DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemangku hutan adat, pemilik hutan hak, dan/atau kepala kesatuan pengelolaan hutan mempunyai kewajiban membuat sekat bakar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SEKAT BAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekat Bakar adalah jalur yang memisahkan areal dalam hamparan bahan bakaran untuk mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas.
2.Bahan Bakaran adalah biomassa di kawasan hutan dan lahan yang dapat tersulut api dan terbakar, baik yang berada di permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.
3.Tanaman Sekat Bakar adalah tanaman dengan jenis tertentu yang memiliki kemampuan menghambat atau mengurangi kecepatan perambatan api.
4.Sekat Bakar Alami adalah bentang alam yang dapat difungsikan sebagai Sekat Bakar.
5.Sekat Bakar Buatan adalah jalur yang dibuat dan difungsikan sebagai Sekat Bakar.
6.Sekat Bakar Buatan Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Jalur Hijau adalah jalur Sekat Bakar yang memiliki vegetasi seperti pohon, semak, atau tanaman lain yang telah dimodifikasi sehingga kemampuan penjalaran api terbatas dan dapat dikendalikan.
7.Sekat Bakar Buatan Jalur Kuning yang selanjutnya disebut Jalur Kuning adalah jalur Sekat Bakar dengan area yang tidak memiliki vegetasi dan/atau bahan bakaran lainnya.
8.Separasi Vegetasi adalah kegiatan pemisahan vegetasi di sepanjang jalur Sekat Bakar untuk mengurangi perambatan api melalui pemangkasan.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembuatan Sekat Bakar bagi pengelola kawasan hutan dan lahan, pemegang hak atau pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan para pihak terkait.

BAB II

JENIS SEKAT BAKAR

Pasal 3

(1)Jenis Sekat Bakar meliputi:
1. a.Sekat Bakar Alami; dan
2. b.Sekat Bakar Buatan.
(2)Sekat Bakar Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bentang alam:
1. a.sungai;
2. b.danau;
3. c.rawa; atau
4. d.jurang.
(3)Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Jalur Hijau; dan
2. b.Jalur Kuning.
(4)Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
1. a.jalur dengan Tanaman Sekat Bakar;
2. b.jalur dengan tumbuhan bawah; atau
3. c.jalur dengan campuran tumbuhan bawah dan Tanaman Sekat Bakar atau pohon lainnya.
(5)Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat memanfaatkan:
1. a.jalan pengelolaan;
2. b.batas antara blok tanaman; atau
3. c.parit atau kanal pada lahan gambut.
(6)Pemanfaatan parit atau kanal pada lahan gambut untuk Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari parit atau kanal yang telah ada.
(7)Jalur Hijau dan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKAT BAKAR BUATAN

Pasal 4

(1)Pembuatan Sekat Bakar mempertimbangkan:
1. a.prinsip umum; dan
2. b.prinsip teknis.
(2)Prinsip umum pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meliputi:
1. a.jalur Sekat Bakar tidak terputus;
2. b.memiliki akses untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan;
3. c.mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem; dan/atau
4. d.menerapkan pengendalian erosi.
(3)Selain wajib memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembuatan Sekat Bakar dapat terkoneksi dengan Sekat Bakar yang sudah ada.
(4)Prinsip teknis pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.semakin miring suatu areal;
2. b.semakin kompleks topografi kawasan; dan
3. c.semakin besar potensi ukuran api, Sekat Bakar dibuat semakin lebar dari ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Perencanaan pembuatan Sekat Bakar meliputi:
1. a.pemilihan lokasi dan penempatan jalur Sekat Bakar;
2. b.pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan;
3. c.arah jalur Sekat Bakar;
4. d.pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau; dan
5. e.metode pembuatan.
(2)Pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.kawasan rawan kebakaran;
2. b.kawasan yang tidak dikelola secara baik; atau
3. c.kawasan bernilai konservasi tinggi, habitat flora dan fauna dilindungi, fasilitas publik dan/atau fasilitas strategis dan/atau kawasan prioritas lainnya.
(3)Setelah dilakukan pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jalur Sekat Bakar dapat ditempatkan di sepanjang:
1. a.punggung bukit dengan kelembaban yang cukup tinggi;
2. b.jalur terbuka lainnya seperti jalan dan jalur pipa;
3. c.areal basah dan/atau berair seperti rawa, kanal, sungai, dan parit; atau
4. d.perbatasan areal yang dilindungi dengan kawasan pemukiman dan/atau kawasan dengan aktivitas masyarakat.
(4)Pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalur Hijau atau Jalur Kuning.
(5)Dalam menentukan pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.status kawasan;
2. b.jenis tanah mineral dan/atau gambut;
3. c.tipe ekosistem;
4. d.topografi areal berupa ketinggian, kemiringan, berbukit, lembah atau datar; dan
5. e.jenis dan kuantitas Bahan Bakaran.
(6)Arah jalur Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan:
1. a.perkiraan arah angin;
2. b.perkiraan titik asal kebakaran; dan
3. c.Sekat Bakar yang sudah ada.
(7)Pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria:
1. a.diutamakan jenis tanaman lokal;
2. b.mudah dalam penanaman dan pemeliharaan;
3. c.tidak termasuk sebagai tanaman invasif pada kawasan konservasi; dan
4. d.tahan terhadap serangan hama penyakit.
(8)Karakteristik Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
1. a.tanaman selalu hijau dan tahan kekeringan (evergreen), tidak menggugurkan daun pada musim kemarau;
2. b.dapat menekan tumbuhan bawah dan liana;
3. c.serasah tidak banyak dan mudah terdekomposisi atau mudah terurai; dan/atau
4. d.kulit pohon keras dan sulit terbakar.
(9)Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10)Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bertambah atau berkurang berdasarkan hasil penelitian dan dipublikasi sebagai tulisan ilmiah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.membuat akses jalan;
2. b.penanaman Tanaman Sekat Bakar;
3. c.melakukan Separasi Vegetasi pada Jalur Hijau yang didominasi tumbuhan bawah dan Jalur Hijau dengan kombinasi tumbuhan bawah dan pohon; dan
4. d.membersihkan Bahan Bakaran permukaan seperti kayu mati, ranting-ranting, semak, belukar, rumput, dan material lain yang mudah terbakar.
(2)Tanaman Sekat Bakar ditanam serapat mungkin dengan tetap mempertimbangkan metode silvikultur yang sesuai.
(3)Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Separasi Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan teknis pohon bebas cabang dan Bahan Bakaran potensial lainnya paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah.
(5)Pembersihan Bahan Bakaran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membersihkan Bahan Bakaran di sepanjang jalur Sekat Bakar.

Pasal 8

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Separasi Vegetasi, pembersihan Bahan Bakaran, dan pembuatan akses jalan pembuatan Sekat Bakar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

(1)Pemantauan jalur Sekat Bakar dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun terutama pada saat menjelang dan pada musim kemarau.
(2)Pemeliharaan jalur Sekat Bakar dilakukan melalui kegiatan pembersihan Bahan Bakaran dan Separasi Vegetasi.

Pasal 10

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kegiatan pemeliharaan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemangku hutan adat, pemilik hutan hak, dan/atau kepala kesatuan pengelolaan hutan mempunyai kewajiban membuat sekat bakar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SEKAT BAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekat Bakar adalah jalur yang memisahkan areal dalam hamparan bahan bakaran untuk mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas.
2.Bahan Bakaran adalah biomassa di kawasan hutan dan lahan yang dapat tersulut api dan terbakar, baik yang berada di permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.
3.Tanaman Sekat Bakar adalah tanaman dengan jenis tertentu yang memiliki kemampuan menghambat atau mengurangi kecepatan perambatan api.
4.Sekat Bakar Alami adalah bentang alam yang dapat difungsikan sebagai Sekat Bakar.
5.Sekat Bakar Buatan adalah jalur yang dibuat dan difungsikan sebagai Sekat Bakar.
6.Sekat Bakar Buatan Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Jalur Hijau adalah jalur Sekat Bakar yang memiliki vegetasi seperti pohon, semak, atau tanaman lain yang telah dimodifikasi sehingga kemampuan penjalaran api terbatas dan dapat dikendalikan.
7.Sekat Bakar Buatan Jalur Kuning yang selanjutnya disebut Jalur Kuning adalah jalur Sekat Bakar dengan area yang tidak memiliki vegetasi dan/atau bahan bakaran lainnya.
8.Separasi Vegetasi adalah kegiatan pemisahan vegetasi di sepanjang jalur Sekat Bakar untuk mengurangi perambatan api melalui pemangkasan.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

BAB II

JENIS SEKAT BAKAR

Pasal 3

(1)Jenis Sekat Bakar meliputi:
1. a.Sekat Bakar Alami; dan
2. b.Sekat Bakar Buatan.
(2)Sekat Bakar Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bentang alam:
1. a.sungai;
2. b.danau;
3. c.rawa; atau
4. d.jurang.
(3)Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Jalur Hijau; dan
2. b.Jalur Kuning.
(4)Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
1. a.jalur dengan Tanaman Sekat Bakar;
2. b.jalur dengan tumbuhan bawah; atau
3. c.jalur dengan campuran tumbuhan bawah dan Tanaman Sekat Bakar atau pohon lainnya.
(5)Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat memanfaatkan:
1. a.jalan pengelolaan;
2. b.batas antara blok tanaman; atau
3. c.parit atau kanal pada lahan gambut.
(6)Pemanfaatan parit atau kanal pada lahan gambut untuk Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari parit atau kanal yang telah ada.
(7)Jalur Hijau dan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKAT BAKAR BUATAN

Pasal 4

(1)Pembuatan Sekat Bakar mempertimbangkan:
1. a.prinsip umum; dan
2. b.prinsip teknis.
(2)Prinsip umum pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meliputi:
1. a.jalur Sekat Bakar tidak terputus;
2. b.memiliki akses untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan;
3. c.mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem; dan/atau
4. d.menerapkan pengendalian erosi.
(3)Selain wajib memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembuatan Sekat Bakar dapat terkoneksi dengan Sekat Bakar yang sudah ada.
(4)Prinsip teknis pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.semakin miring suatu areal;
2. b.semakin kompleks topografi kawasan; dan
3. c.semakin besar potensi ukuran api, Sekat Bakar dibuat semakin lebar dari ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Perencanaan pembuatan Sekat Bakar meliputi:
1. a.pemilihan lokasi dan penempatan jalur Sekat Bakar;
2. b.pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan;
3. c.arah jalur Sekat Bakar;
4. d.pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau; dan
5. e.metode pembuatan.
(2)Pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.kawasan rawan kebakaran;
2. b.kawasan yang tidak dikelola secara baik; atau
3. c.kawasan bernilai konservasi tinggi, habitat flora dan fauna dilindungi, fasilitas publik dan/atau fasilitas strategis dan/atau kawasan prioritas lainnya.
(3)Setelah dilakukan pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jalur Sekat Bakar dapat ditempatkan di sepanjang:
1. a.punggung bukit dengan kelembaban yang cukup tinggi;
2. b.jalur terbuka lainnya seperti jalan dan jalur pipa;
3. c.areal basah dan/atau berair seperti rawa, kanal, sungai, dan parit; atau
4. d.perbatasan areal yang dilindungi dengan kawasan pemukiman dan/atau kawasan dengan aktivitas masyarakat.
(4)Pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalur Hijau atau Jalur Kuning.
(5)Dalam menentukan pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.status kawasan;
2. b.jenis tanah mineral dan/atau gambut;
3. c.tipe ekosistem;
4. d.topografi areal berupa ketinggian, kemiringan, berbukit, lembah atau datar; dan
5. e.jenis dan kuantitas Bahan Bakaran.
(6)Arah jalur Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan:
1. a.perkiraan arah angin;
2. b.perkiraan titik asal kebakaran; dan
3. c.Sekat Bakar yang sudah ada.
(7)Pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria:
1. a.diutamakan jenis tanaman lokal;
2. b.mudah dalam penanaman dan pemeliharaan;
3. c.tidak termasuk sebagai tanaman invasif pada kawasan konservasi; dan
4. d.tahan terhadap serangan hama penyakit.
(8)Karakteristik Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
1. a.tanaman selalu hijau dan tahan kekeringan (evergreen), tidak menggugurkan daun pada musim kemarau;
2. b.dapat menekan tumbuhan bawah dan liana;
3. c.serasah tidak banyak dan mudah terdekomposisi atau mudah terurai; dan/atau
4. d.kulit pohon keras dan sulit terbakar.
(9)Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10)Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bertambah atau berkurang berdasarkan hasil penelitian dan dipublikasi sebagai tulisan ilmiah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.membuat akses jalan;
2. b.penanaman Tanaman Sekat Bakar;
3. c.melakukan Separasi Vegetasi pada Jalur Hijau yang didominasi tumbuhan bawah dan Jalur Hijau dengan kombinasi tumbuhan bawah dan pohon; dan
4. d.membersihkan Bahan Bakaran permukaan seperti kayu mati, ranting-ranting, semak, belukar, rumput, dan material lain yang mudah terbakar.
(2)Tanaman Sekat Bakar ditanam serapat mungkin dengan tetap mempertimbangkan metode silvikultur yang sesuai.
(3)Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Separasi Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan teknis pohon bebas cabang dan Bahan Bakaran potensial lainnya paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah.
(5)Pembersihan Bahan Bakaran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membersihkan Bahan Bakaran di sepanjang jalur Sekat Bakar.

Pasal 8

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

(1)Pemantauan jalur Sekat Bakar dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun terutama pada saat menjelang dan pada musim kemarau.
(2)Pemeliharaan jalur Sekat Bakar dilakukan melalui kegiatan pembersihan Bahan Bakaran dan Separasi Vegetasi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022