Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
1067); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
SALINAN 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam:
Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:
3
atau
4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP ttd BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1726 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, Rosa Vivien Ratnawati 1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP FORMAT SURAT PENUNJUKAN AHLI SURAT PENUNJUKAN AHLI NOMOR: ............................................ Dalam rangka penghitungan kerugian lingkungan hidup, Pejabat Eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang Penaatan Hukum Lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat/Pejabat Eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah, menunjuk:
NIP : ......................................... Instansi : ......................................... Keahlian : ......................................... Untuk melakukan penghitungan kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh:
NIP : ......................................... Instansi : ......................................... Keahlian : ......................................... Untuk melakukan penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh:
Surat Penunjukan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian Surat Penunjukan Ahli diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 2 Mengetahui: Pejabat Eselon I yang tugas dan fungsinya di Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat/Pejabat Eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah, (...................NAMA...................) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, Rosa Vivien Ratnawati 1 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEDOMAN PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada umumnya menyisakan permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Berbagai kegiatan seperti, penggundulan hutan, pembukaan lahan, pembuangan sampah, penambangan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran wilayah pesisir dan laut, pencemaran air permukaan, emisi debu, asap serta gas rumah kaca ke udara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Manakala lingkungan hidup telah terdegradasi, keberadaannya akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Banyak pihak mengklaim bahwa secara kuantitatif dan kualitatif, ada kecenderungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat di Indonesia, namun tindak lanjut pencegahannya terasa sulit dilakukan mengingat ketiadaan data rona awal (tahun dasar data) mengenai kualitas lingkungan hidup sebelum kegiatan. Di era keterbukaan sekarang ini, permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin rumit dengan adanya tuntutan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dari perorangan maupun dari kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, ataupun pemerintah. Saat ini, baik individu atau masyarakat yang terkena dampak negatif berupa tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup dapat mengajukan tuntutan kerugian lingkungan hidup kepada pelaku atau pemrakarsa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Hal penting yang seringkali menjadi permasalahan adalah teknik atau metode penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti telah terjadinya pencemaran 2 dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat pula dijadikan salah satu acuan dalam menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Adapun jenis perkara lingkungan hidup meliputi:
B. Dasar Pemikiran
3 Secara umum, penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Konsep tersebut dijelaskan pada Gambar 2.1 terlihat bahwa sumber daya alam barang dan jasa yang dapat dioleh menjadi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam jangka panjang akan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan (desirable outputs) maupun yang tidak diinginkan (non desirable outputs) seperti tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan, produktifitas maupun kualitas material lainnya. Berdasarkan perubahan yang terjadi akan dapat dilakukan estimasi terhadap nilai moneter sebelum dampak yang akan timbul. Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum menghitung kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan klarifikasi proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan identifikasi lingkungan hidup yang terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Verifikasi terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui 2 (dua) langkah: 1) identifikasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
1) Identifikasi jenis media lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak. 4 2) Penghitungan lamanya pencemaran dan/atau kerusakan berlangsung. 3) Identifikasi apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung. 4) Pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi (menyangkut skala spasial dan jumlah pihak yang terlibat). 5) Identifikasi status kepemilikan lingkungan hidup, terdiri dari: a) lingkungan hidup milik publik b) lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat:
5 Gambar 1.1: Proses penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Lamanya pemilikan Tipe pemilikan Penghitungan Kerugian Intensitas pemilikan vs Pemanfaatan Lingkungan Penghitungan Kerugian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lamanya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kerusakan lingkungan hidup langsung vs tidak langsung Derajat pencemaran /kerusakan lingkungan hidup Perubahan Lingkungan Hidup Tipe media lingkungan hidup yang tercemar/rusak Hak milik publik Hak milik privat Status kepemilikan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak 6 BAB II USAHA DAN/ATAU KEGIATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Setiap usaha dan/atau kegiatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan cara mengurangkan biaya produksi dari penerimaan perusahaan. Biaya produksi tidak hanya berupa biaya langsung yang berkaitan dengan jenis dan jumlah produk perusahaan, tetapi juga termasuk biaya tidak langsung seperti biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta biaya eksternal seperti biaya kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau eksploitasi sumber daya alam. Gambar 2.1 menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia (perusahaan dan/atau perorangan), pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan nilai ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut. Kegiatan manusia baik perusahaan ataupun perorangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan non-ekonomi. A. Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi umumnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan kegiatan konsumsi barang maupun jasa umumnya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Selain itu kegiatan ekonomi juga menghasilkan limbah atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Apabila limbah atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup diolah atau dikelola secara maksimal, tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tetapi apabila limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup tidak diolah atau tidak dikelola secara maksimal, akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. B. Kegiatan non-ekonomi Kegiatan non-ekonomi pada umumnya memberikan pelayanan jasa dan tidak menginginkan adanya balas jasa atas pelayanan yang diberikan, seperti kegiatan keagamaan, budaya, maupun kegiatan sosial termasuk penanggulangan bencana alam dan penyelamatan korban bencana alam seperti menyediakan sandang, pangan, obat-obatan dan fasilitas lainnya. Namun demikian, seperti halnya dengan kegiatan ekonomi kegiatan non ekonomi juga menghasilkan limbah atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Apabila limbah atau dampak negatif terhadap lingkungan tersebut diolah atau dikelola secara maksimal tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya apabila limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup tidak diolah atau tidak dikelola secara maksimal, akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang pada gilirannya akan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 7 C. Jenis Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Selanjutnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan menimbulkan berbagai jenis kerugian yang dapat digolongkan menjadi:
Pencemaran atau rusaknya lingkungan dapat terjadi karena tidak patuhnya usaha dan/atau kegiatan perorangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengolah limbah dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu mereka dituntut untuk merealisasikan kewajibannya dengan membangun IPAL, IPU dan instalasi lainnya dan mengoperasionalkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup dan masyarakat. Nilai kerugian dalam hal ini minimal sebesar biaya pembangunan dan pengoperasian instalasi tersebut.
Dalam banyak hal, sering terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup maupun kerugian masyarakat sebagai akibat kecelakaan, kelalaian, maupun kesengajaan. Kepastian terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut memerlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan hidup dan pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan biaya yang harus diganti oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Tindakan pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang pemerintah serta lingkungan masyarakat yang mencakup hak dan wewenang perorangan maupun kelompok orang. Namun tidak semua lingkungan hidup dapat dikembalikan pada kondisi seperti sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, walaupun demikian pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan kondisi lingkungan hidup. Dengan pemulihan kondisi lingkungan hidup diharapkan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada sebelum terjadi kerusakan dapat kembali seperti semula. Tetapi perlu disadari bahwa terdapat berbagai macam ekosistem, dan setiap ekosistem memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga usaha pemulihanpun menuntut teknologi yang berbeda-beda pula. Usaha pemulihan kondisi dan fungsi lingkungan hidup menuntut adanya biaya pemulihan lingkungan hidup. Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pada saat lingkungan hidup menjadi tercemar dan/atau rusak, akan muncul berbagai dampak sebagai akibat dari tercemarnya dan/atau rusaknya ekosistem. Tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup ini meliputi lingkungan publik (pemerintah). Semua dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut harus dihitung nilai ekonominya, sehingga diperoleh nilai kerugian lingkungan hidup secara lengkap. Sebagai contoh jika terjadi kebocoran minyak dari kapal tanker, ekosistem laut menjadi tercemar. Dampak selanjutnya dapat terjadi kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove atau kerusakan padang lamun, sehingga produktivitas semua jenis ekosistem tersebut dalam menghasilkan ikan berkurang. Kemampuan hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak juga berkurang, kapasitas hutan sebagai tempat pemijahan dan pengasuhan ikan menurun, serapan karbon oleh hutan mangrove juga berkurang. Demikian pula apabila hutan alam rusak atau ditebang akan timbul berbagai dampak lingkungan hidup dalam bentuk 9 hilangnya kapasitas hutan dalam menampung air dan memberikan tata air, hilangnya kemampuan menahan erosi dan banjir, hilangnya kapasitas hutan dalam mencegah sedimentasi, hilangnya kapasitas hutan dalam menyerap karbon, hilangnya habitat untuk keanekaragaman hayati, dan bahkan hutan yang ditebang dengan teknik bakar dapat menambah emisi gas rumah kaca (CO2). Terkait dengan kerugian lingkungan hidup masyarakat secara perorangan atau kelompok dapat menuntut dipulihkanya kualitas lingkungan hidup. Contohnya adalah tercemarnya lingkungan tambak di mana masyarakat perorangan beraktivitas membudidayakan pertambakan bandeng harus dipulihkan keberadaanya. Dengan adanya pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak negatif pada usaha budi daya bandeng, tetapi ekosistem atau lingkungan tambak termasuk kualitas tanah dan kualitas perairan turut tercemar. Kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di atas harus dihitung nilainya sesuai dengan derajat kerusakannya serta lamanya semua kerusakan itu berlangsung. Kemudian nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya kewajiban. Biaya verifikasi pendugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang timbul akibat rusaknya sebuah ekosistem.
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok orang-orang. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas akan menimbulkan dampak berupa kerugian masyarakat akibat rusaknya aset seperti peralatan tangkap ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya. Akibat kerusakan peralatan tangkap ikan dan tambak ikan berarti bahwa sebagian atau seluruh sumber penghasilan masyarakat di bidang perikanan terganggu sebagian atau seluruhnya. Demikian pula bila ada pertanian atau perkebunan atau peternakan yang rusak sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk dimintakan ganti ruginya. 10 Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kerugian ekosistem.Pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup. METODE PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah dan/atau emisi dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan dan biaya pengawasan pelaksanaan tindakan tertentu. Kegiatan non-ekonomi: USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Kegiatan ekonomi Limbah/dampak lingkungan hidupProduksi Diolah/dikelola Tidak diolah/dikelola Sesuai Baku Mutu/pedoman teknis Jasa Tidak sesuai Baku Mutu/pedoman teknis Kerugian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (individu/kelompo k) Damage cost Foregone earnings Hedonic price6) Cost of illness7) Surplus konsumen8) Surplus produsen9) WTP/WTA Kerugian pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan Replacement cost untuk rehabilitasi (reklamasi lahan dan revegetasi) – kasus pertambangan, kebakaran hutan, pencemaran air laut karena tumpahan minyak. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup yang merupakan hak milik negara. Damage cost Foregone earnings1) Travel cost 2) Productivity3) Shadow project4) WTP/WTA5) Kerugian pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan dan biaya pengawasan lingkungan (Biaya pendugaan kerusakan lingkungan) Biaya riel untuk survey, pantauan, laboratorium. Gambar 2.1: Kerangka pikir keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan non ekonomi, dampak lingkungan dan kerugian lingkungan Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakann ya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emis, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. limbah bahan berbahaya dan beracun. 11 Penjelasan: 1). Pendapatan yang hilang (forgone earnings) adalah nilai ekonomi dari pendapatan masyarakat yang berkurang atau hilang sebagai akibat tercemarnya dan/atau rusak lingkungan. 2). Nilai ekonomi aset (hedonic price) adalah nilai ekonomi suatu aset (rumah atau property) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Nilai ekonomi lingkungannya adalah selisih antara nilai property dengan lingkungan yang baik dan yang tanpa lingkungan yang baik. 3). Biaya perjalanan (travel cost) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang melakukan perjalanan mulai dari tempat asal sampai dengan tempat tujuan yang meliputi biaya finansial dan biaya waktu. Biaya finansial adalah jumlah uang yang dibelanjakan selama perjalanan, sedangkan biaya waktu adalah nilai uang dari lamanya perjalanan dikalikan dengan penghasilan rata-rata per jam orang yang melakukan perjalanan. Nilai obyek wisata dan taman nasional biasa didekati dengan pendekatan biaya perjalanan. 4). Proyek bayangan (shadow project) adalah proyek yang diasumsikan memiliki kapasitas yang sama dengan kapasitas ekosistem dalam memberikan jasa lingkungan. Contohnya nilai ekonomi hutan mangrove dalam melindungi pantai dari abrasi akibat gempuran ombak, dapat didekati dengan nilai biaya pembangunan tembok pelindung pantai dari gempuran ombak. 5). Kesediaan untuk membayar (willingness to pay) adalah kesediaan seseorang untuk melakukan pembayaran atas jasa-jasa lingkungan dari suatu ekosistem yang dipertahankan tanpa pencemaran dan/atau kerusakan sebagian atau seluruhnya. 6). Kesediaan untuk menerima pembayaran (willingness to accept) adalah kesediaan untuk menerima pembayaran atas kerugian lingkungan yang mungkin timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan suatu ekosistem. 7). Biaya sakit (cost of illness) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama dan setelah seseorang menderita sakit akibat tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan. Biaya-biaya ini meliputi biaya mondok di rumah sakit, biaya dokter, biaya obat, hilangnya penghasilan selama tidak masuk kerja, nilai berkurangnya produktivitas penderita setelah sembuh dan bekerja kembali. 8). Kesejahteraan konsumen (surplus konsumen) adalah kelebihan kesediaan seorang konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap barang dan/atau jasa di atas harga barang/dan jasa yang berlaku. 9). Kesejahteraan produsen (surplus produsen) adalah kelebihan kesediaan seorang produsen untuk menerima pembayaran lebih rendah daripada harga barang/dan jasa yang berlaku. 12 BAB III METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN A. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan masih banyaknya industri yang membuang air limbah langsung ke sungai, dan di sisi lain terdapat peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap isu-isu lingkungan hidup dan ancaman limbah, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberlakukan baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dari sisi lingkungan hidup, penetapan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi merupakan bagian dari upaya pencegahan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup yang dalam pelaksanaannya memerlukan evaluasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi ekonomi, kewajiban mengolah berbagai jenis limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik, dikenakan biaya kerugian lingkungan hidup sesuai dengan kesalahannya.
Parameter-parameter emisi udara atau gas dan air limbah atau limbah cair yang umum digunakan untuk penghitungan biaya pencemaran beserta bobot nilai per unit pencemaran setiap parameter adalah sebagai berikut: 13 Tabel 3.1 Nilai Unit Pencemaran untuk Berbagai Parameter Emisi Udara/Gas Parameter Nilai 1 Unit Pencemaran *) NON-LOGAM : Ammonia (NH3) 350 g Chlorin (Cl2) 7 Kg Hidrogen Chlorida (HCl) 4 Kg Hidrogen Fluorida (HF) 7 Kg Carbon Monooksida (CO) 400 Kg Nitrogen Oksida (NOx) 200 Kg Sulfur Oksida (SOx) 200 Kg Batubara (Coal) 250 Kg Minyak (Oil) 150 Kg Semen (Cement) 100 Kg Particulate Matter (Other Sources) 250 Kg Total Sulfur Tereduksi (H2S) 25 Kg LOGAM : Arsenic (As) 4 g Antimony (Sb) 10 g Cadmium (Cd) 10 g Lead (Pb) 10 g Mercury (Hg) 4 g Zinc (Zn) 40 g *) Nilai 1 unit pencemaran setiap parameter ditetapkan para ahli berdasarkan pertimbangan tingkat bahaya dan level toksisitasnya serta kemampuan alam untuk mendegradasi, bila dilepas/terlepas ke lingkungan hidup. Makin kecil berarti makin bahaya dan/atau makin sulit didegradasi oleh alam. Tabel 3.2 Nilai Unit Pencemaran Untuk Berbagai Parameter Air Limbah/Limbah Cair Parameter Nilai 1 Unit Pencemaran *) COD 50 Kg TSS 50 Kg Oil & Grease 3 Kg Merkuri (Mercury) 20 g Chromium 500 g Nikel (Nickle) 500 g Timbal (Lead) 500 g Copper 1000 g Cadmium 100 g Pestisida dan Herbisida (Pesticides and Herbicides) 100 g *) Nilai 1 unit pencemaran setiap parameter ditetapkan para ahli berdasarkan pertimbangan tingkat bahaya dan level toksisitasnyan serta kemampuan alam untuk mendegradasi, bila dilepas/terlepas ke lingkungan hidup. Makin kecil berarti makin bahaya dan/atau makin sulit didegradasi oleh alam. Tabel 3.3 Basis Biaya Per Unit Pencemaran Basis Tarif Per Unit Pencemaran (UP) Rp. 24.750 Dalam metode ini, beban lingkungan hidup dan/atau tingkat bahaya berbagai jenis limbah dari berbagai industri dapat dibandingkan dan dipahami. Nilai total unit pencemaran setiap parameter dalam limbah dapat dijumlahkan dalam satuan yang sama, yakni UP (Unit Pencemaran). Kelemahan metode ini adalah mengasumsikan nilai unit pencemaran parameter tertentu (misal: COD = 50 Kg) yang sama untuk setiap jenis air limbah. 14
Dalam hal tidak sekapasitas, dapat digunakan tabel komparasi biaya operasional per m3 limbah berbagai jenis industri (kapasitas kecil, sedang, besar) yang terbukti terolah baik dan memenuhi kriteria baku mutu dapat disusun, bila data dan informasi kinerja lingkungan berbagai jenis industri (usaha atau kegiatan) tersedia, misalnya: melalui data peringkat PROPER. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan teknik intra dan ekstrapolasi sederhana, biaya operasional pengolah limbah industri yang sama atau sejenis pada kapasitas tertentu bisa diprediksi. Masalahnya, data dan informasi cukup lengkap tentang biaya operasional per m3 limbah industri tertentu yang terolah baik tidak selalu tersedia. Kelemahan utama lainnya adalah tidak bebasnya memilih teknologi lain yang mungkin nilai investasi dan biaya operasional jauh lebih murah, karena harus mengikuti data teknologi industri lain yang meskipun handal (terbukti effluentnya memenuhi baku mutu) tapi bisa juga terjadi biaya operasional masih tergolong mahal atau tidak efisien.
Karena nilai investasi dan biaya operasional suatu fasilitas pengolahan limbah akan bergantung pada: jenis dan kualitas limbah (emisi udara/gas, air limbah/limbah cair atau limbah padat/sludge/abu) yang akan diolah, kapasitas produksi dan jarak lokasi pabrik, teknologi IPPU, IPAL atau IPLP yang dipilih,sehingga biaya operasional per m3 limbah akan menjadi sangat variatif. Bahkan teknologi IPPU, IPAL atau IPLP yang hendak dipilih pun ternyata sangat beraneka macam dan terus berkembang, tergantung kebutuhan proses dan dana. Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tidak memenuhi kewajiban pengolahan limbah menggunakan prinsip biaya penuh, secara unik (kasus per kasus) untuk masing-masing usaha dan/atau kegiatan sesuai kebutuhan proses, meskipun lebih sulit dan repot, akan lebih baik dan fair hasilnya. Karena penghitungan kerugian lingkungan hidup menggunakan pendekatan teknologi termurah (biaya investasi dan/atau biaya operasionalnya) dan tetap handal (reliable) dalam pemenuhan baku mutu lingkungan hidup sebagai syarat utama adalah realistis.
B. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan, analisa laboratorium, ahli dan biaya pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup.
Dalam menetapkan biaya verifikasi sengketa lingkungan diperlukan 3 (tiga) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi data dan laporan periodik. Sedangkan untuk menetapkan biaya pengawasan diperlukan 3 (tiga) tahap yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan hasil pelaksanaan pengawasan. Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup
1) Kelengkapan administrasi dalam tahap perencanaan mencakup menetapkan tujuan, sasaran dan rencana/jadual pengawasan, menyiapkan surat tugas, tanda pengenal dokumen perjalanan dan formulir berita acara. 2) Mempelajari peraturan/dokumen/referensi terkait (memeriksa riwayat ketaatan usaha dan/atau kegiatan, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang terkait, mempelajari peta situasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan status ketaatan kegiatan).
Penghitungan biaya verifikasi berdasarkan pada pengeluaran riil untuk berbagai kegiatan di atas.
16
pertemuan dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Penghitungan biaya pengawasan berdasarkan pada pengeluaran riil untuk berbagai kegiatan di atas. C. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, meliputi:
Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang sedang berjalan. Besarnya biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang harus diganti tergantung pada besarnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sedang terjadi dan berupa biaya riil yang dikeluarkan.
1) bioremediasi (bioremediation); 2) bioventing; 3) landfarming; 4) landspreading; 5) soil vapor extraction; 6) natural attenuation dan monitoring.
1) air sparging; 2) bioremediasi (bioremediation); 3) natural attenuation dan monitoring; 4) pumping dan treatment. Biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan lingkungan hidup kembali seperti sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Biaya pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan meliputi: 1) biaya pengadaan bahan pengganti ekosistem yang rusak (biaya riil); 2) biaya revegetasi; 17 t d IH CUH BUH LA IH CR = LA x C x T tahun CFPA = CR + CPMR CBP = M x LA x BPE x IHt/ IHd 3) biaya pembangunan reservoir; 4) biaya pendaur ulang unsur hara; 5) biaya pengurai limbah; 6) biaya keanekaragaman hayati; 7) biaya sumberdaya genetik; 8) biaya pelepasan karbon; 9) biaya perosot karbon. Metode penghitungannya adalah sebagai berikut:
CR = Biaya revegetasi (Rp) LA = Luas lahan yang rusak (ha) C = Indek biaya revegetasi (ha) T = Rentang waktu keberhasilan revegetasi
CFPA = Biaya pembangunan dan pemeliharaan reservoir (Rp) CR = Biaya pembangunan reservoir (Rp) CPMR = Biaya pemeliharaan reservoir (Rp)
Rcar = Biaya perosotan karbon Rcard = Biaya perosot karbon tahun dasar Tcar = Total carbon yang hilang LA = Luas areal yang rusak 19 CPE = {CBP + CR +CFPA + CUH + CL + CBD + Cgen + Ccar + Rcar} CR = VA x LA x MR Dengan demikian formula penghitungan kerugian lingkungan hidup pemulihan lingkungan hidup adalah: D. Kerugian ekosistem. Pemilihan teknik yang digunakan dalam penghitungan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup didasarkan atas beberapa pertimbangan:
Teknik atau metode penilaian eksternalitas merupakan fungsi kerusakan lingkungan terhadap dampak ekonomi yang menyatakan pertambahan dampak ekonomi setiap unit kerusakan lingkungan hidup disebut sebagai kerugian marjinal. Komponen yang dihitung meliputi:
Penghitungannya adalah sebagai berikut:
CPMR = Biaya pemeliharaan reservoir (Rp) T = Tahun LA = Luas lahan yang rusak (ha) BPMR = Biaya reservoir tahun dasar (Rp/ha/tahun)
CFPA = Biaya pembangunan dan pemeliharaan reservoir CR = Biaya pembuatan reservoir (Rp) CPMR = Biaya pemeliharaan reservoir (Rp)
CKH = {CFPA + CR + CPMR+ CFPA +CTA + CEr + CPT + CUH + CPL + CBD + Cgen + C car} E. Biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Penghitungan terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memang menyangkut dimensi yang sangat luas. Meski demikian dalam konteks penghitungan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup, penghitungan ini lebih didasarkan pada komponen yang disebut sebagai “compensable damage” atau kerusakan yang dapat dikompensasi. Beberapa komponen ini dapat dihitung langsung melalui mekanisme pasar, sebagian harus dihitung melalui pengukuran tidak langsung yang dihitung melalui pendekatan (revealed preference) atau preferensi yang mengemuka yang dilakukan melalui penghitungan kesanggupan menerima kompensasi (willingness to accept) dan kesanggupan membayar (willingness to pay).
Pengukuran langsung atau pengukuran primer dapat dilakukan untuk mengukur kerugian lingkungan hidup property seperti kerusakan rumah, tanaman dan hak milik lainnya. Prinsip ini didasarkan pada perubahan nilai property sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Nilai property yang mengalami atau berada di daerah yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan property yang berada tidak dalam lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengukuran harus dilakukan pada property yang memiliki karakteristik sejenis dengan nilai awal pasar yang relative homogeny. Penghitungan nilai dapat juga dilakukan melalui perubahan nilai apresiasi nilai property control dengan nilai property yang terkena dampak, atau PVI = Property value impact APB = Apresiasi property sebelum terkena dampak APA = Apresiasai property setelah terkena dampak. 23
Misalnya saja petani ikan yang menggunakan sumber pakan dari rantai makanan perairan yang lebih rendah seperti fitoplankton, ikan-ikan juvenile dan sebagainya, biaya untuk menghasilkan ikan yang bisa dijual ke pasar akan lebih mahal ketika sumber ikan-ikan yang kecil ini sulit ditemukan. Penghitungan dengan pendekatan faktor ini dapat didekati melalui dua cara yakni: PBI = Bib –Bis = (Rp X /Kg) sebelum – (Rp x /Kg) sesudah PBI adalah perubahan biaya input Bib = biaya input sebelum terjadi kerusakan Bis = Biaya input sesudah terjadi kerusakan Penghitungan lain adalah melalui perubahan rente ekonomi atau surplus Rent = ((Pb x Qb) – Biaya rata-rata /output) sebelum - ((Ps x Qs) – Biaya rata-rata /output) sesudah. Pb adalah harga produk sebelum terjadi kerusakan: Qb = produksi sebelum terjadi Ps = harga output sesudah pencemaran Qs = harga sesuah terjadi pencemaran/kerusakan. Dimisalkan bahwa sebelum terjadi pencemaran petani ikan membutuhkan biaya pakan sebesar Rp 10.000 per kg. Sesudah terjadi pencemaran biaya input meningkat menjadi Rp 20.000 per kg. Jika produksi per tahun sebesar 1.500 kg, perubahan biaya input = PBI = (10.000*1.500) – (20.000)*15.000 = Rp 15 juta per tahun per petani.
Dalam hal ini dikatakan konsumen mendapat surplus konsumen sebesar Rp 1. Selanjutnya bila harga turun lagi menjadi Rp 7/unit, dengan membeli 3 unit X ia akan membayar sebesar Rp 21, sedangkan kesediaannya membayar untuk 3 unit X adalah Rp 9 untuk unit X yang pertama, Rp 8 untuk unit X yang kedua, dan Rp 7 untuk unit X yang ketiga, dan menghasilkan total kesediaan membayar sebanyak Rp 24. Dengan demikian konsumen mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp 3. Untuk pembelian pada harga yang lebih rendah selanjutnya, akan diperoleh nilai surplus konsumen yang semakin besar, seperti bila pada harga Rp 5/unit dan ia membeli sebanyak 5 unit X, akan didapatkan surplus konsumen sebesar Rp 10. Tabel 3.4: Harga Barang dan Surplus Konsumen Harga barang Jumlah barang yang dibeli Kesediaan membayar Jumlah pembayaran Surplus konsumen (Rp) (X) (Rp) (Rp) 9 1 9 9 0 8 2 17 16 1 7 3 24 21 3 6 4 30 24 6 5 5 35 25 10 Harga produk menggunakan Harga Patokan Setempat (HPS) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Konsep surplus konsumen itu dapat digambarkan sebagai luas seluruh segitiga AP0B pada Gambar 3.1.
SDAL D Q O q1 Gambar 3.1 Surplus konsumen 25 SDAL S 0 Q Surplus produsen Tabel 3.5 Harga Barang dan Surplus Produsen Harga produk menggunakan Harga Patokan Setempat (HPS) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Pada harga produk X setinggi Rp 5/unit kesediaan produsen menerima pembayaran setinggi Rp 5 dan pembayaran yang diterimanya juga sebesar Rp 5 sehingga nilai surplus produsen sebesar Rp 0. Kemudian pada harga yang lebih tinggi sebesar Rp 6/unit, kesediaan menerima pembayaran produsen adalah Rp 5 untuk unit 1 dan Rp 6 untuk unit ke 2, sehingga total kesediaannya menerima pembayaran ada Rp 11, sedangkan pembayaran atas penjualan produk X yang diterimanya adalah Rp 12, dan tercipta surplus produsen setinggi Rp 1. Demikian seterusnya sampai harga Rp 9 misalnya, maka surplus produsen dapat diketahui menjadi Rp 11, yaitu selisih antara kesediaan menerima pembayaran dengan jumlah pembayaran yang sesungguhnya. Konsep surplus produsen ini dapat digambarkan sebagai luas segitiga EFG pada Gambar 3.2. Gambar 3.2 Surplus Produsen
Harga barang Jumlah barang yang dijual Kesediaan menerima bayaran Jumlah yang diterima Surplus produsen (Rp) (X) (Rp) (Rp) 9 5 34 45 11 8 4 25 32 7 7 3 18 21 3 6 2 11 12 1 5 1 5 5 0 26 BTM = Biaya tambahan per unit ketika tidak terjadi pencemaran - biaya per unit base lain. Penggunaan metode biaya tambahan bisa juga digunakan ketika terjadi perubahan atas permintaan masyarakat terhadap jasa lingkungan akibat adanya pencemaran dan/kerusakan lingkungan. Misalnya ketika terjadi pencemaran sumber air tanah (tap water) memaksa masyarakat untuk membeli air mineral (air botol atau kemasan), biaya tambahan ini merupakan averted cost yang dibayar masyarakat yang perlu dikompensasi. Dalam hal formula dihitung berdasarkan BTM2 = biaya pembelian barang per unit dalam kondisi base line (tanpa pencemaran) – biaya pembelian barang per unit setelah adanya pencemaran. Pencemaran air memaksa konsumen berpindah dari tap water ke botol kemasan. Dimisalkan bahwa perubahan ini menyebabkan perubahan belanja sebesar Rp. 20. 000 per rumah tangga per bulan. Jika dimisalkan ada 2.000 rumah tangga dan air tercemar selama 24 bulan maka total kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 960 juta per tahun.
Salah satu dari metode tersebut misalnya menghitung Fee losses. Fee losses adalah kehilangan penerimaan yang seharusnya diterima masyarakat atau pemerintah daerah akibat terhentinya aktifitas ekonomi yang disebabkan oleh perubahan dari lingkungan. Untuk menghitung fee loses ini diperlukan data antara lain menyangkut: 1) Jumlah fee yang diterima per unit barang atau jasa lingkungan sebelum terjadi pencemaran. 2) Jumlah unit yang terkena dampak (misalnya orang per hari). Formula yang dapat digunakan untuk menghitung fee losses ini bisa ditulis sebagai berikut: FL = FPU x NU x Jumlah waktu terjadi pengurangan unit FL = fee losses FPU = fee per unit NU = jumlah unit yang berkurang Formula ini sudah umum digunakan di beberapa negara untuk menghitung kerugian dari hilangnya fee yang diterima. Forgone income juga bisa dihitung dari kehilangan upah yang diperoleh akibat terjadinya perubahan upah sebelum dan sesudah terjadi pencemaran. Dalam kasus ini forgone income identik dengan loss of earning atau kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Loss of earning pada prinsipnya menghitung pendapatan dalam periode tertentu berdasarkan akunting pembayaran (upah) yang diterima dikurangi dengan masa kerja 27 yang hilang akibat kerusakan lingkungan hidup. Dalam kasus ini penghitungan loss of earning harus didasarkan pada akibat langsung kerusakan lingkungan hidup bukan karena: 1). Masalah kesehatan sebelum terjadinya pencemaran; 2). Masalah kesehatan sebelumnya yang tidak berkaitan; 3). Kelalaian dalam bekerja. Penghitungan loss of earning dilakukan melalui formula: 1). Standar upah (a) a). Upah per minggu b). Asuransi 2). Net loss (b) Total pembayaran (a + b) - Pembayaran pengadilan 3). Jumlah yang dibayarkan. Seorang pekerja yang menerima upah dari pertanian, akibat kerusakan lingkungan hidup maka upah akan berkurang dalam beberapa minggu. Misalnya: Standar upah (sebelum terjadi pencemaran) = Rp. 50.000 per minggu Tidak bekerja selama 24 jam = Rp. 1.200.000 Santunan = Rp. 200.000 Net loss = Rp. 1.000.000 Total payable = Rp. 1.000.000 Biaya pengadilan = Rp. 200.000 Total kompensasi = Rp. 800.000 Dimisalkan bahwa suatu pencemaran minyak menyebabkan pantai ditutup untuk rekreasi. Dimisalkan bahwa tarif masuk (entry fee) diterapkan sebesar Rp 5.000 per sekali masuk. Dimisalkan bahwa pantai ditutup selama 11 minggu dan menyebabkan kehilangan 11.000 tarif masuk (entry fee) dalam 11 minggu. Maka total kerugian selama penutupan adalah sebesar Rp 55 juta.
1) identifikasi sumber daya atau jasa lingkungan hidup yang akan dihitung; 2) idenfitikasi potensi ekosistem yang relevan; 3) evaluasi aplikasi yang mungkin bisa diterapkan; 4) aplikasi pendekatan benefit transfer. Tabel 3.6 di bawah ini memberikan beberapa nilai yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dengan benefit transfer. 28 Tabel 3.6 Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Dengan Benefit Transfer Jenis kerusakan Nilai Sumber Nilai keberadaan:
Dari tidak bisa diminum menjadi layak minum US$ 8.50 – US$ 59 per rumah tangga per tahun Luken, Johnston dan Kibler
Untuk menghitung koefisien pencemaran jenis yang sama dengan menghasilkan persamaan sebagai berikut: Value = 3.0685 + (0.0665*income) + (0.7878* northwest) Value = pemanfaat nilai langsung dan tidak langsung dari air bawah tanah Income = pendapatan rata-rata per rumah tangga Northwes = variable dummy (1 = northwest, 0 = daerah lainnya) Jika di lokasi lain pendapatan rumah tangga sebesar Rp 35 juta per tahun, dengan memasukan nilai tersebut ke persamaan di atas akan menghasilkan nilai kesediaan membayar (WTP) sebesar Rp 5.4 juta rupiah per rumah tangga per tahun, dikalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada, akan diperoleh nilai ganti rugi akibat pencemaran terhadap air bawah tanah. 29
Biaya-biaya yang dihitung antara lain: 1) biaya perawatan dokter, obat-obatan dan laboratorium; 2) biaya pengeluaran konsumsi selama sakit; 3) biaya pengeluaran akomodasi ketika sakit; 4) biaya pengeluaran transportasi selama berobat; 5) biaya hilangnya penghasilan; 6) menurunnya nilai produktivitas. Tahapan pelaksanaan metode ini: 1) memastikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami benar-benar berasal dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) menyiapkan kuisioner untuk melakukan survei; 3) melakukan survei, terhadap sejumlah responden disekitar lokasi kejadian yang berinteraksi dengan lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 4) mengolah hasil survei dengan teknik statistik; 5) mengestimasi nilai rata-rata perindividu para responden lalu diextrapolasi dengan populasi penderita disekitar lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 30 BAB IV CONTOH PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP A. Pencemaran Lingkungan
Terdapat banyak jenis teknologi pada Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), termasuk turunan, variasi dan kombinasinya, yang bisa dipilih berdasar kebutuhan proses dan budget, antara lain secara garis besar pada secondary treatment: 1) Oksidasi dan kolam fakultatif (Oxidation & Facultative Pond) 2) Kolam aerasi (Aerated Lagoon) 3) Proses Lumpur Aktif (conventional activated sludge) 4) Perluasan aerasi, tahap aerasi (Extended Aeration, Step Aeration) 5) Parit oksidasi (Oxidation Ditch) 6) Reaktor unggun bergantian (Sequencing Batch Reactor) 7) Saringan menetes, pengontak biologi berputar (Trickling Filter, Rotary Biocontactor) 8) Reaktor poros dalam, pengolahan vertikal (Deep shaft reactor, Vertread) 9) Membran biorekator (Membrane bioreactor) 10) Teknologi paten dan baru berkembang lainnya
CONTOH untuk i: Pabrik A sudah memiliki IPAL, namun kinerjanya tidak baik, sehingga kualitas effluent IPAL melebihi baku mutu. Oleh karena itu penghitungan biaya beban lingkungan dibatasi hanya pada selisih antara effluent dan baku mutu lingkungan. Berbagai jenis teknologi IPAL (beserta turunan dan kombinasinya) secara umum sudah dikenal performa dan karakteristiknya. Penghitungan nilai investasi, biaya operasi dan pemeliharaan berikut ini adalah nilai kerugian yang harus dibayar pihak pencemar (polluter pay principal): Tabel 4.1. Perbandingan Berdasar Studi Evaluasi Berbagai Jenis Teknologi IPAL Pada Tahap Pengolahan Sekunder Kriteria (Criteria) Weight O.P A.L C.A.S O.D SBR WW-0 WW-1 WW-2 WW-3A WW-3B R WS R WS R WS R WS R WS Biaya Modal (Capital Cost) 10 <1 - 1,0 10 3,6 36 5,0 50 1,5 15 Biaya operasional dan pemeliharaan (O & M 10 <1 50 5,0 50 2,4 24 1,7 17 1,0 10 31 Cost) Biaya pendamping dari lokal (Local Share Cost) 10 1,6 16 1,6 16 4,3 43 5,0 50 1,0 10 Kehandalan dan kesederhanaan mekanik (Mechanical Simplicity and Reliability) 8 <1 8 1 8 2 16 2 16 2 16 Kesederhanaan pengoperasian (Operating Simplicity) 8 0,5 4 1 8 2 16 2 16 2 16 Fleksibilitas proses (Operating Flexibility) 5 5 25 3 15 2 10 2 10 2 10 Estetika (Aesthetic) 8 >5 - 5 40 3 24 3 24 2 16 Potensi bau (Odor Potential) 8 >5 - 5 40 3 24 3 24 3 24 Keterbuktian tehnologi (Proven Technology) 5 >5 - 1 5 3 15 3 15 3 15 Kemampuan penyesuaian tehnologi kedepan (Future Technology Adaptability) 5 >5 - 3 15 1 5 1 5 1 5 Kemampuan memenuhi baku mutu (Meet Discharge Standards) 10 >5 - 5 50 2 20 2 20 1 10 Kebutuhan lahan (Space Requirement) 9 >5 - 5 45 2 18 2,5 22,5 1 9 Kemampuan mengolah dengan kualitas keluaran lebih baik (Higher Quality Effluent) 6 >5 - 5 30 3 18 3 18 1 6 Ketahanan pengaruh atau gangguan cuaca (Weather Disturbance) 10 >5 - 5 50 1 10 1 10 1 10 Pelaksanaan konstruksi (Construction Operation) 10 2 20 1 10 1 10 1 10 1 10 Kemampuan ekspansi berikut (Expandability) 7 >5 - 5 35 1 7 1 7 2 14 Keselamatan operator (Operator safety) 10 1 10 1 10 2 20 2 20 2 20 Nilai Pembandingan (Comparative Rating) 392 298 312 207 RASIO (RATIO) 1,32 1 1,05 0,69 O.P : Kolam Oksidasi (Oxidation Pond) A.L : Kolam Aerasi (Aerated Lagoon) C.A.S : Lumpur Aktif Konvensional (Conventional Activated Sludge) O.D : Parit Oksidasi (Oxidation Ditch) S.B.R : Reaktor Curah Bergantian (Sequencing Batch Reactor) R : Nilai Alternatif pada skala 1 sampai 5, dengan nilai 1 terbaik (Alternative Rating (On scale or 1 to 5, with 1 the best) WS : Nilai Beban (Weighted Score) 32 Nilai Investasi dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&M Cost): Dengan menggunakan gabungan dua pendekatan perbandingan SEMES dan Kalkulasi Software, diperoleh: ALTERNATIF I: (Apabila pengolahan limbah cair menggunakan teknologi CAS) Nilai Investasi = Rp. 18.140 juta Rincian terlampir Biaya Operasional dan Pemeliharaan = Rp. 3.600 juta Per tahun ALTERNATIF II: (Apabila pengolahan limbah cair menggunakan teknologi AL) Nilai Investasi = Rp. (18.140 x 10/36 ) juta = Rp. 5.040 juta Biaya Operasional dan Pemeliharaan = Rp. ( 3.600 x 50/24) juta = Rp. 7.500 juta ALTERNATIF III: (Apabila pengolahan limbah cair menggunakan teknologi OD) Nilai Investasi = Rp. (18.140 x 50/36 ) juta = Rp. 25.190 juta Biaya Operasional dan Pemeliharaan = Rp. ( 3.600 x 17/24) juta = Rp. 2.550 juta ALTERNATIF IV: (Apabila pengolahan limbah cair menggunakan teknologi SBR) Nilai Investasi = Rp. (18.140 x 15/36 ) juta = Rp. 9.800 juta Biaya Operasional dan Pemeliharaan = Rp. ( 3.600 x 10/24) juta = Rp. 1.500 juta Kesimpulan: Alternatif IV memiliki total nilai investasi dan biaya operasional dan pemeliharaan (O&M Cost) terendah, dan bisa digunakan sebagai acuan menghitung nilai beban pengolahan rata-rata (per Kg selisih BOD) yang harus ditanggung lingkungan hidup, dan yang seharusnya dibebankan ke pihak industri/perorangan yang effluentnya tidak memenuhi baku mutu tersebut. Penghitungan nilai beban lingkungan hidup menjadi: Tabel 4.2 Penghitungan Nilai Beban Lingkungan Hidup INVESTASI NILAI DEPRESIASI/Tahun
Jadi, nilai beban lingkungan rata-rata (per Kg selisih BOD) = (Total Nilai Depresiasi/Tahun + O&M Cost/year) 365 x 7.000 M 3 x (387,98 – 90)/1000 Kg/M 3 Rp. (754 + 1.500) juta 365 x 7.000 M 3 x (387,98 – 90)/1000 Kg/M 3 = = 33 Sehingga, apabila digunakan penghitungan mundur beberapa tahun lalu secara langsung (berdasar nilai sekarang, tanpa pertimbangan bunga bank), maka nilai kerugian akibat tidak dilaksanakan kewajiban pengolahan limbah akan terakumulasi menjadi: Tabel 4.3 Nilai Kerugian Lingkungan Hidup Akumulasi Pembuangan Limbah ke Lingkungan Hidup pada Masa Sebelumnya Nilai Kerugian (Rp./Kg BOD) Jumlah Beban (Kg BOD/ Tahun) Rata-rata Akumulasi Kerugian Akibat Tidak Dilaksanakannya Pengolahan Limbah (Rp. juta) Sampai dengan 1 tahun yang lalu 2.960 761.339 2.254 2 tahun lalu 2.960 761.339 4.508 3 tahun lalu 2.960 761.339 6.762 4 tahun lalu 2.960 761.339 9.016 5 tahun lalu 2.960 761.339 11.270 6 tahun lalu 2.960 761.339 13.524 7 tahun lalu 2.960 761.339 15.778 8 tahun lalu 2.960 761.339 18.032 9 tahun lalu 2.960 761.339 20.286 10 tahun lalu 2.960 761.339 22.540 dst. (Jumlah kerugian ini akan bertambah besar bila diikuti terjadinya kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat dan/atau biaya pemulihan). ii. Menggunakan prinsip biaya penuh berbasis Unit Pencemaran. CONTOH 1 untuk ii. Parameter-parameter air limbah yang umum digunakan untuk penghitungan biaya pencemaran dan nilai per unit pencemaran untuk setiap parameter adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Nilai 1 Unit Pencemaran Untuk Berbagai Parameter Limbah Cair Parameter Nilai 1 Unit Pencemaran *) COD 50 Kg TSS 50 Kg Oil & Grease 3 Kg Merkuri (Mercury) 20 g Chromium 500 g Nikel (Nickle) 500 g Timbal (Lead) 500 g Copper 1000 g Cadmium 100 g Pestisida dan Herbisida (Pesticides and Herbicides) 100 g Rp. 2.254 juta 761.339 Kg = Rp. 2.960 per Kg BOD 34 *) Nilai 1 unit pencemaran setiap parameter (belum semua parameter air limbah) ditetapkan para ahli berdasar pertimbangan tingkat bahaya dan level toksisitasnya bila dilepas ke lingkungan hidup. Tabel 4.5 Basis Tarif Per Unit Pencemaran Basis Tarif Per Unit Pencemaran Rp. 24.750 Rekapitulasi Harga Prediksi Investasi dan Biaya Operasional Waste Water Treatment Plant (WWTP) (Menggunakan teknologi CAS – Conventional Activated Sludge) Asumsi 1 $US = Rp. 9.100,- (Turnkey Project, C&F JKT) Tabel 4.6 Rekapitulasi Harga Prediksi Investasi dan Biaya Operasional Waste Water Treatment Plant (WWTP) No. Fasilitas & Alat-alat Pengolah Limbah Cair Nilai ($US)
893,060.00 35
Total rekapitulasi biaya pengelolaan (O&M Cost = biaya operasional dan pemeliharaan) untuk keseluruhan sistem (belum termasuk sistem pembuangan akhir limbah padat/sludge, jika ada, misal menggunakan (industrial landfill) per tahun sebagai berikut: 1) Tenaga kerja (1 orang pimpinan departemen/instalasi, 1 orang tenaga ahli proses/teknik kimia, 1 orang ahli mikrobiologi, 1 orang ahli ME, 2 orang ahli lab/laboratorian, 1 orang sekretaris, 6 orang middle staff, 12 orang teknisi/operator): Gaji 1 orang pimpinan : Rp. 6.000.000 X 14 bulan = Rp. 84.000.000 Gaji 3 orang tenaga ahli : Rp. 4.500.000 X 14 bulan x 3 = Rp. 189.000.000 Gaji 2 orang laboratorian : Rp. 3.000.000 X 14 bulan x 2 = Rp. 84.000.000 Gaji 1 orang sekretaris : Rp. 2.000.000 X 14 bulan = Rp. 28.000.000 Gaji 6 orang staff : Rp. 2.500.000 X 14 bulan x 6 = Rp. 210.000.000 Gaji 22 orang teknisi : Rp. 1.500.000 X 14 bulan x 22 = Rp. 462.000.000 Sub Total Rp. 1.057.000.000 2) Listrik, Chemical/nutrient dan BBM/Oli, dll. = Rp. 1.883.000.000,- 3) Pemeliharaan Rata-rata = Rp. 660.000.000,- (Semakin bertambah tua usia peralatan WWTP, semakin meningkat biaya repair dan maintenance). TOTAL = Rp. 3.600.000.000,- 36 CONTOH 2 untuk ii Pencemaran Air oleh Industri Tekstil PT. B Data:
Tabel 4.7 Baku Mutu Air Limbah Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-51/MENLH/10/1995 Parameter Kadar Maksimum mg/l Beban Pencemaran Maksimum Tekstil Terpadu Kg/Ton BOD5 85 12,75 COD 250 37,5 TSS 60 9,0 Fenol Total 1,0 0,15 Krom Total (Cr) 2,0 0,30 Minyak dan Lemak 5,0 0,75 pH 6,0 – 9,0 Debit Limbah Maksimum 150 M3/Ton produk tekstil Tabel 4.8. Baku Mutu Air Limbah Berdasarkan Keptusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Parameter Kadar Maksimum mg/l Beban Pencemaran Maksimum Tekstil Terpadu Kg/Ton BOD5 60 6 COD 150 15 TSS 50 5 Fenol Total 0,5 0,05 Krom Total (Cr) 1,0 0,10 Amonia Total 8,0 0,80 Minyak dan Lemak 3,0 0,30 pH 6,0 – 9,0 Debit Limbah Maksimum 100 M3/ton produk tekstil
Tabel 4.9. Operasional Produksi Hari Operasional Dalam Setahun 340 hari Kapasitas Produksi - Ton tekstil/tahun Debit Effluent Limbah Cair ke Lingkungan 75 M3/jam atau 1.800 M3/hari atau 612.000 M3/tahun Tabel 4.10. Unit Pencemaran Parameter Level Pencemaran Aktual *) Beban Pencemaran Netto Tahunan Jumlah Unit Pencemaran COD 1.861 mG/L 581.740 kG 11.635 UP TSS 145 Mg/L 32.300 Kg 646 UP Total 12.281 UP *)Diperoleh dari hasil analisis laboratorium terhadap effluent air limbah (setelah diolah atau belum diolah, dalam kasus ini sudah diolah) yang dibuang ke lingkungan hidup. 37 Beban Pencemaran Netto Tahunan: (Level Pencemaran Aktual – Baku Mutu) x Debit Effluent Limbah Cair Tahunan Jadi, untuk parameter COD, beban pencemaran tahunannya: (1.861 – 150) mg/L x 612.000 m3 = 1.047.132 Kg. Untuk parameter TSS, beban pencemaran tahunannya: (145 – 50) mg/L x 612.000 m3 = 58.140 kG Jumlah Unit Pencemaran (UP): Beban Pencemaran Netto Tahunan, menggunakan: Satuan Unit Pencemaran pada Setiap Parameter Inti Jadi, untuk parameter COD, jumlah unit pencemarannya: 1.047.132 Kg : 50 Kg = 20.943 UP Untuk parameter TSS, jumlah unit pencemarannya: 58.140 Kg : 50 Kg = 1.163 UP Total Unit Pencemaran (UP), untuk 2 parameter COD dan TSS = 22.106 UP (dapat dijumlahkan)
CONTOH untuk b
No. Uraian Kegiatan Biaya Keterangan
b.Biaya komunikasi;
Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 10.000.000,- Tergantung banyaknya bahan yang digandakan Mengundang instansi terkait, Ahli, Akomodasi dan konsumsi.
Rp. 20.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 30.000.000,- Transport lokal, tiket, lumpsum, airport tax, (tergantung lokasi yang di verifikasi). Honor ahli. 2 staf laboratorium + lumpsum + transport. Parameter yang diuji disesuaikan dengan kasus yang sedang diverifikasi. 3 kali pertemuan, akomodasi, tiket, transportasi lokal.
Rp. 15.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 30.000.000,- Akomodasi dan konsumsi, tiket, transport,. Jumlah Rp. 137.900.000,- 39
No. Uraian Kegiatan Biaya Keterangan
Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,-
Rp. 500.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Jumlah Rp. 260.900.000 Biaya verifikasi dan pengawasan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup = Rp. 137.900.000,- + Rp. 260.900.000 = Rp. 398.800.000
1) Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran udara dengan menggunakan penghitungan biaya riil. Teknologi yang dipilih : Wet Scrubber, menggunakan IPAL sebagai sarana daur ulang air untuk sprayer/nozzles. Tabel 4.15. Penghitungan Biaya Penyusutan/Depresiasi IPAL No. Investasi Unit Price (Rp.) Jumlah Unit Total (Rp.) Depresiasi/ Amortisasi **
pompa & sumur bor = 5 th ; IPAL daur ulang untuk air wet scrubber = 10 th ; bangunan TPS (tempat penyimpanan sementara) sludge B3 = 10 th ; amortisasi design & engineering = 10 th. Tabel 4.16 Basis Hitungan: Biaya Total Operasional per m3 emisi udara
2.000.000/24.000 = Rp. 0,42
Sebagai studi kasus, estimasi biaya pencemaran emisi udara/gas pembakaran bagase (sebagai sumber energi industri gula) yang cukup dikenal di Indonesia berikut diharapkan bisa memperjelas cara dan teknik penghitungan biaya pencemaran yang harus dibayar pihak pencemar: Hasil Survey Pengukuran dan Analisis Laboratorium: Data jumlah emisi udara: Tabel 4.17. Jumlah Emisi Udara Bahan Bakar Konsumsi (kg/Tahun), misal: Ekses Udara (%), misal: Emisi Udara (M3/tahun), misal: Bagase 495.000.000 30 1.854.646.438 BBM - - - Hasil analisis laboratorium emisi udara: Tabel 4.18. Hasil Laboratorium Emisi Udara Parameter Kunci Level Pencemaran Aktual (mg/M3) CO 1.600 NOx 160 Sox - PM 6.700 Tabel 4.19. Basis Tarif Per Unit Pencemaran dan Prediksi Tahapan Kapasitas Produksi Basis Tarif Per Unit Pencemaran Rp. 24.750 Tahun Aktivitas Produksi (Tentative) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prediksi Tahapan Kapasitas Produksi 20% 40% 60% 80% 100% 42 Data Baku Mutu: Tabel 4.20. Baku Mutu Emisi Untuk Jenis Kegiatan Lain (termasuk emisi industri gula): Parameter Batas Maksimum (mg/M3) NON-LOGAM :
Tabel 4.21 Jumlah Emisi Udara/Gas yang Dilepas (Berdasar Data & Hasil Pengukuran) Bahan Bakar Konsumsi (Kg/Tahun), misal : Ekses Udara (%), misal : Emisi Udara (Ukur) (M3/tahun) Bagase 495.000.000 30 1.854.646.438 BBM - - - Tabel 4.22 Jumlah Unit Pencemaran Parameter Level Pencemaran Aktual (mg/m3) Baku Mutu Emisi (mg/m3) Konsentrasi Netto Emisi (mg/m3) Beban Pencemaran Netto Tahunan (kg) Jumlah Unit Pencemaran (UP) CO 1.600 800 800 1.483.717 3. 709 NOx 160 400 Nil Nil Nil SOx Nil 400 Nil Nil Nil PM 6.700 350 6.350 11.777.005 47.108 Total 47.108 Tabel 4.23. Total Biaya Pencemaran Jumlah Unit Pencemaran (UP) 47.108 UP Basis Tarif Per UP Rp. 24.750 Tahun Aktivitas Produksi (Tentative) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Prediksi Tahapan Perkembangan Kapasitas Produksi 20% 40% 60% 80% 100% Total Biaya Kerugian (Rp. juta/tahun) 233,2 466,4 699,6 932,7 1.165,9 Jadi, bila industri tersebut tidak melakukan pengolahan emisi udara (wan prestasi) selama 5 tahun pertama, maka jumlah kerugian atas wan prestasi = Rp. (233,2 + 466,4 + 699,6 + 932,7 + 1.165,9) juta = Rp. 3.497.800.000,- 43 (Jumlah kerugian ini akan bertambah besar bila diikuti terjadinya kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat dan/atau biaya pemulihan). Bila, seandainya dari tahun ke-1 s/d ke-5, industri tersebut melakukan pengolahan emisi udara (menggunakan IPPU) dengan baik sehingga memenuhi kriteria baku mutu udara, namun pada tahun ke-6 terjadi kerusakan berat pada alat IPPU (sehingga tidak lagi berfungsi) dan perusahaan tak pernah lagi memperbaikinya hingga saat ini (misal tahun ke-9 akhir), maka jumlah kerugian atas kelalaian antara tahun ke-6 s/d ke-9 akhir (4 tahun) = Rp. (4 x 1.165,9) juta = Rp. 4.663.600.000,-
Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat kecelakaan kapal tanker
Dari Kasus di atas, hitunglah kerugian yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan X, akibat terjadinya perusakan terhadap Sei. Manau. Data: No. Uraian Keterangan
44
1 Hasil Tangkapan Ikan (Q1) = 100 Kg/RTN/Hari
Asumsi yang digunakan: 1) Estimasi kerugian masyarakat karena turunnya produktivitas tambak udang windu a). Produksi udang rata-rata (sebelum tercemar)= 2 ton/bulan/tahun b). Produksi udang rata-rata (setelah tercemar)= 0,74 ton/ha/bulan c). Dengan demikian terjadi penurunan produktivitas = 1,26 ton/ha/bulan 2) Harga udang pada saat penelitian adalah (Rp.9.500/Kg) 3) Luas areal tambak yang tercemar 400 ha 45 4) Lama waktu pemulihan = 2 tahun 5) Tingkat keparahan dampak = 80% a). Produksi Udang (a) Produksi rata-rata (sebelum tercemar) (kg/ha/bulan): 2.000,000 (b) Produksi rata-rata (setelah tercemar) (kg/ha/bulan): 740,000 (c) Penurunan produktivitas (kg/ha/bulan) : 1.260,000 b). Penerimaan (harga udang @Rp. 9500)/ha/bulan = Penurunan Produktivitas x harga udang Penerimaan (harga udang @Rp. 9500) Rp/ha/bulan = 11.970.000.000 c). Biaya produksi Rp/ha/bulan : 5.760.000.000 d). Laba kotor Rp/ha/bulan = Penerimaan – Biaya Produksi e). Laba kotor Rp/ha/bulan = 6.210.000,000 Luas Lahan (ha) : 400.000 Nilai kerugian (Rp/bulan) = Laba Kotor x Luas lahan x Tingkat Dampak Nilai Kerugian (Rp/bulan) = 1.987.200.000.000
Kawasan hutan mangrove di Pesisir Kota T diyakini memiliki peranan strategis dalam rangka pembangunan berkelanjutan terutama bagi penduduk disekitar kawasan ini. Sayangnya, struktur dan fungsi kawasan hutan mangrove ini mengalami pencemaran akibat tumpahan minyak oleh sebuah kapal tangker. Fungsi ekologi kawasan pesisir hutan mangrove ini yang utama salah satunya adalah tempat bertelurnya sumberdaya perikanan seperti ikan, kepiting dan udang (nursery ground). Diperkirakan untuk dapat pulih dan berfungsi kembali, kawasan ini memerlukan waktu selama 10 tahun. 1) Tempat reproduksi sumberdaya perikanan Asumsi yang digunakan: Kerugian pencemaran dan/atau kerusakan mangrove sebagai tempat reproduksi perikanan di dekati dengan pembangunan rumpon: a). Biaya pembangunan rumpon = Rp. 1 milyar /km b). Panjang pantai ekosistem mangrove 7 km Biaya Pembuatan (Rp/km) = 1.000.000.000,00 Panjang garis pantai (km) = 7,00 Total biaya (Rp) = Biaya pembuatan x panjang pantai Total biaya (Rp) = 7.000.000.000,00 Tingkat Keparahan dampak = 70 % Nilai Kerugian (Rp/tahun) = Total biaya x Tingkat keparahan dampak Nilai Kerugian (Rp/tahun) = 4.900.000.000,00 46 Perhitungan NPV Tahun ke Nilai Parsial 1 4.900.000.000 2 4.900.000.000 3 4.900.000.000 4 4.900.000.000 5 4.900.000.000 6 4.900.000.000
1) Penurunan jumlah pengunjung : 700 wisatawan/minggu 2) Biaya penginapan/hotel: Rp. 900.000/wisatawan 3) Biaya transportasi: Rp. 700.000/wisatawan 4) Pengeluaran selama dilokasi wisata: Rp. 500.000/wisatawan Jumlah kerugian setiap minggunya = Jumlah pengunjung x (Biaya penginapan + Biaya transportasi + pengeluaran selama dilokasi wisata) Jumlah kerugian setiap minggunya = Rp.1.470.000.000 Total kerugian selama terjadi pencemaran = jumlah kerugian setiap minggu x lamanya pencemaran. Total kerugian selama terjadi pencemaran = Rp. 17.640.000.000 CONTOH 2: Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran air laut Perhitungan ganti rugi untuk pencemaran air laut memang sangat kompleks. Hal ini disebabkan beberapa hal menyangkut banyak jenis pencemaran yang terjadi pada air laut seperti:
47
Jika perhitungan kerugian dilakukan untuk setiap jenis pencemaran tentu memerlukan perhitungan yang lebih rumit dan kompleks karena memerlukan data pendukung yang sangat kompleks. Dalam kasus ini diberikan contoh kasus tumpahan minyak yang sering dianggap mewakili jenis pencemaran air laut karena mengandung berbagai komponen yang terjadi baik kimia, biologi dan dampak ekosistem. Banyak metode yang digunakan untuk menghitung kerugian perairan laut akibat tumpahan minyak, namun yang sering digunakan adalah perhitungan berbasis IMO dan CERCLA. Formula perhitungan kerugian pencemaran akibat pencemaran didasarkan dengan menggunakan formula Etkin (2004) didasarkan pada tiga komponen yakni:
Biaya respon tumpahan di dasarkan pada formula: Total Response cost = per-gallon response cost x medium modifier x jumlah tumpahan Biaya kerusakan sosial ekonomi didasarkan pada formula: Total Social economic Cost = per-gallon socio-economic cost x socio economic modifier x jumlah tumpahan Sementara biaya kerusakan lingkungan dihitung dengan: Total Environmental Damage Cost = per-gallon environmental cost x 0.5 (freshwater modifier + wildlife modifier) x jumlah tumpahan. Tabel modifier yang digunakan sebagai referensi disajikan berikut ini: Contoh, di suatu daerah terjadi tumpahan minyak (crude oil) sebesar 750 gallon maka komponen kerugian terdiri dari: Biaya spill response = US $ 385 x 1 x 750 = US$ 288750 (asumsi 10% pengurangan secara mekanik) Biaya sosial ekonomi = US$ 300 x 0.75 x 750 = US $ 168750 (asumsi dampak moderate) Biaya lingkungan = US$ 80 x (0.7(0.4)+0.3(1.7)) x 750 =US$ 47400 (asumsi jika perairan digunakan untuk industri (70%) dan wildlife (30%) (lihat table multiple) Total biaya kerugian = US$ 504900 48 Table 4.24: Biaya per galon tumpahan minyak (Per-Gallon Oil Spill Response Costs) Volume (gallons) Mekanik (Machanical)2,4 Dispersan3,4 (Dispersants) Kebakaran In-Situ (In- Situ Burn5) 0% 10% 20% 50% Low High 50% 80% <500 $100 $85 $70 $57 $36 $25 $26 $13 500-1,000 $98 $83 $68 $55 $35 $24 $25 $12 1,000 - 10,000 $97 $82 $67 $54 $34 $23 $24 $11 10,000- 100,000 $87 $72 $59 $41 $26 $18 $18 $9 100,000- 1,000,000 $74 $62 $49 $26 $17 $10 $10 $5 >1,000,000 $31 $26 $17 $12 $11 $6 $7 $3 <500 $440 $386 $335 $310 $140 $89 $125 $64 500-1,000 $438 $385 $334 $309 $139 $88 $124 $63 1,000 - 10,000 $436 $384 $333 $308 $138 $87 $123 $62 10,000- 100,000 $410 $359 $308 $267 $103 $62 $103 $51 100,000- 1,000,000 $179 $154 $128 $103 $59 $54 $72 $41 >1,000,000 $87 $77 $67 $36 $53 $49 $56 $26 <500 $110 $199 $189 $153 $85 $53 $75 $48 500-1,000 $218 $197 $187 $151 $84 $52 $74 $47 1,000 - 10,000 $215 $195 $1$5 $149 $$2 $51 $72 $46 10,000- 100,000 $195 $185 $174 $138 $74 $31 $62 $31 100,000- 1,000,000 $123 $118 $113 $92 $49 $29 $36 $16 >1,000,000 $92 $82 $76 $64 $58 $13 $22 $11 <500 -- $103 -- -- -- -- -- -- 500-1,000 -- $102 -- -- -- -- -- -- 1,000 - 10,000 -- $100 -- -- -- -- -- -- 10,000- 100,000 -- $55 -- -- -- -- -- -- 100,000- 1,000,000 -- $23 -- -- -- -- -- -- >1,000,000 -- $7 -- -- -- -- -- -- Table 4.25: Basis Perhitungan biaya sosio-ekonomi per gallon tumpahan minyak (Socioeconomic Base Per-Gallon Costs For Use) Tipe Minyak (Oil Type) Volume (gallons) Biaya dasar (Base Cost) ($/gallon) Biaya sosial-ekonomi (Socioeconomic) Biaya Lingkungan (Environmental) Hasil destilasi yang mudah menguap (Volatile Distillates2) <500 $65 $4$ 500-1,000 $265 $45 1,000 - 10,000 $400 $35 10,000-100,000 $180 $30 100,000-1,000,000 $90 $15 >1,000,000 $70 $10 Minyak Ringan (Light Fuels3) <500 $80 $85 500-1,000 $330 $80 1,000 - 10,000 $500 $70 10,000-100,000 $200 $65 100,000-1,000,000 $100 $30 >1,000,000 $90 $25 Minyak Berat (Heavy Oils4) <500 $150 $95 500-1,000 $600 $90 1,000 - 10,000 $900 $$5 10,000-100,000 $500 $75 100,000-1,000,000 $200 $40 >1,000,000 $175 $35 Minyak Mentah (Crudes5) <500 $50 $90 500-1,000 $200 $$7 1,000 - 10,000 $300 $80 10,000-100,000 $140 $73 100,000-1,000,000 $70 $35 >1,000,000 $60 $30 49 Table 4.26: Biaya lingkungan per gallon dalam perhitungan model tumpahan minyak (Environmental Base Pet--Gallon Costs For Use in Basic Oil Spill Cost Estimation)Model1 Tipe Minyak (Oil Type) Volume (gallons) Biaya Lingkungan dasar (Base Environmental Cost) ($/gallon) Hasil destilasi yang mudah menguap (Volatile Distillates2) <500 $48 500-1,000 $45 1,000 - 10,000 $35 10,000-100,000 $30 100,000-1,000,000 $15 >1,000,000 $10 Minyak Ringan (Light Fuels3) <500 $85 500-1,000 $80 1,000 - 10,000 $70 10,000-100,000 $65 100,000-1,000,000 $30 >1,000,000 $25 Minyak Berat (Heavy Oils4) <500 $95 500-1,000 $90 1,000 - 10,000 $85 10,000-100,000 $75 100,000-1,000,000 $40 >1,000,000 $35 Minyak Mentah (Crudes5) <500 $90 500-1,000 $90 1,000 - 10,000 $30 10,000-100,000 $73 100,000-1,000,000 $35 >1,000,000 $30 Table 4.27: Koefisien biaya tanggap untuk kategori lokasi sedang (Response Cost Modifiers for Location Medium Type Categories1) Ktaegory Nilai koefisien biaya (Cost Modifier Value2) Perairan terbuka/pantai (Open Water/Shore*) 1.0 Tanah/pasir (Soil/Sand) 0.6 Bebatuan (Pavement/Rock) 0.5 Lahan basah (Wetland) 1.6 Lahan berlumpur (Mudflat) 1.4 Padang rumput (Grassland) 0.7 Hutan (Forest) 0.8 Taiga (Taiga) 0.9 Tundra 1.3 1 Kategori ini didasarkan pada kecenderungan penyebaran atau penetrasi tumpahan minyak pada daerah yang sensitive terkena dampak. (Category in Table 4.27 based on tendency for on spread or deep penetration in area sensitive to impact of response equipment/personnel (higher value). *(Default value). Table 4.28: Ranking sosial ekonomi dan nilai budaya (Socioeconomic & Cultural Value Rankings1) Deskripsi lokasi dampak tumpahan (Spill Impact Site(s) Description Contoh (Examples) Nilai koefisien biaya (Cost Modifier) Value Didominasi oleh daerah dengan nilai sosial ekonomi yang tinggi yang secara potensial atau berdasarkan pengalaman memiliki derajat dampak jangka panjang akibat tumpahan minyak. Perikanan subsisten dan komersial, daerah budidaya ikan 2.0 Didominasi oleh daerah dengan nilai sosial ekonomi yang tinggi yang secara potensial mengalami dampak jangka panjang akibat tumpahan minyak. Daerah wisata, perikanan, rekreasi, perternakan. 1.7 50 Didominasi oleh daerah dengan nilai sosial ekonomi yang sedang yang secara potensial mengalami dampak jangka panjang akibat tumpahan minyak Taman nasional untuk ekowisata/ pemandangan: daerah bersejarah 1.0 Didominasi oleh daerah dengan nilai sosial ekonomi yang sedang yang secara potensial mengalami dampak jangka pendek akibat tumpahan minyak. Daerah pemukiman: Taman kota, jalan raya. 0.7* Didominasi oleh daerah dengan nilai sosial ekonomi yang kecil yang secara potensial mengalami dampak jangka pendek akibat tumpahan minyak. Daerah industri rngan: zona perdagangan, wilayah kota 0.3 Didominasi oleh daerah yang sudah tercemar secara moderat dan berat atau terkontaminasi atau sedikit pengaruh sosial ekonomi dan budaya yang akan mengalami dampak kecil bila terkena tumpahan minyak. Daerah industri berat: tempat pembuangan akhir. 0.1 Table 4.29: Kategori kerentanan perairan tawar (Freshwater Vulnerability Categories) Kategori Nilai koefisien biaya (Cost Modifier Value) Alamiah (Wildlife Use) 1.7 Digunakan untuk air minum (Drinking) 1.6 Digunakan untuk rekreasi (Recreation) 1.0 Digunakan untuk industri (Industrial 0.4 Bahan baku air minum/rekreasi (Tributaries to Drinking/Recreation) 1.2 Tidak terinci (Non-Specific*) 0.9 Cara lain untuk menghitung kerugian tumpahan minyak adalah dengan menggunakan Benefit Transfer dengan menggunakan data kerugian yang telah dihitung oleh dimana jumlah kerugian untuk berbagai komponen ditampilkan pada Tabel berikut: Tabel 4.30 Jumlah Kerugian untuk berbagai komponen Kategori 15% mempengaruhi daerah pasut (15% mempengaruhi daerah pasut) 25% mempengaruhi daerah pasut (25% mempengaruhi daerah pasut) Habitat US$ 5 3939 5050 US$5 643 140 Perikanan tangkap US$ 15 665 931 US$ 15 665 931 Penyu US$ 10 718 795 US$ 10 718 795 Burung-burung laut (Marine birds) US$ 9 482 011 US$ 9 482 011 Rekreasi US$ 7 420 704 US$ 7 420 704 Total US$ 48 680 946 US$ 48 930 581
sludge dari IPAL dan ash (fly & bottom ash) yang berasal dari boiler. Berdasar penjelasan penanggung jawab Pabrik E jumlah sludge rata- rata yang dihasilkan IPAL per bulan 30 ton, sedangkan ash 240 ton (jumlah ini perlu dicek berdasar neraca massa). Permasalahan: Pabrik E selama 2 tahun terakhir ini diketahui tidak mengelola limbah B3 dengan baik. Sejumlah limbah B3 lebih dari 3 bulan masih tersimpan di TPS (yang berkapasitas penyimpanan sementara total 51 1500 ton), sebagian besar lagi limbah limbah B3 tersebut ditimbun secara terbuka di halaman belakang pabrik. Hasil pulbaket PPNS BPLHD setempat diperoleh informasi dan data kalkulasi sebagai berikut: Akumulasi Limbah B3 Selama 2 Tahun Sludge IPAL Ash – Batubara Jumlah Ton Limbah B3 Total, selama 2 tahun 720 5760 Jumlah Ton Limbah B3 yang Disimpan di TPS 350 1150 Jumlah Ton Limbah B3 yang Ditimbun Terbuka 370 4610 Penghitungan Kerugian Lingkungan: Limbah B3 yang disimpan di TPS berizin selama 2 tahun (melebihi waktu tenggang 3 bulan) tentu saja melanggar peraturan. Bentuk sanksi administratif dan/atau jumlah dendanya ditentukan oleh BLH/BPLHD setempat atau KLH (tidak dimasukkan dalam contoh perhitungan ini). Sedangkan jumlah kerugian lingkungan akibat penimbunan terbuka limbah B3 dapat dirinci sebagai berikut: Penghitungan Total Kerugian Sludge IPAL Ash - Batubara Jumlah Ton Limbah B3 yang Ditimbun Terbuka 370 4610 Prediksi Ton Limbah B3 Tersisa di Penimbunan Terbuka Setelah 2 tahun 110 1300 Jumlah Ton Limbah B3 yang terlepas atau hilang ke Lingkungan 260 3310 I. KERUGIAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PENGOLAH: Alternatif 1, menggunakan data jumlah limbah B3 yang terlepas atau hilang dikalikan dengan biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 berizin. Misal: biaya pengelolaan limbah B3 sludge IPAL di daerah tersebut = Rp. 500.000 per ton dan limbah B3 ash-batubara = Rp. 60.000 per ton. Subtotal 260 x Rp. 500.000 = Rp. 130.000.000,- 3310 x Rp. 60.000 = Rp 198.600.000,- Rp. 328.600.000,- Alternatif 2, menggunakan data curah hujan dan run-off water yang berpotensi membentuk air lindi selama gabungan 2 jenis limbah B3 tersebut ditimbun di tempat terbuka di luas wilayah tertentu. Misal: jumlah air hujan di luas wilayah kontak tertentu (1,5 ha, tergantung bentuk dan kondisi lahan) dan menjadi air lindi = 127500 M3. Berasal dari data curah hujan total selama 2 tahun setempat = 8500 mm yang terkontak limbah B3 dalam kurun waktu efektif (24 – 5,6) bulan, yakni 2 tahun dikurangi kemampuan waktu simpan maksimal TPS. Sedangkan biaya pengolahan per M3 air lindi gabungan 2 jenis limbah B3 tersebut (tergantung jenis limbahnya) adalah = Rp. 2.800,- . Subtotal 127500 x Rp. 2.800 = Rp. 357.000.000,- II. KERUGIAN AKIBAT PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN: Kegiatan penanggulangan berupa clean-up dan serah terima limbah B3 ke pihak pengangkut atau pengelola limbah B3 berizin. Kegiatan clean-up dilakukan terhadap seluruh timbunan terbuka limbah B3 di belakang pabrik dan terhadap 20 cm lapisan atas lahan tercemar di lokasi tersebut seluas sekitar 2.000 m2
260.000.000,- 52 (ditetapkan berdasar survey dan analisis lab). Biaya clean-up per ton campuran limbah B3 di lokasi tersebut misal = Rp. 400.000,-. Biaya stripping kedalaman 20 cm per m2 = Rp. 50.000. Biaya pengangkutan atau pengelolaan per ton campuran limbah B3, misal = Rp. 200.000,-. Subtotal Dibutuhkan kegiatan pemulihan berupa remediasi terhadap sisa-sisa kegiatan clean-up menggunakan tanaman khusus phytoremediasi (kombinasi phragmites, kanna & cattail) selama 3 tahun dengan biaya konstruksi remediasi Rp. 35.000,- per M2 pada lahan tercemar sekitar 1,5 ha (15.000 m2). Biaya operasional dan pemeliharaan per bulan = Rp. 6.000.000, selama 3 tahun. (Pemilihan teknologi remediasi sifatnya kasus per kasus, tergantung berbagai faktor, a.l.: jenis dan jumlah limbah B3, jenis dan kondisi lahan, aksesabilitas ke lokasi pencemaran, potensi dampak pada lingkungan sekitar, budget biaya, ketersediaan teknologi, dsb). Subtotal
[(110 + 1.300) + (0,2 x 2.000)] x Rp. 200.000,- = Rp. 362.000.000 Rp. 1.186.000.000,-
35.000 x 15.000 = Rp. 525.000.000,
525.000.000,- = Rp. 78.750.000,- Total biaya operasional dan pemeliharaan selama 3 tahun = (Rp. 6.000.000 x 12 x 3) = Rp. 216.000.000,- Rp. 819.750.000,- III. KERUGIAN AKIBAT MEDIA LINGKUNGAN PUBLIK (HAK MILIK NEGARA) TERCEMAR Tidak ditemukan (karena baku mutu sungai setempat belum terlampaui) IV. KERUGIAN AKIBAT HAK MILIK MASYARAKAT (PRIVAT) TERCEMAR, TERMASUK KERUGIAN KESEHATAN DAN SOSEK Tidak ditemukan V. KERUGIAN AKIBAT BIAYA VERIFIKASI KASUS : Lab, Tenaga Ahli, Supervisi, dsb. (tergantung kompleksitas masalah, luasnya dampak pencemaran, jarak lokasi, dll.) Subtotal Biaya langsung berbagai lab & tenaga ahli pada saat penyidikan = Rp. 25.000.000,- Biaya transportasi dan akomodasi = Rp. 20.000.000,- Biaya survey dan langsung tenaga ahli pada saat penghitungan kerugian = Rp. 10.000.000,- Biaya supervisi pelaksanaan selama 3 tahun oleh PPNS dan/atau tenaga ahli = Rp. 120.000.000,- Biaya langsung lainnya = Rp. - Rp. 175.000.000,- TOTAL = I (Alternatif 1) + II + III + IV + V TOTAL = I (Alternatif 2) + II + III + IV + V Rp. 2.509.350.000,- Rp. 2.537.750.000,- Catatan: Nilai total kerugian tersebut belum termasuk: denda administrasi (bila ada) dan biaya serah terima limbah B3 ke pengangkut atau pengelola berizin, yang selama ini masih tersimpan di TPS Pabrik E namun tidak mencemari lingkungan hidup, yakni sludge IPAL = 350 ton dan ash-batubara = 1.150 ton. Komparasi: Berikut adalah komparasi biaya pengelolaan limbah B3 bila dikelola dengan baik dan benar terhadap dan bila tidak. Komparasi Biaya Pengelolaan Per 2 Tahun Sludge IPAL Ash-Batubara Jumlah Ton Limbah B3 Total, selama 2 tahun 720 5760 Jumlah Ton Limbah B3 yang disimpan di TPS 350 1150 Biaya per ton pengangkutan atau pengelolaan oleh pihak ke-3 berizin Rp. 500.000,- Rp. 60.000,- 53 Bila dikelola dengan benar Rp. 360.000.000 Rp. 345.6000.000 Total Rp. 705.6000.000 Bila Tidak dikelola dengan benar Total Kerugian = I (Alternatif 1) + II + III + IV + V Rp. 2.509.350.000,- Rp. 175.000.000 Rp. 69.000.000 Total Rp. 2.753.350.000
topografi, jenis lapisan tanah dan porositasnya, kedalaman muka air tanah, dan juga kemudahan aksesabilitasnya.
Meskipun sangat tidak mudah melakukan penyederhanaan penghitungan biaya pencemaran kegiatan clean-up lingkungan hidup tercemar, namun pendekatan berikut bisa digunakan sebagai gambaran awal penghitungan biaya clean-up: Informasi resmi biaya penanganan limbah secara secure landfill saat ini maksimal sekitar US$ 250 (tergantung kategori limbah B3, berdasar tarif PPLI). Artinya, dengan menambahkan biaya keruk (stripping), angkut dan transportasi, atau biaya gali dan timbun (dig and refill), juga biaya identifikasi situ dan karakterisasi limbah B3, serta biaya administrasi lainnya (termasuk biaya recovery korban pencemaran limbah B3 dan biaya perkara, dsb.), maka biaya 54 penanganan limbah B3 bisa diprediksi dalam jangkauan yang pantas untuk wilayah Indonesia. Meskipun penghitungan berbasis full cost treatment tergantung kasus per kasus tetap merupakan yang terbaik dan fair. Berikut contoh biaya penuh dari EPA-USA menggunakan teknologi bioventing: Tabel 4.31 Tehnologi Tanah menggunakan Ventilasi Biologi/Bioventilasi (Soil Technology Bioventing) Tehnologi Tanah Ventilasi Biologi/Bioventilasi Parameter Skenario A Skenario B Skenario C Skenario D Area kecil (small site) Area luas (large site) Mudah (easy) Sukar (difficult) Mudah (easy) Sukar (difficult) Tipe Instalasi (Type of Installation) Sumur tegak (vertical well) Sumur tegak (vertical well) Sumur tegak (vertical well) Sumur tegak (vertical well) Tipe Tanah (Soil Type) Pasir-debu/pasir bercampur lumpur (Sand- Silt/Sand-Clay Mixture Pasir- debu/pasir bercampur lumpur (Sand- Silt/Sand- Clay Mixture Pasir- debu/pasir bercampur lumpur (Sand- Silt/Sand-Clay Mixture Pasir- debu/pasir bercampur lumpur (Sand- Silt/Sand-Clay Mixture Tingkat aman (Safety Level) D D D D Area permukaan yang terkontaminasi [Surface Area of Contamination (SF)] 450 450 9.000 9.000 Dasar kedalaman yang terkontaminasi [Depth to base of contamination (ft)] 5 5 5 5 Volume yang terkontaminasi [Contaminated (cubic feet)] 2.250 2.250 45.000 45.000 Volume yang terkontaminasi [Contaminated (cubic yards)] 83 83 1.667 1.667 Penggalian (Drilling) Avg well depth (ft) 5 5 5 5 Tipe formasi (formation type) Tingkat aman (Safety Level) D D D D Diameter sumur [Well diameter (in)] 2 2 2 2 Metode penggalian (Drilling method) Hollow stem Hollow stem Hollow stem Hollow stem Bahan konstruksi sumur (Well contruction Material) PVC Schedule 40 PVC Schedule 40 PVC Schedule 40 PVC Schedule 40 Avg. # of soil samples per well 1 1 1 1 Kepentingan untuk kontaminasi (Contaminant of interest) SVOCs SVOCs SVOCs SVOCs Extraction Well Spacing (ft) 35 22 35 22 # of Vapor Extraction Wells 1 2 10 24 Avg. Vapor Flow Rate per well (CFM) 3.0 1.5 3.0 1.5 Total Vapor Flow Rate (CFM) 3.0 3.0 30.0 36.0 Biaya Bioventilasi (Bioventing Marked-up Costs) $16.547 $18.919 $5.336 $9.141 Biaya tambahan (Additional Cost): Operasional dan pemeliharaan (O&M) $40.237 $40.237 $53.954 $53.954 Biaya operasional dan pemeliharaan per tahun (Years of O&M) 2.0 2.0 5.0 5.0 Remedial design $2.317 $2.649 $5.336 $9.141 Biaya total (Total Marked-up Costs) $59.101 $61.805 $100.334 $139.266 Biaya per cubic foot (Cost per cubic foot) $26 $27 $2 $3 Biaya per m3 (Cost per cubic meter) $928 $970 $79 $109 Biaya per cubic yard (Cost per cubic yards) $709 $742 $80 $84 55 1) Apapun jenis teknologi clean-up yang kemudian akan dipilih dan digunakan, jumlah total biaya penanganannya (berarti penghitungan Biaya Pencemaran) hendaknya tidak lebih mahal dari biaya rekapitulasi pada poin no. 1. 2) Penghitungan biaya pencemaran, hanyalah sebuah pendekatan sederhana untuk dipakai pada tahapan awal ini. Namun, sesungguhnya biaya kerugian lingkungan hidup (menyangkut lingkungan hidup dan kesehatan) bisa jauh lebih tinggi dari biaya pencemaran. 3) Berbeda dengan kasus-kasus pencemaran air limbah di sungai atau pencemaran emisi udara/gas, dimana limbahnya pada masa-masa berikut tidak memungkinkan lagi ditangani secara efektif karena sudah terlarutkan air sungai dan/atau terbawa ke laut (untuk kasus limbah cair), serta terbawa angin dan udara atmosfir (untuk kasus limbah emisi), maka untuk kasus-kasus pencemaran limbah B3 ke dalam tanah atau air tanah, apalagi bila terbentuk DNAPL, maka limbah-limbah B3 tersebut bisa terus ada dalam jangka waktu lama (puluhan tahun), karena dilepaskan ke lingkungan hidup secara perlahan-lahan secara akumulatif. Untuk alasan itu, sebagian besar dana hasil pembayaran Biaya Pencemaran tersebut, hendaknya sebagian besar tetap harus dikembalikan ke lingkungan hidup untuk clean-up dan perbaikan.
A = Areal yang terbakar adalah 100 ha = 1,0 km2 B = Muatan bahan bakar rata-rata adalah 40 ton/ha = 4.000 ton/km2 E = Efisiensi pembakaran adalah 0,5 Total massa dari gambut yang dikonsumsi pada saat kebakaran berlangsung di PT. BCD di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: M = 1,0 km2 x 4.000 ton/km2 x 0,5 = 2000 ton Nilai karbon yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi adalah sebagai berikut: M (C) = 0,45 x 2000 ton = 900 ton karbon Nilai CO2 (Karbon dioksida) yang dilepaskan ke atmosfir selama proses kebakaran berlangsung adalah sebagai berikut: M (CO2) = 0,5 x 0,7 x 900 ton = 315 ton CO2 56 Nilai emisi gas jenis lain adalah sebagai berikut: CH4 = 1,04 % x 315 ton CO2 = 3,276 ton CH4 NOx = 0,46 % x 315 ton CO2 = 1,449 ton NOx NH3 = 1,28 % x 315 ton CO2 = 4,032 ton NH3 O3 = 1,06 % x 315 ton CO2 = 3,339 ton O3 CO = 18,5 % x 315 ton CO2 = 58,275 ton CO Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebagai berikut: TBP = 160 ton/1000 ton x 2000 ton = 320 ton Contoh : Penghitungan kerugian Berdasarkan informasi dan melalui investigasi di lapangan maka penghitungan kerugian akibat kebakaran lahan di PT.BCD di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 100 ha adalah sebagai berikut:
1) Penyimpanan air Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m3 /ha. Karena gambut yang rusak adalah seluas 100 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut: 2) Biaya pembuatan reservoir Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2 = Rp.100.000,- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya: = [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 (2,5 m x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/m2 = 635 m2 x Rp. 100.000/m2 = Rp.63.500.000/ha Untuk lahan yang hilang seluas 8 ha, diperlukan biaya pembuatannya: = Rp.63.500.000/ha x 100 ha = Rp. 6.350.000.000. Biaya pemeliharaan reservoir = Rp.100.000.000/th x 15 th = Rp. 1.500.000.000 Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut adalah Rp.7.850.000.000. 57 3) Pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 100 ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 100 ha = Rp.3.000.000. 4) Pengendalian erosi Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran penghitungan Pangestu dan Ahmad
5) Pembentuk tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 100 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 100 ha: Rp. 5.000.000. 6) Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 100 ha biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x100 ha : Rp. 461.000.000. 7) Pengurai limbah Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 100 ha dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 100 ha : Rp. 43.500.000. 8) Keanekaragaman hayati Akibat rusaknya lahan karena pembakaran tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini yakni sebesar US$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 100 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 100 ha : Rp. 270.000.000. 9) Sumberdaya genetik Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp. US$ 41 (Rp.410.000) per ha sehingga untuk lahan seluas 100 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 100 ha : Rp. 41.000.000. 10) Pelepasan karbon (carbon release) Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang dibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 100 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 315 ton: Rp.28.350.000. 58 11) Perosot karbon (carbon reduction) Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reeduction), untuk itu perlu dipulihkan. biaya perosot karbon per ha adalah US$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 58,275 ton: Rp. 5.244.750. Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp. 8.829.594.750.
Hilangnya umur pakai Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang + 15 tahun dibandingakan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:
Dalam upaya memulihkan lahan seluas 100 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos. 59 Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di PT. BCD di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat seluas 100 ha dengan menggunakan kompos.
1) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 8 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan penghitungan biaya sebagai berikut: 100 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m2) x Rp. 200.000/m3 Rp. 20.000.000.000. 2) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/truk diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 100.000.m3/20m3 x Rp. 800.000 (sewa truk) Rp. 4.000.000.000. 3) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 100 ha Rp. 200.000.000. 1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 100 ha 4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang a). Pendaur ulang unsur hara Rp. 461.000.000 b). Pengurai limbah Rp. 43.500.000 c). Keanekaragaman hayati Rp. 270.000.000 d). Sumberdaya genetik Rp. 41.000.000 e). Pelepasan karbon Rp. 28.350.000 f). Perosot Karbon Rp. 5.244.750 Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 100 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m3/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan menganti kerugian lingkungan hidup yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 37.699.006.400.
Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas, Pasir Besi, Bauksit, Batubara, Nikel, Golongan C Pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi. Konsep ganti rugi pada kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan Emas, Pasir Besi, Batubara, Nikel, Bauksit, galian golongan C pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi menggunakan Pendekatan Berdasarkan Prinsip Biaya Penuh (Full Cost Principle): Tahun dasar Approach (BA) yang dimodifikasi, adapun komponen ganti rugi meliputi 3 komponen yaitu 60 biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan ekologis.
1) Biaya menghidupkan fungsi tata air Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Adapun time horizon yang diperlukan untuk pemulihan pada kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5- 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun) CHTA = KA x BCR (Rp/ha) x TH tahun x LA x IHK1/ IHK CHTA : Biaya menghidupkan fungsi tata air (Rp/m3) BHTA : Tahun dasar biaya menghidupkan tata air Rp 40.500.000,- (1999) LA : Lahan yang hilang/tidak berfungsi karena dirusak (ha) KA : Kadar air m3/401m3 per ha TH : Time horizon : kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5- 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar(tahun 1999) 2) Biaya pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air (nilai ekonomi) dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah sebesar Rp 22.810.000,- /ha. CTA= BTA (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CTA : Biaya pengaturan tata air BTA : Tahun dasar biaya pengaturan tata air (Rp 22.810.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK` : Indeks harga tahun dasar (tahun 1999) 61 CUH = BUH (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA 3) Biaya pengendalian erosi dan limpasan Biaya pengendalian erosi dan limpasan dalam daerah aliran sungai (DAS) sebesar Rp 6.000.000,-/ha CEL = BEL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CEL : Biaya erosi dan limpasan BEL : Biaya erosi dan limpasan tahun dasar(Rp 6.000.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 4) Biaya pembentukan tanah Pembentukan tanah sebesar Rp 500.000,-/ha CPT = BPT (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CPT : Biaya pembentukan tanah BPT : Biaya pembentukan tanah tahun dasar(Rp 500.000,-/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 5) Biaya hilang unsur hara Biaya hilangnya unsur hara akibat pertambangan Rp 4.610.000,- /ha CUH : Biaya hilangnya unsur hara BUH : Tahun dasar biaya hilangnya unsur hara (Rp 4.610.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 6) Biaya fungsi pengurai limbah Biaya hilangnya fungsi pengurai limbah yaitu sebesar Rp 435.000,- CPL = BPL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CPL : Biaya fungsi pengurai limbah BPL : Tahun dasar biaya pengurai limbah ( Rp 435.000,- /ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 7) Biaya pemulihan biodiversity Biaya pemulihan biodiversity yaitu sebesar Rp 2.700.000,/ha CPB = BPBL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA 62 C Car = B Car (Rp/ha) x LA x IHK1/ IHK CNECNE= KE x KT x 10 7 kG/ha x HE x LA CPB : Biaya pemulihan biodiversity BPL : Tahun dasar biaya pemulihan biodiversity ( Rp 2.700.000,- /ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 8) Biaya pemulihan genetik Biaya pemulihan genetik adalah sebesar Rp. 410.000,-/ ha C gen = B gen (Rp/ha) ) x IHK1/ IHK x LA CPB : Biaya pemulihan genetik BPL : Tahun dasar biaya pemulihan genetik ( Rp 410.000,-/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar 9) Biaya pelepasan karbon Biaya pelepasan karbon telah hilang karbon pada tanah hutan sebesar Rp 32.310.000,- /ha CPB : Biaya pelepasan carbon B Car : Tahun dasar biaya pelepasan carbon ( Rp 32.310.000,- /ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) Total kerugian ekologis CKEg = CHTA + CTA + CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car CKEg : Biaya total kerusakan ekologis
1) Nilai emas, nikel, pasir besi, batu bara, bauksit, nikel, dan golongan galian C CNE : Biaya nilai emas KE : Kadar emas, nikel, pasir besi, batu bara, nikel (%) KT : Ketebalan tanah yang rusak (m) HE : Harga emas, nikel, pasir besi, batu bara, nikel tahun berjalan (Rp) 63 2) Hilangnya umur pakai lahan Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai lahan. Adapun time horizon yang diperlukan untuk pemulihan pada kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5- 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun). Pada 1 ha tanah nilai pakai lahan ekonomi sebesar Rp. 32.000.000,- /ha CUPL = 100 x BUPL x IHK1/ IHK x LA CUPL : Biaya hilangnya umur pakai lahan BUPL : Base line biaya hilangnya umur pakai lahan (Rp 32.000.000/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2002) 3) Hilangnya nilai tanah Pada kegiatan pertambangan emas tertutup terdapat tanah yang hilang pada kawasan ekosistem (tanah dan hutan) dimana nilai ekonomi tanah yang hilang sebesar Rp. 50.000 /m3 CNT = NL x IHK1/ IHK2004 x VTH CNT : Biaya hilangnya umur pakai lahan NL : Base line nilai tanah Rp 50.000,-/m3 VTH : Volume tanah yang hilang (m3) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2004) Total biaya kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas, Pasir Besi, Batubara, Nikel, Bauksit, galian golongan C pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi CKEk = CNE + CUPL + CNT CKEk : Biaya total kerusakan ekonomi
CPEg = CR + CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car CPEg : Biaya total pemulihan lingkungan CR : Biaya pembuatan reservoir Rp 40.500.000,-/ha Jumlah Total Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan Pertambangan Emas, Pasir Besi, Batubara, Nikel, Bauksit, galian 64 golongan C pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi yaitu: CTGC = CKEg + CKEk + CPEg
CONTOH: Konsep kerugian lingkungan hiduppada kasus Kerusakan Lingkungan akibat Perambahan Lahan dan hutan pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan konservasi menggunakan Pendekatan Berdasarkan Prinsip Biaya Penuh (Full Cost Principle): Tahun dasar Approach (BA) yang dimodifikasi, adapun komponen ganti rugi meliputi 3 komponen yaitu biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan ekologis.
1) Biaya menghidupkan fungsi tata air Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan dan lahan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air lahan dan hutan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Adapun time horizon yang diperlukan untuk pemulihan pada kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5- 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun). CHTA = KA x BCR (Rp/ha) x 100 tahun x LA x IHK1/IHK CHTA : Biaya menghidupkan fungsi tata air (Rp/m3) BHTA : Tahun dasarbiaya menghidupkan tata air Rp 40.500.000,- (1999) LA : Lahan yang hilang/tidak berfungsi karena dirusak (ha) KA : Kadar air m3/401m3 per ha TH : Time horizon : kawasan konservasi (100 tahun), kawasan hutan (15 – 50 tahun), kawasan kebun (5 10 tahun), lahan rakyat/APL (1-5 tahun) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 1999) 65 CPT = BPT (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA 2) Biaya pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air (nilai ekonomi) dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah sebesar Rp 22.810.000,- /ha. CTA= BTA (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CTA : Biaya pengaturan tata air BTA : Tahun dasar biaya pengaturan tata air (Rp 22.810.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 1999) 3) Biaya pengendalian erosi dan limpasan Biaya pengendalian erosi dan limpasan dalam daerah aliran sungai (DAS) sebesar Rp 6.000.000,-/ha CEL = BEL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CEL : Biaya erosi dan limpasan BEL : Biaya erosi dan limpasan tahun dasar (Rp 6.000.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 1999) 4) Biaya pembentukan tanah Pembentukan tanah sebesar Rp 500.000,-/ha CPT : Biaya pembentukan tanah BPT : Biaya pembentukan tanah tahun dasar (Rp 500.000,/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 1999) 5) Biaya hilang unsur hara Biaya hilangnya unsur hara akibat penambangan emas Rp 4.610.000,-/ha CUH = BUH (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CUH : Biaya hilangnya unsur hara BUH : Tahun dasar biaya hilangnya unsur hara (Rp 4.610.000,-) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) 6) Biaya fungsi pengurai limbah Biaya hilangnya fungsi pengurai limbah yaitu sebesar Rp 435.000,- CPL = BPL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA 66 CPL : Biaya fungsi pengurai limbah BPL : Tahun dasar biaya pengurai limbah ( Rp 435.000,-/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) 7) Biaya pemulihan biodiversity Biaya pemulihan biodiversity yaitu sebesar Rp 2.700.000,/ha CPB = BPBL (Rp/ha) x IHK1/ IHK x LA CPB : Biaya pemulihan biodiversity BPL : Tahun dasarbiaya pemulihan biodiversity (Rp 2.700.000,- /ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) 8) Biaya pemulihan genetik Biaya pemulihan genetik adalah sebesar Rp. 410.000,-/ ha C gen = B gen (Rp/ha) ) x IHK1/ IHK x LA CPB : Biaya pemulihan genetik BPL : Tahun dasarbiaya pemulihan genetik ( Rp 410.000,- /ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) 9) Biaya pelepasan karbon Biaya pelepasan karbon telah hilang karbon pada tanah hutan sebesar Rp 32.310.000,- /ha C Car = B Car (Rp/ha) x LA x IHK1/ IHK CPB : Biaya pelepasan carbon B Car : Tahun dasar biaya pelepasan carbon (Rp 32.310.000,-/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2003) Total kerugian ekologis CKEg = CHTA + CTA + CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car CKEg : Biaya total kerusakan ekologis
67 1) Nilai kayu (biomassa) Biaya nilai kayu (biomassa) Rp 3.300.000,-/m3 CNK = VH x Rp 3.300.000,-/m3 CNK : Biaya nilai kayu KE : Volume hutan yang dirambah 2) Hilangnya umur pakai lahan Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, hal ini disebabkan pemulihan fungsi lahan dan ekologis hutan memerlukan waktu sekitar 100 tahun, walaupun pada kenyataan secara umum tidak akan kembali. Pada 1 ha tanah nilai pakai lahan ekonomi sebesar Rp. 32.000.000,- /ha CUPL = 100 x BUPL x IHK1/ IHK x LA CUPL : Biaya hilangnya umur pakai lahan BUPL : Base line biaya hilangnya umur pakai lahan (Rp 32.000.000/ha) IHK1 : Indeks harga pada tahun terjadi kerusakan IHK : Indeks harga tahun dasar (tahun 2002) CKEk = CKNK + CUPL
CTGC = CKEg + CKEk + CPEg
Kerusakan Lahan atau Tanah akibat Pencemaran Tanah
1) Biaya menghidupkan tata air Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 100 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidro orologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Untuk kawasan hutan dan tanah yang rusak akibat pencemaran dari landfill seluas 5 ha, biaya menghidupkan tata air adalah = 5 ha x Rp 40.500.000,-/ha x 100 th = Rp 20.250.000.000,- 2) Pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) atau lahan adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5 ha dengan asumsi perbaikan tegakan selama 100 tahun sebesar = 5 ha x Rp 22.810.000,- x 100 th = Rp 11.405.000.000,- 3) Pengendalian erosi dan limpasan Biaya pengendalian erosi dan limpasan akibat pencemaran dari landfill dengan pembuatan teras dan rorak yaitu sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5 ha adalah: 5 ha X Rp 6.000.000,-/ha = Rp 30.000.000,- 4) Pembentukan tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena perusakan yaitu sebesar Rp 500.000,-/ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 5 ha yang rusak akibat pencemaran adalah: 5 ha x Rp 500.000/ha = Rp 2.500.000,- 5) Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat perusakan tanah yaitu sebesar Rp 4.610.000 per ha. Biaya untuk pendaur ulang unsur hara seluas 5 ha dibutuhkan dana sebesar: 5 ha X Rp 4.610.000 = Rp 23.050.000,- 6) Pengurai limbah Biaya pengurai limbah yang hilang karena kerusakan lahan yaitu sebesar Rp 435.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengurai limbah seluas 5 ha adalah: 5 ha x Rp 435.000,-/ha = Rp 2.175.000,- 69 7) Keanekaraganman hayati Akibat rusaknya lahan karena pencemaran dari landfill maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan keanekaragaman hayati yaitu sebesar Rp 2.700.000,- per ha. Lahan yang dibutuhkan memulihkan keanekaragaman hayati seluas 5 ha sebesar : 5 ha x Rp 2.700.000,- = Rp 13.500.000,- 8) Sumber daya genetik Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 5 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar: 5 ha x Rp 410.000,- = Rp 2.050.000,- 9) Pelepasan karbon Akibat adanya limpasan air limbah dari landfill telah terjadi kerusakan tanah hutan telah hilang karbon pada hutan atau tanah sebanyak 359 ton/ha, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan Rp 90.000,- per ton per ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5 ha adalah sebagai berikut: 5 ha x 359 ton/ha x Rp 90.000,-/ton = Rp 161.550.000,-
Kerugian ekonomi dalam 5 ha selama 100 tahun yaitu : 5 ha x Rp 32.000.000,-/ha x 100 tahun = Rp 16.000.000.000,-
Dalam upaya memulihkan lahan kawasan hutan karena pencemaran menurut fungsinya karena kawasan hutan tersebut harus dipulihkan. Meskipun kegiatan tersebut sebenarnya mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang adalah: No Uraian Kegiatan Biaya
1) Kerusakan ekologi Rp 31.889.825.000,- 2) Kerusakan ekonomi Rp 16.000.000.000,- 3) Pemulihan ekologi Rp 20.484.825.000 ,- ------------------------------- Total kerugian perusakan Rp 67.374.650.000,- (Enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). MENTERI LINGKUNGAN HIDUP ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, Rosa Vivien Ratnawati 1 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP FORMAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ANTARA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP PUSAT/ INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DENGAN PT. … ____________________________________________________________________________ Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ... Jabatan : ... Alamat : ... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Lingkungan Hidup Pusat / Instansi Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan Nomor: ... tertanggal …, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama : ... Jabatan : ... Alamat : ... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. … berdasarkan surat kuasa Nomor: … selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesian sengketa lingkungan hidup Nomor: … tanggal … bulan … tahun ..., Tim PIHAK KESATU, telah melakukan verifikasi sengketa 2 lingkungan hidup ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi lingkungan hidup yang diduga tercemar atau rusak, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ....
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (negosiasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:
BAB IV
PIHAK KEDUA akan:
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)