Dewan Pertimbangan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:
a.memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kebijakan Gerakan PBLHS;
b.memberikan penilaian dan pertimbangan atas usulan penetapan gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima penghargaan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
c.mengusulkan kepada Menteri dalam penetapan gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima penghargaan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS.
6.Setelah Lampiran II ditambahkan 2 (dua) lampiran, yakni Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1299 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. SUPARDI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KRITERIA KEPALA DAERAH YANG BERHASIL DALAM MENDORONG GERAKAN PBLHS Aspek Indikator/ Fakta Nilai Keterangan Kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS
a.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk surat, surat edaran, memo atau yang sejenis 1
b.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah 2
c.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk regulasi (peraturan daerah/ peraturan kepala daerah) 3 tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS
a.dilakukan pemantauan kebijakan daerah 1
b.dilakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah 2
c.dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan daerah 3 Jumlah program/kegiatan inovatif daerah untuk mendukung Gerakan PBLHS
a.1-2 program/kegiatan 1
b.3-4 program/kegiatan 2
c.5-6 program/ kegiatan 3
d.> 6 program/kegiatan 4 Aspek Indikator/ Fakta Nilai Keterangan Persentase jumlah anggaran Dinas LH yang mendukung dan berkaitan dengan Gerakan PBLHS;
a.< 1% 1
b.>1% - 3% 2
c.>3% - 4% 3
d.> 4% 4 Persentase jumlah sekolah yang telah memperoleh penghargaan Adiwiyata terhadap jumlah sekolah di daerah setempat
a.>1% - 5%
b.> 5% – 10%
c.> 10% 1 2 3 Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Gerakan PBLHS
a.1 kali 2
b.>1 kali 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SUPARDI ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PEMANTAUAN DAN EVALUASI GERAKAN PBLHS (PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA …........) TAHUN .......... Sampul Halaman Judul Daftar Isi Daftar Tabel (jika ada) Daftar Gambar (jika ada) BAB I : PENDAHULUAN BAB ini memuat: A. latar belakang, disampaikan alasan diselenggarakannya Gerakan PBLHS di (PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA ...........), urgensi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan PBLHS (aspek pelaksanaan, fungsi/kegunaan laporan pelaksanaan Gerakan PBLHS). B. tujuan, perlu diuraikan secara jelas tujuan utama diselenggarakannya Gerakan PBLHS. Selain itu perlu disampaikan tujuan terkait pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS guna mewujudkan karakter warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. BAB II : PELAKSANAAN GERAKAN PBLHS BAB ini memuat: Dukungan Kepala Daerah dalam Gerakan PBLHS
1.kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat bentuk-bentuk kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
2.tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat tindak lanjut dari kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
3.program/kegiatan untuk mendukung Gerakan PBLHS, memuat jumlah program/kegiatan inovatif daerah untuk mendukung Gerakan PBLHS; dan
4.persentase jumlah anggaran dinas lingkungan hidup yang mendukung Gerakan PBLHS.
BAB III : PEMANTAUAN DAN EVALUASI GERAKAN PBLHS BAB ini memuat informasi tentang: A. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi:
1.waktu pelaksanaan;
2.tim yang bertugas; dan
3.jumlah/daftar dan tingkat sekolah Adiwiyata yang dipantau.
B. Hasil Pemantauan dan Evaluasi, paling sedikit memuat:
1.jumlah sekolah Adiwiyata;
2.jumlah sekolah yang mengalami peningkatan penghargaan Adiwiyata;
3.jumlah upaya penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya;
dan
4.jumlah peningkatan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan gerakan sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya;
BAB IV : REKOMENDASI TINDAK LANJUT memuat uraian rencana tindak lanjut penyelenggaraan Gerakan PBLHS di (PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA ...........). dalam bab ini juga dapat disampaikan rekomendasi tindak lanjut daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan Gerakan PBLHS secara Nasional. BAB V : PENUTUP LAMPIRAN (jika ada) memuat bukti-bukti/dokumen yang relevan dan mendukung isi laporan pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPARDI ttd. SITI NURBAYA