DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019

Nomor: 56
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Setiap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Kebisingan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu sumber utama kebisingan berasal dari kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi;
c.bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Baku Mutu Kebisingan adalah batas paling tinggi energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor.
2.Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin, transmisi dan/atau sistem pembakaran tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh.
3.Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang diproduksi, diproduksi ulang atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh, tanpa perubahan desain mesin transmisi dan/atau sistem pembakaran kendaraan bermotor.
4.Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor adalah usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi kendaraan bermotor dan/atau memasukkan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
5.Kendaraan Bermotor Kategori M adalah kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.
6.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
7.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight/GVW) sampai dengan 5 (lima) ton.
8.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight/GVW) lebih dari 5 (lima) ton.
9.Kendaraan Bermotor Kategori N adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.
10.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight/GVW) tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton.
11.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight/GVW) lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) ton.
12.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight/GVW) lebih dari 12 (dua belas) ton.
13.Kendaraan Bermotor Kategori L adalah kendaraan beroda kurang dari 4 (empat).
14.Kendaraan Bermotor Sub Kategori L3 adalah Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) centimeter kubik atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 (lima puluh) kilo meter per jam dengan apapun jenis tenaga penggeraknya sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
15.UNR 51-01 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
16.UNR 51-02 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 02 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
17.UNR 41-01 adalah Regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
18.UNR 41-04 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 04 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
19.Uji Kebisingan adalah pengujian kebisingan terhadap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi yang merupakan bagian dari uji tipe kendaraan bermotor.
20.Laboratorium adalah laboratorium uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau lembaga akreditasi internasional yang menjadi anggota dari International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Kategori M dengan sub kategori M1, sub kategori M2 dan sub kategori M3;
2. b.Kategori N dengan sub kategori N1, sub kategori N2 dan sub kategori N3; dan
3. c.Kategori L dengan sub kategori L3.

Pasal 3

(1)Pemenuhan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pengujian kebisingan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan di Laboratorium; dan
2. b.menggunakan metode uji:
  1. 1.UNR 51-02, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori M1 tipe baru dan yang sedang diproduksi;
  2. 2.UNR 51-01, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori M2, M3, N1, N2 dan N3 tipe baru dan yang sedang diproduksi; dan
  3. 3.UNR 41-04, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori L3 tipe baru dan yang sedang diproduksi.
(2)Uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.uji tipe enjin induk; dan
2. b.uji petik terhadap produksi massal.
(3)Hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan kepada Menteri dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya:
1. a.sertifikat uji tipe kendaraan bermotor; dan
2. b.laporan uji petik terhadap produksi massal, oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima hasil uji.

Pasal 5

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor yang telah memperoleh hasil uji kebisingan dan sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap promosi merek kendaraan bermotor.
(3)Pengumuman hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri melakukan evaluasi terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor atas ketentuan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kaji dokumen:
1. a.laporan hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
2. b.laporan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(3)Dalam hal laporan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, Menteri melakukan uji petik ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor atas pemenuhan Baku Mutu Kebisingan.

Pasal 7

(1)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar kaji ulang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor.
(2)Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)Biaya pelaksanaan uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori L tipe baru dan yang sedang diproduksi, wajib memenuhi Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat:
1. a.2 (dua) tahun, untuk:
  1. 1.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M1 tipe baru;
  2. 2.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 tipe baru;
  3. 3.Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 tipe baru;
  4. 4.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 tipe baru;
  5. 5.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 tipe baru;
  6. 6.Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 tipe baru; dan
  7. 7.Kendaraan Bermotor Sub Kategori L3 tipe baru.
2. b.4 (empat) tahun, untuk:
  1. 1.Kendaraan bermotor Sub Kategori M1 yang sedang diproduksi; dan
  2. 2.Kendaraan bermotor Sub Kategori L3 yang sedang diproduksi;
3. c.3 (tiga) tahun, untuk:
  1. 1.kendaraan bermotor Sub Kategori M2 yang sedang diproduksi;
  2. 2.kendaraan bermotor Sub Kategori M3 yang sedang diproduksi;
  3. 3.kendaraan bermotor Sub Kategori N1 yang sedang diproduksi;
  4. 4.kendaraan bermotor Sub Kategori N2 yang sedang diproduksi; dan
  5. 5.kendaraan bermotor Sub Kategori N3 yang sedang diproduksi.
(2)Selama periode peralihan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Baku Mutu Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2009