DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pengembangan standar kompetensi kerja nasional, sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa guna mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kornpetensi dan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi kerja nasional;
c.bahwa sistem standardisasi kompetensi kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diarnanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM STANDARDISASIKOMPETENSI KERJA NASIONAL MENTERIKETENAGAKERJAAN SALIN:AN

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4637);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang se1anjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan Iatau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Rencana Induk Pengembangan SKKNI yang MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di kerrienterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan
5.Penerapan SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
6.Harmonisasi SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sarna saling pengakuan SKKNIdengan standar kompetensi kerja lain, baik di dalarn maupun di luar negen guna mencapai kesetaraan dan/ atau pengakuan.
7.Kaji ulang SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
8.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnemberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan Iatau Standar Kompetensi Kerja Khusus.
10.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri danl atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja Pasal 2 Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, terdiri atas:

a.pengembangan SKKNI;
1. 12.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. 13.Regional Model CompetencyStandard yang selanjutnya disingkat RMCS adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan Iatau jasa.
3. 14.Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
4. 15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang .menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
5. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. 17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa14

(1)Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNIyang memenuhi prinsip:
1. a.relevan dengan kebutuhan pengguna, dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau . kategori lapangan usaha;
2. b.valid terhadap acuan danjatau pembanding yang sah;
3. c.akseptabel oleh para pemangku kepentingan;
4. d.fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan
5. e.mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/ atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun intemasional.
(2)Kebijakan pengembangan SKKNIharus:
1. a.mengacu pada model RMCS;
2. b.mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan Standar Kompetensi Kerja Internasional.
(1)HasH perumusan rancangan SKKNI dilakukan verifikasioleh instansi teknis dan Kementerian.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi teknisnya, dilaksanakan olehdan/ataudikoordinasikan Kementerian. tidakyangSKKNIPerumusan rancangan teridentifikasi otoritas
(3)Pasal 6
(1)Rancangan SKKNI dirumuskan berdasarkan kebutuhan sektor atau kategori lapangan usaha.
(2)Perumusan rancangan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, dilakukan darr/atau difasilitasi oleh instansi teknis.
(1)Inisiasi pengembangan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi,. darr/atau permintaan terhadap kebutuhan pengembangan SKKNIyang telah ada.
(2)Inisiasi pengembangan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNIdi sektor atau kategori lapangan usaha masing- masing.
(3)Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG SISTEMSTANDARDISASIKOMPETENSIKERJANASIONAL.

Pasal 10

(1)SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 1 (satu) tahun disusun dalam jenjang kualifikasi nasional sesuai dengan KKNI dan ditetapkan oleh instansi teknis.
(2)Penyusunan dan penetapan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Rancangan SKKNIyang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri. Pasa18

(1)Validasi rancangan SKKNI dilakukan melalui prakonvensi yang melibatkan pemangku kepentingan secara selektif, sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
(2)Rancangan SKKNIyang telah divalidasi dibakukan melalui KonvensiNasional rancangan SKKNI.
(3)Konvensi Nasional rancangan SKKNI melibatkan pemangku kepentingan secara luas dan proporsional yang menjamm tercapainya konsensus secara nasional.

Pasal 13

Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasa112

(1)Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/ atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/ atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.
(2)Pemberlakukan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.
(3)Pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Pasal 11

(1)Penerapan SKKNIyang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait danfatau pemangku kepentingan l~nnya.
(2)Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/ atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
(3)Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dansilabuskurikulum,a. pengembangan modu1;dan
1. b.evaluasi hasil pendidikan vokasiZketerampilan dan pelatihan kerja.

BAB III

PENERAPANSKKNI

Pasal 15

(1)Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),sebagai acuan untuk:

Pasal 14

(1)Penerapan SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pe1atihan kerja serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja.
(2)Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 19

(1)Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai persyaratan penetapan lingkup Pasa118
(1)Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),SKKNIditerapkan untuk:
1. a.penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi;
2. b.asesmen kompetensi;
3. c.surueilans pemegangsertifikat kompetensi.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
(3)Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikanj'pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. lembagadanvokasi/ keterampilanpendidikan Pasal 17
(1)Penerapan SKKNIdalam rangka akreditasi lembaga Pasa123
(1)Harmonisasi SKKNI ditujukan untuk keperluan Umum BABV Hj\RMONISASISTANDARKOMPETENSI Pasal 22
(1)Untuk memelihara validitas dan reliabilitas terhadap SKKNIyang telah diterapkan, dilakukan kaji ulang SKKNI.
(2)Kaji ulang SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima)tahun.
(3)Hasil kaji ulang SKKNIdigunakan untuk keperIuan perubahan SKKNI. BABIV KAJIULANGSKKNI Pasa121 SKKNIdapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi. Pasa120 Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi' atau badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa125
(1)Standar KompetensiKerja Khusus dan Zatau Standar Kompetensi Kerja Internasional diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/ perusahaan, atau organisasi.
(2)Standar KompetensiKerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana
(1)Harmonisasi SKKNI dengan negara-negara mitra kerjasama, baik bilateral, regional maupun multilateral, dilakukan dalam kerangka kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan.
(2)Harmonisasi SKKNIdengan organisasi standardisasi kompetensi dilaksanakan dalam kerangka Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan.
(2)Harmonisasi SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh instansi teknis dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Harmonisasi SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi, dan penandaan atau kodefikasi.

Pasal 27

(1)Pembinaan dan pengendalian Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional secara terpelihara dan berkesinambungan.
(2)Pembinaan dan pengendalian penerapan Sistem BABVI PEMBINAANDANPENGENDALIAN STANDARDISASIKOMPETENSIKERJANASIONAL Pasal 26
(1)Standar Kompetensi Kerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan untuk pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja dan Iatau untuk pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
(2)Pengembangan program pendidikan vokasi/ keterampilan, pelatihan kerja, dan/atau pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Prosedur registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus danj'atau Standar Kompetensi Kerja Intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ·-14- vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan instruktur / fasilitator serta proses pembelajaran, pelatihan, dan asesmen berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja.
(4)Pembinaan terhadap kelembagaan sertifikasi profesi pendidikan Pasal 29
(1)Pembinaan terhadap industri/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi penerapan SKKNI dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja.
(2)Pembinaan terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi pembinaan pembelajaran sepanjang hayat berbasis kompetensi, perencanaan karir berbasis kornpetensi, dan pengembangB.? asosiasi profesi dalam pemeliharaan kompetensi anggotanya.
(3)Pembinaan terhadap kelembagaan Pembinaan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap:
1. a.industri/ perusahaan;
2. b.asosiasi profesi;
3. c.kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
4. d.kelembagaan pelatihan kerja; dan
5. e.kelembagaan sertifikasi profesi.

Pasal 28

(2)Pengendalian terhadap kelembagaan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan skema sertifikasi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.
(3)Pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan danj atau instansi teknis terkait dalam lingkup otoritasnya. vokasijpendidikan Pasal 31
(1)Pengendalian terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b dilakukan dalam kaitan dengan;
1. a.pengembangan program pendidikan vokasij keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi;
2. b.proses pembelajaranj pelatihan berbasis kompetensi; dan
3. c.akreditasi lembaga Pasa130 Pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap:
4. a.kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
5. b.kelembagaan pelatihan kerja;
6. c.kelembagaan sertifikasi profesi; dan
7. d.pengendalian pemberlakuan SKKNIsecara wajib. Pasa134 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa133 Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
8. c.Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Daerah
9. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang dialokasikan di setiap instansi teknis;
10. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD);atau SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 257 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Fe bruari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa135 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11. b.Standar Kompetensi Kerja Internasional 1) dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi multi nasional serta digunakan secara internasiona1; dan/ atau organisaai/Instansi untuk kebutuhan internal; 2) dapat menggunakan format SKKNI; 3) belum ditetapkan sebagai SKKNI; 4) minimal dapat diidentifikasi judul /nama kompetensi, kriteria unjuk kerja serta panduan untuk melakukan penilaian; 5) jika dikembangkan oleh perusahaan, minimal telah mendapatkan pengesahari/ diketahui oleh setiap bagiau/ departemen di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; dan/ atau 6) jika dikembangkan oleh organisasi, asosiasi, minimal telah mendapatkan pengesaharr/ diketahui oleh unsuryunit/cabangj'pusat di lingkungan internal organisasi, asosiasi yang bersangkutan. suatuoleh A. Kriteria dan Persyaratan
  1. 1.Kriteria
12. a.Standar Kompetensi Kerja Khusus: 1) dikembangkan dan digunakan PROSEDURREGISTRASISTANDARKOMPETENSIKERJAKHUSUS DAN/ATAUSTANDARKOMPETENSIKERJAINTERNASIONAL SISTEMSTANDARDISASIKOMPETENSIKERJA NASIONAL TENTANG LAMPIRAN PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR2 TAHUN2016 B. Rincian Prosedur dan Tanggung Jawab
  1. 1.Organisasi, perusahaan atau asosiasi mengajukan permohonan registrasi standar kompetensi kerja baru atau revisi kepada Direktur Jenderal.
  2. 2.Direktorat yang bertanggung jawab di bidang standardisasi kompetensi menugaskan personil/ tim untuk melakukan verifikasi dan penelaahan dokumen standar kompetensi untuk memastikan kesesuaian persyaratan dan kriteria yang di tetapkan.
  3. 3.Verifikasi dan penelaahan oleh Tim/personil yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 3 (tiga)hari kerja, meliputi:
13. a.verifikasi terhadap surat permohonan dan surat penetapan
  1. 2.Persyaratan Registrasi
14. a.Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional berasal dari organisasi, perusahaan atau asosiasi.
15. b.Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional harus asli dan ditandatangani oleh yang memiliki otoritas serta di cap basah, dengan rrielampirkan: 1) hard copy standar kompetensi; 2) surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus atau bukti/ pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan 3) soft copy yang berisi: a) standar kompetensi kerja; b) surat permohonan registrasi dan surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau c) bukti atau pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional.
  1. 4.Hasil verifikasi dan penelaahan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada organisasi, perusahaan, atau asosiasi pengusul paling lama 2 (dua) hari kerja setelah di lakukan verifikasidan penelaahan untuk dilengkapi.
  2. 5.Hasil verifikasi dan penelaahan yang memenuhi syarat, diproses penetapannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah di lakukan verifikasidan penelaahan.
  3. 6.Registrasi penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus danI atau Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan paling lama 3 (tiga)hari kerja.
  4. 7.Standar Kompetensi Kerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi melalui surat keputusan Direktur Jenderal harus disampaikan secara formal dan tertulis kepada organisasi, perusahaan atau asosiasi pengusul paling lama 3 (tiga)hari kerja dan ditembuskan kepada instansi teknis terkait.
  5. 8.Seluruh dokumen proses registrasi standar kompetensi hams di dokumentasikan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Pendokumentasian harus dilakukan oleh personil yang kompeten. D. Format Checklist:
  6. 1.ChecklistVerifikasiAdministrasi (Formulir 1)
  7. 2.Checklist Penalaahan Terhadap Dokumen Standar Kompetensi (Formulir 2) Dokumentasi dan Pengiriman Registrasi SKKK/SKKI G Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Dokumen Standar Kompetensi Kerja Instansi Teknis Usulan dari Organisasi, Perusahaanatau Asosiasi C. Alur Proses Registrasi Jakarta, KETERANGAN NO JENIS DOKUMEN Kondisi Status 1 Surat permohonan registrasi Asli dan cap GJ ~ standar basah 2 Surat penetapan standar Asli, tanda GJ G kompetensi tangan otoritas dan cap basah 3 Hard copy standar kompetensi Ada-TdkAda GJ r-. Pengesahan dari unit internal Ada-TdkAda GJ G
  8. 4.Bukti/ pengakuan sebagai Ada-TdkAda GJ Gstandar kompetensi kerja internasional 5 Soft copy - Standar kompetensi Ada-TdkAda GJ ~ Surat permohonan Ada-TdkAda- - Surat penetapan Ada-TdkAda GJ ~ - Bukti/ pengakuan sebagai Ada-TdkAda GJ ~ Standar Kompetensi Kerja GJ ~ Internasional ·................................... ·· . Nama/.Judul standar kompetensi kerja (Khusus/ Internasiona1*) Lembaga/Perusahaarr/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab/ Contact Person NomorTeleporr/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Administrasi Registrasi Formulir 1 KETERANGAN NO lSI DOKUMEN Kondisi Status 1 Bukti penetapan standar -:Persetujuan Pimpinan [;]1 Tdk 1 kompetensi - Persetujuan intemal [;]~ 2 Identifikasi (minimal) terhadap [;]~ - Nama/judul kompetensi - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Kriteria unjuk kerja - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Panduan penilaian - Teridentifikasi 3 Kesesuaian dengan SKKNI Daftar unit kompetensi : [;]~
  9. 1.Kode dan nama/ judul unit kompetensi ..................... ~. Kode dan namafjudul unit kompetensi ..................... 3.dst. ·· , . ·· . ·....................... ,', .Nama/iJudul standar kompetensi (KhususlInternasional*) Lembaga/Perusahaan/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab I Contact Person Nomor Teleport/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Penelaahan Dokumen Standar Kompetensi Formulir 2 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI ( ) NIP . Verifikator Jakarta, Berdasarkan hasil penelaahan diatas, maka - Dapat dircgistrasit'l - Belum dapat diregistrasit'l Karena (alasan) (*) Lingkari salah satu, sesuai hasil kesimpulan verifikasi Hasil penelaahan Standar Kompetensi Kerja KhususlInternasional

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pengembangan standar kompetensi kerja nasional, sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa guna mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kornpetensi dan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi kerja nasional;
c.bahwa sistem standardisasi kompetensi kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diarnanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4637);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang se1anjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan Iatau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Rencana Induk Pengembangan SKKNI yang MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di kerrienterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan
5.Penerapan SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
6.Harmonisasi SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sarna saling pengakuan SKKNIdengan standar kompetensi kerja lain, baik di dalarn maupun di luar negen guna mencapai kesetaraan dan/ atau pengakuan.
7.Kaji ulang SKKNIadalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
8.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnemberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan Iatau Standar Kompetensi Kerja Khusus.
10.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri danl atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja Pasal 2 Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, terdiri atas:

a.pengembangan SKKNI;
1. 12.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. 13.Regional Model CompetencyStandard yang selanjutnya disingkat RMCS adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan Iatau jasa.
3. 14.Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
4. 15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang .menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
5. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. 17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa14

(1)Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNIyang memenuhi prinsip:
1. a.relevan dengan kebutuhan pengguna, dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau . kategori lapangan usaha;
2. b.valid terhadap acuan danjatau pembanding yang sah;
3. c.akseptabel oleh para pemangku kepentingan;
4. d.fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan
5. e.mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/ atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun intemasional.
(2)Kebijakan pengembangan SKKNIharus:
1. a.mengacu pada model RMCS;
2. b.mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan Standar Kompetensi Kerja Internasional.
(1)HasH perumusan rancangan SKKNI dilakukan verifikasioleh instansi teknis dan Kementerian.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi teknisnya, dilaksanakan olehdan/ataudikoordinasikan Kementerian. tidakyangSKKNIPerumusan rancangan teridentifikasi otoritas
(3)Pasal 6
(1)Rancangan SKKNI dirumuskan berdasarkan kebutuhan sektor atau kategori lapangan usaha.
(2)Perumusan rancangan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, dilakukan darr/atau difasilitasi oleh instansi teknis.
(1)Inisiasi pengembangan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi,. darr/atau permintaan terhadap kebutuhan pengembangan SKKNIyang telah ada.
(2)Inisiasi pengembangan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNIdi sektor atau kategori lapangan usaha masing- masing.
(3)Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG SISTEMSTANDARDISASIKOMPETENSIKERJANASIONAL.

Pasal 10

(1)SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 1 (satu) tahun disusun dalam jenjang kualifikasi nasional sesuai dengan KKNI dan ditetapkan oleh instansi teknis.
(2)Penyusunan dan penetapan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Rancangan SKKNIyang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri. Pasa18

(1)Validasi rancangan SKKNI dilakukan melalui prakonvensi yang melibatkan pemangku kepentingan secara selektif, sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
(2)Rancangan SKKNIyang telah divalidasi dibakukan melalui KonvensiNasional rancangan SKKNI.
(3)Konvensi Nasional rancangan SKKNI melibatkan pemangku kepentingan secara luas dan proporsional yang menjamm tercapainya konsensus secara nasional.

Pasal 13

Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasa112

(1)Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/ atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/ atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.
(2)Pemberlakukan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.
(3)Pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Pasal 11

(1)Penerapan SKKNIyang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait danfatau pemangku kepentingan l~nnya.
(2)Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/ atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
(3)Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dansilabuskurikulum,a. pengembangan modu1;dan
1. b.evaluasi hasil pendidikan vokasiZketerampilan dan pelatihan kerja.

BAB III

PENERAPANSKKNI

Pasal 15

(1)Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),sebagai acuan untuk:

Pasal 14

(1)Penerapan SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pe1atihan kerja serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja.
(2)Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 19

(1)Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai persyaratan penetapan lingkup Pasa118
(1)Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),SKKNIditerapkan untuk:
1. a.penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi;
2. b.asesmen kompetensi;
3. c.surueilans pemegangsertifikat kompetensi.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi danl atau unit kompetensi.
(3)Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikanj'pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Penerapan SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. lembagadanvokasi/ keterampilanpendidikan Pasal 17
(1)Penerapan SKKNIdalam rangka akreditasi lembaga Pasa123
(1)Harmonisasi SKKNI ditujukan untuk keperluan Umum BABV Hj\RMONISASISTANDARKOMPETENSI Pasal 22
(1)Untuk memelihara validitas dan reliabilitas terhadap SKKNIyang telah diterapkan, dilakukan kaji ulang SKKNI.
(2)Kaji ulang SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima)tahun.
(3)Hasil kaji ulang SKKNIdigunakan untuk keperIuan perubahan SKKNI. BABIV KAJIULANGSKKNI Pasa121 SKKNIdapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi. Pasa120 Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi' atau badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa125
(1)Standar KompetensiKerja Khusus dan Zatau Standar Kompetensi Kerja Internasional diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/ perusahaan, atau organisasi.
(2)Standar KompetensiKerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana
(1)Harmonisasi SKKNI dengan negara-negara mitra kerjasama, baik bilateral, regional maupun multilateral, dilakukan dalam kerangka kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan.
(2)Harmonisasi SKKNIdengan organisasi standardisasi kompetensi dilaksanakan dalam kerangka Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan.
(2)Harmonisasi SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh instansi teknis dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Harmonisasi SKKNIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi, dan penandaan atau kodefikasi.

Pasal 27

(1)Pembinaan dan pengendalian Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional secara terpelihara dan berkesinambungan.
(2)Pembinaan dan pengendalian penerapan Sistem BABVI PEMBINAANDANPENGENDALIAN STANDARDISASIKOMPETENSIKERJANASIONAL Pasal 26
(1)Standar Kompetensi Kerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan untuk pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja dan Iatau untuk pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
(2)Pengembangan program pendidikan vokasi/ keterampilan, pelatihan kerja, dan/atau pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Prosedur registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus danj'atau Standar Kompetensi Kerja Intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ·-14- vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan instruktur / fasilitator serta proses pembelajaran, pelatihan, dan asesmen berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja.
(4)Pembinaan terhadap kelembagaan sertifikasi profesi pendidikan Pasal 29
(1)Pembinaan terhadap industri/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi penerapan SKKNI dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja.
(2)Pembinaan terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi pembinaan pembelajaran sepanjang hayat berbasis kompetensi, perencanaan karir berbasis kornpetensi, dan pengembangB.? asosiasi profesi dalam pemeliharaan kompetensi anggotanya.
(3)Pembinaan terhadap kelembagaan Pembinaan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap:
1. a.industri/ perusahaan;
2. b.asosiasi profesi;
3. c.kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
4. d.kelembagaan pelatihan kerja; dan
5. e.kelembagaan sertifikasi profesi.

Pasal 28

(2)Pengendalian terhadap kelembagaan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan skema sertifikasi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.
(3)Pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan danj atau instansi teknis terkait dalam lingkup otoritasnya. vokasijpendidikan Pasal 31
(1)Pengendalian terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b dilakukan dalam kaitan dengan;
1. a.pengembangan program pendidikan vokasij keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi;
2. b.proses pembelajaranj pelatihan berbasis kompetensi; dan
3. c.akreditasi lembaga Pasa130 Pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap:
4. a.kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
5. b.kelembagaan pelatihan kerja;
6. c.kelembagaan sertifikasi profesi; dan
7. d.pengendalian pemberlakuan SKKNIsecara wajib. Pasa134 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa133 Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
8. c.Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Daerah
9. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang dialokasikan di setiap instansi teknis;
10. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD);atau SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 257 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Fe bruari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa135 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11. b.Standar Kompetensi Kerja Internasional 1) dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi multi nasional serta digunakan secara internasiona1; dan/ atau organisaai/Instansi untuk kebutuhan internal; 2) dapat menggunakan format SKKNI; 3) belum ditetapkan sebagai SKKNI; 4) minimal dapat diidentifikasi judul /nama kompetensi, kriteria unjuk kerja serta panduan untuk melakukan penilaian; 5) jika dikembangkan oleh perusahaan, minimal telah mendapatkan pengesahari/ diketahui oleh setiap bagiau/ departemen di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; dan/ atau 6) jika dikembangkan oleh organisasi, asosiasi, minimal telah mendapatkan pengesaharr/ diketahui oleh unsuryunit/cabangj'pusat di lingkungan internal organisasi, asosiasi yang bersangkutan. suatuoleh A. Kriteria dan Persyaratan
  1. 1.Kriteria
12. a.Standar Kompetensi Kerja Khusus: 1) dikembangkan dan digunakan PROSEDURREGISTRASISTANDARKOMPETENSIKERJAKHUSUS DAN/ATAUSTANDARKOMPETENSIKERJAINTERNASIONAL SISTEMSTANDARDISASIKOMPETENSIKERJA NASIONAL TENTANG LAMPIRAN PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR2 TAHUN2016 B. Rincian Prosedur dan Tanggung Jawab
  1. 1.Organisasi, perusahaan atau asosiasi mengajukan permohonan registrasi standar kompetensi kerja baru atau revisi kepada Direktur Jenderal.
  2. 2.Direktorat yang bertanggung jawab di bidang standardisasi kompetensi menugaskan personil/ tim untuk melakukan verifikasi dan penelaahan dokumen standar kompetensi untuk memastikan kesesuaian persyaratan dan kriteria yang di tetapkan.
  3. 3.Verifikasi dan penelaahan oleh Tim/personil yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 3 (tiga)hari kerja, meliputi:
13. a.verifikasi terhadap surat permohonan dan surat penetapan
  1. 2.Persyaratan Registrasi
14. a.Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional berasal dari organisasi, perusahaan atau asosiasi.
15. b.Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional harus asli dan ditandatangani oleh yang memiliki otoritas serta di cap basah, dengan rrielampirkan: 1) hard copy standar kompetensi; 2) surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus atau bukti/ pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan 3) soft copy yang berisi: a) standar kompetensi kerja; b) surat permohonan registrasi dan surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau c) bukti atau pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional.
  1. 4.Hasil verifikasi dan penelaahan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada organisasi, perusahaan, atau asosiasi pengusul paling lama 2 (dua) hari kerja setelah di lakukan verifikasidan penelaahan untuk dilengkapi.
  2. 5.Hasil verifikasi dan penelaahan yang memenuhi syarat, diproses penetapannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah di lakukan verifikasidan penelaahan.
  3. 6.Registrasi penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus danI atau Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan paling lama 3 (tiga)hari kerja.
  4. 7.Standar Kompetensi Kerja Khusus darr/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi melalui surat keputusan Direktur Jenderal harus disampaikan secara formal dan tertulis kepada organisasi, perusahaan atau asosiasi pengusul paling lama 3 (tiga)hari kerja dan ditembuskan kepada instansi teknis terkait.
  5. 8.Seluruh dokumen proses registrasi standar kompetensi hams di dokumentasikan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Pendokumentasian harus dilakukan oleh personil yang kompeten. D. Format Checklist:
  6. 1.ChecklistVerifikasiAdministrasi (Formulir 1)
  7. 2.Checklist Penalaahan Terhadap Dokumen Standar Kompetensi (Formulir 2) Dokumentasi dan Pengiriman Registrasi SKKK/SKKI G Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Dokumen Standar Kompetensi Kerja Instansi Teknis Usulan dari Organisasi, Perusahaanatau Asosiasi C. Alur Proses Registrasi Jakarta, KETERANGAN NO JENIS DOKUMEN Kondisi Status 1 Surat permohonan registrasi Asli dan cap GJ ~ standar basah 2 Surat penetapan standar Asli, tanda GJ G kompetensi tangan otoritas dan cap basah 3 Hard copy standar kompetensi Ada-TdkAda GJ r-. Pengesahan dari unit internal Ada-TdkAda GJ G
  8. 4.Bukti/ pengakuan sebagai Ada-TdkAda GJ Gstandar kompetensi kerja internasional 5 Soft copy - Standar kompetensi Ada-TdkAda GJ ~ Surat permohonan Ada-TdkAda- - Surat penetapan Ada-TdkAda GJ ~ - Bukti/ pengakuan sebagai Ada-TdkAda GJ ~ Standar Kompetensi Kerja GJ ~ Internasional ·................................... ·· . Nama/.Judul standar kompetensi kerja (Khusus/ Internasiona1*) Lembaga/Perusahaarr/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab/ Contact Person NomorTeleporr/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Administrasi Registrasi Formulir 1 KETERANGAN NO lSI DOKUMEN Kondisi Status 1 Bukti penetapan standar -:Persetujuan Pimpinan [;]1 Tdk 1 kompetensi - Persetujuan intemal [;]~ 2 Identifikasi (minimal) terhadap [;]~ - Nama/judul kompetensi - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Kriteria unjuk kerja - Teridentifikasi dan terukur [;]~ - Panduan penilaian - Teridentifikasi 3 Kesesuaian dengan SKKNI Daftar unit kompetensi : [;]~
  9. 1.Kode dan nama/ judul unit kompetensi ..................... ~. Kode dan namafjudul unit kompetensi ..................... 3.dst. ·· , . ·· . ·....................... ,', .Nama/iJudul standar kompetensi (KhususlInternasional*) Lembaga/Perusahaan/ Asosiasi pengusul Nama Penanggungjawab I Contact Person Nomor Teleport/ HP Contact Person Tanggal registrasi surat masuk Checklist Penelaahan Dokumen Standar Kompetensi Formulir 2 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI ( ) NIP . Verifikator Jakarta, Berdasarkan hasil penelaahan diatas, maka - Dapat dircgistrasit'l - Belum dapat diregistrasit'l Karena (alasan) (*) Lingkari salah satu, sesuai hasil kesimpulan verifikasi Hasil penelaahan Standar Kompetensi Kerja KhususlInternasional

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 27

Pasal 28

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 27

Pasal 28

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018