DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019

Nomor: 52
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Gerakan PBLHS untuk mewujudkan: a. perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan b. peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; Mengingat : 1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
2.Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
3.Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penerapan PRLH adalah sikap dan tindakan warga Sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
4.Konservasi Energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi keamanan, kenyamanan dan produktifitas.
5.Konservasi Air adalah perilaku yang disengaja dalam pengelolaan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial.
6.Laporan Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disebut Laporan EDS adalah suatu dokumen yang berisi hasil proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.
7.Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPMLH adalah pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup Sekolah dan lokal/daerah dengan memperhatikan isu lingkungan hidup global.
8.Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKJM adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan Sekolah selama 4 (empat) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
9.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama 1 (satu) tahun.
10.Rencana Gerakan PBLHS adalah lembar yang memuat rencana kegiatan Sekolah untuk Penerapan PRLH yang terintegrasi dalam manajemen dan proses pembelajaran di Sekolah.
11.Dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dokumen Satu KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Sekolah.
12.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih, yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
13.Program Pengembangan Diri adalah rencana kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi Sekolah.
14.Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
15.Kader Adiwiyata adalah peserta didik sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga sekolah dan warga sekitarnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
17.Kepala Badan adalah Pimpinan satuan kerja yang mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

(1)Gerakan PBLHS untuk mewujudkan:
1. a.perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. b.peningk atan kualitas lingkungan hidup.
(2)Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah.

Pasal 3

(1)Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Sekolah.
(2)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
2. b.sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
3. c.sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
4. d.sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.

BAB II

PELAKSANAAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

Pasal 4

Gerakan PBLHS oleh Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:

a.perencanaan Gerakan PBLHS;
b.pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.

Pasal 5

(1)Perencanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui penyusunan Rencana Gerakan PBLHS.
(2)Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rencana 4 (empat) tahunan; dan
2. b.rencana tahunan.

Pasal 6

(1)Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan Laporan EDS dan hasil IPMLH.
(2)Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.potensi lingkungan hidup sekolah dan lokal/daerah;
2. b.masalah lingkungan hidup sekolah, lokal/daerah, dan global, serta potensi dan ketahanan bencana;
3. c.jenis kegiatan;
4. d.waktu pelaksanaan;
5. e.target capaian;
6. f.penanggung jawab;
7. g.sumber pembiayaan; dan
8. h.pihak yang terlibat.
(3)Potensi dan ketahanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
1. a.potensi bencana yang dihadapi; dan
2. b.kemampuan warga sekolah untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespon terjadinya bencana.
(4)Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis kegiatan mengacu kepada penerapan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
(5)Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
1. a.kepala sekolah;
2. b.dewan pendidik;
3. c.komite sekolah;
4. d.peserta didik; dan
5. e.masyarakat.
(6)Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disahkan oleh Kepala Sekolah.
(2)Rencana Gerakan PBLHS yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Dokumen Satu KTSP dan RPP.
(3)Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan untuk penyusunan dan review RKJM dan RKAS.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan Rencana Gerakan PBLHS.
(2)Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis kegiatan:
1. a.pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan Penerapan PRLH di Sekolah;
2. b.penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah dan/atau di daerah;
3. c.membentuk jejaring kerja dan komunikasi;
4. d.kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS; dan
5. e.membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata.
(3)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aspek:
1. a.kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase;
2. b.pengelolaan sampah;
3. c.penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman;
4. d.konservasi air;
5. e.konservasi energi; dan
6. f.inovasi terkait Penerapan PRLH lainnya berdasarkan hasil IPMLH.

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.kepala sekolah;
2. b.dewan pendidik;
3. c.komite sekolah;
4. d.peserta didik; dan
5. e.masyarakat.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi salah satu bahan untuk penyusunan Laporan EDS.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
(3)Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
1. a.daring/online; atau
2. b.luring/offline.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…