DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tahun 2018

Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan, pemenuhan komitmen, pelaksanaan IPPKH, jangka waktu IPPKH, perpanjangan, pengurangan dan pengembalian, pengawasan atas pelaksanaan IPPKH, hapusnya IPPKH dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah ditetapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.bahwa Perizinan Berusaha sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) prosedur permohonannya tidak melalui Lembaga OSS tetapi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 292)
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;
32.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
33.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
34.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
35.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
36.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
37.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
38.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
39.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2.Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
3.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
4.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya;
12.Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
13.Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
14.Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.
15.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
16.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
17.Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
18.Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang IPPKH untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
19.Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Kondisi Calon Lahan Kompensasi yang Tidak Bermasalah di lapangan (de facto) dan Hukum (de jure) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak, tidak dibebani hak tanggungan, atau hak atas tanah tertentu, serta tidak dikelola oleh pihak lain.
21.Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
22.Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang- alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
23.L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.
24.L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.
25.L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.
26.Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.
27.Luas Efektif Izin Pemanfaatan Hutan adalah luas areal izin pemanfaatan hutan dikurangi dengan luas sarana dan prasarana serta kawasan lindung.
28.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
29.Kuota adalah luas paling banyak atau luas maksimal IPPKH pada kawasan hutan yang diperkenankan untuk IPPKH.
30.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
32.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
33.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
34.Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perizinan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 2

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3

(1)Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam:
1. a.Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
2. b.Kawasan Hutan Lindung.
(2)Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 4

(1)Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatankehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
(2)Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. b.pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. c.ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. d.panas bumi;
5. e.telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. f.jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
7. g.sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. h.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. i.fasilitas umum;
10. j.industri selain industri primer hasil hutan;
11. k.pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. l.prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. m.jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. n.pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. o.pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. p.pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. q.Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
(3)Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.
(4)Bandar udara dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 5

(1)Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.
(2)IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: 1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua); 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);
2. b.pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: 1) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu); 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);
3. c.izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk: a) pertahanan dan keamanan; b) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; c) infrastruktur oleh instansi pemerintah; d) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan; e) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementera; atau f) religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.
4. d.IPPKH untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf c), dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan.
(3)Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

(1)Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.
(2)Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
2. b.wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
3. c.penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
4. d.pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) Megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
5. e.pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt);
6. f.pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
7. g.pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat;
8. h.peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
9. i.pembangunan embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air;
10. j.pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
11. k.penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
12. l.daerahlatihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
13. m.penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
14. n.bumi perkemahan; atau
15. o.menara telekomunikasi.
(3)Penggunan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama untuk kegiatan peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat dilakukan kepada lebih dari satu pemohon.
(4)Permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3), diajukan oleh pemohon kepada:
1. a.Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani;
2. b.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan pada wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. c.Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada wilayah kerja Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; atau
4. d.Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam hal di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(5)Terhadap permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Hutan, Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan melakukan penilaian.
(6)Dalam hal hasil penilaian permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Hutan, Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan usulan kepada Menteri.
(7)Terhadap usulan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
(8)Berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Direktur Utama Perum Perhutani, atau Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, bersama pengguna kawasan hutan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
(9)Dalam hal persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara pemohon dengan pengelola kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun maka persetujuan kerjasama dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Kegiatan survey di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan dengan pemberian surat persetujuan pelaksanaan kegiatan.
(2)Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur dengan dilampiri:
1. a.perizinan/perjanjian di bidangnya yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi kegiatan yang memerlukan izin bidang;
2. b.lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
3. c.pakta integritas dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi: 1) sanggupuntuk memenuhi semua kewajiban; 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri; 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6) melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 7) dalam halmelanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) siap menghadapi konsekuensi hukum.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan, menyampaikan:
1. a.surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan telah memenuhi ketentuan; atau
2. b.surat penolakan dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan tidak memenuhi ketentuan.
(4)Jangka waktu persetujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan.
(5)Pelaksanaan kegiatan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilaporkan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
2. b.dilarang melakukan penebangan pohon, pembukaan lahan dan mendirikan bangunan permanen; dan
3. c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survey kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.
(6)Persetujuan pelaksanaan survey dapat diberikan pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan dan/atau IPPKH lainnya dan berlaku sebaliknya.

Pasal 8

(1)Kegiatan pembangunan jalur pipa, jalur transmisi, tapak tower telekomunikasi yang berada pada kawasan hutan yang telah dibebani IPPKH, dilakukan dalam mekanisme kerjasama antara pengelola kawasan hutan dengan pemohon kerjasama serta pemegang IPPKH.
(2)Penggunaan kawasan hutan berupa sarana dan prasarana yang telah dibangun pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) atau pemegang IPPKH oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme penggunaan fasilitas bersama.
(3)Perjanjian Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat meliputi hak dan kewajiban serta ruang lingkup penggunaan fasilitas bersama.
(4)Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(5)Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan penggunaan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPPKH atau IUPHH telah berakhir dan tidak diperpanjang, kerjasama dan penggunaan fasilitas bersama diubah menjadi IPPKH berdasarkan permohonan.

Pasal 9

(1)Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, IPPKH hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau
2. b.persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pemberian IPPKH di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
(3)Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan.
(2)Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izinpemanfaatan hutan.
(3)Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.
(4)Dalam hal luas IPPKH baik izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan maupun bukan pertambangan selain IPPKH untuk kegiatan eksplorasi pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi kuota, maka kelebihan kuota tersebut dijadikan sebagai pengurang kuota izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.
(6)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.
(7)Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara berada pada Kawasan Hutan Lindung, kuota IPPKH yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan.
(8)Ketentuan kuota seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7)antara lain dengan mempertimbangkan:
1. a.pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
2. b.kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan.
(9)Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku bagi permohonan IPPKH untuk:
1. a.eksplorasi pertambangan;
2. b.jalan angkutan produksi pertambangan;
3. c.proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah;
4. d.operasi produksi pertambangan mineral untuk keperluan bahan baku fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH;
5. e.operasi produksi pertambangan batubara yang seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi nasional yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH; atau
6. f.kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal penggunaan lain yang kemudian areal penggunaan lain tersebut diubah menjadi kawasan hutan yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018