DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri LHK ini mengatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan adalah proses pengambilan bagian atau contoh uji yang dapat mewakili kumpulannya untuk pengujian kualitas lingkungan.
2.Pengukuran Kualitas Lingkungan adalah serangkaian operasi pengukuran yang bertujuan untuk menetapkan suatu besaran nilai parameter yang diukur.
3.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
6.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
7.Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11.Kepala Badan adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1)Penerapan KKNI bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan terdiri atas jenjang:
1. a.kualifikasi 3 (tiga); dan
2. b.kualifikasi 4 (empat).
(2)Rumusan KKNI bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.kodifikasi;
2. b.deskripsi jenjang kualifikasi;
3. c.sikap kerja;
4. d.peran kerja;
5. e.kemungkinan jabatan; dan
6. f.aturan pengemasan unit kompetensi yang wajib dipenuhi.
(3)Rumusan KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Rumusan KKNI bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
1. a.pedoman dalam penyusunan kurikulum PBK;
2. b.pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
3. c.pengembangan sumber daya manusia; dan
4. d.pengakuan kompetensi kerja dan penyetaraan kualifikasi.
(2)PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.lembaga pelatihan kompetensi yang telah terakreditasi oleh unit kerja yang membidangi akreditasi lembaga pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; atau
2. b.lembaga pelatihan kompetensi yang telah memperoleh penjaminan mutu oleh unit kerja yang membidangi akreditasi lembaga pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

(1)Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dilakukan untuk:
1. a.pemantauan lingkungan dalam rangka penaatan hukum; dan/atau
2. b.penegakan hukum lingkungan.
(2)Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
1. a.pengambilan contoh uji air;
2. b.pengambilan contoh uji limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.pengambilan contoh uji biologi lingkungan;
4. d.pengambilan contoh uji udara ambien dan kebauan;
5. e.pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak;
6. f.pengukuran emisi sumber bergerak;
7. g.pengukuran kebisingan lingkungan; dan
8. h.pengukuran getaran lingkungan.
(3)Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.

Pasal 5

(1)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperoleh melalui Uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSP.
(3)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Uji Kompetensi harus:
1. a.memiliki lisensi dari lembaga yang membidangi sertifikasi profesi; dan
2. b.memiliki registrasi dari Kementerian.

Pasal 6

(1)Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan kompeten diberikan Sertifikat Kompetensi Kerja.
(2)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja harus dilaporkan oleh LSP kepada Menteri melalui Kepala Badan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 7

(1)Untuk memelihara kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja, LSP harus melakukan surveilans yang mencakup:
1. a.evaluasi rekaman kegiatan;
2. b.evaluasi asesmen; dan/atau
3. c.pengamatan.
(2)Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(3)Hasil surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 8

Pelaksanaan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Badan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pemantauan penerapan standar kompetensi kerja Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(2)Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.unit kerja terkait;
2. b.kementerian/lembaga teknis terkait; dan/atau
3. c.pemerintah daerah.
(3)Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
1. a.lembaga pelatihan pelaksana PBK;
2. b.LSP;
3. c.laboratorium lingkungan; dan/atau
4. d.pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
1. a.penyediaan informasi tentang standar kompetensi kerja dan penerapannya; dan
2. b.penyediaan kurikulum dan silabus pelatihan Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan berbasis kompetensi.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
1. a.peninjauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
2. b.peninjauan secara sewaktu-waktu terhadap penerapan KKNI bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.
(3)Peninjauan secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pengaduan:
1. a.masyarakat;
2. b.pelaksana Uji Kompetensi; atau
3. c.pengambil contoh uji kualitas lingkungan dan pengukur kualitas lingkungan bersertifikat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…