DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019

Nomor: 53
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;
c.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Adiwiyata; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN ADIWIYATA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai salah satu upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Gerakan PBLHS. Gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, antara lain diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS, melalui Adiwiyata.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
2.Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
3.Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5.Kepala Badan adalah pimpinan satuan kerja yang mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1)Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
(2)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
2. b.sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
3. c.sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
4. d.sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.
(3)Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN, BOBOT, STANDAR, INDIKATOR/FAKTA DAN SKOR KOMPONEN BOBOT STANDAR INDIKATOR/FAKTA SKOR I. Perencanaan Gerakan PBLHS.

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan penilaian.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon Sekolah Adiwiyata.
(3)Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota;
2. b.calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
3. c.calon Sekolah Adiwiyata nasional; dan
4. d.calon Sekolah Adiwiyata mandiri.
(4)Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan ketentuan:
1. a.calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota, diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS;
2. b.calon Sekolah Adiwiyata provinsi:
  1. 1.sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di provinsi mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS;
  2. 2.kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota;
3. c.calon Sekolah Adiwiyata nasional, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
  1. 1.sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
  2. 2.sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
  3. 3.sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
  4. 4.sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata provinsi; dan
4. d.calon Sekolah Adiwiyata mandiri, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
  1. 1.sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
  2. 2.sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
  3. 3.sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
  4. 4.sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata nasional dan telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah.

Pasal 4

(1)Penilaian calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
1. a.seleksi administratif; dan
2. b.pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.
(2)Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
1. a.calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota dan calon Sekolah Adiwiyata provinsi untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di provinsi, berupa:
  1. 1.surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota atau calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
  2. 2.isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan PBLHS dan bukti pendukung;
  3. 3.salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah; dan
  4. 4.tabel Rencana Gerakan PBLHS;
2. b.calon Sekolah Adiwiyata provinsi untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota berupa:
  1. 1.surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
  2. 2.berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi dan bukti pendukung; dan
  3. 3.fotokopi keputusan bupati/wali kota tentang penetapan Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.
3. c.calon Sekolah Adiwiyata nasional berupa:
  1. 1.surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata nasional;
  2. 2.berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional dan bukti pendukung; dan
  3. 3.fotokopi keputusan gubernur tentang penetapan Sekolah Adiwiyata provinsi.
4. d.calon Sekolah Adiwiyata mandiri berupa:
  1. 1.surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata mandiri;
  2. 2.berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri dan bukti pendukung;
  3. 3.fotokopi keputusan Menteri tentang penetapan Sekolah Adiwiyata nasional;
  4. 4.fotokopi keputusan atau daftar sekolah binaan yang ditandatangani oleh kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota atau provinsi;
  5. 5.fotokopi keputusan penetapan sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota atau Sekolah Adiwiyata provinsi atau Sekolah Adiwiyata nasional; dan
  6. 6.laporan pembinaan calon Sekolah Adiwiyata mandiri terhadap sekolah binaan.

Pasal 5

(1)Berdasarkan hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan:
1. a.lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
2. b.tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.
(3)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian calon Sekolah Adiwiyata ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.daring/online; atau
2. b.luring/offline.

Pasal 7

(1)Kriteria Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup komponen:
1. a.perencanaan Gerakan PBLHS;
2. b.pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.
(2)Kriteria Sekolah Adiwiyata tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan oleh tim penilai Adiwiyata.
(2)Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim penilai Adiwiyata pusat;
2. b.tim penilai Adiwiyata provinsi; dan
3. c.tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota.
(3)Tim penilai Adiwiyata pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan dari unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. e.perguruan tinggi;
6. f.lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
7. g.unsur lain sesuai kebutuhan.
(4)Tim penilai Adiwiyata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan dari unsur:
1. a.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
2. b.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. c.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
6. f.unsur lain sesuai kebutuhan.
(5)Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan dari unsur:
1. a.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
2. b.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. c.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
4. d.lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
5. e.unsur lain sesuai kebutuhan.
(6)Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf d yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh:

a.Kepala Badan untuk tim penilai Adiwiyata pusat;
b.gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya untuk tim penilai Adiwiyata provinsi; dan
c.bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya untuk tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Tim penilai Adiwiyata pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata nasional dan Sekolah Adiwiyata mandiri.
(2)Tim penilai Adiwiyata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata provinsi.
(3)Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…