DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok orang; c. Organisasi Lingkungan Hidup; d. akademisi/ahli; e. masyarakat hukum adat; dan f. badan usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yang selanjutnya disebut Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2.Pelindungan Hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
3.Tindakan Pembalasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga atau berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
4.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisir dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
(2)Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.kelompok orang;
3. c.Organisasi Lingkungan Hidup;
4. d.akademisi/ahli;
5. e.masyarakat hukum adat; dan
6. f.badan usaha.

Pasal 3

Upaya perjuangan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan dengan minimal:

a.melakukan peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c.mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
d.mengajukan usul, pendapat, dan/atau keberatan secara lisan maupun tertulis kepada instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
e.melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
f.menyampaikan pendapat di muka umum yang menolak keberadaan rencana usaha dan/atau kegiatan, menolak rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi yang diduga dapat atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
g.melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
h.melakukan kegiatan lain yang bertujuan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemandirian peradilan.

BAB II

TINDAKAN PEMBALASAN

Pasal 5

(1)Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa:
1. a.pelemahan perjuangan dan partisipasi publik;
2. b.somasi;
3. c.proses pidana; dan/atau
4. d.gugatan perdata.
(2)Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.ancaman tertulis;
2. b.ancaman lisan;
3. c.kriminalisasi; dan/atau
4. d.kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.
(3)Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.pelaporan dugaan tindakan pidana; dan/atau
2. b.tuntutan pidana.
(4)Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian.

BAB III

BENTUK PELINDUNGAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pelindungan Hukum diberikan kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
(2)Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan; dan
2. b.penanganan.

Pasal 7

(1)Pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum;
2. b.membentuk forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan;
3. c.koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat kanal pengaduan mengenai:
  1. 1.dokumen lingkungan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis mengenai dampak lingkungan;
  2. 2.perizinan;
  3. 3.pengawasan; dan/atau
  4. 4.dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
4. d.membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait; dan/atau
5. e.bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk pembentukan paralegal lingkungan.
(2)Pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi;
2. b.pelatihan; dan/atau
3. c.sosialisasi

Pasal 8

Penanganan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a.penetapan kasus sebagai Tindakan Pembalasan; dan
b.pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh penanganan Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup harus mengajukan permohonan Pelindungan Hukum kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh:
1. a.pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili;
2. b.penasihat hukum pemohon Pelindungan Hukum;
3. c.perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat;
4. d.pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau
5. e.akademisi/ahli.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon.

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dokumen persyaratan minimal:
1. a.salinan kartu identitas dan/atau kartu keluarga untuk permohonan yang diajukan oleh perorangan;
2. b.akta pendirian untuk permohonan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup atau badan usaha;
3. c.dokumen permohonan Pelindungan Hukum terdiri atas:
  1. 1.kronologi kejadian, termasuk di dalamnya kegiatan yang telah dilakukan serta bentuk pelemahan dan/atau Tindakan Pembalasan yang diterima; dan
  2. 2.dokumen pendukung yang terkait dapat berupa: a) surat; b) rekaman suara dan/atau gambar; c) laporan; d) surat panggilan oleh lembaga penegak hukum; e) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; f) berita acara pemeriksaan; g) somasi; h) gugatan perdata; dan/atau i) putusan pengadilan.
(2)Dalam hal salinan kartu identitas, kartu keluarga, atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak ditemukan, dapat digantikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023