DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

IGT kehutanan meliputi: a. bidang planologi kehutanan; b. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; c. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; d. bidang pengelolaan hutan lestari; e. bidang perhutanan sosial; f. bidang penegakan hukum kehutanan; dan g. bidang kehutanan lainnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan informasi geospasial tematik sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa untuk memperoleh data dan informasi geospasial tematik kehutanan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial tematik melalui penyelenggaraan informasi geospasial tematik kehutanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna.
7.Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian.
8.Pengguna IGT adalah instansi pemerintah, badan hukum, dan setiap orang yang menggunakan IGT.
9.Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT.
10.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
13.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pemantapan kawasan hutan.

BAB II

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Pasal 2

(1)IGT kehutanan meliputi:
1. a.bidang planologi kehutanan;
2. b.bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. c.bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
4. d.bidang pengelolaan hutan lestari;
5. e.bidang perhutanan sosial;
6. f.bidang penegakan hukum kehutanan; dan
7. g.bidang kehutanan lainnya.
(2)Daftar IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1)IGT kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
1. a.digital; dan
2. b.cetak.
(2)IGT kehutanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.format sistem informasi geografis;
2. b.format web map service;
3. c.format joint photograpic experts group (jpeg) atau portable document format (pdf); dan/atau
4. d.format tiff hasil dari citra foto udara.
(3)IGT kehutanan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.tabel informasi berkoordinat;
2. b.peta citra;
3. c.peta tematik kehutanan;
4. d.buku atlas; dan/atau
5. e.bentuk lainnya.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Pasal 4

(1)Penyelenggara IGT kehutanan terdiri atas:
1. a.produsen DG; dan
2. b.walidata Geospasial.
(2)Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang menghasilkan IGT kehutanan.
(3)Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 5

(1)Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran DG dan IGT kehutanan beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
2. b.melakukan kontrol kualitas DG dan IGT kehutanan sesuai dengan standar DG;
3. c.menyampaikan DG dan IGT kehutanan beserta Metadata kepada walidata Geospasial melalui akses JIG Kementerian;
4. d.menyampaikan kondisi DG dan IGT kehutanan kepada walidata Geospasial; dan
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada walidata Geospasial.
(2)Akses JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akses produsen DG untuk:
1. a.melihat, mengubah, dan mengunggah IGT kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. b.melihat dan mengunduh semua IGT kehutanan.

Pasal 6

(1)Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan IGT kehutanan;
2. b.melaksanakan penjaminan kualitas IGT kehutanan terhadap kontrol kualitas dari produsen DG.
3. c.melakukan penyebarluasan IGT kehutanan yang diselenggarakan melalui JIG Kementerian dan JIG Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan pengelolaan Metadata IGT kehutanan;
5. e.membangun dan memelihara JIG Kementerian;
6. f.membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT kehutanan;
7. g.melakukan koordinasi dengan produsen DG dan UPT dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan penyebarluasan IGT kehutanan;
8. h.mengatur akses basis DG melalui JIG Kementerian yang dilakukan oleh produsen DG, UPT, dan Pengguna IGT;
9. i.melakukan pemantauan berkala terhadap IGT kehutanan pada JIG Kementerian;
10. j.melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan IGT kehutanan;
11. k.melakukan koordinasi terhadap akses IGT kehutanan dalam rangka satu data Indonesia lingkup Kementerian; dan
12. l.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Dalam pelaksanaan tugas penyebarluasan IGT kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, walidata Geospasial dapat dibantu oleh UPT.

BAB IV

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Pasal 7

Infrastruktur IGT kehutanan terdiri atas:

a.kebijakan;
b.kelembagaan;
c.teknologi;
d.standar; dan
e.sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada:
1. a.rencana induk penyelenggaraan IG nasional; dan
2. b.rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan.
(2)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.

Pasal 9

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mendukung penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian.
(2)Penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.penyelenggara IGT kehutanan; dan
2. b.tim pelaksana JIG Kementerian.

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pelaksana JIG Kementerian dari unsur produsen DG dan walidata Geospasial.
(2)Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian.
(3)Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021