DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tahapan program adiwiyata; Perencanaan program; Pelaksanaan program; Pemberian penghargaan; Pemantauan; Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah atau madrasah dilakukan untuk mewujudkan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan yang merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 490 ayat (3) huruf m dan ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan melalui pemberian penghargaan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program adiwiyata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter yang peduli lingkungan.
2.Program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan.
3.Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti Program Adiwiyata dan/atau telah mendapat penghargaan Adiwiyata.
4.Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria.
5.Kader Adiwiyata adalah peserta didik yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga Sekolah Adiwiyata dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan.
6.Warga Sekolah Adiwiyata adalah kepala sekolah, komite sekolah, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya.
7.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
8.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
10.Kepala adalah kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
11.Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM ADIWIYATA

Pasal 2

(1)Program Adiwiyata ditujukan kepada:
1. a.sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah;
2. b.sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah;
3. c.sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah; dan
4. d.sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan.
(2)Sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk menjadi Sekolah Adiwiyata.
(3)Sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan registrasi melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA) disertai dengan surat keputusan tim Sekolah Adiwiyata.

Pasal 3

Program Adiwiyata dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemberian penghargaan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Petunjuk teknis tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun perencanaan Program Adiwiyata sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Program Adiwiyata.
(3)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk:
1. a.periode 5 (lima) tahun; dan
2. b.periode 1 (satu) tahun.
(4)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(5)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen perencanaan daerah.
(6)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.lingkungan hidup; dan
2. b.pendidikan.

Pasal 6

(1)Kepala sekolah dan/atau madrasah menyusun dan menetapkan rencana Program Adiwiyata.
(2)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan:
1. a.pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
2. b.komite sekolah dan/atau madrasah; dan
3. c.peserta didik.
(3)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.potensi lingkungan hidup sekolah dan/atau madrasah;
2. b.tantangan lingkungan hidup sekolah dan/atau madrasah;
3. c.aksi dan jenis kegiatan yang akan dilakukan;
4. d.waktu pelaksanaan;
5. e.target capaian;
6. f.penanggung jawab;
7. g.sumber pembiayaan; dan
8. h.pihak yang terlibat.
(4)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk:
1. a.periode 4 (empat) tahun; dan
2. b.periode 1 (satu) tahun.
(5)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam:
1. a.rencana kerja jangka menengah sekolah dan/atau madrasah; dan
2. b.rencana kerja tahunan sekolah dan/atau madrasah.
(6)Rencana kerja jangka menengah sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan dokumen pemenuhan standar nasional pendidikan yang di dalamnya memuat rencana program pengembangan sekolah selama 4 (empat) tahun.
(7)Rencana kerja tahunan sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan dokumen perencanaan kinerja yang menjadi acuan dalam kegiatan sekolah selama 1 (satu) tahun.
(8)Format rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

(1)Rencana Program Adiwiyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2)Hasil evaluasi rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:

a.pembinaan;
b.kegiatan aksi;
c.pengembangan prasarana dan sarana; dan
d.pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 9

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan oleh:
1. a.pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
2. b.pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada sekolah dan/atau madrasah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan konsultasi Program Adiwiyata;
2. b.bimbingan teknis mengenai:
  1. 1.penyusunan Rencana Program Adiwiyata;
  2. 2.tahapan dan kegiatan mencapai Sekolah Adiwiyata yang terdiri atas: a) aspek teknis meliputi: 1) mewujudkan sekolah dan/atau madrasah bersih, sehat, dan nyaman; 2) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sampah; 3) penghematan penggunaan listrik; 4) penghematan dan penggunaan kembali air (reuse); 5) pemanfaatan air hujan; 6) budidaya dan pelestarian flora dan fauna; dan 7) aspek teknis lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan/atau madrasah; dan b) aspek pendukung meliputi: 1) publikasi; 2) jejaring kerja dan komunikasi; 3) mengembangkan Kader Adiwiyata; dan 4) aspek pendukung lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan/atau madrasah; dan
  3. 3.tata cara penilaian dan pengukuran kinerja Program Adiwiyata: a) mengukur perubahan perilaku Warga Sekolah Adiwiyata melalui kondisi fisik sekolah dan/atau madrasah; dan b) mengukur kualitas lingkungan sekolah dan/atau madrasah.
3. c.pendampingan;
4. d.klinik pelatihan;
5. e.fasilitasi jejaring kemitraan;
6. f.publikasi capaian; dan/atau
7. g.dukungan prasarana dan sarana.

Pasal 10

(1)Kegiatan aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh sekolah dan/atau madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi aspek:
1. a.kebersihan dan sanitasi;
2. b.pengelolaan sampah;
3. c.keanekaragaman hayati;
4. d.penghematan dan konservasi energi; dan
5. e.penghematan dan konservasi air.
(2)Pelaksanaan kegiatan aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…