DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
7.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
8.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
9.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
10.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
11.Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
1. a.1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
2. b.10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium, wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
1. a.Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
2. b.Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3;
3. c.Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3;
4. d.Pengolah Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3; dan
5. e.Penimbun Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.
(2)Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 diintegrasikan ke dalam izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
(3)Tata cara penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan:

a.persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan
b.pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 5

Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 meliputi:

a.tempat Penyimpanan Limbah B3;
b.cara Penyimpanan Limbah B3; dan
c.waktu Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 6

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memenuhi persyaratan:

a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b.peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan
c.fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 7

(1)Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.bebas banjir; dan
2. b.tidak rawan bencana alam.
(2)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.longsoran;
2. b.bahaya gunung api;
3. c.gempa bumi;
4. d.sesar;
5. e.sink hole;
6. f.amblesan (land subsidence);
7. g.tsunami; dan/atau
8. h.mud volcano.
(3)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
2. b.lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment wajib memenuhi ketentuan:
1. a.permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan
2. b.memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) berupa high density polyethylene (HDPE) dan/atau lapisan konstruksi beton.
(6)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 8

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilengkapi dengan:

a.sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
b.alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 9

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa:

a.bangunan;
b.tangki dan/atau kontainer;
c.silo;
d.tempat tumpukan Limbah (waste pile); dan/atau
e.waste impoundment.

Pasal 10

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi dengan:
1. a.fasilitas pertolongan pertama;
2. b.peralatan penanganan tumpahan; dan
3. c.bongkar muat.
(2)Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk menyimpan Limbah B3:
1. a.kategori 1; dan
2. b.kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
(2)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
2. b.luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
3. c.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
4. d.atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
5. e.memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
6. f.sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
7. g.lantai kedap air dan tidak bergelombang;
8. h.lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen);
9. i.lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk kedalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
10. j.memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
11. k.memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
12. l.dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
7.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
8.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
9.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
10.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
11.Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
1. a.1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
2. b.10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium, wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
1. a.Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
2. b.Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3;
3. c.Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3;
4. d.Pengolah Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3; dan
5. e.Penimbun Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.
(2)Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 diintegrasikan ke dalam izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
(3)Tata cara penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan:

a.persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan
b.pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 5

Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 meliputi:

a.tempat Penyimpanan Limbah B3;
b.cara Penyimpanan Limbah B3; dan
c.waktu Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 6

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memenuhi persyaratan:

a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b.peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan
c.fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 7

(1)Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.bebas banjir; dan
2. b.tidak rawan bencana alam.
(2)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.longsoran;
2. b.bahaya gunung api;
3. c.gempa bumi;
4. d.sesar;
5. e.sink hole;
6. f.amblesan (land subsidence);
7. g.tsunami; dan/atau
8. h.mud volcano.
(3)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
2. b.lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment wajib memenuhi ketentuan:
1. a.permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan
2. b.memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) berupa high density polyethylene (HDPE) dan/atau lapisan konstruksi beton.
(6)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 8

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilengkapi dengan:

a.sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
b.alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 9

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa:

a.bangunan;
b.tangki dan/atau kontainer;
c.silo;
d.tempat tumpukan Limbah (waste pile); dan/atau
e.waste impoundment.

Pasal 10

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi dengan:
1. a.fasilitas pertolongan pertama;
2. b.peralatan penanganan tumpahan; dan
3. c.bongkar muat.
(2)Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk menyimpan Limbah B3:
1. a.kategori 1; dan
2. b.kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
(2)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
2. b.luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
3. c.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
4. d.atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
5. e.memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
6. f.sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
7. g.lantai kedap air dan tidak bergelombang;
8. h.lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen);
9. i.lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk kedalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
10. j.memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
11. k.memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
12. l.dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.