DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang www.peraturan.go.id 2021, No.1426 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari www.peraturan.go.id 2021, No.1426 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
3.Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
4.Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
5.Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
6.Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
7.Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
8.Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.
9.Indeks Pencemaran adalah angka yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan.
10.Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.
11.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
12.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
13.Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
14.Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB II

TAHAPAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Menteri menyelenggarakan penghitungan IKLH.
(2)Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Dalam menyelenggarakan penghitungan IKLH, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

a.perencanaan; dan
b.pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.pembinaan; dan
b.tata kelola penghitungan IKLH.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penghitungan IKLH.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek:
1. a.pemilihan lokasi pemantauan;
2. b.metode pengambilan data; dan
3. c.perhitungan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

(1)Pemilihan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan atas kualitas media Lingkungan Hidup.
(2)Kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.air;
2. b.udara ambien;
3. c.air laut; dan
4. d.lahan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(3)Media lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi;
1. a.Tutupan Lahan; dan
2. b.Ekosistem Gambut.

Pasal 7

(1)Lokasi pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.mewakili sumber pencemar;
2. b.pada outlet daerah aliran sungai utama;
3. c.pada titik intake pengolahan air minum;
4. d.pada danau, waduk atau situ; dan/atau
5. e.pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.
(2)Lokasi pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;
2. b.daerah atau kawasan industri;
3. c.pemukiman padat penduduk; dan
4. d.kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.
(3)Lokasi pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.muara sungai utama;
2. b.lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
3. c.ekosistem penting, berupa:
  1. 1.mangrove;
  2. 2.terumbu karang;
  3. 3.padang lamun;
  4. 4.estuari; dan/atau
  5. 5.ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(4)Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.kawasan hutan; dan
2. b.areal penggunaan lain.
(5)Lokasi pemantauan kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
2. b.Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya.

Pasal 8

Metode pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a.waktu dan frekuensi pengambilan data; dan
b.parameter.

Pasal 9

(1)Waktu dan frekuensi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk air, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan;
2. b.untuk udara ambien jika:
  1. 1.menggunakan alat manual pasif: a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; atau b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 7 (tujuh) hari;
  2. 2.menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, masing-masing sampel diambil selama 24 (dua puluh empat) jam; www.peraturan.go.id 2021, No.1426
  3. 3.menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien permanen paling sedikit 292 (dua ratus sembilan puluh dua) data harian setiap tahun; atau
  4. 4.menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien bergerak paling sedikit 240 (dua ratus empat puluh) data harian per tahun;
3. c.untuk air laut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim barat dan musim timur; dan
4. d.untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan.
(2)Pengambilan data untuk air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara pengambilan sampel dengan ketentuan:
1. a.untuk air, harus mewakili hulu, tengah, dan hilir;
2. b.untuk udara ambien, harus mewakili:
  1. 1.lokasi pada setiap provinsi paling sedikit 3 (tiga) kabupaten/kota; dan
  2. 2.titik pengambilan sampel pada setiap kabupaten/kota berjumlah 4 (empat) titik; dan
3. c.untuk laut, paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili lokasi prioritas provinsi.
(3)Pengambilan data untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan:
1. a.citra satelit; dan/atau
2. b.foto udara.

Pasal 10

Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.untuk air:
1. 1.derajat keasaman (pH); www.peraturan.go.id 2021, No.1426
2. 2.kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD);
3. 3.kebutuhan oksigen kimiawi (COD);
4. 4.padatan tersuspensi total (TSS);
5. 5.oksigen terlarut (DO);
6. 6.nitrat (NO3-N);
7. 7.total fosfat (T-Phosphat);
8. 8.total nitrogen;
9. 9.fecal coliform;
10. 10.klorofil-a; dan/atau
11. 11.transparansi;
b.untuk udara ambien:
1. 1.sulfur dioksida (SO2); dan
2. 2.nitrogen dioksida (NO2);
c.untuk air laut:
1. 1.padatan tersuspensi total (TSS);
2. 2.minyak dan lemak;
3. 3.amonia total (NH3-N);
4. 4.ortofosfat (PO4-P); dan
5. 5.oksigen terlarut (DO);
d.untuk Tutupan Lahan:
1. 1.luasan tutupan hutan; dan
2. 2.luasan tutupan vegetasi non hutan; dan
e.untuk Ekosistem Gambut:
1. 1.areal terdampak Kanal;
2. 2.areal bekas kebakaran;
3. 3.Tutupan Lahan;
4. 4.tinggi muka air tanah; dan/atau
5. 5.areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan Gambut.

Pasal 11

(1)Perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(2)Hasil perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk indeks, meliputi:
1. a.IKA;
2. b.IKU;
3. c.IKAL;
4. d.IKTL;
5. e.IKEG; dan
6. f.IKL.
(3)IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan menggunakan data dan informasi IKTL dan IKEG.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang www.peraturan.go.id 2021, No.1426 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari www.peraturan.go.id 2021, No.1426 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
3.Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
4.Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
5.Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
6.Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
7.Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
8.Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.
9.Indeks Pencemaran adalah angka yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan.
10.Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.
11.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
12.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
13.Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
14.Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB II

TAHAPAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Menteri menyelenggarakan penghitungan IKLH.
(2)Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Dalam menyelenggarakan penghitungan IKLH, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

a.perencanaan; dan
b.pelaksanaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.pembinaan; dan
b.tata kelola penghitungan IKLH.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penghitungan IKLH.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek:
1. a.pemilihan lokasi pemantauan;
2. b.metode pengambilan data; dan
3. c.perhitungan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

(1)Pemilihan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan atas kualitas media Lingkungan Hidup.
(2)Kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.air;
2. b.udara ambien;
3. c.air laut; dan
4. d.lahan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(3)Media lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi;
1. a.Tutupan Lahan; dan
2. b.Ekosistem Gambut.

Pasal 7

(1)Lokasi pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.mewakili sumber pencemar;
2. b.pada outlet daerah aliran sungai utama;
3. c.pada titik intake pengolahan air minum;
4. d.pada danau, waduk atau situ; dan/atau
5. e.pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.
(2)Lokasi pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;
2. b.daerah atau kawasan industri;
3. c.pemukiman padat penduduk; dan
4. d.kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.
(3)Lokasi pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.muara sungai utama;
2. b.lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
3. c.ekosistem penting, berupa:
  1. 1.mangrove;
  2. 2.terumbu karang;
  3. 3.padang lamun;
  4. 4.estuari; dan/atau
  5. 5.ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(4)Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.kawasan hutan; dan
2. b.areal penggunaan lain.
(5)Lokasi pemantauan kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
2. b.Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya.

Pasal 8

Metode pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a.waktu dan frekuensi pengambilan data; dan
b.parameter.

Pasal 9

(1)Waktu dan frekuensi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk air, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan;
2. b.untuk udara ambien jika:
  1. 1.menggunakan alat manual pasif: a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; atau b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 7 (tujuh) hari;
  2. 2.menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, masing-masing sampel diambil selama 24 (dua puluh empat) jam; www.peraturan.go.id 2021, No.1426
  3. 3.menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien permanen paling sedikit 292 (dua ratus sembilan puluh dua) data harian setiap tahun; atau
  4. 4.menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien bergerak paling sedikit 240 (dua ratus empat puluh) data harian per tahun;
3. c.untuk air laut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim barat dan musim timur; dan
4. d.untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan.
(2)Pengambilan data untuk air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara pengambilan sampel dengan ketentuan:
1. a.untuk air, harus mewakili hulu, tengah, dan hilir;
2. b.untuk udara ambien, harus mewakili:
  1. 1.lokasi pada setiap provinsi paling sedikit 3 (tiga) kabupaten/kota; dan
  2. 2.titik pengambilan sampel pada setiap kabupaten/kota berjumlah 4 (empat) titik; dan
3. c.untuk laut, paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili lokasi prioritas provinsi.
(3)Pengambilan data untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan:
1. a.citra satelit; dan/atau
2. b.foto udara.

Pasal 10

Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.untuk air:
1. 1.derajat keasaman (pH); www.peraturan.go.id 2021, No.1426
2. 2.kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD);
3. 3.kebutuhan oksigen kimiawi (COD);
4. 4.padatan tersuspensi total (TSS);
5. 5.oksigen terlarut (DO);
6. 6.nitrat (NO3-N);
7. 7.total fosfat (T-Phosphat);
8. 8.total nitrogen;
9. 9.fecal coliform;
10. 10.klorofil-a; dan/atau
11. 11.transparansi;
b.untuk udara ambien:
1. 1.sulfur dioksida (SO2); dan
2. 2.nitrogen dioksida (NO2);
c.untuk air laut:
1. 1.padatan tersuspensi total (TSS);
2. 2.minyak dan lemak;
3. 3.amonia total (NH3-N);
4. 4.ortofosfat (PO4-P); dan
5. 5.oksigen terlarut (DO);
d.untuk Tutupan Lahan:
1. 1.luasan tutupan hutan; dan
2. 2.luasan tutupan vegetasi non hutan; dan
e.untuk Ekosistem Gambut:
1. 1.areal terdampak Kanal;
2. 2.areal bekas kebakaran;
3. 3.Tutupan Lahan;
4. 4.tinggi muka air tanah; dan/atau
5. 5.areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan Gambut.

Pasal 11

(1)Perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. www.peraturan.go.id 2021, No.1426
(2)Hasil perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk indeks, meliputi:
1. a.IKA;
2. b.IKU;
3. c.IKAL;
4. d.IKTL;
5. e.IKEG; dan
6. f.IKL.
(3)IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan menggunakan data dan informasi IKTL dan IKEG.