DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019

Nomor: 76
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, insentif dan/atau disinsentif, pembinaan, kode etik, peran serta masyarakat, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kabupaten/kota wajib menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Menteri berwenang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau melalui adipura;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Adipura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ADIPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.
2.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4.Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
5.Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Adipura yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
6.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah dan kebijakan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9.Nilai Batas Bawah adalah nilai batas hasil penilaian wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura.
10.Tim Pemantau Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KLHK adalah unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan pemantauan Adipura.
11.Tim Pemantau Adipura Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Pemantau Provinsi adalah unsur pelaksana pada Provinsi yang dibentuk oleh gubernur untuk melakukan pemantauan Adipura.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tingkat madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
(2)Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Adipura.
(3)Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemberian insentif dan/atau disinsentif; dan
4. d.pembinaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan terdiri atas:

a.pembentukan pelaksana Adipura;
b.klasifikasi kabupaten/kota; dan
c.penentuan Periode Pemantauan.

Pasal 4

(1)Menteri membentuk pelaksana Adipura.
(2)Pelaksana Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dewan Pertimbangan Adipura; dan
2. b.Tim Teknis Adipura.

Pasal 5

(1)Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.tokoh lingkungan;
3. c.pakar persampahan;
4. d.jurnalis/redaktur media massa;
5. e.sosiolog;
6. f.budayawan;
7. g.pakar tata ruang Perkotaan;
8. h.aktivis lembaga swadaya masyarakat; dan
9. i.pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pembahasan terhadap peringkat kabupaten/kota yang diusulkan oleh Tim Teknis Adipura;
2. b.menyampaikan usulan/pertimbangan nominasi peraih penghargaan Adipura kepada Menteri; dan
3. c.melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi nominasi peraih penghargaan Adipura Kencana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Dewan Pertimbangan Adipura ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Tim Teknis Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.ketua, yang dijabat oleh Direktur Jenderal;
2. b.sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah; dan
3. c.anggota, yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Tim Teknis Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengembangkan mekanisme, kriteria dan indikator Adipura;
2. b.melakukan pemantauan dan penilaian kinerja kabupaten/kota di bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;
3. c.melakukan pemeringkatan kinerja kabupaten/ kota di bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau;
4. d.mengusulkan nominasi peraih penghargaan Adipura kepada Dewan Pertimbangan Adipura; dan
5. e.melakukan verifikasi dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan untuk mendapat penghargaan Adipura.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis Adipura ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Tim Teknis Adipura dibantu oleh:

a.Tim Pemantau KLHK; dan/atau
b.Tim Pemantau Provinsi.

Pasal 8

(1)Tim Pemantau KLHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari unsur eselon I yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah dan eselon I terkait lainnya.
(2)Keanggotaan Tim Pemantau KLHK, harus memenuhi ketentuan:
1. a.telah bertugas di bidang lingkungan hidup paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
2. b.memiliki surat penugasan dari Direktur Jenderal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantau KLHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku ketua Tim Teknis Adipura.

Pasal 9

(1)Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
(2)Keanggotaan Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.diutamakan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan;
2. b.telah bertugas di bidang lingkungan hidup paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
3. c.memiliki surat penugasan dari gubernur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantau Provinsi ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 10

(1)Tim Pemantau KLHK dan Tim Pemantau Provinsi melakukan pemantauan secara bersama-sama.
(2)Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua tim yang berasal dari unsur eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah dengan status Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008