DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2019, No.789
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
6.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.Penerima Hibah adalah Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
3.Pemerintah Asing adalah Pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. www.peraturan.go.id 2019, No.789
4.Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia, dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk organisasi internasional.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang dialokasikan dalam belanja hibah.
7.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada organisasi internasional.
8.Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Pemberian Hibah harus memenuhi prinsip:
1. a.sesuai kemampuan keuangan negara;
2. b.kehati-hatian;
3. c.transparan; dan
4. d.akuntabel.
(2)Pemberian Hibah memperhatikan:
1. a.kebijakan luar negeri; dan
2. b.kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing. www.peraturan.go.id 2019, No.789

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam pengusulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
(2)Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2019-2024.

Pasal 4

Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk periode jangka menengah paling sedikit memuat:

a.tujuan dan prinsip umum;
b.kebijakan umum;
c.prioritas kawasan;
d.kriteria Penerima Hibah; dan
e.kapasitas fiskal.

Pasal 5

Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk periode jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.789 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id 2019, No.789 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2019, No.789
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
6.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.Penerima Hibah adalah Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
3.Pemerintah Asing adalah Pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. www.peraturan.go.id 2019, No.789
4.Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia, dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk organisasi internasional.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang dialokasikan dalam belanja hibah.
7.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada organisasi internasional.
8.Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

(1)Pemberian Hibah harus memenuhi prinsip:
1. a.sesuai kemampuan keuangan negara;
2. b.kehati-hatian;
3. c.transparan; dan
4. d.akuntabel.
(2)Pemberian Hibah memperhatikan:
1. a.kebijakan luar negeri; dan
2. b.kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing. www.peraturan.go.id 2019, No.789

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam pengusulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
(2)Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2019-2024.

Pasal 4

Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk periode jangka menengah paling sedikit memuat:

a.tujuan dan prinsip umum;
b.kebijakan umum;
c.prioritas kawasan;
d.kriteria Penerima Hibah; dan
e.kapasitas fiskal.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025