DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yaitu tentang pemberian penghargaan, gerakan PBLHS, piagam penghargaan, pemantauan dan evaluasi dan dewan pertimbangan gerakan PBLHS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penghargaan kepada sekolah; dan
2. b.penghargaan kepada kepala daerah.
(2)Penghargaan kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Adiwiyata.
(3)Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
(4)Pemberian penghargaan kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri kepada kepala daerah yang berhasil mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS.

2.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Keberhasilan kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS;
2. b.tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS;
3. c.jumlah program/kegiatan untuk mendukung Gerakan PBLHS;
4. d.persentase jumlah anggaran dinas lingkungan hidup yang mendukung Gerakan PBLHS;
5. e.persentase jumlah sekolah yang telah memperoleh Adiwiyata terhadap jumlah sekolah di daerah setempat; dan
6. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Gerakan PBLHS dalam 1 (satu) tahun.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dihapus.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Gerakan PBLHS dan penilaian tim penilai Adiwiyata pusat.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

4.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan Gerakan PBLHS.
(2)Untuk pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Menteri menugaskan Kepala Badan;
2. b.gubernur menugaskan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi; dan
3. c.bupati/wali kota menugaskan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.
(3)Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
1. a.bupati/wali kota kepada gubernur dan Menteri; dan
2. b.gubernur kepada Menteri.
(4)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
1. a.perubahan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah; dan
2. b.perubahan kondisi fisik lingkungan hidup sekolah dan sekitarnya.
(5)Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dewan Pertimbangan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:

a.memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kebijakan Gerakan PBLHS;
b.memberikan penilaian dan pertimbangan atas usulan penetapan gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima penghargaan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
c.mengusulkan kepada Menteri dalam penetapan gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima penghargaan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS.
1. 6.Setelah Lampiran II ditambahkan 2 (dua) lampiran, yakni Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1299 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. SUPARDI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KRITERIA KEPALA DAERAH YANG BERHASIL DALAM MENDORONG GERAKAN PBLHS Aspek Indikator/ Fakta Nilai Keterangan Kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS
a.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk surat, surat edaran, memo atau yang sejenis 1
b.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah 2
c.kebijakan daerah dituangkan dalam bentuk regulasi (peraturan daerah/ peraturan kepala daerah) 3 tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS
a.dilakukan pemantauan kebijakan daerah 1
b.dilakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah 2
c.dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan daerah 3 Jumlah program/kegiatan inovatif daerah untuk mendukung Gerakan PBLHS
a.1-2 program/kegiatan 1
b.3-4 program/kegiatan 2
c.5-6 program/ kegiatan 3
d.> 6 program/kegiatan 4 Aspek Indikator/ Fakta Nilai Keterangan Persentase jumlah anggaran Dinas LH yang mendukung dan berkaitan dengan Gerakan PBLHS;
a.< 1% 1
b.>1% - 3% 2
c.>3% - 4% 3
d.> 4% 4 Persentase jumlah sekolah yang telah memperoleh penghargaan Adiwiyata terhadap jumlah sekolah di daerah setempat
a.>1% - 5%
b.> 5% – 10%
c.> 10% 1 2 3 Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Gerakan PBLHS
a.1 kali 2
b.>1 kali 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPARDI ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PEMANTAUAN DAN EVALUASI GERAKAN PBLHS (PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA …........) TAHUN .......... Sampul Halaman Judul Daftar Isi Daftar Tabel (jika ada) Daftar Gambar (jika ada) BAB I : PENDAHULUAN BAB ini memuat: A. latar belakang, disampaikan alasan diselenggarakannya Gerakan PBLHS di (PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA ...........), urgensi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan PBLHS (aspek pelaksanaan, fungsi/kegunaan laporan pelaksanaan Gerakan PBLHS). B. tujuan, perlu diuraikan secara jelas tujuan utama diselenggarakannya Gerakan PBLHS. Selain itu perlu disampaikan tujuan terkait pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS guna mewujudkan karakter warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Dukungan Kepala Daerah dalam Gerakan PBLHS
1. 1.kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat bentuk-bentuk kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
2. 2.tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat tindak lanjut dari kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
3. 3.program/kegiatan untuk mendukung Gerakan PBLHS, memuat jumlah program/kegiatan inovatif daerah untuk mendukung Gerakan PBLHS; dan
4. 4.persentase jumlah anggaran dinas lingkungan hidup yang mendukung Gerakan PBLHS. A. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi:
5. 1.waktu pelaksanaan;
6. 2.tim yang bertugas; dan
7. 3.jumlah/daftar dan tingkat sekolah Adiwiyata yang dipantau. B. Hasil Pemantauan dan Evaluasi, paling sedikit memuat:
8. 1.jumlah sekolah Adiwiyata;
9. 2.jumlah sekolah yang mengalami peningkatan penghargaan Adiwiyata;
10. 3.jumlah upaya penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya; dan
11. 4.jumlah peningkatan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan gerakan sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya; SUPARDI ttd. SITI NURBAYA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…