPJMN UKE I 2020 2024 1 Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (ODP ton) 23,56 25,25 06 PPI 2 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (hari) 1.200 1.200 06 PPI 3 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (sorty) 170 170 06 PPI Tabel 4.8 Indikasi target proyek KLHK untuk program prioritas nasional (Pro- PN) RPJMN 2020-2024 beserta indikasi pendanaannya No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan 1 Industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi Kontribusi PDB industri pengolahan 21 % pada tahun 2024 - APBN - Swasta - BUMN 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Pembangunan dalam wilayah dan kawasan 10 Destinasi pariwisata prioritas - APBN - Swasta - BUMN - KPBU No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger- Semeru, Bangka Belitung dan Morotai 3 9 Kawasan industri di Luar Jawa dan 31 smelter Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM 9 Kawasan industri dan 31 smenter beroperasi - APBN - Swasta - BUMN - KPBU 4 Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan fishing ground Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau dan Maluku - APBN - Swasta - KPBU 5 Ibu Kota Negara (IKN) Perancangan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR dan KLHS) Kab. Penajam Paser Utara Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur - APBN - BUMN - KPBU 6 Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 Revitalisasi SMK yang mendukung industri 4.0 Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1 % - APBN 7 Pengaman pesisir 5 perkotaan Pantura Jawa Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu/ ONLIMO 100 unit Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong dan Gerbangkertosusila - APBN - KPBU - APBD 8 Pemulihan 4 DAS kritis
1.Penghijauan lahan kritis
2.Pembangunan IPAL industri DAS kritis di Prov. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara, sebanyak :
1.150.000 Ha
2.566 Unit - APBN 9 Pembangunan 1. Pembangunan Kapasitas limbah - APBN No Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Proyek KLHK Indikasi target Indikasi pendanaan fasilitas pengolahan limbah B3 Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan
2.Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
3.Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur
4.Penyediaan Fasilitas Pusat Pengolahan Limbah B3 Terintegrasi yang berasal dari berbagai sumber fasilitas pelayanan kesehatan B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun - Swasta - KPBU 10 Penguatan sistem peringatan dini bencana Penguatan early warning system untuk bencana lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara) Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3.0 menit - APBN 4.3. Kerangka Pendanaan Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana hibah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta perbankan dan non-perbankan. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra KLHK tahun 2020- 2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non- operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi LHK terhadap perekonomian nasional dan daerah selama tahun 2020-2024. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebesar Rp 87,905,939,407.85 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 4.9 Total rencana alokasi anggaran belanja KLHK tahun 2020-2024 No Program Pembangunan KLHK Total 2020-2024 (Rp. Ribu) 1 Program Dukungan Manajemen 21,294,315,740.50 2 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 44,563,304,972.35 Keasrian hutan alam dan Danau Lindu Dokumentasi Balai Taman Nasional Lore Lindu 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 554,896,005.00 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1,329,657,517.00 5 Program Kualitas Lingkungan Hidup 18,659,122,360.00 6 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 1,504,642,813.00 Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024 *) 87,905,939,407.85 Keterangan : *) Rincian alokasi belanja setiap program pembangunan KLHK di atas disajikan pada lampiran matriks rencana strategis KLHK Tahun 2020- 2024. Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada KLHK sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi KLHK adalah : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan, dengan makna sebagai berikut: (1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara. Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi KLHK untuk lima tahun yang akan datang, tercermin pada 4 pilar dari perwujudan sasaran strategis KLHK sebagai berikut: (1) Pilar Lingkungan yakni; kualitas lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Pilar Ekonomi yakni; optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pilar Sosial, yakni: terjaminya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (4) Pilar Tata Kelola yakni: tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing. Harapan-harapan tersebut, diwujudkan melalui capaian kumulatif dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK dengan efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KLHK sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instrumen untuk menilainya dapat dilihat dari bukti nyata pencapaian hasil/dampak (outcome/impact), yang akhirnya secara kumulatif akan berkontribusi kepada capaian indikator kinerja utama beserta targetnya pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada KLHK untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggungjawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR 182 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS RENCANA STRATEGI KLHK TAHUN 2020-2024 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 13,470,483,171.70 Rp 17,766,616,165.10 Rp 16,998,875,629.30 Rp 20,202,912,367.00 Rp 19,467,052,074.75 Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 68.71 68.96 69.22 69.48 69.74 Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah % (persen) 16.28 16.75 17.22 17.38 17.54 Penurunan Laju Deforestasi Juta Hektar 0.44 0.43 0.38 0.33 0.31 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Poin 61 63 65 67 70 Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Juta Hektar 15.6 13.8 10.3 12.1 18.2 Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan. Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional Triliyun Rupiah 103 106 109 112 115 Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting US $ Milyar 12 13 14 15 16 Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK Triliyun Rupiah 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat Ribu Hektar 500 1,000 1,250 750 500 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Poin 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum Kasus 1,429 2,267 2,567 2,962 3,220 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Poin 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 Hasil Litbang yang Inovatif dan/ atau Implementatif Produk 52 70 80 90 100 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Poin 77 79 81 83 85 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Poin 70 72 75 78 80 Level Maturitas SPIP KLHK Level Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN Rp 3,779,654,921.00 Rp 4,012,294,339.00 Rp 4,241,075,123.50 Rp 4,487,065,057.00 Rp 4,774,226,300.00 Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima Indeks Reformasi Birokrasi KLHK Poin 77 79 81 83 85 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Poin 4 4 4 4 4 Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Poin 4 4 4 4 4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Poin 75 78 80 82 85 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan KLHK Poin 70 75 80 80 85 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai SAKIP Itjen Poin 82 83 84 85 86 Nilai SAKIP Ditjen PHPL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP Ditjen PDASHL Poin 75 77 80 83 85 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Poin 78 78,5 79 79,5 80 Nilai SAKIP Dtijen PKTL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP BLI Poin 81 81 81 81 82 Nilai SAKIP BP2SDM Poin 72 74 76 78 80 Nilai SAKIP Ditjen PSKL Poin 79 80 81 82 83 Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Poin 72 74 76 78 80 Nilai SAKIP Ditjen PPI Poin 78 79 79 80 81 Nilai SAKIP Ditjen PSLB3 Poin 77 77,5 78,5 79 80 Nilai SAKIP Ditjen PPKL Poin 79 80 81 82 83 Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Opini BPK-RI atas LK BA 029 Nilai 4 4 4 4 4 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK Poin 8 8,5 9 9,3 9,6 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Satker 5 9 13 17 21 Level Maturitas SPIP KLHK Level 3 3 3 4 4 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Poin 72 76 80 83 86 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Sertifikasi dan Kompetensi SDM LHK Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 KEGIATAN 5367 : PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 10,094,400.00 Rp 10,599,119.00 Rp 11,129,075.00 Rp 11,682,571.00 Rp 30,364,519.00 Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif Agenda Setting dan Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan yang Tertata Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Poin 4 4 4 4 4 Pemberitaan Positif di Media Massa Pemberitaan 3000 3250 3500 3750 4000 Nilai Layanan PPID berdasarkan Penilaian KIP Poin 80 82 84 86 88 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5368 : PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KLHK Rp 29,608,818.00 Rp 24,471,865.00 Rp 27,744,551.00 Rp 29,610,956.00 Rp 33,479,550.00 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan) Dokumen 4 3 4 3 4 Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK Poin 4 4 4 4 4 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Poin 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 Jumlah Kunjungan Web KLHK Pengunjung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 KEGIATAN 5369 : KOORDINASI KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI Rp 60,408,640.00 Rp 51,498,227.00 Rp 31,064,450.00 Rp 33,170,900.00 Rp 35,487,990.00 Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif Nilai SAKIP KLHK Poin 72 74 76 78 80 Tingkat Kepuasan Layanan Perencanaan Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5370 : PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN KERUMAHTANGGAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN KEMENTERIAN LHK Rp 268,646,040.00 Rp 295,510,644.00 Rp 325,061,708.00 Rp 357,567,880.00 Rp 393,324,667.00 Terselenggaranya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan , dan pengelolaan perlengkapan KLHK Tingkat Kepuasan Layanan Umum Poin 4 4 4 4 4 Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK Poin 4 4 4 4 4 Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Poin 4 4 4 4 4 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK Poin 4 4 4 4 4 Dokumen Pengelolaan BMN yang Akuntabel Dokumen BMN 6 6 6 6 6 KEGIATAN 5371 : PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 68,350,000.00 Rp 71,766,000.00 Rp 75,355,000.00 Rp 79,123,000.00 Rp 83,079,000.00 Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir Jumlah dana yang terdistribusi Miliyar Rupiah 500 500 500 500 500 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan Miliyar Rupiah 124 128 116 98 89 Tingkat Kepuasan Layanan Penyaluran Dana yang Terdistribusi Kepada Mitra Bidang Kehutanan Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5372 : PEMBINAAN DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI Rp 14,504,909.00 Rp 15,955,400.00 Rp 17,550,940.00 Rp 19,306,033.00 Rp 21,061,126.00 Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing Dokumen 30 30 30 30 30 Dokumen Perjanjian Internasional Dokumen 5 5 5 5 5 KEGIATAN 5373 : PENGENDALIAN EKOREGION JAWA Rp 15,615,572.00 Rp 17,175,400.00 Rp 18,892,640.00 Rp 20,781,704.00 Rp 22,859,672.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5374 : PENGENDALIAN EKOREGION BALI NUSRA Rp 15,192,308.00 Rp 16,048,495.00 Rp 15,690,625.00 Rp 17,458,687.00 Rp 18,284,554.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5375 : PENGENDALIAN EKOREGION KALIMANTAN Rp 14,822,952.00 Rp 23,350,000.00 Rp 23,450,000.00 Rp 23,550,000.00 Rp 24,300,000.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5376 : PENGENDALIAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU Rp 17,294,515.00 Rp 20,454,018.00 Rp 24,224,820.00 Rp 28,729,784.00 Rp 34,115,744.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5378 : PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA Rp 13,935,688.00 Rp 16,862,357.00 Rp 18,970,889.00 Rp 20,354,482.00 Rp 22,590,130.00 Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5379 : PENGENDALIAN EKOREGION SUMATERA Rp 17,464,340.00 Rp 19,210,774.00 Rp 21,131,850.00 Rp 23,245,036.00 Rp 25,569,541.00 Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di setiap Ekoregion Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Dokumen 2 2 2 2 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK Dokumen 1 1 1 1 1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5380 : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEMENTERIAN LHK Rp 5,000,000.00 Rp 5,700,000.00 Rp 6,300,000.00 Rp 6,650,000.00 Rp 7,000,000.00 Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementerian LHK Opini WTP 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Peningkatan Nilai PNBP KLHK melalui Tata Kelola Akuntabel % (persen) 5 5 5 5 5 Persentase Penyelesaian Piutang KLHK (Baseline Piutang LHK Tahun 2018 sebesar 3,9 Triliyun Rupiah) % (persen) 5 5 5 5 5 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker % (persen) 90 90 90 90 90 Jumlah Informasi Pengelolaan Keuangan KLHK Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5381 : PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN LHK Rp 9,983,800.00 Rp 12,074,427.00 Rp 14,489,313.00 Rp 17,387,175.00 Rp 20,864,610.00 Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima Nilai penataan tata laksana Poin 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Nilai penataan dan penguatan organisasi Poin 3,2 3,4 3,6 3,8 4 Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Yang Semakin Baik Poin 13,3 13,5 13,7 13,85 14 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan kepegawaian Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5382 : PEMBINAAN STANDARDISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 5,147,500.00 Rp 5,582,250.00 Rp 6,060,475.00 Rp 6,586,523.00 Rp 7,165,175.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Dokumen Rancangan Standard (SNI dan Standard Khusus) dan Penerapannya Tingkat Kepuasan Layanan Penyediaan Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan Poin 4 4 4 4 4 Jumlah Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapannya Dokumen 52 52 52 52 52 KEGIATAN 5383 : PENGEMBANGAN TELAAHAN KEBIJAKAN, PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 4,000,000.00 Rp 4,250,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 4,750,000.00 Rp 5,000,000.00 Terlaksananya Layanan Hukum, Bantuan Hukum dan Penataan Perundangundan gan yang berkualitas Produk Hukum Peraturan 30 30 30 30 30 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani Perkara 40 40 40 40 40 Nilai Penataan Peraturan Perundang- undangan Poin 5 5 5 5 5 KEGIATAN 5859 : PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG LHK Rp 5,206,515.00 Rp 7,227,155.00 Rp 7,299,877.00 Rp 7,929,857.00 Rp 8,622,837.00 Terselanggaranya Kajian Kebijakan Strategis dan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis Dokumen Rancangan 12 12 12 12 12 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK Poin 70 75 78 80 85 KEGIATAN 5860 : PENYELENGGARAAN KETEKNIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 2,629,000.00 Rp 3,166,020.00 Rp 3,470,623.00 Rp 3,804,685.00 Rp 4,171,153.00 Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya NPSK 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penetapannya Poin 4 4 4 4 4 KEGIATAN 5384 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK Rp 60,938,603.00 Rp 61,786,270.00 Rp 62,486,270.00 Rp 63,186,290.00 Rp 63,886,290.00 Penjamin Kualitas Pengawasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas % (persen) 60 65 70 75 75 Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas % (persen) 50 55 60 65 70 Nilai Kapabilitas APIP Level 3 3 3 4 4 Nilai Implementasi SAKIP Itjen Poin 82 83 84 85 86 Level Maturitas SPIP Itjen Level 3 3 3 4 4 Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART-DJA) Poin 95 96 97 98 98 Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi % (persen) 50 52 56 68 70 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/ teknis % (persen) 80 80 80 80 80 KEGIATAN 5385 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I Rp 4,873,270.00 Rp 5,313,440.00 Rp 5,413,440.00 Rp 5,513,440.00 Rp 5,613,440.00 Pengawasan yang Akuntabel Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5386 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II Rp 4,939,058.00 Rp 5,379,228.00 Rp 5,479,228.00 Rp 5,579,228.00 Rp 5,679,228.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5387 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III Rp 5,649,268.00 Rp 6,204,075.00 Rp 6,304,075.00 Rp 6,404,075.00 Rp 6,504,075.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5388 : PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV Rp 5,155,490.00 Rp 5,702,160.00 Rp 5,802,160.00 Rp 5,902,160.00 Rp 6,002,160.00 Kepuasan Klien Pengawasan Indeks Pengawasan yang Akuntabel Poin 3 3,2 3,4 3,6 3,8 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase Kepatuhan terhadap PKPT % (persen) 90 92 93 94 95 Persentase Kegiatan Konsulting % (persen) 40 45 50 55 60 Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu % (persen) 75 78 81 84 87 Nilai Hasil Telaah Sejawat Poin 84 84 86 86 88 KEGIATAN 5389 : PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN Rp 5,410,920.00 Rp 6,400,000.00 Rp 7,300,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 9,100,000.00 Kepuasan Klien Pengawasan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti % (persen) 100 100 100 100 100 Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas % (persen) 15 35 55 80 100 KEGIATAN 5440 : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Rp 20,690,350.00 Rp 22,148,000.00 Rp 22,748,000.00 Rp 23,248,000.00 Rp 23,848,000.00 Tersedianya SDM LHK yang Kompeten Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK Jenis Jabatan 5 5 5 5 5 Peta Pengembangan Komponen SDM Non Aparatur LHK Jenis Jabatan 5 5 5 5 5 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 KEGIATAN 5396 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Rp 181,251,533.00 Rp 183,564,034.00 Rp 185,947,414.00 Rp 188,403,843.00 Rp 189,559,769.00 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang prima pada Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawab- kan Laporan 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Rp 424,000,000.00 Rp 431,000,000.00 Rp 433,000,000.00 Rp 434,000,000.00 Rp 435,000,000.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL Poin 75 77 80 83 85 Level maturitas SPIP Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Ditjen PDASHL yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5419 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Rp 1,084,861,940.00 Rp 1,161,961,940.00 Rp 1,239,061,940.00 Rp 1,316,161,940.00 Rp 1,393,261,940.00 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE Poin 78 78,5 79 79,5 80 Level Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 4 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5432 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Rp 253,178,801.00 Rp 266,876,692.00 Rp 282,551,677.00 Rp 300,322,618.00 Rp 322,166,198.00 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi Nilai SAKIP Ditjen PKTL Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL Level 3 3 3 3 4 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5390 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI Rp 452,214,659.00 Rp 494,062,253.00 Rp 525,668,698.00 Rp 561,170,568.00 Rp 600,062,625.00 Terselenggaranya dukungan manajemen Eselon I Nilai SAKIP Badan Litbang dan Inovasi Poin 81 81 81 81 82 Level Maturitas SPIP Badan Litbang dan Inovasi Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya perencanaan pengelolaan dan penataan KHDTK dan Hutan Penelitian Meningkatnya perencanaan pengelolaan dan penataan KHDTK dan Hutan Penelitian Laporan 0 1 1 1 1 KEGIATAN 5439 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Rp 165,789,655.00 Rp 166,308,700.00 Rp 172,685,750.00 Rp 176,087,000.00 Rp 184,743,000.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Nilai SAKIP Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Poin 72 74 76 78 80 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5413 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Rp 108,947,505.00 Rp 120,965,625.00 Rp 150,569,864.50 Rp 167,526,851.00 Rp 187,139,536.00 Terselenggarakan nya Dukungan Manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5427 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 173,019,771.00 Rp 178,219,771.00 Rp 183,419,771.00 Rp 188,619,771.00 Rp 193,819,771.00 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Poin 72 74 76 78 80 Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5445 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Rp 106,930,018.00 Rp 117,250,000.00 Rp 128,750,000.00 Rp 140,500,000.00 Rp 152,500,000.00 Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI Nilai SAKIP Ditjen PPI Poin 78 79 79 80 81 Level maturitas SPIP Level 3 3 3 4 4 Laporan keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5451 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 Rp 65,000,000.00 Rp 68,250,000.00 Rp 71,500,000.00 Rp 74,750,000.00 Rp 78,000,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Poin 77 77,5 78,5 79 80 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Level 3 3 3 4 4 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel Opini WTP 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5457 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 78,899,083.00 Rp 90,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 110,000,000.00 Rp 120,000,000.00 Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Poin 79 80 81 82 83 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Level 3 3 3 3 4 Laporan keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN Rp 7,547,498,909.70 Rp 8,480,390,375.10 Rp 9,052,096,515.80 Rp 9,503,849,900.00 Rp 9,979,469,271.75 Meningkatnya produktivitas hutan produksi Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun Unit 374 391 407 423 439 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya ragam usaha kehutanan Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat Unit 3 4 5 6 7 Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan Investasi baru pada hutan produksi Unit 6 6 6 6 6 Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu Nilai Ekspor produk industri kehutanan meningkat USD Miliar 9,25 9,5 9,75 10 10,5 Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat Triliyun Rupiah 3,130 3,164 3,199 3,233 3,302 Produksi hasil hutan kayu meningkat Juta M3 47 50 55 57 60 Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat Hektar 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak Unit Manajemen hutan bersertifikat PHPL sedang dan baik Unit Manajeme n 325 340 355 370 385 Meningkatnya luas penutupan vegetasi Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas Kehutanan Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung Ton 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari Jumlah KPHL dengan kategori maju KPHL 10 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pulihnya kondisi lahan dalam DAS Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS % (persen) 5,38 7,94 8,08 8,08 8,08 Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (akumulasi) Hektar 15,600,000 29,400,000 39,700,000 51,800,000 70,000,000 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran Triliyun Rupiah 2,00 4,05 6,15 8,30 10,50 Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL Juta Rupiah 200,000 410,000 630,000 860,000 1,100,000 Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif Desa 500 1,500 2,500 3,500 4,500 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi Poin 52.5 55 57.5 60 62.5 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar Provinsi 34 34 34 34 34 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 penyusunan kebijakan dan rencana kelola Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemohon 300 300 300 300 300 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambung- an Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Provinsi 34 34 34 34 34 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan Kelompok 1,977 2050 2200 2350 2500 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat Unit 110 220 330 440 550 Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman Hektar 1,700,000 1,900,000 2,150,000 2,150,000 2,100,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5397 : PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Rp 64,567,393.00 Rp 65,253,612.00 Rp 52,743,964.00 Rp 53,621,042.00 Rp 54,534,886.00 Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP yang memiliki rencana pengelolaan Unit KPHP 20 30 30 50 20 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin Juta Hektar 7 6 5 4 3 Investasi baru pada hutan produksi Unit 6 6 6 6 6 Terbentuknya KPHP Kategori Maju Unit KPHP 10 10 10 15 15 KEGIATAN 5398 : PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI Rp 17,704,261.00 Rp 19,474,687.00 Rp 21,422,155.00 Rp 23,564,371.00 Rp 25,920,808.00 Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman IUPHHK-HA dan HT yang aktif Unit 374 391 407 423 439 IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik Unit Manajeme n 325 340 355 370 385 Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi Hektar 310,000 378,000 403,000 428,000 453,000 Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi Hektar 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi Juta M3 47 50 55 57 60 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat Hektar 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 KEGIATAN 5399 : PENINGKATAN TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN Rp 9,628,011.00 Rp 10,298,403.00 Rp 11,035,302.00 Rp 11,845,344.00 Rp 12,731,326.00 Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT Unit 269 275 281 287 293 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit) Wajib Bayar 269 277 285 293 301 Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan Orang 160 160 160 160 160 KEGIATAN 5400 : PENINGKATAN USAHA JASA LINGKUNGAN HUTAN PRODUKSI DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) Rp 9,328,261.00 Rp 8,336,087.00 Rp 9,169,695.00 Rp 10,086,665.00 Rp 11,095,331.00 Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan Produksi komoditas HHBK meningkat Ton 350,000 375,000 400,000 425,000 450,000 Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi Unit 3 4 5 6 7 Luas areal pemulihan pada hutan produksi Hektar 5,000 5,000 5,000 7,000 8,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5401 : PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KEHUTANAN Rp 19,275,375.00 Rp 19,971,035.00 Rp 20,734,993.00 Rp 21,574,041.00 Rp 22,484,902.00 Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu Juta M3 45 45 45 45 45 Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK Izin 36 36 37 37 37 UMKM yang difasilitasi sertifikat/ penilikan SVLK Unit UMKM 160 200 150 100 100 Ekspor Produk Industri Kehutanan Juta Ton 15 15,5 16 16,5 17 Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5404 : REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR Rp 4,609,000,000.0 0 Rp 4,904,000,000.0 0 Rp 5,161,000,000.0 0 Rp 5,393,000,000.0 0 Rp 5,675,000,000.00 Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan Luasan rehabilitasi hutan dan lahan Hektar 90,000 220,000 230,000 230,000 230,000 Luasan hutan mangrove/pantai Hektar 1,000 1,250 1,250 1,250 1,250 Luasan Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya Hektar 1,500 2,000 2,000 2,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Menurunnya tingkat sedimentasi Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan Unit 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 KEGIATAN 5405 : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG Rp 75,000,000.00 Rp 79,000,000.00 Rp 83,000,000.00 Rp 87,000,000.00 Rp 91,000,000.00 Bertambahnya jumlah KPHL dengan kategori maju Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju KPHL 10 10 10 10 10 Meningkatnya kontribusi HHBK dari hutan lindung Produksi HHBK Ton 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 KEGIATAN 5406 : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS Rp 95,800,000.00 Rp 98,800,000.00 Rp 102,800,000.00 Rp 106,800,000.00 Rp 109,800,000.00 Tersedianya informasi baseline DAS Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time DAS 108 108 108 108 108 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya Lembaga/f orum 34 34 34 34 34 KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Rp 213,000,000.00 Rp 224,000,000.00 Rp 233,000,000.00 Rp 243,000,000.00 Rp 254,000,000.00 Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan Luas sumber benih unggul yang dibangun Hektar 10 100 100 100 100 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif Batang 42,500,000 42,500,000 42,500,000 42,500,000 42,500,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat Butir 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 KEGIATAN 5420 : PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Rp 63,846,834.00 Rp 73,066,000.00 Rp 82,882,000.00 Rp 94,211,740.00 Rp 106,980,740.00 Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif) Hektar 7,663,359 11,514,563 15,555,110 21,108,767 27,053,946 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati Mekanisme 1 1 1 1 1 Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (kumulatif) Unit KK 30 60 90 120 150 KEGIATAN 5421 : PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI Rp 890,009,591.00 Rp 1,022,044,591.00 Rp 1,143,644,591.00 Rp 1,275,444,591.00 Rp 1,395,209,591.00 Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan Hektar 50,000 140,000 230,000 320,000 400,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 konservasi Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani Hektar 1,298,500 541,000 526,000 511,000 495,000 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Unit KK 132 277 277 277 277 KEGIATAN 5422 : KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK Rp 191,250,000.00 Rp 199,625,000.00 Rp 208,000,000.00 Rp 216,375,000.00 Rp 224,750,000.00 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Juta Hektar 15,6 29,4 39,7 51,8 70 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun Unit 5 5 5 5 5 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL Entitas 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik Entitas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari TSL Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Mekanisme 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5423 : PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI Rp 619,926,493.70 Rp 630,806,495.10 Rp 641,988,996.80 Rp 654,384,248.50 Rp 667,011,025.50 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan Jumlah destinasi wisata alam prioritas Destinasi 15 15 15 15 15 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam Entitas 10 35 60 80 100 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education Destinasi 7 7 7 7 7 Jumlah destinasi wisata alam bahari Destinasi 3 3 3 3 3 KEGIATAN 5433 : PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN Rp 145,736,857.00 Rp 324,520,706.00 Rp 346,586,178.00 Rp 319,234,104.00 Rp 263,848,829.00 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan Seluruh kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100%) Juta Hektar 5 10 10 9 3 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan Judul 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga Km 4,778 9,556 9,556 8,600 2,900 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH Dokumen 3 3 3 3 3 Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Pemohon 48 48 48 48 48 Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN Ribu Hektar 41.4 41.4 41.4 0 0 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar 130 600 600 600 600 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH Provinsi 24 24 24 24 24 KEGIATAN 5434 : INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN Rp 25,195,310.00 Rp 29,005,928.00 Rp 31,311,960.00 Rp 32,780,409.00 Rp 34,324,337.00 Tersedia dan termutakhirkan- nya data dan informasi SDH Nasional dan KPH Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan Dokumen 1 1 1 1 1 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH Klaster 192 242 242 242 242 Data dan Informasi Pemantauan SDH Dokumen 22 22 22 22 22 KEGIATAN 5435 : PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN Rp 46,063,689.00 Rp 43,662,831.00 Rp 40,554,681.00 Rp 14,924,807.00 Rp 15,629,105.00 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP Peta 530 530 530 530 530 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030 Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 Dokumen 10 10 10 10 10 Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Dokumen 300 300 300 300 300 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Laporan 25 25 25 25 25 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Provinsi 4 4 4 4 4 Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH KPH 22 40 38 0 0 KEGIATAN 5414 : PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL Rp 42,662,680.00 Rp 109,500,000.00 Rp 134,500,000.00 Rp 84,500,000.00 Rp 59,500,000.00 Meningkatnya Luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS Hektar 500,000 1,000,000 1,250,000 750,000 500,000 Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK) SK 300 300 300 300 300 Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan kawasan perhutanan sosial Dokumen 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5415 : BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT Rp 144,845,480.00 Rp 142,000,000.00 Rp 162,000,000.00 Rp 174,500,000.00 Rp 187,000,000.00 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang meningkat kinerjanya Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan Dokumen 400 400 400 400 400 Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan Paket 1,470 1,500 1,600 1,700 1,800 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/ Platinum Kelas 107 150 200 250 300 Rancangan Strategi dan Informasi kinerja kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial Dokumen 3 3 3 3 3 KEGIATAN 5416 : KEMITRAAN LINGKUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Rp 43,795,330.00 Rp 85,000,000.00 Rp 101,600,000.00 Rp 118,500,000.00 Rp 135,500,000.00 Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan SK 125 150 175 200 225 Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial Pendamping 1,250 2,500 3,000 3,500 4,000 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan Dokumen 3 3 3 3 KEGIATAN 5417 : PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT Rp 17,958,344.00 Rp 41,720,000.00 Rp 47,817,000.00 Rp 57,698,537.50 Rp 64,643,391.25 Meningkatnya penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan dan Penetapan Hutan Adat Pemetaan/Asesmen Konflik Tenurial Kasus 35 40 40 45 45 Penanganan Konflik Tenurial Kasus 35 40 40 45 45 Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak SK 20 25 30 35 40 Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat Dokumen 3 3 3 3 3 KEGIATAN: PENIGKATAN PENYULUHAN Rp 66,000,000.00 Rp 85,600,000.00 Rp 95,400,000.00 Rp 106,400,000.00 Rp 118,500,000.00 Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat Jumlah KTH Mandiri Unit 100 200 300 400 500 Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) Unit 10 20 30 40 50 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemegangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS Unit 0 160 180 210 250 Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal Orang 5,000 6,000 6,500 7,000 7,500 KEGIATAN 5428 : PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN Rp 136,905,000.00 Rp 264,705,000.00 Rp 320,905,000.00 Rp 404,405,000.00 Rp 450,005,000.00 Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Operasi 100 130 140 160 180 Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar Operasi 110 250 300 380 400 PROGRAM 029.KB : RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 39,181,059.00 Rp 143,213,469.00 Rp 118,767,159.00 Rp 118,767,159.00 Rp 134,967,159.00 Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan Meningkatnya IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan Produk 10 15 20 25 30 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan Jumlah KHDTK dan Hutan Penelitian yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan Unit 35 38 38 38 38 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Hasil Litbang bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif Meningkatnya produk Litbang bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif Produk 52 70 80 90 100 KEGIATAN 5391 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN Rp 28,885,000.00 Rp 43,823,310.00 Rp 19,377,000.00 Rp 19,377,000.00 Rp 35,577,000.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Pengelolaan Hutan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Pengelolaan Hutan yang Inovatif dan Implementatif Produk 7 15 15 15 15 Terbangunnya Laboratorium Sutera Alam Indonesia Jumlah laboratorium Sutera Alam Indonesia yang dibangun Laporan Riset 1 1 0 0 0 Terkelolanya laboratorium pengelolaan hutan Jumlah laboratorium pengelolaan hutan Laboratoriu m 4 4 4 4 4 Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelitian Jumlah KHDTK dan Hutan Penelitian yang dikelola Unit 4 6 6 6 6 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan Produk 0 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya IPTEK LHK hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang diimplementasika n Jumlah KHDTK yang mengimplementasik an pilot IPTEK Unit 0 2 2 2 2 KEGIATAN 5392 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL HUTAN Rp 1,357,001.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Rp 26,008,111.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang Inovatif dan Implementatif Produk 8 15 15 15 15 Terkelolanya laboratorium hasil hutan Jumlah laboratorium hasil hutan yang dikelola Laboratorium 1 4 4 4 4 Tersedianya sistem aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung penegakan hukum di bidang LH yang dikembangkan Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK Jenis 0 1050 1150 1250 1350 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan nilai tambah hasil hutan Produk 0 10 10 10 10 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5394 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSEKJAK DAN PERUBAHAN IKLIM Rp 1,282,908.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Rp 9,125,000.00 Tersedianya produk hasil litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim yang inovatif dan implementatif Jumlah produk hasil litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim yang inovatif dan implementatif Produk 11 15 15 15 15 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan perubahan iklim Produk 0 10 10 10 10 KEGIATAN 5395 : PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TEMATIK UNIT LITBANG LHK DI DAERAH (15 SATKER) Rp 7,656,150.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Rp 64,257,048.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Tematik Daerah yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Tematik Daerah yang Inovatif dan Implementatif Produk 45 45 45 45 45 Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BLI Jumlah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola BLI Unit 31 32 32 32 32 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan tematik daerah Produk 0 30 30 30 30 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya IPTEK hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang diimplementasik- an Jumlah KHDTK yang mengimplementasik- an pilot IPTEK Unit 0 8 8 8 8 Terlaksananya pengembangan ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = KHDTK Aek Nauli Jumlah destinasi wisata alam prioritas Unit 0 1 1 1 1 PROGRAM 029.DL : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI Rp 172,339,935.00 Rp 255,565,436.00 Rp 278,548,345.00 Rp 296,945,741.00 Rp 326,258,060.00 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / hutan diklat Indeks Efektifitas Pengelolaan KHDTK/ hutan diklat Poin 66.5 67 68 69 70 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Peningkatan Kompetensi SDM LHK Orang 2,782 3,683 3,683 3,683 3,683 Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Unit 518 730 840 960 1,080 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5441 : PENYELENGGARAAN DIKLAT APARATUR DAN NON APARATUR LHK Rp 51,045,675.00 Rp 91,868,461.00 Rp 94,068,461.00 Rp 96,368,461.00 Rp 98,668,461.00 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten Orang 2,310 3,210 3,210 3,210 3,210 Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK Orang 950 1,251 1,251 1,251 1,251 SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa Orang 45 45 45 45 45 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha Orang 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Meningkatnya efektifitas pengelolaan KHDTK/ hutan diklat Nilai KHDTK yang dikelola Poin 66,5 67 68 69 70 KEGIATAN 5442 : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN Rp 109,375,000.00 Rp 121,900,000.00 Rp 136,000,000.00 Rp 151,600,000.00 Rp 169,000,000.00 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat Orang 472 473 473 473 473 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 5443 : PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN Rp 11,919,260.00 Rp 41,796,975.00 Rp 48,479,884.00 Rp 48,977,280.00 Rp 58,589,599.00 Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Unit 518 730 840 960 1,080 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan hidup Orang 1,530 4,000 4,000 4,000 4,000 PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 1,725,465,534.00 Rp 4,612,502,546.00 Rp 2,998,988,486.00 Rp 5,452,534,510.00 Rp 3,869,631,284.00 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah KLHS 30 30 30 30 30 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL Laporan 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan % (persen) 50 60 65 68 70 Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani Kasus 219 387 427 472 540 Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128,917,722 ton dalam 5 tahun Ton 24,910,917 25,419,408 25,935,578 26,194,934 26,456,883 Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 Jumlah B3 yang terkelola sebesar 30,000,000 ton dalam 5 tahun Ton 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,826,691 ton dalam 5 tahun Ton 89,441,056 98,677,334 107,990,346 117,215,839 126,502,117 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun Ribu Rupiah 3,914,412 4,028,424 4,142,436 4,256,448 4,370,460 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan Limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 meningkat sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Triliyun Rupiah 21,01 21,82 22,62 23,43 24,24 Meningkatnya kualitas udara Indeks Kualitas Udara Poin 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air Poin 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Lahan Poin 61.6 62.5 63.5 64.5 65.5 Meningkatnya Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Laut Poin 58.5 59 59.5 60 60.5 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup Jumlah penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup Produk 8 9 10 11 12 Meningkatnya kualitas pada perairan darat Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya Danau 15 15 15 15 15 Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Hektar 8,000,000 18,000,00 0 28,000,00 0 38,000,00 0 43,000,00 0 KEGIATAN 5436 : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR Rp 5,717,807.00 Rp 9,750,809.00 Rp 9,115,587.00 Rp 7,759,653.00 Rp 6,947,206.00 Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen KLHS 30 30 30 30 30 Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN Dokumen 1 0 0 0 0 Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah Dokumen 1 1 1 1 1 Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Juta Hektar 65 65 65 65 65 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH Dokumen 7 10 8 6 3 KEGIATAN 5437 : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN Rp 4,535,000.00 Rp 5,388,055.00 Rp 5,216,367.00 Rp 4,971,582.00 Rp 4,886,274.00 Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Dokumen 60 60 60 60 60 Terlaksananya identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Provinsi 5 10 8 6 5 KEGIATAN 5429 : PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Rp 22,461,000.00 Rp 57,261,000.00 Rp 69,161,000.00 Rp 82,861,000.00 Rp 98,661,000.00 Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan Kasus 46 102 112 122 140 KEGIATAN 5430 : PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Rp 62,830,000.00 Rp 112,130,000.00 Rp 137,630,000.00 Rp 165,630,000.00 Rp 189,630,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK Perusahaan 1,000 1,500 1,700 1,950 2,100 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Orang 200 550 700 800 900 KEGIATAN 5431 : PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rp 73,575,000.00 Rp 143,874,470.00 Rp 175,574,470.00 Rp 218,074,470.00 Rp 284,274,470.00 Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap Kasus 173 285 315 350 400 PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya Orang 210 500 600 750 1,000 KEGIATAN 5452 : PENGELOLAAN B3 Rp 24,500,000.00 Rp 25,025,000.00 Rp 26,276,250.00 Rp 27,583,813.00 Rp 28,963,003.00 Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar Jumlah B3 yang dikelola sebesar 30,000,000 ton dalam 5 tahun Ton 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs Sistem/ % (persen) 1 100 100 100 100 Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs Jenis B3 2 2 2 2 2 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya upaya pehapusan penggunaan merkuri pada PESK Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin sebanyak 25 unit dalam 5 tahun Unit 5 5 5 5 5 Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 Provinsi selama 5 tahun % (persen) 10 10 20 20 20 KEGIATAN 5453 : VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 Rp 5,000,000.00 Rp 2,006,250,000.0 0 Rp 5,512,500.00 Rp 2,006,788,125.0 0 Rp 6,077,531.00 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 100% setiap tahun % (persen) 100 100 100 100 100 Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu 1 unit di setiap region dalam 5 tahun Unit 0 2 0 2 0 KEGIATAN 5454 : PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 Rp 245,000,000.00 Rp 306,050,000.00 Rp 363,100,000.00 Rp 409,230,000.00 Rp 455,654,000.00 Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap provinsi (32 Provinsi) Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebanyak 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) Unit 5 6 7 7 7 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun Ton 89,181,056 98,457,334 107,720,346 116,995,839 126,272,117 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Triliyun Rupiah 21,01 21,82 22,62 23,43 24,24 KEGIATAN 5455 : PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3 Rp 60,000,000.00 Rp 115,920,000.00 Rp 121,951,100.00 Rp 127,548,655.00 Rp 193,176,088.00 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah sebesar 100,000 ton dalam 5 tahun Ton 10,000 20,000 20,000 20,000 30,000 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,726,691 ton dalam 5 tahun Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi sebesar 1,100,000 ton dalam 5 tahun Ton 250,000 200,000 250,000 200,000 200,000 Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun % (persen) 80 90 100 100 100 KEGIATAN 5456 : PENGELOLAAN SAMPAH Rp 370,845,000.00 Rp 657,284,500.00 Rp 681,522,500.00 Rp 739,498,500.00 Rp 771,313,000.00 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 33,313,252 ton dalam 5 tahun (30% dari Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen sebesar 600 ton dalam 5 tahun Ton 150 250 350 450 600 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 proyeksi timbulan sampah) Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 (8.434 unit) dalam 5 tahun Unit 843 2,109 3,374 5,060 6,326 Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 80 160 240 320 400 Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 95,604,470 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah) Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 80 160 240 320 400 Jumlah kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersiha n masuk kategori baik (nilai adipura lebih dari 71) sebanyak 350 kab/kota dalam 5 tahun Kab/Kota 300 310 320 330 350 Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun Ton 2,100 60,200 173,600 342,300 569,800 Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 tahun Lokasi 20 40 60 80 100 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah peningkatan jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun (316,7 juta rupiah/bulan) Ribu Rupiah 3,914,412 4,028,424 4,142,436 4,256,448 4,370,460 KEGIATAN 5458 : PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Rp 31,050,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 69,600,000.00 Rp 70,000,000.00 Rp 70,000,000.00 Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) Lokasi 10 25 26 26 27 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi Perusahaan 1,668 2,625 3,000 3,375 3,750 Tersedianya Data Indeks Kualitas Udara Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara Kab/Kota 500 500 500 500 500 KEGIATAN 5459 : PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Rp 158,530,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 350,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 364,500,000.00 Tersedianya stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) Lokasi 71 148 157 113 90 Tersedianya fasilitas pengolahan air Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Unit 4 10 20 20 20 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 limbah di Sungai Citarum Citarum Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah Perusahaan 1,668 2,625 3,000 3,375 3,750 Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air Unit 49 50 50 50 50 Tersedianya data indeks kualitas air Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual Lokasi 560 696 696 696 696 Menurunnya persentase beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari Persen 0.025 0.032 0.039 0.046 0.053 Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA Kab./Kota 0 33 40 60 60 KEGIATAN 5460 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT Rp 25,300,000.00 Rp 35,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 45,000,000.00 Rp 48,800,000.00 Tersedianya data indeks kualitas air laut Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya Provinsi 34 34 34 34 34 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya pemantauan sampah laut dan sumber pencemar lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up Kab/Kota 40 50 60 70 80 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan pelabuhan Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut Pelabuhan 20 25 30 40 50 Terpulihkannya ekosistem pesisir laut Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya Lokasi 4 5 6 8 10 Jumlah lokasi yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut Jumlah lokasi yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut Lokasi 2 2 2 2 2 KEGIATAN 5461 : PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA Rp 57,138,675.00 Rp 80,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp 112,500,000.00 Terpulihkannya lahan terlantar bekas pertambangan rakyat Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya Hektar 77,50 80 90 90 90 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya Perusahaan 80 85 90 100 113 KEGIATAN 5462 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LAHAN GAMBUT Rp 332,545,525.00 Rp 500,000,000.00 Rp 650,000,000.00 Rp 850,000,000.00 Rp 1,033,400,000.00 Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi 19 19 19 19 19 Pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan Kordinasi dan Fasilitasi pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan Hektar 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut Perusahaan 300 350 400 450 500 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi Desa 60 60 60 60 60 Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Provinsi/ Kab/ Kota 10 Provinsi 9 Provinsi 43 Kab/ Kota 43 Kab/ Kota 42 Kab/ Kota PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersedianya Peta KHG dengan skala 1 : 50.000 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000 KHG 25 30 35 40 45 Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat Hektar 1,800 18,200 25,000 25,000 30,000 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi Terbentuknya desa peduli gambut di 7 provinsi Desa 75 75 75 75 75 KEGIATAN 5393 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN Rp 74,937,527.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Rp 8,808,712.00 Tersedianya Produk Hasil Litbang Kualitas Lingkungan yang Inovatif dan Implementatif Jumlah Produk Hasil Litbang Kualitas Lingkungan yang Inovatif dan Implementatif Produk 3 5 5 5 5 Terkelolanya Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Kajian Baku Mutu Kualitas Lingkungan Jumlah Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Kajian Baku Mutu Kualitas Lingkungan yang dikelola Laboratorium 1 1 1 1 1 Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan Jumlah Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang dibangun Laboratorium Riset 1 0 0 0 0 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 Tersedianya sertifikasi laboratorium lingkungan hidup Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan Sertifikat 0 6 6 6 6 Tersedianya IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang diterapkan Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan Produk 0 5 5 5 5 KEGIATAN 5408 : PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT Rp 89,000,000.00 Rp 91,000,000.00 Rp 93,000,000.00 Rp 95,000,000.00 Rp 97,000,000.00 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas Jumlah Mata air yang diselamatkan pada DAS Mata Air 100 100 100 100 100 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya Danau 15 15 15 15 15 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat Unit 340 340 340 340 340 KEGIATAN 5424 : PEMBINAAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL Rp 82,500,000.00 Rp 98,760,000.00 Rp 92,520,000.00 Rp 93,780,000.00 Rp 95,040,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi Hektar 8,000,000 18,000,000 28,000,000 38,000,000 43,000,000 Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensila yang efektif Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Unit KEE 11 22 33 44 55 PROGRAM 029.FB : KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM Rp 206,342,813.00 Rp 262,650,000.00 Rp 309,400,000.00 Rp 343,750,000.00 Rp 382,500,000.00 Peningkatan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim Dokumen 3 3 3 3 3 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim Kab/Kota 10 10 10 10 10 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai Dokumen 3 3 3 3 3 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 pelaksanaan peran NFP Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim Dokumen 1 1 1 1 1 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon ODP Ton 23,56 47,12 70,70 95,94 121,19 Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun Penurunan luas areal kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla % (persen) 2 2 2 2 2 KEGIATAN 5446 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Rp 3,200,000.00 Rp 14,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Meningkatnya Ketahanan Iklim Wilayah Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah Dokumen 1 1 1 1 1 Jumlah desa berketahanan iklim Desa 30 350 400 500 400 KEGIATAN 5447 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Rp 11,000,000.00 Rp 14,400,000.00 Rp 15,900,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 11,500,000.00 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim Dokumen 2 2 2 2 2 Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton ODP Ton 23,56 47,12 70,70 95,94 121,19 KEGIATAN 5448 : INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI Rp 4,250,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 17,000,000.00 Rp 17,000,000.00 Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan Dokumen 1 1 1 1 1 KEGIATAN 5449 : MOBILISASI SUMBER DAYA UNTUK PERUBAHAN IKLIM Rp 5,000,000.00 Rp 6,250,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 8,750,000.00 Rp 10,000,000.00 Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim Tersediannya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim Dokumen 1 1 1 1 1 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional Dokumen 1 1 1 1 1 Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi Orang 300 350 400 450 500 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR (IKU/ IKP/ IKK) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 karbon rendah karbon KEGIATAN 5450 : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Rp 182,892,813.00 Rp 218,000,000.00 Rp 254,000,000.00 Rp 290,000,000.00 Rp 326,000,000.00 Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 019 % (persen) 2 2 2 2 2
1.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru pengganti PermenLHK No. 84 tahun 2015

1.Perlunya peraturan baru terkait penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, PermenLHK No. 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan hutan tidak secara spesifik mengatur kawasan konservasi dan tidak memungkinkan mendorong para pengelola kawasan konservasi aktif melakukan penanganan konflik tenurial di wilayah kelolanya karena sifat penanganan konflik yang ada saat ini berbasis pengaduan.
2.Perlu regulasi penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang mampu tidak hanya mendorong tapi mewajibkan para pengelola kawasan mampu bertanggung jawab menangani konflik tenurial yang ada di wilayah kelolanya (aktif) KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 2 Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Taman Buru
1.Belum ada regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Taman buru
2.Permenlhk No P.35/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada KSA dan KPA serta Penyusunan Perencanaan KSA dan KPA, tidak termasuk Taman Buru KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi ketentuan sebagai berikut :
1.Permenhut No. 48 tahun 2014;
2.Perdirjen KSDAE No.06/2018;
3.Perdirjen KSDAE No.12/2015;
4.Perdirjen KSDAE No.13/2015. Kebutuhan pedoman untuk implementasi di lapangan mengingat tingginya kompleksitas permasalahan PE perairan laut/terumbu karang, PE melalui Mekanisme alam dan PE Mangrove, NSPK Perairan maupun kebutuhan inovasi/iptek PE KSDAE 4 Regulasi baru berupa Inpres perlindungan TSL Banyaknya TSL yang berada di luar KK yang terancam dan harus dilindungi KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 5 Revisi Kepmenhut No.447/Kpts- II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL Maraknya pemanfaatan TSL dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan/hobi yang skemanya belum diatur secara detail dalam regulasi khusus. Hal ini juga merupakan mandat dalam Kepmenhut No.447/Kpts- II/2003 KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 6 Revisi ketentuan sebagai berikut :
1.Permenhut No.P.19/Menhut- II/2005 tentang Penangkaran TSL
2.Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL Maraknya penyelenggaran lomba burung berkicau dalam berbagai level yang perlu diatur tata cara penyelenggaraannya. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi baru berupa Inpres yang memayungi implementasi Strategi Aksi Konservasi 25 Spesies Prioritas
1.Perburan dan perdagangan satwa prioritas yang masih masif sehingga perlu keterlibatan aktif lintas kementerian
2.Tumpamg tindih penggunaan kawasan yang menjadi habitat satwa prioritas KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 8 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Otoritas veteriner nasional di bidang hewa ternak dan hewan aquatik sudah ada sedangkan di bidang satwa liar belum ada KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2023 – 2024 9 Regulasi baru berupa PermenLHK ARL Satwa Invasif Sebagai dasar regulasi penetapan manajemen yang sesuai dalam pengendalian hewan/satwa ainvasif di Indonesia KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 – 2023 10 Revisi Perdirjen ARL IAS Sebagai dasar regulasi penetapan tumbuhan dan satwa invasif di Indonesia KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021 11 Regulasi baru berupa Permenlhk tentang pedoman penyusunan ARL jasad renik PRG non vaksin permohonan pengkajian keamanan lingk PRG jasad renik non vaksin semakin banyak KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2021 – 2022 12 Regulasi baru berupa Pelaporan Kesehatan satwa Liar SehatSatli Aplikasi sudah ada dan sudah dicobakan di 4 pilot project serta Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis di satwa liar dapat dilakukan secara cepat deteksi, cepat lapor dan cepat respons, KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 - 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 13 Revisi PP 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Perkembangan bioteknologi yang semakin cepat harus diikuti pula dengan regulasi yang mendukung keamanan hayati produk rekayasa genetik sebagai salah satu hasil dari bioteknologi modern. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021 14 Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Pengeluaran kelompok ikan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Peraturan Menteri tersebut, untuk diserahkan aturannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KSDAE Biro hukum dan jajaran KSDAE 2020 – 2021
2.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PDASHL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa PP tentang Dana Reboisasi PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi perlu disempurnakan aturan pengunaan DR PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 2 PP tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

1.Menyesuaikan dengan perkembangan dan telnologi kegiatan RHL
2.Mengakomodir kegiatan reklamasi selain mineral dan batubara PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagai tindak lanjut UU KTA dan sebagai dasar operasinal konservasi tanah dan air PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2021 4 Revisi PermenLHK Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan DAS Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020 5 Revisi PermenLHK Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020 6 Revisi PermenLHK Nomor P.89/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/20 16 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dalam rangka rehabilitasi DAS Menyederhanakan proses penetapan lokasi rehabilitasi DAS PDASHL Biro hukum dan jajaran PDASHL 2020
3.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PHLHK No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa Undang-Undang sebagai pengganti UU 18 Tahun 2013

1.Menghapus ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan pencegahan pembernatasan perusakan hutan karena pembentukan lembaga dimaksud sudah tidak memungkinkan sesuai Pasal 111 UU Nomor 18 Tahun 2013.
2.Mensinkronisasikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang mencabut sanksi pidana Pasal 50 ayat (2) sedangkan larangan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tersebut masih berlaku.
3.Usulan pengaturan ketentuan penyelesaian permasalahan kawasan non prosedural.
4.Tata waktu penyidikan oleh PPNS, dan Penyidikan lanjutan oleh Penuntut Umum PHLHK Biro hukum dan jajaran PKTL 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan Dalam rangka memperkuat sistem intelejen penegakan hukum LHK terhadap pelanggaran dan kejahatan bidang kehutanan (dan lingkungan hidup) PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi Peraturan Menteri No P.75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan
1.Konsekuensi dari Penggabungan kementerian kehutanan dengan kementerian lingkungan hidup
2.Upaya untuk mengintegrasikan kewenangan Polisi Kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3.Menyempurnakan tata kelola perlindungan hutan melalui optimalisasi peran dan kapasitas polisi kehutanan di pusat dan daerah PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 4 Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1.Konsekuensi dari adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan
2.Melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat

(2)UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses pengitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut. PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan
1.Memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehinggta tidak memerlukan lagi peraturan pelaksaannya
2.Merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1)
3.Penyeragaman format dengan pengawasan
4.Merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6)
5.Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 6 Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
2.Aanya penambahan jumlah undang- undang yang diampu PPNS.
3.Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pedoman Jangka Waktu Penerapan Keputusan Sanksi Administrasi. Dalam rangka memberikan kepastian mengenai tata waktu penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah terkait dengan penerapan sanksi lain berupa denda keterlambatan pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. PHLHK Biro hukum dan jajaran PHLHK 2020
4.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PKTL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru berupa Penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung

1.Mandat penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung termuat dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 12 ayat

2.Kepala Daerah wajib melaksanakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila belum memiliki RPPLH
3.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang penentuan Daya Dukung dalam pemanfaatan ruang, tersebut tidak mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertimbangannya adalah Penting dan mendesak karena :
1.Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2.RPPLH wajib disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian sesuai amanah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (2) bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.
3.PP tentang RPPLH menjadi payung hukum implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Di dalam RPPLH terdapat 4 arahan yang kesemuanya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
4.Dengan dibentuknya PP tentang RPPLH maka akan mendukung operasional NDC (National Determine Contribution) di tingkat subnasional pasca Undang- Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 3 Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 Perlu mendetailkan kembali jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal serta mendetailkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal dan menindaklanjuti amanat PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 4 Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pertimbangannya karena :
1.adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan
2.melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses pengitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut. PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan Pertimbangannya adalah :.
1.memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksaannya
2.merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1)
3.untuk penyeragaman format dengan pengawasan
4.merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6)
5.Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah PKTL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 6 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup. Membangun sinergitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup antara PPNS Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penyidik kepolisian, dan Penuntut umum. Disamping itu pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan penerapan Peraturan penundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup. PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2022 7 Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
2.Adanya penambahan jumlah undang- undang yang diampu PPNS.
3.Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). PKTL Biro Hukum dan jajaran PKTL 2020
8.Revisi Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
1.Mandat Bab IV UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2.Latar belakang Revisi PP.44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan antara lain di dasarkan atas:

a.Penyesuaian dengan Putusan MK.45 (Partisipasi Publik), MK.35 (Masyarakat sebagai pemangku hutan), MK.95 (Perlindungan akses terhadap hutan untuk penghidupan); PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2023 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
b.Harmonisasi regulasi dengan kerangka hukum perencanaan ruang secara lebih luas; dan
c.Perkembangan Implementasi UU. No 41 tahun 1999.
1. 9.Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
2. 1.Mandat Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. 2.Terbitnya UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2022
4. 10.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
6. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2020-2021
7. 11.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
8. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
9. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2013 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
10. 12.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan
11. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
12. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
13. 13.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat
14. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
15. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
16. 14.Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
17. 1.Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
18. 2.Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-203 PKTL Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL 2021-2024
19. 5.KERANGKA REGULASI BADAN LITBANG DAN INOVASI No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi peraturan Menteri LH No. 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan Konsekuensi dari penggabungan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan dan adanya perubahan ISO/IEC 17025 : 2017 BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020 2 Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK Laboratoratorium Lingkungan Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK Laboratorium Lingkungan BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020 3 Revisi Keputusan Menteri LH No. 71 tahun 2012 tentang Penetapan Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai Laboratorium Lingkungan Hidup Rujukan Nasional Konsekuensi dari penggabungan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan serta penyempurnaan terhadap ketentuan yang sudah ada. BLI Biro Hukum dan jajaran BLI 2020

6.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PPI No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru Berupa Peraturan Pemerintah mandat Pasal 57 ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2021 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Implementasi Komitmen Indonesia pada UNFCCC yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2021 3 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Laboratorium Lingkungan Selama ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur NSPK terkait dengan Laboratorium Lingkungan PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2020 4 Revisi Keputusan Menteri LH No. 71 tahun 2012 tentang Penetapan Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai Laboratorium Lingkungan Hidup Rujukan Nasional Konsekuensi dari adanya penggabungan Kemenerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. PPI Biro Hukum dan jajaran Direktur PPI 2020

7.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PSKL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi Perdirjen No. P. 18/2016 tentang Kemitraan Kehutanan Pertimbangan Penyempurnaan Rencana Jangka Panjang hingga Jangka Pendek dalam batang tubuh terkait kemitraan Kehutanan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 2 Revisi P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Assesmen Konflik Tenurial Kawasan hutan Pertimbangan luas areal konflik tenurial yang telah dimitigasi dan jenis konflik tenurial kehutanan yang telah dipetakan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 3 Revisi P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan hutan Pertimbangan konflik tenurial yang telah ditangani,baik melalui advokasi, pendampingan, fasilitasi, negosiasi dan mediassi serta bimbingan teknis dan monitoring PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 4 Revisi P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20 16 tentang Perhutanan Sosial Pertimbangannnya adalah untuk :

1.Memberikan pedoman yang sama dalam melakukan evaluasi izin akses perhutanan sosial, khususnya evaluasi berkala 5 tahunan.
2.Menstandarkan kriteria dan indikator dalam melakukan evaluasi izin akses PS. PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 5 Revisi P.32/2015 tentang Hutan Hak Pertimbangan Hutan Adat yang telah ditetapkan serta hasil Rakornas Hutan Adat serta hasil Validasi dan verifikasi usulan Hutan Adat PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 6 Revisi P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak Pertimbangan Fasilitasi percepatan penyusunan produk hukum pengakuan MHA PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Revisi P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Tentang : Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Menindaklanjuti Permenko/PerPres tentang pengembangan perhutanan sosial kolaboratif antar K/L, karena banyak program di setiap K/L yang sama dan perlu disinkronkan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 8 Revisi Perdirjen No. P. 16/2016 tentang penyusunan RPHD, RKU dan RKT Perdirjen P.16/2016 tidak sinkron dengan Permen 83/2016 PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 9 Revisi P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 Tentang : Perubahan Kedua Juknis Bang Pesona Adanya fasilitasi untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 10 Revisi P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 Tentang : Perubahan Kedua Juknis Bang Pesona Pengembangan PS Nasional(Bang pesona) dan adanya bantuan alat ekonomi produktif dan lain-lain PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 11 Revisi P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Tentang : Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Belum diatur dalam peraturan menteri, dan selama ini kelompok PS yang sudah MoU hanya menjadi penonton. Selain itu, adalah PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian untuk menghindari pengalihan hak kelola PS melalui kerjasama kemitraan 12 Regulasi baru berupa Permen tata cara pemanfaatan Aset Perum Perhutani dan pembayaran PBB dan PNBP pada areal IPHPS Belum diatur dalam Permen 83/2016 ttg Perhutanan Sosial dan dalam Permen 39/2017 ttg PS di areal Perum Perhutani PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 13 Regulasi baru berupa Pedoman Sinergitas Multi Pihak dalam Pendampingan Perhutanan Sosial Perlunya pengaturan kerjasama multipihak dalam mendukung perhutanan sosial baik di internal maupun eksternal LHK PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 14 Regulasi baru berupa Pengembangan NSPK terkait pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial Perdirjen Nomor 1/2019 masih bersifat umum dan karenanya perlu disusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dalam pendampingan perhutanan sosial PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020 15 Regulasi Baru berupa Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial Perlunya panduan Role model pendampingan PS, agar sesuai dengan kondisi setempat dan memudahkan untuk diadopsi pada lokasi lainnya PSKL Biro hukum dan jajaran Direktur lingkup PSKL 2020
8.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PSLB3 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3 Menindaklanjuti amanat UU No 32 Tahun 2009 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 2 Regulasi baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang baku mutu lingkungan untuk Emisi Merkuri Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 3 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman penyimpanan Merkuri dan Limbah Mengandung Merkuri Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 4 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang pedoman pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung Merkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan Menindaklanjuti Tugas fungsi KLHK dalam Perpres 21 tahun 2019 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 5 Regulasi baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Kategori B3 Menindaklanjuti Amanat dalam PP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 6 Regulasi baru Peraturan Menteri LHK tentang Penyimpanan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 7 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Permen LHK Nomor 36/2017 tentang Registrasi & Notifikasi B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 8 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Pengurangan B3 yang terbatas dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 9 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penghapusan B3 yang dilarang dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 10 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata cara penetapan Kategori B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 11 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengolahan dan Penimbunan B3 terhadap B3 Kategori dilarang dimanfaatkan Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 12 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pembinaan Pengelolaan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 13 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Sistem informasi Pengelolaan B3 Mempersiapkan sekaligus tindak lanjut Amanat RPP PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 14 Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan, Pengurangan, dan Penghapusan Senyawa POPs Menindaklanjuti amanat undang-undang PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 15 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 16 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 17 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyimpanan Limbah B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 18 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah Non B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 19 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Menindaklanjuti Amanat PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 20 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Pedoman penilaian industri dalam pengelolaan LB3 dan LNB3 untuk peningkatan kinerja PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 21 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Tata Cara Mekanisme “Center of Excellence" Pengelolaan Limbah B3” Pedoman pengelolaan LB3 secara terpusat untuk peningkatan kinerja pengelolaan LB3 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 22 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri tentang Kompetensi dan Sertifikasi Personil tentang Pengelolaan Limbah B3 Perlunya standar dan penyetaraan kemampuan para pengelola Limbah B3 dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Limbah B3 PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 23 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Penanggulangan Pencemaran LHK dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 24 Regulasi Baru berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sampah Spesifik Menindaklanjuti Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 25 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan 4R (Rethink, Reduce, Reuse dan Recycle) Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Menindaklanjuti Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT serta Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 26 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Mengumpulkan Dan Menyerahkan Kembali Sampah Mendukung Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020 28 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mendukung Perpres No. 97 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PSLB3 Biro hukum, jajaran direktur PSLB3 2020

9.KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PPKL No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Revisi/Perubahan PP 41 Tahun 1999 Tentang

1.Perlu pemutakhiran regulasi atau kebijakan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional yang berlaku terkait dengan pengelolaan kualitas udara, dimana regulasi sebelumnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sebagian dinilai sudah tidak relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.
2.Pemberlakuan sistem insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
3.Adanya penambahan Parameter PM 2,5 ke dalam Baku Mutu Udara Ambien
4.Adanya Perubahan Kewenangan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 2 Regulasi Baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi. Dengan adanya perkembangan teknologi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur Baku Mutu Kebisingan dan/atau gangguan untuk kendaraan bermotor yang sedang diproduksi (current production) untuk kategori kendaraan M, N dan O, pada regulasi sebelumnya yaitu PermenLH No. 7/2009 belum diatur. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 3 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Emisi Kegiatan Tepung Terigu Aktivitas atau kegiatan industri tepung terigu berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri tepung terigu, oleh karenanya perlu dibuat regulasi yang mengatur hal tersebut. PPKL 2021 4 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan Baku Mutu Emisi Genset Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan mesin pembakaran dalam (genset) berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari mesin pembakaran dalam (genset), oleh karena itu perlu dibuat regulasi untuk mengaturnya. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 5 Regulasi Baru berupa Permen LHK tentang Penetapan ISPU PM 2.5 Dalam rangka memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat khususnya parameter PM2,5 di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 6 Revisi PermenLH No. 12 tahun 2010 terkait PP 41 tahun 1999 tentang Penyusunan Perhitungan Inventarisasi emisi perkotaan Belum memuat secara detail dan spesifik penyusunan perhitungan inventarisasi emisi dan rencana aksi udara bersih yang merupakan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas udara atau indeks kualitas udara (IKU) PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 7 Permen LHK tentang Pedoman Tata Cata Penetapan WPKU (Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara) Perlunya konsep manajemen kualitas udara yang membagi wilayah wilayah pengelolaan kualitas udara yang bertujuan untuk memudahkan manajemen pengelolaan kualitas udara., sehingga target rencana aksi yang dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan klasifikasi wilayah yang sudah ditetapkan dalam wilayah pengelolaan kualitas udara (WPKU.) PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 8 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat in-use Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 9 Revisi Kepmen LH no 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru Kondisi Pemerintah Daerah yang Sudah Berubah PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 10 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Alat Berat New Type Jumlah alat berat yang makin banyak seiring dengan meningkatnya laju pembangunan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 11 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME KA Draft BME KA sudah ada, hanya saja perlu dilakukan pembaharuan untuk penentuan angka BME disesuaikan dengan teknologi yang ada PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2023 12 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang penyusunan BME Euro 6 utk M, N dan O Sesuai dengan Klausul yang ada dalam PerMen P.20/2017 bahwa setiap 5 tahun sekali peraturan ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi teknologi yang terbaru PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2024 13 Revisi Peraturan Menteri terkait dengan lampiran PP 82/2001 tentang Baku Mutu Air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 14 Revisi Permen LH No. 110 tahun 2003 tentang tata cara penghitungan alokasi beban cemaran air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 15 Revisi Permen LH No. 114 dan 115 Tahun 2003 serta Permen LH No. 01 tahun 2010 dan No.01 tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 16 Revisi Permen LH No. 01 tahun 2010 dan Permen LH No. 13 Tahun 2007, kemudian Kepmen LH No. 28 dan No. 29 tahun 2003 tentang tata cara pengkajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 17 Revisi Permen LH No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini, iptek dan teknologi PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 18 Regulasi baru tentangtata cara analisa risiko lingkungan hidup Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 19 Regulasi baru tentang standar kompetensi pengendalian pencemaran air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 20 Regulasi baru tentang tata cara perdagangan alokasi beban cemaran Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 21 Regulasi baru tentang tata cara penanggulangan pencemaran Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 22 Regulasi baru tentang tata cara pemulihan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 23 Regulasi baru tentang sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 24 Regulasi baru tentang tata cara pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 25 Regulasi baru tentang tata cara penerapan sanksi administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Air Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 26 Revisi PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut Perubahan lebih dari 50% sesuai dengan Peraturan Perundangan yang lama harus dicabut dan disesuaikan dengan undang- undang terbaru PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 27 Revisi Permen Baku Mutu Air Laut Perlu revisi karena ada parameter yang tidak sesuai PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 28 Revisi Permen Baku Kerusakan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang Perlu dilakukan penyesuaian PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 29 Regulasi baru berupa Permen LHK tentang Pemulihan Lahan Akses Terbuka Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 30 Regulasi baru berupa Permen LHK Pengendalian Kerusakan pada Kegiatan Pertambangan Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 31 Revisi PERMEN LH No.1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau Mempercepat peningkatan tutupan lahan non hutan dan Mendorong Kinerja Pemda dalam pengelolaan tutupan non hutan PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 32 Permen LHK tontang Pencadangan Ekosistem Gambut Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021 33 Permen LHK tentang NSPK Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berbasis KHG Belum ada aturan sebelumnya PPKL Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Teknis/PPU KLHK 2021
10.KERANGKA REGULASI BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Generasi Lingkungan Sebagai dasar hukum dan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, yang melibatkan Kementerian dan Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Legislatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pihak terkait lainnya. BP2SDM Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi 2020 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian 2 Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri LHK tentang Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan Dalam rangka Pelaksanaaan tugas Pemerintah (Kementerian KLHK berkoordinasi dengan Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf m, perlu didorong perwujudan Gerakan Kampus Berwawasan Lingkungan. sebagaimana pedoman dan arahan dalam mendorong terwujudnya gerakan tersebut, diperlukan pengaturan dengan keputusan Menteri LHK. BP2SDM Biro Hukum dan jajaran BP2SDM, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Dinas LH Provinsi/Kab/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR