Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM STANDARDISASIKOMPETENSI KERJA NASIONAL MENTERIKETENAGAKERJAAN SALIN:AN
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Pasa14 Bagian Kedua Inisiasi Pengembangan Pasa13
Bagian Kesatu Prinsip dan Kebijakan BABII PENGEMBANGANSKKNI Pasal 7
tidakyangSKKNIPerumusan rancangan teridentifikasi otoritas
Bagian Ketiga Perumusan dan Verifikasi Pasa15
BAB I
Rancangan SKKNIyang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri. Pasa18
Bagian Keempat Validasi dan Penetapan
Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasa112
BAB III PENERAPANSKKNI
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
dansilabuskurikulum,a. pengembangan modu1;dan
BAB III
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikanj'pelatihan berbasis kompetensi.
(1), dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. lembagadanvokasi/ keterampilanpendidikan Pasal 17
BABIV KAJIULANGSKKNI Pasa121 SKKNIdapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi. Pasa120 Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi' atau badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa125
·-14- vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan instruktur / fasilitator serta proses pembelajaran, pelatihan, dan asesmen berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja.
BAB VII keterampilan dan lembaga pelatihan kerja.
vokasijpendidikan Pasal 31
Pasa134 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa133 Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BABVIII KETENTUANLAIN-LAIN
Daerah
WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Fe bruari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa135 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1) dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi multi nasional serta digunakan secara internasiona1; dan/ atau organisaai/Instansi untuk kebutuhan internal; 2) dapat menggunakan format SKKNI; 3) belum ditetapkan sebagai SKKNI; 4) minimal dapat diidentifikasi judul /nama kompetensi, kriteria unjuk kerja serta panduan untuk melakukan penilaian; 5) jika dikembangkan oleh perusahaan, minimal telah mendapatkan pengesahari/ diketahui oleh setiap bagiau/ departemen di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; dan/ atau 6) jika dikembangkan oleh organisasi, asosiasi, minimal telah mendapatkan pengesaharr/ diketahui oleh unsuryunit/cabangj'pusat di lingkungan internal organisasi, asosiasi yang bersangkutan. suatuoleh A. Kriteria dan Persyaratan
1) dikembangkan dan digunakan PROSEDURREGISTRASISTANDARKOMPETENSIKERJAKHUSUS DAN/ATAUSTANDARKOMPETENSIKERJAINTERNASIONAL SISTEMSTANDARDISASIKOMPETENSIKERJA NASIONAL TENTANG LAMPIRAN PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR2 TAHUN2016 B. Rincian Prosedur dan Tanggung Jawab
1) hard copy standar kompetensi; 2) surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus atau bukti/ pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan 3) soft copy yang berisi: a) standar kompetensi kerja; b) surat permohonan registrasi dan surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau c) bukti atau pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional.
Pendokumentasian harus dilakukan oleh personil yang kompeten. D. Format Checklist:
Pengesahan dari unit internal Ada-TdkAda GJ G
·· . Nama/.Judul standar kompetensi kerja (Khusus/ Internasiona1*) Lembaga/Perusahaarr/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab/ Contact Person NomorTeleporr/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Administrasi Registrasi Formulir 1 KETERANGAN NO lSI DOKUMEN Kondisi Status 1 Bukti penetapan standar -:Persetujuan Pimpinan [;]1 Tdk 1 kompetensi - Persetujuan intemal [;]~ 2 Identifikasi (minimal) terhadap [;]~ - Nama/judul kompetensi - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Kriteria unjuk kerja - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Panduan penilaian - Teridentifikasi 3 Kesesuaian dengan SKKNI Daftar unit kompetensi : [;]~
~. Kode dan namafjudul unit kompetensi ..................... 3.dst. ·· , . ·· . ·....................... ,', .Nama/iJudul standar kompetensi (KhususlInternasional*) Lembaga/Perusahaan/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab I Contact Person Nomor Teleport/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Penelaahan Dokumen Standar Kompetensi Formulir 2 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI ( ) NIP . Verifikator Jakarta, Berdasarkan hasil penelaahan diatas, maka - Dapat dircgistrasit'l - Belum dapat diregistrasit'l Karena (alasan) (*) Lingkari salah satu, sesuai hasil kesimpulan verifikasi Hasil penelaahan Standar Kompetensi Kerja KhususlInternasional
Membuka PDF…
Dokumen