DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; tata cara Pembukaan Lahan Perladangan; Pembukaan lahan dan Pemberdayaan masyarakat dalam Kawasan Hutan; Perlindungan lahan Pertanian; Pembinaan dan Pengawasan; pelaporan; Sanksi Administrasi dan Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlu dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.bahwa sebagian masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani tradisional yang mengelola lahan pertanian dalam bentuk perladangan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah, perlu untuk dilindungi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 24 Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembukaan lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638); 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal berasaskan:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kelestarian dan berkelanjutan;
d.keterpaduan dan keseimbangan;
e.pengakuan kepemilikan masyarakat adat; dan
f.ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembukaan lahan perladangan yang berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :

a.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Peladang untuk membuka Lahan Perladangan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal;
b.mencegah kebakaran Lahan yang lebih luas;
c.memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis;
d.meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat;
e.terpeliharanya budaya masyarakat lokal; dan
f.membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN

Pasal 5

(1)Peladang dapat membuka Lahan yang bertujuan untuk kegiatan Perladangan sesuai dengan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
(2)Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
(3)Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
(4)Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.membuat sekat bakar sekeliling Lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjalaran api ke Lahan sekitarnya;
2. b.menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
3. c.memberitahukan pemilik Lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
4. d.pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;
5. e.pembakaran dimulai dari tepi Lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
6. f.harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan Lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
7. g.menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
8. h.tidak mengakibatkan Lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
(5)Pembakaran lahan perladangan yang berbatasan dengan dan/atau sekitar daerah areal ijin usaha dan/atau usaha perorangan, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses pembakaran lahan perladangan terbatas terkendali.
(6)Dalam hal pemilik Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembakaran perladangan terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar.

Pasal 6

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak boleh dilakukan di Lahan Gambut.

Pasal 7

(1)Peladang yang melakukan pembukaan Lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat sebelum pembukaan Lahan dilakukan.
(2)Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikannya secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Camat.
(3)Paling lama lx24 jam setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

Pasal 8

Peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus melakukan penanaman pada lahan yang dibuka dengan ditanami tanaman padi, palawija dan/atau sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun di wilayah setempat.

BAB III

PEMBUKAAN LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 9

(1)Pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)Ketentuan lebih Janjut mengenai pemberdayaan masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai perhutanan sosial.

BAB IV

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 10

(1)Lahan yang telah dibuka oleh Peladang harus dilindungi dan ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan.
(2)Perubahan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 1 1
(1)Gubemur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal yang wilayah ladangnya lintas Kabupaten/Kota. \
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
(3)Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Pemangku Adat/Tumenggung, dan/atau masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018