DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kebijakan teknis bantuan BLPS; b. besaran bantuan BLPS dan metode penghitungan; c. tata cara pengusulan bantuan BLPS dan persyaratannya; dan d. pelaporan, pengawasan, dan pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dapat mengusulkan bantuan biaya layanan pengolahan sampah kepada Menteri Keuangan sebagai bantuan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada Pengelola Sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan Sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
2.Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3.Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
4.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
5.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
6.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji.
7.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
8.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kebijakan teknis bantuan BLPS;
b.besaran bantuan BLPS dan metode penghitungan;
c.tata cara pengusulan bantuan BLPS dan persyaratannya; dan
d.pelaporan, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN TEKNIS BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 3

(1)Bantuan BLPS diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.Provinsi DKI Jakarta;
2. b.Kota Tangerang;
3. c.Kota Tangerang Selatan;
4. d.Kota Bekasi;
5. e.Kota Bandung;
6. f.Kota Semarang;
7. g.Kota Surakarta;
8. h.Kota Surabaya;
9. i.Kota Makassar;
10. j.Kota Denpasar;
11. k.Kota Palembang; dan
12. l.Kota Manado.
(2)Bantuan BLPS diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu pembiayaan layanan pengolahan sampah untuk percepatan terwujudnya PLTSa.
(3)Besaran bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
(4)Bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui skema Anggaran DAK Nonfisik dan diatur secara teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Permohonan bantuan BLPS oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III

BESARAN BANTUAN BLPS DAN METODE PENGHITUNGAN

Pasal 4

Besaran bantuan BLPS paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Pasal 5

Besaran bantuan BLPS didasarkan pada performa PLTSa yang meliputi:

a.pelaksanaan Jakstrada;
b.volume sampah yang diolah;
c.energi listrik yang dihasilkan; dan
d.pelaporan.

Pasal 6

(1)Besaran bantuan BLPS dihitung berdasarkan metode yang meliputi:
1. a.metode penghitungan tahun pertama; dan
2. b.metode penghitungan tahun selanjutnya.
(2)Metode penghitungan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: besaran bantuan BLPS (rupiah) = performa PLTSa (100%) x besaran permohonan bantuan BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per tahun yang akan diolah (ton).
(3)Metode penghitungan tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: besaran bantuan BLPS (rupiah) = performa PLTSa (%) x besaran permohonan bantuan BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per tahun yang akan diolah (ton).

Pasal 7

(1)Penilaian performa PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: performa PLTSa = (0,4 x penilaian indikator Jakstrada) + (0,3 x penilaian indikator jumlah volume sampah yang diolah) + (0,2 x penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan) + (0,1 x penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS).
(2)Penilaian indikator Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator Jakstrada = 100% x realisasi pengurangan sampah + realisasi penanganan sampah target pengurangan sampah Jakstrada + target penanganan sampah Jakstrada
(3)Penilaian indikator jumlah volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator volume sampah = 100% x realisasi volume sampah yang diolah (ton) desain atau rencana volume sampah yang diolah pada tahun sebelumya (ton)
(4)Penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan = 100% x realisasi konversi energi listrik yang diasilkan (Mwh/ton) desain atau rencana konversi energi listrik yang dihasilkan (Mwh/ton)
(5)Penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS; = (100% x laporan lengkap) atau
2. b.penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS. = (100% x laporan tidak lengkap)

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil penilaian indikator volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen).
(2)Dalam hal hasil penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4)berjumlah berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen).

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN BLPS DAN PERSYARATANNYA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan BLPS kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kategori menurut periode operasional PLTSa yang meliputi:
1. a.pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama; dan
2. b.pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya.
(3)Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat:
1. a.bulan September, 2 (dua) tahun sebelum Tahun Anggaran berjalan, untuk pengajuan bantuan BLPS tahun pertama; dan
2. b.bulan September sebelum Tahun Anggaran berjalan, untuk permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya.
(4)Permohonan bantuan BLPS diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan persyaratan teknis dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa oleh Pemerintah Daerah.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kajian kelayakan PLTSa, yang meliputi:
  1. 1.jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari;
  2. 2.jenis teknologi PLTSa;
  3. 3.biaya investasi;
  4. 4.biaya operasional dan pemeliharaan;
  5. 5.jangka waktu kerja sama;
  6. 6.bentuk kerja sama; dan
  7. 7.besaran BLPS.
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai peruntukkan;
3. c.Jakstrada yang telah disahkan;
4. d.perjanjian kerja sama dengan badan usaha tentang PLTSa dengan melampirkan:
  1. 1.dokumen tender;
  2. 2.dokumen penawaran biaya pembangunan PLTSa;
  3. 3.Izin Lingkungan;
  4. 4.izin mendirikan bangunan (IMB); dan
  5. 5.dana jaminan pelaksanaan yang disediakan badan usaha.
5. e.surat pernyataan jaminan pelaksanaan pengoperasian komersial PLTSa sesuai dengan waktu operasional komersial yang ditetapkan pada perjanjian jual beli listrik antara operator PLTSa dengan perusahaan listrik negara;
6. f.penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa dari Pemerintah Daerah; dan
7. g.dokumen teknis PLTSa yang memuat:
  1. 1.desain teknologi PLTSa yang dipilih;
  2. 2.desain jangka waktu usia pakai paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
  3. 3.desain kapasitas jumlah sampah yang dapat diolah;
  4. 4.desain kapasitas energi listrik yang dapat dihasilkan per tahun; dan
  5. 5.desain alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
(3)Permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.laporan mengenai hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Izin Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.laporan pelaksanaan Jakstrada;
3. c.laporan mengenai realisasi volume pengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan ton per tahun;
4. d.laporan mengenai energi listrik yang telah dihasilkan dari pengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan MWh/ton (Mega Watt hour per ton); dan
5. e.laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS tahun sebelumnya.
(4)Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2018