DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, standar kompetensi petugas lapangan pusat pembiayaan pembangunan hutan, standar kompetensi petugas lapangan pusat pembiayaan pembangunan hutan, uji kompetensi, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian fasilitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan prinsip tepat pelaku, tepat lokasi, tepat kegiatan, serta tepat penyaluran dan pengembalian yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang memiliki kompetensi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional, diatur Instansi Teknis dapat

Menetapkan

menetapkan standar kompetensi kerja khusus dalam rangka memenuhi tujuan internal organisasi yang bersangkutan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. 6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. 7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1888);
7. 8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI PETUGAS LAPANGAN PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut Pusat P2H adalah satuan kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.
2.Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut Petugas Lapangan Pusat P2H adalah pegawai Pusat P2H yang menduduki jabatan fungsional petugas lapangan Pusat P2H.
3.Fasilitas Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat FDB adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah untuk usaha kehutanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
4.Promotor adalah Petugas Lapangan Pusat P2H yang dalam pelaksanaan pekerjaannya memiliki tugas mensosialisasikan layanan FDB, melakukan pendampingan penyusunan proposal, melakukan penilaian pendahuluan dan monitoring kinerja terhadap penerima FDB.
5.Asesor adalah Petugas Lapangan Pusat P2H yang dalam pelaksanaan pekerjaannya memiliki tugas melakukan penilaian administrasi dan verifikasi dan klasifikasi lapangan, menyusun hasil penilaian proposal dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penerima FDB.
6.Petugas Operasional adalah Petugas Lapangan Pusat P2H yang dalam pelaksanaan pekerjaannya memiliki tugas membantu persiapan pelaksanaan perikatan dan pembiayaan, membantu pelaku usaha untuk menyusun laporan berkala ke Pusat P2H dan melakukan kegiatan penagihan pengembalian FDB.
7.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
8.Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan dan naskah uji tulis.
9.Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu.
10.Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi.
11.Pengemasan kompetensi adalah pemaketan beberapa unit kompetensi mengacu pada tugas dan fungsi jabatan atau okupasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
13.Badan Nasional Setifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
16.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan pembangunan hutan.

BAB II

PETUGAS LAPANGAN PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Pasal 2

Petugas lapangan Pusat P2H terdiri atas:

a.Promotor;
b.Asesor; dan
c.Petugas Operasional.

Pasal 3

(1)Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Promotor Pertama;
2. b.Promotor Muda; dan
3. c.Promotor Madya.
(2)Promotor Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bertugas:
1. a.membantu Pusat P2H dalam melakukan sosialisasi layanan FDB kepada pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.melakukan pendampingan penyusunan proposal calon penerima FDB untuk pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.melakukan penilaian pendahuluan dan merekomendasikan proposal calon penerima FDB yang prospektif untuk pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah); dan
4. d.melakukan monitoring kinerja penerima FDB untuk pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.
(3)Promotor Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.membantu Pusat P2H dalam melakukan sosialisasi layanan FDB kepada badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.melakukan pendampingan penyusunan proposal calon penerima FDB untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
3. c.melakukan penilaian pendahuluan dan merekomendasikan proposal calon penerima FDB yang prospektif untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan
4. d.melakukan monitoring kinerja penerima FDB untuk pelaku badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) hingga Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.
(4)Promotor Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
1. a.membantu Pusat P2H dalam melakukan sosialisasi layanan FDB kepada badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.melakukan pendampingan penyusunan proposal calon penerima FDB untuk badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
3. c.melakukan penilaian pendahuluan dan merekomendasikan proposal calon penerima FDB yang prospektif untuk badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan
4. d.melakukan monitoring kinerja penerima FDB untuk badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.

Pasal 4

(1)Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Asesor Pertama;
2. b.Asesor Muda; dan
3. c.Asesor Madya.
(2)Asesor Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melakukan penilaian administrasi dan verifikasi dan klarifikasi lapangan untuk penilaian proposal pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.menyusun konsep risalah penilaian proposal berdasarkan hasil penilaian proposal serta memberikan rekomendasi hasil penilaian proposal untuk pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
3. c.melakukan evaluasi kinerja penerima FDB untuk pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.
(3)Asesor Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.melakukan penilaian administrasi dan verifikasi dan klarifikasi lapangan untuk penilaian proposal untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.menyusun konsep risalah penilaian proposal berdasarkan hasil penilaian proposal serta memberikan rekomendasi hasil penilaian proposal untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan
3. c.melakukan evaluasi kinerja penerima FDB untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.
(4)Asesor Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
1. a.melakukan penilaian administrasi dan verifikasi dan klarifikasi lapangan untuk untuk penilaian proposal badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.menyusun konsep risalah penilaian proposal berdasarkan hasil penilaian proposal serta memberikan rekomendasi hasil penilaian proposal badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan
3. c.melakukan evaluasi kinerja penerima FDB untuk badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) secara teknis maupun finansial.

Pasal 5

(1)Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.Petugas Operasional Pertama;
2. b.Petugas Operasional Muda; dan
3. c.Petugas Operasional Madya.
(2)Petugas Operasional Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melakukan persiapan dan membantu pelaksanaan perikatan pembiayaan untuk kepada pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.membantu penerima FDB kepada pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam menyusun laporan berkala kepada Pusat P2H; dan
3. c.melakukan kegiatan penagihan pengembalian pembiayaan FDB kepada pelaku usaha perorangan atau koperasi dengan maksimal pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(3)Petugas Operasional Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.melakukan persiapan dan membantu pelaksanaan perikatan pembiayaan untuk badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.membantu penerima FDB badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dalam menyusun laporan berkala kepada Pusat P2H; dan
3. c.melakukan kegiatan penagihan pembiayaan FDB kepada badan usaha atau koperasi dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
(2)Petugas Operasional Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
1. a.melakukan persiapan dan membantu pelaksanaan perikatan pembiayaan untuk badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. b.membantu penerima FDB badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dalam menyusun laporan berkala kepada Pusat P2H; dan
3. c.melakukan kegiatan penagihan pembiayaan FDB kepada badan usaha atau koperasi dengan pembiayaan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jenjang jabatan/pengembangan karir Pertugas Lapangan Pusat P2H diatur dengan Peraturan Kepala Pusat.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI PETUGAS LAPANGAN PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Pasal 7

(1)Standar Kompetensi Petugas Lapangan Pusat P2H merupakan standar kompetensi kerja khusus yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Standar Kompetensi Petugas Lapangan Pusat P2H sebagiamana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan skema dan materi uji kompetensi;
2. b.penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
3. c.penyusunan pengemasan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat jabatan Petugas Lapangan Pusat P2H; dan
4. d.pembinaan dan peningkatan kinerja Petugas Lapangan Pusat P2H.
(3)Standar Kompetensi Petugas Lapangan Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standar:
1. a.kompetensi manajerial; dan
2. b.kompetensi teknis.

Pasal 8

(1)Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.integritas;
2. b.komitmen terhadap organisasi;
3. c.berorientasi kepada pelayanan;
4. d.memengaruhi orang;
5. e.kemampuan untuk belajar;
6. f.berpikir analitis;
7. g.kerja sama;
8. h.kemampuan menyesuaikan diri;
9. i.kemampuan komunikasi;
10. j.keuletan;
11. k.orientasi berprestasi; dan
12. l.kepemimpinan.
(2)Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas unit kompetensi yang dikemas dalam bentuk pengemasan kompetensi.
(2)Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

(1)Uji kompetensi petugas lapangan Pusat P2H dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Petugas Lapangan Pusat P2H.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
1. a.verifikasi portofolio;
2. b.tes tertulis;
3. c.tes lisan;
4. d.wawancara; dan/atau
5. e.simulasi/demonstrasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016