DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018

Nomor: P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Pengambil Contoh Uji Air, dalam Amar Kedua diatur standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Pengambil Contoh Uji Air sebagai acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan www.peraturan.go.id 2018, No.235 pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja www.peraturan.go.id 2018, No.235 Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pengambil Contoh Uji Air adalah seseorang yang bertugas melakukan pengambilan contoh uji air sesuai dengan metode standar pengambilan contoh uji untuk keperluan pengawasan penataan peraturan, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyidikan kasus lingkungan.
4.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2018, No.235
5.Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
6.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
7.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
8.Skema Sertifikasi Kompetensi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
9.Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi.
10.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
11.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah.
12.Kaji Ulang KKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap KKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. www.peraturan.go.id 2018, No.235

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.KKNI bidang pengambil contoh uji air; dan
b.sertifikasi kompetensi bidang pengambil contoh uji air.

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

Pasal 3

(1)Jenjang KKNI bidang Pengambil Contoh Uji Air terdiri atas:
1. a.KKNI jenjang kualifikasi 3; dan
2. b.KKNI jenjang kualifikasi 4.
(2)Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Jenjang KKNI bidang pengambil contoh uji air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

a.pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi;
b.pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c.pengembangan sumber daya manusia; dan
d.pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB III

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

Pasal 5

(1)Sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air dilaksanakan berdasarkan Skema Sertifikasi Kompetensi.
(2)Skema Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.235
1. a.skema sertifikasi pengambil contoh uji air di darat (on shore); dan
2. b.skema sertifikasi pengambil contoh uji air di lepas pantai (off shore).
(3)Skema Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LSP dengan melibatkan instansi teknis yang menangani standar dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, instansi teknis yang menangani Pengambil Contoh Uji Air dan pihak terkait lainnya.

Pasal 6

(1)Pengambil Contoh Uji Air yang kompeten dibuktikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi .
(2)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh melalui sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
(3)Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.

Pasal 7

(1)LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2018, No.235

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyempurnaan sistem pengembangan sumber daya manusia Pengambil Contoh Uji Air dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Badan cq Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melibatkan instansi teknis yang menangani pengambilan contoh uji air.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.penerapan KKNI; dan
2. b.sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
(3)Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kaji Ulang KKNI.
(4)Kaji Ulang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan KKNI dan sertifikasi kompetensi pengambil contoh uji air.
(2)Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eselon I teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 10

(1)Pengambil Contoh Uji Air yang melakukan kegiatan dalam rangka penaatan hukum dan penegakan hukum www.peraturan.go.id 2018, No.235 wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengambil Contoh Uji Air yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dinyatakan tidak sah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016