DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan informasi geospasial;
c.bahwa untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu data dan informasi geospasial tematik www.peraturan.go.id 2021, No.1387 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2021, No.1387 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2021, No.1387 2021 Nomor 92);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. 13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
13. 14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan IGT adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan IGT.
2.Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, www.peraturan.go.id 2021, No.1387 atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
5.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna.
8.Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9.Produsen Data Geospasial yang selanjutnya disebut Produsen DG adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1387
10.Walidata Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12.Tim Pelaksana adalah pejabat dan/atau staf teknis yang ditetapkan sebagai pengelola Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh pejabat berwenang.
13.Pengguna adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
14.Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT.
15.Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
16.Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan DG dan IG yang terstruktur pada media digital.
17.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
18.Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
19.Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
20.Kamus Data Geospasial adalah panduan untuk penyusunan data Geospasial yang sistematis yang www.peraturan.go.id 2021, No.1387 memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama Produsen DG dan field atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.
21.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22.Map Service adalah representasi data Geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.
23.Geoportal/Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah situs data dan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi Geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

a.DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan;
b.Penyelenggara IGT;
c.Infrastruktur IGT;
d.Penyelenggaraan IGT;
e.monitoring dan evaluasi; dan
f.pendanaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1387

BAB II

DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 3

(1)DG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi bidang:
1. a.planologi kehutanan dan tata lingkungan;
2. b.konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. c.pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
4. d.pengelolaan hutan lestari;
5. e.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. f.pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
7. g.pengendalian perubahan iklim;
8. h.perhutanan sosial dan dan kemitraan lingkungan;
9. i.standardisasi dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan;
10. j.penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
11. k.lainnya lingkup Kementerian.
(2)IGT lingkungan hidup dan kehutanan dihasilkan berdasarkan:
1. a.DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.IGD; dan
3. c.Data lainnya yang diperlukan.
(3)Daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Perubahan lampiran daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No.1387

Pasal 4

(1)Bentuk DG dan IGT berupa:
1. a.digital; dan
2. b.cetak.
(2)DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.format Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa Shapefile;
2. b.format Web Map Service;
3. c.format JPEG atau PDF;
4. d.format Tiff hasil dari citra foto udara; dan
5. e.format lain sesuai perkembangan teknologi.
(3)DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.cetakan tabel informasi berkoordinat;
2. b.peta citra;
3. c.peta tematik lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.buku atlas; dan
5. e.bentuk cetakan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 5

Kementerian sebagai penyelenggara IGT dan simpul JIGN.

Pasal 6

(1)Penyelenggara IGT lingkup Kementerian terdiri atas:
1. a.Produsen DG; dan
2. b.Walidata Geospasial.
(2)Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Perubahan pada lampiran daftar Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan www.peraturan.go.id 2021, No.1387 Keputusan Menteri.
(4)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diselenggarakan oleh unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 7

(1)Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan Pemutakhiran DG dan IGT beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
2. b.melakukan kontrol kualitas DG dan IGT sesuai dengan standar;
3. c.menyampaikan DG dan IGT beserta Metadata kepada Walidata Geospasial melalui Basis Data Geospasial Kementerian;
4. d.menyampaikan kondisi DG dan IGT kepada Walidata Geospasial; dan
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada Walidata Geospasial.
(2)Produsen DG mempunyai hak akses ke Basis Data Geospasial Kementerian terdiri atas:
1. a.akses melihat, mengubah, dan mengunggah IGT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. b.akses melihat dan mengunduh semua IGT.

Pasal 8

(1)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penjaminan kualitas IGT lingkup Kementerian; www.peraturan.go.id 2021, No.1387
2. b.melakukan Penyebarluasan IGT yang diselenggarakannya melalui JIG Kementerian dan JIGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pengelolaan Metadata IGT;
4. d.membangun dan memelihara Basis Data Geospasial Kementerian;
5. e.membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT;
6. f.melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT Kementerian dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan Penyebarluasan IGT;
7. g.melakukan monitoring berkala terhadap IGT pada Basis Data Geospasial Kementerian;
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan IGT serta melaporkan hasilnya kepada Menteri; dan
9. i.melakukan koordinasi terhadap akses IGT dalam rangka Satu Data Indonesia lingkup Kementerian.
(2)Dalam pelaksanaan tugas Penyebarluasan IGT di daerah, Walidata Geospasial dibantu oleh UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai wilayah kerjanya.
(3)Walidata Geospasial mempunyai kewenangan pengaturan terhadap akses Basis Data Geospasial Kementerian yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT Kementerian, dan Pengguna.

BAB IV

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 9

Infrastruktur IGT lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:

a.kebijakan; www.peraturan.go.id 2021, No.1387
b.kelembagaan;
c.teknologi;
d.standar; dan
e.sumber daya manusia.

Pasal 10

(1)Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG Nasional.
(2)Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian.
(3)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan badan yang membidangi Informasi Geospasial.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan informasi geospasial;
c.bahwa untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu data dan informasi geospasial tematik www.peraturan.go.id 2021, No.1387 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2021, No.1387 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2021, No.1387 2021 Nomor 92);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. 13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
13. 14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan IGT adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan IGT.
2.Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, www.peraturan.go.id 2021, No.1387 atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
5.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna.
8.Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9.Produsen Data Geospasial yang selanjutnya disebut Produsen DG adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1387
10.Walidata Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12.Tim Pelaksana adalah pejabat dan/atau staf teknis yang ditetapkan sebagai pengelola Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh pejabat berwenang.
13.Pengguna adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
14.Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT.
15.Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
16.Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan DG dan IG yang terstruktur pada media digital.
17.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
18.Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
19.Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
20.Kamus Data Geospasial adalah panduan untuk penyusunan data Geospasial yang sistematis yang www.peraturan.go.id 2021, No.1387 memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama Produsen DG dan field atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.
21.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22.Map Service adalah representasi data Geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.
23.Geoportal/Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah situs data dan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi Geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

a.DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan;
b.Penyelenggara IGT;
c.Infrastruktur IGT;
d.Penyelenggaraan IGT;
e.monitoring dan evaluasi; dan
f.pendanaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1387

BAB II

DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 3

(1)DG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi bidang:
1. a.planologi kehutanan dan tata lingkungan;
2. b.konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. c.pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
4. d.pengelolaan hutan lestari;
5. e.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. f.pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
7. g.pengendalian perubahan iklim;
8. h.perhutanan sosial dan dan kemitraan lingkungan;
9. i.standardisasi dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan;
10. j.penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
11. k.lainnya lingkup Kementerian.
(2)IGT lingkungan hidup dan kehutanan dihasilkan berdasarkan:
1. a.DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.IGD; dan
3. c.Data lainnya yang diperlukan.
(3)Daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Perubahan lampiran daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No.1387

Pasal 4

(1)Bentuk DG dan IGT berupa:
1. a.digital; dan
2. b.cetak.
(2)DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.format Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa Shapefile;
2. b.format Web Map Service;
3. c.format JPEG atau PDF;
4. d.format Tiff hasil dari citra foto udara; dan
5. e.format lain sesuai perkembangan teknologi.
(3)DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.cetakan tabel informasi berkoordinat;
2. b.peta citra;
3. c.peta tematik lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.buku atlas; dan
5. e.bentuk cetakan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 5

Kementerian sebagai penyelenggara IGT dan simpul JIGN.

Pasal 6

(1)Penyelenggara IGT lingkup Kementerian terdiri atas:
1. a.Produsen DG; dan
2. b.Walidata Geospasial.
(2)Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Perubahan pada lampiran daftar Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan www.peraturan.go.id 2021, No.1387 Keputusan Menteri.
(4)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diselenggarakan oleh unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 7

(1)Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan Pemutakhiran DG dan IGT beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
2. b.melakukan kontrol kualitas DG dan IGT sesuai dengan standar;
3. c.menyampaikan DG dan IGT beserta Metadata kepada Walidata Geospasial melalui Basis Data Geospasial Kementerian;
4. d.menyampaikan kondisi DG dan IGT kepada Walidata Geospasial; dan
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada Walidata Geospasial.
(2)Produsen DG mempunyai hak akses ke Basis Data Geospasial Kementerian terdiri atas:
1. a.akses melihat, mengubah, dan mengunggah IGT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. b.akses melihat dan mengunduh semua IGT.

Pasal 8

(1)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penjaminan kualitas IGT lingkup Kementerian; www.peraturan.go.id 2021, No.1387
2. b.melakukan Penyebarluasan IGT yang diselenggarakannya melalui JIG Kementerian dan JIGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pengelolaan Metadata IGT;
4. d.membangun dan memelihara Basis Data Geospasial Kementerian;
5. e.membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT;
6. f.melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT Kementerian dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan Penyebarluasan IGT;
7. g.melakukan monitoring berkala terhadap IGT pada Basis Data Geospasial Kementerian;
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan IGT serta melaporkan hasilnya kepada Menteri; dan
9. i.melakukan koordinasi terhadap akses IGT dalam rangka Satu Data Indonesia lingkup Kementerian.
(2)Dalam pelaksanaan tugas Penyebarluasan IGT di daerah, Walidata Geospasial dibantu oleh UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai wilayah kerjanya.
(3)Walidata Geospasial mempunyai kewenangan pengaturan terhadap akses Basis Data Geospasial Kementerian yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT Kementerian, dan Pengguna.

BAB IV

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 9

Infrastruktur IGT lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:

a.kebijakan; www.peraturan.go.id 2021, No.1387
b.kelembagaan;
c.teknologi;
d.standar; dan
e.sumber daya manusia.

Pasal 10

(1)Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG Nasional.
(2)Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian.
(3)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan badan yang membidangi Informasi Geospasial.