DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2016

Nomor: 63
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6.Penimbun Limbah B3 adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
7.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
8.Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
9.Garis Pantai adalah garis yang merupakan batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
10.Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
11.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
(2)Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 3

(1)Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir.
(2)Pelaksanaan penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.persyaratan fasilitas penimbusan Limbah B3;
2. b.persyaratan lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3;
3. c.tata cara penimbunan Limbah B3 di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3;
4. d.tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup;
5. e.tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3; dan
6. f.penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 4

(1)Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki desain fasilitas;
2. b.memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
  1. 1.saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
  2. 2.pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
  3. 3.sumur pantau; dan
  4. 4.lapisan penutup akhir.
3. c.memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 paling sedikit:
  1. 1.peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
  2. 2.alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3;
  3. 3.alat pelindung dan keselamatan diri; dan
4. d.memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
(2)Fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:
1. a.kelas I;
2. b.kelas II; dan
3. c.kelas III.

Pasal 5

(1)Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu :
1. a.lapisan dasar;
2. b.lapisan geomembran kedua;
3. c.lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;
4. d.lapisan tanah penghalang;
5. e.lapisan geomembran pertama;
6. f.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan
7. g.lapisan pelindung selama operasi.
(2)Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan:
1. a.memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan 10-6 cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); dan
2. b.memiliki ketebalan paling rendah 1 (satu) meter yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (limabelas sampai dengan duapuluh sentimeter).
(3)Lapisan geomembran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lapisan yang terbuat dari High Density Polyethylene (HDPE) dengan ketentuan:
1. a.memiliki ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan
2. b.harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara.
(4)Lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lapisan geonet yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan:
1. a.memiliki transmisivitas planar sama dengan atau lebih besar dari 0,3 cm2/detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik);
2. b.memiliki komponen teratas berupa non woven geotextile yang dilekatkan pada geonet pada proses pembuatannya; dan
3. c.dirancang sedemikian rupa dengan kemiringan tertentu menuju tempat pengumpul, sehingga timbulan lindi akan terkumpul.
(5)Lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tigapuluh sentimeter); atau
2. b.Geosynthetic Clay Liner (GCL) berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter).
(6)Lapisan geomembran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lapisan dasar yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan:
1. a.ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan
2. b.harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara.
(7)Lapisan untuk Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
1. a.terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik); dan
2. b.dinding penimbusan akhir digunakan geonet sebagai SPPL dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik).
(8)Lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanah atau limbah padat dengan ketentuan:
1. a.tidak mengandung material tajam;
2. b.memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini,
3. c.memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tigapuluh sentimeter);
4. d.dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbusan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir;
5. e.dipasang pada dasar penimbusan akhir selama konstruksi awal; dan
6. f.dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbusan akhir.

Pasal 6

Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu:

a.lapisan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
c.lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
d.lapisan geomembran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
e.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); dan
f.lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).

Pasal 7

Fasilitas penimbusan akhir kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu:

a.lapisan dasar yang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(7);
1. c.lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
2. d.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); dan
3. e.lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).

Pasal 8

(1)Fasilitas penimbusan akhir harus memenuhi persyaratan lokasi:
1. a.bebas banjir seratus tahunan;
2. b.permeabilitas tanah;
3. c.merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
4. d.tidak merupakan daerah resapan air tanah; dan
5. e.hidrologi permukaan.
(2)Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas I dan/atau kelas II;
2. b.permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas III; atau
3. c.permeabilitas tanah yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dilakukan rekayasa teknologi sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(3)Daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daerah tidak berpotensi bencana alam, antara lain:
1. a.longsoran;
2. b.bahaya gunung api;
3. c.gempa bumi;
4. d.sesar;
5. e.sink hole;
6. f.amblesan (land subsidence);
7. g.tsunami; dan/atau
8. h.mud volcano.
(4)Daerah yang tidak merupakan daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daerah yang bukan:
1. a.daerah resapan (recharge) bagi air tanah; dan
2. b.daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer) atau jarak terdekat akuifer tersebut dengan bagian dasar fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 paling sedikit 4 (empat) meter apabila terdapat lapisan pembawa air tanah.
(5)Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penimbun Limbah B3 meliputi:
  1. 1.bukan merupakan daerah genangan air;
  2. 2.memiliki jarak paling sedikit 500 m (limaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; dan
  3. 3.memiliki jarak paling sedikit 2.500 m (duaribu limaratus meter) dari garis pantai.
2. b.lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penghasil Limbah B3 meliputi:
  1. 1.bukan merupakan daerah genangan air;
  2. 2.memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih atau memiliki jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II; dan
  3. 3.memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari garis pantai atau memiliki jarak paling sedikit 150 m (seratus limapuluh meter) dari garis pantai untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II.

Pasal 9

(1)Limbah B3 yang akan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir wajib dilakukan:
1. a.uji total konsentrasi zat pencemar;
2. b.uji TCLP;
3. c.uji tingkat kontaminasi radioaktif;
4. d.uji paint filter;
5. e.uji karakteristik, kandungan organik, serta wujud Limbah B3; dan
6. f.uji kuat tekan.
(2)Uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f harus dilakukan di laboratorium terakreditasi.
(3)Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 10

(1)Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
(2)Penentuan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terhadap Limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih besar dari atau sama dengan total konsentrasi zat pencemar pada kolom A Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I;
2. b.terhadap limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom A dan lebih besar atau sama dengan total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II atau kelas I; dan
3. c.terhadap limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III, kelas II atau kelas I.
(3)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Limbah B3 sebelum diolah dan/atau ditimbun.
(4)Dalam hal terdapat Limbah B3 yang mengandung zat pencemar selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan Eselon I yang membidangi urusan Pengelolaan Limbah B3 untuk menetapkan nilai total konsentrasi zat pencemar dan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 11

(1)Uji TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah di laboratorium terakreditasi.
(2)Uji TCLP dilakukan sebelum penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
(3)Limbah B3 yang akan ditimbun wajib memenuhi baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Limbah B3 wajib diolah terlebih dahulu dengan cara stabilisasi atau solidifikasi.
(5)Ketentuan mengenai baku mutu karakteristik beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Limbah B3 yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6.Penimbun Limbah B3 adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
7.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
8.Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
9.Garis Pantai adalah garis yang merupakan batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
10.Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
11.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
(2)Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 3

(1)Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir.
(2)Pelaksanaan penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.persyaratan fasilitas penimbusan Limbah B3;
2. b.persyaratan lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3;
3. c.tata cara penimbunan Limbah B3 di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3;
4. d.tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup;
5. e.tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3; dan
6. f.penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 4

(1)Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki desain fasilitas;
2. b.memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
  1. 1.saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
  2. 2.pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
  3. 3.sumur pantau; dan
  4. 4.lapisan penutup akhir.
3. c.memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 paling sedikit:
  1. 1.peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
  2. 2.alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3;
  3. 3.alat pelindung dan keselamatan diri; dan
4. d.memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
(2)Fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:
1. a.kelas I;
2. b.kelas II; dan
3. c.kelas III.

Pasal 5

(1)Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu :
1. a.lapisan dasar;
2. b.lapisan geomembran kedua;
3. c.lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;
4. d.lapisan tanah penghalang;
5. e.lapisan geomembran pertama;
6. f.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan
7. g.lapisan pelindung selama operasi.
(2)Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan:
1. a.memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan 10-6 cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); dan
2. b.memiliki ketebalan paling rendah 1 (satu) meter yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (limabelas sampai dengan duapuluh sentimeter).
(3)Lapisan geomembran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lapisan yang terbuat dari High Density Polyethylene (HDPE) dengan ketentuan:
1. a.memiliki ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan
2. b.harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara.
(4)Lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lapisan geonet yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan:
1. a.memiliki transmisivitas planar sama dengan atau lebih besar dari 0,3 cm2/detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik);
2. b.memiliki komponen teratas berupa non woven geotextile yang dilekatkan pada geonet pada proses pembuatannya; dan
3. c.dirancang sedemikian rupa dengan kemiringan tertentu menuju tempat pengumpul, sehingga timbulan lindi akan terkumpul.
(5)Lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tigapuluh sentimeter); atau
2. b.Geosynthetic Clay Liner (GCL) berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter).
(6)Lapisan geomembran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lapisan dasar yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan:
1. a.ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan
2. b.harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara.
(7)Lapisan untuk Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
1. a.terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik); dan
2. b.dinding penimbusan akhir digunakan geonet sebagai SPPL dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik).
(8)Lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanah atau limbah padat dengan ketentuan:
1. a.tidak mengandung material tajam;
2. b.memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini,
3. c.memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tigapuluh sentimeter);
4. d.dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbusan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir;
5. e.dipasang pada dasar penimbusan akhir selama konstruksi awal; dan
6. f.dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbusan akhir.

Pasal 6

Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu:

a.lapisan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
c.lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
d.lapisan geomembran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
e.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); dan
f.lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).

Pasal 7

Fasilitas penimbusan akhir kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu:

a.lapisan dasar yang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(7);
1. c.lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
2. d.lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); dan
3. e.lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).

Pasal 8

(1)Fasilitas penimbusan akhir harus memenuhi persyaratan lokasi:
1. a.bebas banjir seratus tahunan;
2. b.permeabilitas tanah;
3. c.merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
4. d.tidak merupakan daerah resapan air tanah; dan
5. e.hidrologi permukaan.
(2)Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas I dan/atau kelas II;
2. b.permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas III; atau
3. c.permeabilitas tanah yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dilakukan rekayasa teknologi sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(3)Daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daerah tidak berpotensi bencana alam, antara lain:
1. a.longsoran;
2. b.bahaya gunung api;
3. c.gempa bumi;
4. d.sesar;
5. e.sink hole;
6. f.amblesan (land subsidence);
7. g.tsunami; dan/atau
8. h.mud volcano.
(4)Daerah yang tidak merupakan daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daerah yang bukan:
1. a.daerah resapan (recharge) bagi air tanah; dan
2. b.daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer) atau jarak terdekat akuifer tersebut dengan bagian dasar fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 paling sedikit 4 (empat) meter apabila terdapat lapisan pembawa air tanah.
(5)Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penimbun Limbah B3 meliputi:
  1. 1.bukan merupakan daerah genangan air;
  2. 2.memiliki jarak paling sedikit 500 m (limaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; dan
  3. 3.memiliki jarak paling sedikit 2.500 m (duaribu limaratus meter) dari garis pantai.
2. b.lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penghasil Limbah B3 meliputi:
  1. 1.bukan merupakan daerah genangan air;
  2. 2.memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih atau memiliki jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II; dan
  3. 3.memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari garis pantai atau memiliki jarak paling sedikit 150 m (seratus limapuluh meter) dari garis pantai untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II.

Pasal 9

(1)Limbah B3 yang akan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir wajib dilakukan:
1. a.uji total konsentrasi zat pencemar;
2. b.uji TCLP;
3. c.uji tingkat kontaminasi radioaktif;
4. d.uji paint filter;
5. e.uji karakteristik, kandungan organik, serta wujud Limbah B3; dan
6. f.uji kuat tekan.
(2)Uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f harus dilakukan di laboratorium terakreditasi.
(3)Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 10

(1)Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
(2)Penentuan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terhadap Limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih besar dari atau sama dengan total konsentrasi zat pencemar pada kolom A Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I;
2. b.terhadap limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom A dan lebih besar atau sama dengan total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II atau kelas I; dan
3. c.terhadap limbah B3 yang memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III, kelas II atau kelas I.
(3)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Limbah B3 sebelum diolah dan/atau ditimbun.
(4)Dalam hal terdapat Limbah B3 yang mengandung zat pencemar selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan Eselon I yang membidangi urusan Pengelolaan Limbah B3 untuk menetapkan nilai total konsentrasi zat pencemar dan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 11

(1)Uji TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah di laboratorium terakreditasi.
(2)Uji TCLP dilakukan sebelum penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
(3)Limbah B3 yang akan ditimbun wajib memenuhi baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Limbah B3 wajib diolah terlebih dahulu dengan cara stabilisasi atau solidifikasi.
(5)Ketentuan mengenai baku mutu karakteristik beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Limbah B3 yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).