DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. tata cara permohonan; b. pemenuhan komitmen; c. pelaksanaan usaha pariwisata alam; d. jangka waktu dan berakhirnya izin; e. perpanjangan; f. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan g. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
d.bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut- II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala UPT, atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha.
5.Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
6.Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
7.Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam berdasarkan rencana pengelolaan.
8.Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
9.Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
10.Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan yang dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
11.Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Pariwisata Alam di areal Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
12.Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pariwisata Alam.
13.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam.
14.Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15.Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
16.Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
17.Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
18.Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
19.Areal Pengusahaan Pariwisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan Pengusahaan Pariwisata Alam.
20.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
22.Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
23.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.
24.Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.
25.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.menyelenggarakan Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
b.mengusahakan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
c.memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pemohon dalam pengurusan perizinan dan penyelenggaraan Pengusahaan Pariwisata Alam.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.tata cara permohonan;
b.pemenuhan komitmen;
c.pelaksanaan usaha pariwisata alam;
d.jangka waktu dan berakhirnya izin;
e.perpanjangan;
f.pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan
g.sanksi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

(1)Usaha Pariwisata Alam terdiri atas:
1. a.usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
2. b.usaha penyediaan sarana wisata alam.
(2)Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada zona atau blok:
1. a.Suaka Marga Satwa;
2. b.Taman Nasional kecuali zona inti;
3. c.Taman Hutan Raya; dan
4. d.Taman Wisata Alam.
(3)Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilaksanakan di areal usaha pada zona atau blok pemanfaatan:
1. a.Taman Nasional;
2. b.Taman Hutan Raya; dan
3. c.Taman Wisata Alam.

Pasal 5

(1)Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan.
(2)Usaha pariwisata alam khusus usaha penyediaan sarana wisata alam, selain harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan, areal usaha harus sesuai dengan desain tapak pengelolaan pariwisata alam.
(3)Desain tapak pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya dan disahkan oleh Direktur Teknis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas jasa:
1. a.informasi pariwisata;
2. b.pramuwisata;
3. c.transportasi;
4. d.perjalanan wisata;
5. e.cinderamata;
6. f.makanan dan minuman; dan
7. g.persewaan peralatan wisata alam.
(2)Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
(3)Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
(4)Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Suaka Margasatwa, dapat berupa usaha penyediaan kuda, sepeda, porter, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik obyek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang sudah direkomendasi keamanannya oleh instansi terkait.
(5)Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc.
(6)Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
(7)Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
(8)Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman.
(9)Usaha penyediaan jasa persewaan peralatan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan usaha jasa persewaan peralatan snorkeling, diving, canoing, kemah, perlengkapan pendakian, atau perlengkapan wisata lainnya.

Pasal 7

(1)Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya dan diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
(2)Dalam Suaka Margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya.
(3)Pada kawasan Suaka Margasatwa hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa wisata alam terbatas meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g.

Pasal 8

(1)Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.wisata tirta;
2. b.akomodasi;
3. c.transportasi; dan
4. d.wisata petualangan.
(2)Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat dilakukan pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, dan Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Pasal 9

(1)Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
(2)Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

Pasal 10

(1)Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemandian alam;
2. b.gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta; dan
3. c.tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
(2)Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
2. b.bumi perkemahan;
3. c.tempat singgah karavan;
4. d.fasilitas akomodasi; dan
5. e.fasilitas pelayanan umum dan kantor.
(3)Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.ruang pertemuan;
2. b.ruang makan dan minum;
3. c.fasilitas untuk bermain anak;
4. d.spa; dan
5. e.gudang.
(4)Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.pelayanan informasi;
2. b.pelayanan telekomunikasi;
3. c.pelayanan administrasi;
4. d.pelayanan angkutan;
5. e.pelayanan penukaran uang;
6. f.pelayanan cucian;
7. g.ibadah;
8. h.pelayanan kesehatan;
9. i.keamanan berupa menara pandang, dan pemadam kebakaran;
10. j.pelayanan kebersihan; dan
11. k.mess karyawan.
(5)Sarana wisata transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.kereta gantung;
2. b.kereta listrik;
3. c.jetty; dan
4. d.kereta mini.
(6)Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.outbond;
2. b.jembatan antar tajuk pohon (canopy trail);
3. c.kabel luncur (flying fox);
4. d.balon udara;
5. e.paralayang; dan
6. f.jalan hutan (jungle track).

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2010